Bisnis.com, PALEMBANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatra Selatan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Juli 2024 menunjukkan tren positif.

Kepala Kanwil DJPb Sumatra Selatan (Sumsel) Rahmadi Murwanto mengungkapkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp10,81 miliar atau sebesar 48,85% dari target yang ditetapkan.

Pendapatan tersebut terdiri dari pajak sebesar Rp8,92 miliar atau terealisasi sebesar 45,70%, kepabeanan dan cukai sebesar Rp169 miliar atau terealisasi sebesar 44,64%, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,71 miliar atau terealisasi 77,20%.

“Pendapatan negara tetap tumbuh positif. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi dari penerimaan tahun lalu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (27/8/2024).

Rahmadi memerinci, untuk penerimaan pajak mencapai 45,70% dari target APBN dengan pertumbuhan netto sebesar 5,1%.Growthini dipengaruhi oleh pembayaran PPN DN dan PPh Final atas kegiatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta pembayaran PPh 21 di seluruh sektor yang menjadi indikator baiknya level penghasilan karyawan.

Menurutnya, dorongan utama pertumbuhan pendapatan negara di Sumsel juga terlihat dari pertumbuhan PPh Non Migas sebesar 6,3% dan pertumbuhan PPN & PPnBM sebesar 0,9%.

“Sedangkan penerimaan bea masuk mengalami peningkatan 31,66% (yoy) disebabkan adanya peningkatan importasi beras, bahan baku karet, dan mesin yang membukukan realisasi sebesar Rp104 miliar atau tercapai 51,58%,” jelasnya.

Sementara dari sisi belanja negara, lanjut dia, telah terealisasi Rp26,3 miliar atau sebesar 49,89%. Penyerapan itu meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp9,58 miliar atau terealisasi 45,20%, dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp16,7 miliar atau terealisasi sebesar 53,02%.

Dia menerangkan bahwa kinerja belanja negara tersebut tumbuh positif sebesar 18,02% (yoy) karena didorong dari sisi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan penyaluran TKD.

Untuk belanja K/L tumbuh positif 27,48% (yoy), yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan pemilu tahun 2024, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mahasiswa,dan bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial.

Sedangkan TKD menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 13,23% (yoy), tercatat Rp16,79 triliun atau 53,02% dari pagu telah tersalur (lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama).

“Faktor pendorong utamanya adalah pertumbuhan kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Desa di Sumsel,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Performa keuangan negara di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga pertengahan 2024 tercatat positif, meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim, komponen Pendapatan Negara telah mencapai Rp17,26 triliun, yang setara dengan 36,30% dari target tahunan sebesar Rp47,55 triliun pada Juni 2024.

Di sisi lain, Belanja Negara tercatat sebesar Rp28,69 triliun atau 33,87% dari pagu tahunan Rp91,25 triliun.

Selanjutnya, penerimaan perpajakan, yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, telah terealisasi sebesar Rp15,55 triliun atau 33,94% dari target.

Namun, capaian ini mengalami penurunan secara tahunan (year-on-year/yoy) akibat penurunan harga komoditas global, terutama batu bara dan CPO, serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim M Syaibani menyatakan penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar.

“Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan extra effort untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/7/2024).

Kemudian, Syaibani menyebutkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp1,71 triliun, yang hampir mencapai target dengan 98,28%, dan tumbuh signifikan sebesar 67,65% yoy.

Peningkatan ini terutama berasal dari Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut.

Sedangkan, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp12,80 triliun atau 24,50% dari pagu Rp52,25 triliun, dengan pertumbuhan yoy sebesar 95,72%.

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang turut memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan APBN dan APBD di Kaltim.

Hingga Juni 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 81,54% dari pagu belanja K/L, dengan alokasi APBN IKN mencapai Rp42,54 triliun, tersebar pada Kementerian PUPR (99,35%), Kemenhub (0,43%), KLHK (0,19%), dan POLRI (0,04%).

Jika menilik pada realisasi Transfer ke Daerah (TKD), tercatat sebesar Rp15,89 triliun atau 40,75% dari pagu Rp39 triliun, yang menunjukkan kenaikan sebesar 18,32% yoy.

Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan dalam realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Minerba. “Semua jenis TKD per Juni 2024 telah disalurkan, seiring penyampaian syarat salur yang sudah masuk jadwal penyaluran,” tambah Syaibani.

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga Juni 2024 mencapai Rp27,15 triliun atau 41,46% dari target, didominasi oleh Dana Transfer sebesar Rp21,94 triliun atau 43,62% dari target.

Adapun, realisasi belanja APBD tercatat sebesar Rp32,68 triliun atau 46,56% dari pagu Rp70,19 triliun.

“Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan melaporkan peningkatan kegiatan importasi beras dan bahan baku karet di wilayah itu berdampak terhadap realisasi penerimaan bea masuk yang terkerek sebesar 34,99% secara year on year (yoy).

Kepala Kanwil DJPb Sumatra Selatan (Sumsel) Rahmadi Murwanto menerangkan kinerja pelaksanaan APBN di Sumsel masih berjalan sesuai dengan target (on track).

Pendapatan negara dari sisi penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp7,701 miliaratau sebesar 38.68% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periodeyang sama, realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 6.87% (yoy).

“Pertumbuhan penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor peningkatan pembayaran PPN DN atas kegiatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan didukung oleh kuatnya konsumsi dalam negeri,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Sejalan dengan itu, dari sisi penerimaan bea masuk juga terkerek naik sebesar 34,99% dengan realisasi hingga Juni 2024 mencapai Rp104,41 miliar atau 51,58% dari pagu yang ditetapkan.

“Bea masuk mengalami peningkatan yang disebabkan adanya peningkatan importasi beras dan bahan baku karet,” imbuh Rahmadi.

Sementara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja positif, terdiri dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp970,40 miliar, pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp491,37 miliar, termasuk PNBP aset, piutang, dan lelang yang mencapai Rp25,22 miliar.

“Secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara di Sumsel hingga Juni 2024 telah mencapai Rp9,16 triliun atau terealisasi sebesar 41,40%,” kata dia.

Lebih lanjut, Rahmadi menambahkan, untuk belanja negara di Sumsel terealisasi sebesar Rp22,50 triliun atau tumbuh positif sebesar 21,49% (yoy). Capaian itu didorong oleh belanja K/L dan penyaluran TKD yang mengalami peningkatan dan mencatatkan tren positif pada hampir semua jenis TKD.

Menurutnya, untuk Belanja K/L dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan pemilu tahun 2024, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mahasiswa, dan bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial.

“Sedangkan untuk penyaluran TKD tercatat Rp14,32 triliun atau 45,25% dari pagu. Faktor pendorong utamanya adalah pertumbuhan kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta dana desa di Sumsel,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat kinerja APBN di daerah itu hingga Juni 2024 masih stabil.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah mengatakan secara umum kinerja APBN di Sumbar ini dapat dari lihat berbagai sektor, mulai dari pendapatan negara dimana kondisi hingga 30 Juni 2024, kinerja pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 0,77%, sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 14,23%.

"Secara nominal, total pendapatan negara yang telah dipungut di wilayah Sumbar adalah sebesar Rp3,79 triliun dan total belanja negara yang telah direalisasikan mencapai Rp15,99 triliun, sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp12,20 triliun," katanya, Senin (29/7/2024).

Dia menjelaskan untuk realisasi pendapatan negara di Sumbar hingga Juni 2024 itu mencapai 42,96% dari target yang ditetapkan pada APBN tahun 2024.

Dari keseluruhan pendapatan negara tersebut, sebanyak 76,72% bersumber dari penerimaan Pperpajakan yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan sisanya sebesar 23,28% berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Syukriah merinci untuk nilai realisasi penerimaan perpajakan per 30 Juni 2024 di Sumbar mencapai Rp2,91 triliun atau mencapai 39,40% dari target APBN tahun 2024.

"Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hampir seluruh jenis penerimaan perpajakan menunjukan pertumbuhan positif," ujarnya.

Menurutnya komponen penyumbang terbesar sektor perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang mengambil porsi sebesar 67,62% dengan nilai realisasi sebesar Rp1,96 triliun.

Kinerja positif penerimaan perpajakan ini didorong oleh beberapa faktor, khususnya pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024, serta kenaikan PPh Final akibat kenaikan setoran yang berasal dari instansi pemerintah.

Kemudian untuk persentase pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang naik 1023,46% (yoy) karena kenaikan setoran dari sektor perkebunan.

"Satu-satunya komponen perpajakan yang mengalami kontraksi yaitu Bea Keluar yang turun sebesar 57,50% dibandingkan tahun sebelumnya," tegasnya.

Dikatakannya realisasi Bea Keluar hingga Juni 2024 baru menyentuh Rp156,37 miliar atau 17,01% dari target APBN 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan volume ekspor di Pelabuhan Teluk Bayur untuk komoditas crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

"Harga Referensi CPO per Juni 2024 tercatat sebesar USD 778,82 per ton atau mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya," jelas dia.

Sementara itu, total PNBP yang telah dipungut pemerintah pusat di Sumbar per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp881,64 miliar atau terealisasi 61,15% dari target 2024.

Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai PNBP tercatat tumbuh 17,17% yang didorong oleh adanya penetapan dua institusi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) baru, yaitu Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Politeknik Kesehatan Padang.

Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berhasil memungut PNBP sebesar Rp6,61 miliar (42,53% dari target), dengan rincian sumber pendapatan dari pengelolaan BMN sebesar Rp5,29 miliar, pengelolaan piutang negara sebesar Rp12 juta, dan pelayanan lelang sebesar Rp1,3 miliar.

Begitupun untuk total belanja negara yang telah direalisasikan di wilayah Sumbar sampai dengan 30 Juni 2024 adalah senilai Rp15,99 triliun atau mencapai 48,42% dari alokasi pagu yang telah ditetapkan dalam APBN 2024.

Syukriah menjelaskan Belanja Negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Sumbar, serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat tercatat mencapai Rp5,61 triliun atau telah terealisasi 45,71% dari pagu anggaran tahun 2024. Nilai tersebut meningkat 14,34% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan di hampir seluruh komponen belanja.

Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp2,85 triliun atau tumbuh sebesar 17,18% (yoy) akibat kenaikan gaji dan tunjangan ASN.

Realisasi Belanja Barang adalah sebesar Rp2,29 triliun atau tumbuh sebesar 23,07% (yoy) yang utamanya disebabkan oleh peningkatan Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Barang BLU.

Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp457,12 miliar atau turun 24,30% dibandingkan tahun lalu, dimana kontribusi terbesar terdapat pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp281,90 miliar.

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp19,27 miliar atau tumbuh 26,52% (yoy), yang merupakan Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Siswa SDTK), Penerima PIP, dan Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah (Bantuan Beasiswa KIP Kuliah On Going).

Belanja Bantuan Sosial terdapat pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Sedangkan untuk realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Juni 2024 tercatat mencapai Rp10,38 triliun atau telah mencapai 50,03% dari alokasi pagu APBN 2024.

"Penyaluran TKD mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan yang cukup signifikan pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,13 triliun atau 17,93%," sebutnya.

Dia menyatakan untuk DAU juga memberi kontribusi terbesar terhadap realisasi nilai TKD dengan porsi sebesar 71,69%, diikuti dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar 18,95%.

Selanjutnya Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp231,79 miliar atau 37,73% dari pagu, sedangkan Dana Insentif Fiskal (DIF) telah terealisasi pada delapan pemda dengan total Rp96,95 miliar atau 50,00% dari pagu.

Kemudian DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,97 triliun atau 51,01% dari pagu, yang terdiri atas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Bantuan Operasional Kesehatan dan DAK Non Fisik Lainnya.

Total realisasi penyaluran Dana Desa untuk seluruh kota/kabupaten di Sumbar adalah sebesar Rp584,71 miliar atau 57,26% dari total alokasi pagu.

Realisasi Dana Desa tertinggi terdapat pada Kabupaten Lima Puluh Kota dengan persentase realisasi terhadap pagu sebesar 67,51% dan terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 51,22%.

Pendapatan dari Dana Transfer berkontribusi sebesar 80,02% terhadap total pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 19,97%.

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan Pemda di Sumatera Barat.

Di samping itu, Belanja Pegawai masih menjadi komponen terbesar dari realisasi APBD yakni sebesar 61,09% dari total Belanja Daerah hingga akhir Juni 2023.

Menurutnya kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian, mengingat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa Pemda wajib mengalokasikan Belanja Pegawai atau di luar tunjangan guru maksimal 30% dari APBD.