Anggaran belanja pertama Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 3.621 triliun tahun depan. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

"Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD," tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024 dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian. Namun nomenklatur kementeriannya masih merupakan kementerian di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Peluang Utak-utik Anggaran Belanja

Saat ini, Prabowo Subianto sendiri sudah mengumumkan Kabinet Merah Putih yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Kabinet Indonesia Maju. Adapun di dalam beleid yang sama disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal peluang perubahan anggaran belanja pada APBN 2025. Hingga kini, Airlangga mengatakan Prabowo maupun jajaran Kabinet Merah Putih belum ada rencana pembicaraan APBN Perubahan (APBN-P).

"Belum, belum," katanya singkat ketika dikonfirmasi langsung usai menghadiri Sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Ketika ditanya soal target defisit yang bisa berubah pun, Airlangga irit bicara. "Kita lihat aja nanti," katanya singkat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal peluang perubahan anggaran belanja pada APBN 2025. Hal ini terjadi karena membengkaknya jumlah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru dibentuk.

Anggaran belanja dari APBN 2025 ditetapkan senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Namun anggaran tersebut ditetapkan dengan asumsi kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), otomatis dengan bengkaknya jumlah kabinet APBN bisa berubah.

Hingga kini, Airlangga mengatakan Prabowo maupun jajaran Kabinet Merah Putih belum ada rencana pembicaraan APBN Perubahan (APBN-P).

"Belum, belum," katanya singkat ketika dikonfirmasi langsung usai menghadiri Sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Ketika ditanya soal target defisit yang bisa berubah pun, Airlangga irit bicara. "Kita lihat aja nanti," katanya singkat.

Dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025, disebutkan Prabowo sendiri masih bisa mengubah daftar alokasi anggaran belanja pemerintah.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini lah yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

"Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD," tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024 dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian. Namun nomenklatur kementeriannya masih merupakan kementerian di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Saat ini, Prabowo Subianto sendiri sudah mengumumkan Kabinet Merah Putih yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Kabinet Indonesia Maju. Adapun di dalam beleid yang sama disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah. Apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Simak: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menunjukkan sinyal bahwa pemerintahan mendatang akan mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan alias APBN-P pada 2025 untuk menyesuaikan besaran anggaran makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan kebutuhan anggaran makan bergizi gratis (MBG) per harinya mencapai Rp800 miliar untuk 82,9 juta peserta. Sementara anggaran yang dialokasikan tahun depan, senilai Rp71 triliun.

Bisnis menghitung, dari alokasi Rp71 triliun dibagi Rp800 miliar, artinya anggaran tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan MBG kurang dari 89 hari.

Kendati demikian, Dadan menekankan bahwa penyaluran MBG akan dilakukan bertahap, tidak langsung 82,9 juta penerima pada tahun pertama program berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyampaikan bahwa pada saat ini memang anggaran makan siang gratis masih sesuai dengan yang telah ditetapkan, yakni Rp71 triliun untuk 2025.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan anggaran untuk merealisasikan satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat milik Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo diberi kebebasan untuk melakukan penyesuaian APBN-P. Kita harapkan nanti setelah kita tahu posturnya lebih rinci, pada tahun 2025 kita lakukan perubahan," ujarnya kepada media massa di Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Drajad menyebutkan Prabowo dan Gibran nantinya akan melakukan berbagai perubahan dari yang telah ditetapkan saat ini, menyesuaikan dengan situasi yang ada pada 2025 kelak.

"[Anggaran MBG] bisa dinaikkan kalau pendapatan negara bisa kita naikkan di titik signifikan," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

Dadan merincikan, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

APBN 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 3.600 triliun. Namun, nilai APBN di awal tahun Prabowo-Gibran menjabat ini dinilai masih kurang Rp 300 triliun.

Menurut Ekonom Senior sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Dradjad Wibowo pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran besar untuk mendukung banyak program, termasuk menggenjot pertumbuhan.

Dradjad mengatakan perlu anggaran lebih besar untuk menggeber pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5,8-5,9% tahun depan. Dengan demikian, pemerintah punya batu loncatan untuk bisa mencapai pertumbuhan 8%.

"Bahkan untuk tahun 2025 kita itu masih kekurangan sebenarnya. Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan sekarang itu kan untuk belanja negara sekitar Rp 3.600 triliun. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu nggak cukup," kata Dradjad, dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Sebagai informasi, di APBN 2025 tercatat anggaran belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Namun, menurut Dradjad, nilai sebesar itu masih kurang.

"Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp 300 triliun. Terus bagaimana kita bisa dapat duit Rp 300 triliun? Sementara APBN 2025 itu 45% dari pendapatan negara itu habis untuk debt service (pembiayaan utang)," ujarnya.

Drajad menambahkan salah satu solusinya ialah melalui Badan Penerimaan Negara (BPN). BPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Di sisi lain, BPN mengusung tiga unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan dengan membangun strukturnya.

Kedua, transformasi teknologi salah satunya dengan mengurangi face to face meeting antara tax payers dengan pekerjaan pajak. Lalu

ketiga, transformasi kultur. Menurutnya, hal Ini yang paling sulit dilakukan. Meski begitu, menurutnya teknologi bisa menjadi solusi transformasi kultur ini.

"Sebagian besar memang bertanya. Apa dengan BPN itu sudah otomatis akan naik? Tidak. Tapi kita harus lakukan itu sebagai trigger untuk memicu buat transformasinya," ujar Dradjad.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

"Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?," tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

"Setuju," jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

"Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
- Inflasi: 2,5%
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
- Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
- Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
- Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
- Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

- Tingkat kemiskinan: 7-8%
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
- Rasio gini: 0,379-0,382
- Indeks Modal Manusia: 0,56
- Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

Postur APBN 2025:

- Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

- Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

- Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan sinyal kuat bagi pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Hal ini dirinya pada Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujarnya.

Puan menjelaskan pada dasarnya APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya, berada pada masa transisi pemerintahan.

Alhasil, penyusunannya juga dilakukan khusus, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025.

Di mana ketentuan dalam beleid tersebut menyampaikan bahwa presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya.

Pasalnya, pemerintahan baru sudah pasti memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya.

Untuk itu, meski petahana telah merancang APBN untuk 2025, pemerintahan baru memiliki hak untuk merancang APBN-P.

"DPR RI dan pemerintah, bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas- luasnya bagi Pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun 2025," tuturnya.