Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

"Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani.

Kode Penerbitan APBN-P 2025

Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

DPR Dorong APBN-P 2024

Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

“Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menunjukkan sinyal bahwa pemerintahan mendatang akan mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan alias APBN-P pada 2025 untuk menyesuaikan besaran anggaran makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan kebutuhan anggaran makan bergizi gratis (MBG) per harinya mencapai Rp800 miliar untuk 82,9 juta peserta. Sementara anggaran yang dialokasikan tahun depan, senilai Rp71 triliun.

Bisnis menghitung, dari alokasi Rp71 triliun dibagi Rp800 miliar, artinya anggaran tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan MBG kurang dari 89 hari.

Kendati demikian, Dadan menekankan bahwa penyaluran MBG akan dilakukan bertahap, tidak langsung 82,9 juta penerima pada tahun pertama program berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyampaikan bahwa pada saat ini memang anggaran makan siang gratis masih sesuai dengan yang telah ditetapkan, yakni Rp71 triliun untuk 2025.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan anggaran untuk merealisasikan satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat milik Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo diberi kebebasan untuk melakukan penyesuaian APBN-P. Kita harapkan nanti setelah kita tahu posturnya lebih rinci, pada tahun 2025 kita lakukan perubahan," ujarnya kepada media massa di Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Drajad menyebutkan Prabowo dan Gibran nantinya akan melakukan berbagai perubahan dari yang telah ditetapkan saat ini, menyesuaikan dengan situasi yang ada pada 2025 kelak.

"[Anggaran MBG] bisa dinaikkan kalau pendapatan negara bisa kita naikkan di titik signifikan," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

Dadan merincikan, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan sinyal kuat bagi pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Hal ini dirinya pada Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujarnya.

Puan menjelaskan pada dasarnya APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya, berada pada masa transisi pemerintahan.

Alhasil, penyusunannya juga dilakukan khusus, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025.

Di mana ketentuan dalam beleid tersebut menyampaikan bahwa presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya.

Pasalnya, pemerintahan baru sudah pasti memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya.

Untuk itu, meski petahana telah merancang APBN untuk 2025, pemerintahan baru memiliki hak untuk merancang APBN-P.

"DPR RI dan pemerintah, bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas- luasnya bagi Pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun 2025," tuturnya.