Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konflik Gaza telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan berdarah dalam sejarah Timur Tengah modern. Ketegangan antara Israel dan Hamas yang terus berlanjut telah menyebabkan banyak korban jiwa, kehancuran infrastruktur, serta krisis kemanusiaan yang memprihatinkan.

Seiring dengan meningkatnya tekanan internasional untuk menemukan solusi damai, diplomasi global, terutama peran Amerika Serikat, semakin terlihat menonjol dalam upaya menghentikan pertumpahan darah.

Tekanan Internasional untuk Gencatan Senjata

Dalam upaya untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, Amerika Serikat telah memainkan peran penting sebagai mediator. Meskipun terdapat hambatan dari kedua belah pihak, pejabat Amerika telah menyatakan optimisme bahwa kesepakatan gencatan senjata dapat segera tercapai.

Tekanan diplomatik ini terutama terlihat melalui kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, yang telah melakukan sembilan kali kunjungan ke kawasan tersebut sejak konflik pecah.

Namun, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan ini tidak berjalan mulus. Israel dan Hamas menunjukkan sikap yang berbeda terhadap proposal yang diusulkan.

Hamas, misalnya, menganggap bahwa usulan tersebut terlalu condong ke arah kepentingan Israel, terutama terkait dengan keberadaan militer Israel di koridor Netzarim yang membelah Jalur Gaza serta perbatasan Mesir-Gaza. Hal ini menjadi garis merah bagi Hamas dan Mesir, yang secara historis memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut.

Peran Qatar dan Mesir dalam Negosiasi

Qatar dan Mesir, sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, juga berperan penting dalam mediasi ini. Pertemuan internasional yang dimediasi oleh Qatar pada pekan sebelumnya menjadi salah satu langkah signifikan dalam upaya mencapai kesepakatan.

Meski demikian, pertemuan berikutnya yang direncanakan berlangsung di Kairo pada Kamis pekan ini tampaknya mengalami penundaan. Penundaan ini menunjukkan kompleksitas negosiasi, di mana setiap pihak berusaha untuk mempertahankan posisi strategisnya masing-masing.

Meskipun ada upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak, negosiasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan menolak penarikan pasukan Israel dari koridor Netzarim dan perbatasan Mesir-Gaza.

Penolakan ini dianggap sebagai hambatan utama dalam mencapai kesepakatan. Selain itu, Hamas yang tidak secara langsung terlibat dalam putaran negosiasi terbaru, menyebut pernyataan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, bahwa mereka mundur dari kesepakatan sebagai pernyataan yang menyesatkan.

Eskalasi Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan

Di lapangan, situasi di Gaza terus memburuk. Pasukan Israel terus menekan lebih dalam ke wilayah Gaza Tengah dan Selatan dalam upaya untuk mengalahkan pejuang Hamas yang telah merestrukturisasi pertahanan mereka.

Hal ini menyebabkan ribuan warga sipil harus mengungsi kembali, termasuk dari zona aman kemanusiaan yang sebelumnya ditetapkan. Zona-zona kemanusiaan yang tersisa kini hanya mencakup 11% dari total wilayah Gaza dan sudah penuh sesak dengan para pengungsi baru.

Selain itu, kekerasan juga meluas ke Tepi Barat yang diduduki Israel. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa tiga orang tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Tulkarm pada Kamis dini hari.

Serangan ini diklaim oleh militer Israel sebagai operasi kontra-terorisme, menambah panjang daftar korban akibat eskalasi kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.

Implikasi Regional dan Global

Konflik di Gaza tidak hanya mempengaruhi situasi lokal tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas regional dan politik global. Pembunuhan beruntun terhadap komandan tinggi Hezbollah dan kepala politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Beirut dan Teheran baru-baru ini telah meningkatkan ketegangan di kawasan.

Hezbollah, yang memiliki kekuatan militer signifikan di Lebanon, telah menembakkan roket ke Israel dalam solidaritas dengan Hamas, memperburuk situasi di sepanjang garis biru yang memisahkan Israel dan Lebanon.

Lebih jauh, ketegangan yang meningkat ini dikhawatirkan dapat memicu konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, terutama dengan keterlibatan Iran yang memiliki hubungan dekat dengan Hezbollah dan Hamas.

Tercapainya gencatan senjata di Gaza tidak hanya penting untuk meredakan ketegangan di Palestina tetapi juga untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK– Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam terus dikucurkannya dana dari pemerintah Amerika Serikat untuk militer Israel. Hal ini menurutnya, membuat AS terlibat mendanai genosida yang tengah dilakukan Israel di Jalur Gaza.

Menurutnya, “pendanaan AS untuk genosida Israel” “meningkat” karena tentara Israel “menggunakan bom yang semakin mematikan.” Komentarnya muncul setelah pembantaian terbaru yang dilakukan Israel terhadap keluarga pengungsi yang berlindung di Sekolah Tabi’in dan masjid di dalamnya di Kota Gaza pada Sabtu. Pemboman itu menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai beberapa lainnya.

“Bom yang digunakan kemarin dalam pembantaian #AlTabinSchool mengiris tubuh hingga tidak dapat dikenali lagi,” tulis Albanese pada X. “Mereka sekarang diidentifikasi berdasarkan beratnya: 70 kg tas = 1 orang dewasa,” ia menambahkan.

CNN mengkonfirmasi bahwa bom berdiameter kecil GBU-39 digunakan dalam serangan itu, mengutip mantan teknisi penjinak bom Angkatan Darat AS.

Sebelumnya, Direktur Jenderal kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabta, mengatakan bahwa militer Israel mengebom masjid di sekolah tersebut, yang menampung para pengungsi, dengan tiga rudal, masing-masing berisi 900 kilogram bahan peledak. Ledakan itu mengenai 250 jamaah shalat subuh dan membuat syahid sekitar 100 diantaranya.

Koresponden Aljazirah di Gaza, Anas al-Sharif, menggambarkan kejadian itu sebagai bencana besar. Jenazah para syuhada terbakar dan berserakan di area shalat dan halaman sekolah akibat kekuatan pemboman.

Bersamaan dengan pemboman itu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Gedung Putih akan memberi Israel 3,5 miliar dolar AS pada Israel untuk membeli senjata dan peralatan militer Amerika. Mengutip beberapa pejabat, CNN pertama kali melaporkan bahwa dana tersebut berasal dari rancangan undang-undang pendanaan tambahan untuk Israel senilai 14,1 miliar dolar AS yang disahkan Kongres AS pada bulan April.

Ironisnya, laporan soal aliran dana Israel itu di tengah pernyataan Wakil Presiden AS Kamal Haris, kandidat presiden pada pemilu tahun ini, yang mendesak gencatan senjata. “Sekali lagi, terlalu banyak warga sipil yang terbunuh. Maksud saya, Israel punya hak untuk memburu teroris Hamas. Namun seperti yang telah saya katakan berkali-kali, saya yakin mereka juga mempunyai tanggung jawab penting untuk menghindari jatuhnya korban sipil,” kata Harris, kemarin.

Rudal-rudal AS berulang kali terbukti digunakan Israel untuk melakukan pembantaian massal di Gaza. Pada Mei 2024, militer Israel menggunakan bom buatan AS dalam serangan udara mematikan di kompleks sekolah PBB di Gaza. Hal ini menurut pejabat dan mantan pejabat pertahanan AS yang menganalisis gambar sisa-sisa bom yang didokumentasikan oleh NPR di lokasi tersebut.

Amunisi yang digunakan adalah bom berdiameter kecil GBU-39, menurut seorang pejabat Pentagon dan mantan pejabat Angkatan Udara AS Ini adalah jenis bom yang sama, menurut The New York Times, yang digunakan Israel dalam serangan udara bulan lalu yang menewaskan puluhan warga sipil yang mengungsi di sebuah kamp tenda di Nuseirat, kota Rafah di Gaza selatan.

Pada 15 Juli 2024, setidaknya 22 warga Palestina syahid dan 100 lainnya luka-luka dalam serangan di sebuah sekolah yang dikelola PBB di Gaza tengah yang digunakan sebagai tempat perlindungan bagi para pengungsi. Para saksi mata mengatakan kepada BBC Arab bahwa tidak ada pejuang bersenjata di sana dan anak-anak termasuk di antara korban. Bom GBU-39 kembali terbukti digunakan dalam serangan itu.

Sebelumnya, pada 13 Juli 2014 serangan udara Israel terhadap kamp al-Mawasi di Gaza selatan telah menewaskan sedikitnya 90 orang dan melukai 300 lainnya. Serangan pada hari Sabtu di “zona aman” yang ditetapkan Israel, terletak di sebelah barat Khan Younis di Gaza selatan, melibatkan jet tempur dan drone, menurut para saksi. Serpihan rudal AS GBU-39 kembali ditemukan di lokasi penyerangan.

Pada 9 Juli 2024, IDF mengebom sekolah Al-Awda di Abasan al-Kabira dekat kota Khan Younis, di Jalur Gaza, Palestina. Gedung yang dikelola UNRWA yang telah diubah menjadi tempat penampungan pengungsi, menampung pengungsi dari invasi Israel.

Setidaknya 31 warga Palestina syahid dalam serangan itu sementara lebih dari 53 orang terluka; sebagian besar korbannya adalah wanita dan anak-anak. Banyak dari korban adalah pengungsi dari Rafah setelah serangan Israel di Rafah.

Serangan tersebut merupakan serangan keempat terhadap sekolah Palestina yang dilakukan oleh IDF selama empat hari sebelumnya. Pakar senjata mengidentifikasi pecahan serangan itu sebagai bom GBU-39 seberat 250 pon.

Serangan Israel ke masjid dan sekolah Al-Tabi’in pada Sabtu lalu juga disebut menggunakan rudal buatan Amerika Serikat. Seratus jamaah shalat subuh syahid dalam serangan brutal tersebut.

Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat telah membuat pernyataan yang jarang dalam mengutuk AS pada serangan itu.

Juru bicara presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, mendesak AS – sekutu diplomatik dan pemasok senjata terpenting Israel – untuk “mengakhiri dukungan buta yang mengarah pada pembunuhan ribuan warga sipil tak berdosa, termasuk anak-anak, wanita, dan orang-orang yang tidak bersalah dan orang tua”.

Beberapa kelompok hak asasi manusia dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri telah mendesak pemerintahan Biden untuk menunda pengiriman senjata ke Israel, dengan alasan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.

Dua belas mantan pejabat AS, termasuk mantan pejabat Departemen Luar Negeri Josh Paul, Annelle Sheline, Stacy Gilbert dan Hala Rharrit, mengatakan dalam sebuah pernyataan bulan lalu bahwa “kedok diplomatik Amerika, dan aliran senjata yang terus menerus ke Israel telah memastikan keterlibatan kami yang tidak dapat disangkal dalam pembunuhan tersebut. dan kelaparan yang memaksa penduduk Palestina yang terkepung di Gaza.”

Awal bulan ini, sekelompok 38 pakar hak asasi manusia independen meminta negara-negara anggota PBB untuk memberlakukan embargo senjata dan menargetkan sanksi terhadap Israel menyusul keputusan penting Mahkamah Internasional (ICJ) baru-baru ini.

Para ahli menyerukan embargo senjata, diakhirinya semua iklan komersial yang dapat merugikan Palestina, dan menargetkan sanksi, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

Pada Juni, kelompok yang terdiri dari 30 ahli, termasuk beberapa Pelapor Khusus PBB, menegaskan kembali tuntutan mereka untuk segera menghentikan pengiriman senjata dan amunisi ke Israel.

“Sejalan dengan seruan baru-baru ini dari Dewan Hak Asasi Manusia dan para ahli independen PBB kepada negara-negara untuk menghentikan penjualan, transfer, dan pengalihan senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya ke Israel, produsen senjata memasok Israel,” kata para ahli tersebut.

Sebuah laporan yang telah lama ditunggu-tunggu pada bulan Mei mengatakan “menilai secara masuk akal” bahwa Israel menggunakan senjata buatan AS dengan cara yang tidak sejalan dengan hukum kemanusiaan internasional, Anadolu melaporkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amerika Serikat (AS) akan mengucurkan bantuan senilai 3,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 55,8 triliun memperkuat persenjataan dan peralatan militer Israel. Departemen Luar Negeri menyampaikan Kongres AS telah menyetujui alokasi bantuan terhadap Israel selama aksi genosida ke Palestina.

"Departemen Luar Negeri AS telah memberitahu Kongres AS untuk mengeluarkan dana miliaran dolar AS untuk pembiayaan militer ke Israel," ucap pernyataan Departemen Luar Negeri AS dilansir dari Reuters pada Ahad (11/8/2024).

CNN melaporkan sebelumnya mengenai rilis jumlah ini yang berasal dari RUU pendanaan tambahan sebesar 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp 224,8 triliun untuk Israel yang disahkan oleh Kongres AS pada April. Ketegangan di Timur Tengah meningkat dan banyak yang mengkhawatirkan meluasnya perang Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan.

Terjadi peningkatan risiko eskalasi menjadi perang Timur Tengah yang lebih luas setelah pembunuhan baru-baru ini terhadap pemimpin Palestina Ismail Haniyeh di Iran dan komandan militer Hizbullah Fuad Shukr di Beirut yang memicu ancaman pembalasan terhadap Israel.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa sejak saat serangan militer Israel telah menewaskan hampir 40 ribu warga Palestina dan juga menyebabkan hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang mengungsi, menyebabkan krisis kelaparan, dan memicu tuduhan genosida yang selalu dibantah Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Eskalasi di Timur Tengah makin mengkhawatirkan. Komandan militer Amerika Serikat dilaporkan tiba di Israel saat timpalannya dari Rusia juga mengunjungi Iran yang menjanjikan akan melakukan serangan balasan atas pembunuhan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh.

Militer Israel mengatakan kepala Komando Pusat AS, Jenderal Michael Kurilla, tiba di Israel pada hari Senin untuk menilai situasi keamanan ketika kekhawatiran akan perang regional meningkat di Timur Tengah.

Al Arabiya melansir, Kurilla bertemu dengan panglima militer Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, dan “mengadakan penilaian situasional bersama mengenai isu-isu keamanan dan strategis, serta persiapan bersama di kawasan, sebagai bagian dari respons terhadap ancaman di Timur Tengah,” kata sebuah pernyataan.

Pada saat bersamaan, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia Sergei Shoigu tiba di Teheran pada hari Senin untuk serangkaian pertemuan dengan rekan-rekan Iran, kantor berita Rusia dan Iran melaporkan, di tengah kekhawatiran akan perang yang lebih luas di wilayah tersebut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran pekan lalu.

Kantor berita negara Rusia Tass dan RIA Novosti melaporkan bahwa Shoigu, mantan menteri pertahanan Rusia, dijadwalkan bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian; sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional, Ali Akbar Ahmadian; dan kepala Staf Umum militer Iran, Mohammad Bagheri.

Kunjungan tersebut atas undangan Iran, kantor berita lokal Iran, Tasnim, melaporkan. Dikatakan bahwa tujuan kunjungan tersebut adalah “memperkuat interaksi, mengkaji isu-isu regional dan internasional, dan hubungan keamanan politik bilateral.”

Militer Amerika sebelumnya telah mengerahkan jet tempur tambahan dan kapal perang Angkatan Laut ke Timur Tengah, kata Pentagon pada Jumat. Mereka berupaya untuk meningkatkan pertahanan menyusul ancaman dari Iran dan sekutunya Hamas dan Hizbullah terhadap Israel selepas syahidnya Ismail Haniyeh di Teheran pekan lalu. Aksi tersebut adalah salah satu dari serangkaian pembunuhan tokoh senior kelompok pejuang Palestina seiring agresi Israel di Jalur Gaza.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah menyetujui pengiriman kapal penjelajah dan kapal perusak Angkatan Laut tambahan--yang dapat menembak jatuh rudal balistik-- ke Timur Tengah dan Eropa. Mereka juga mengirimkan satu skuadron jet tempur tambahan ke Timur Tengah.

“Austin telah memerintahkan penyesuaian terhadap postur militer AS yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pasukan AS, untuk meningkatkan dukungan bagi pertahanan Israel, dan untuk memastikan Amerika siap menanggapi berbagai kemungkinan,” kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.

Sementara, Iran mengatakan pada Senin bahwa meski tidak ingin meningkatkan ketegangan regional, mereka yakin negara itu perlu menghukum Israel untuk mencegah ketidakstabilan lebih lanjut, menyusul pembunuhan pemimpin kelompok Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pekan lalu.

“Iran berupaya membangun stabilitas di kawasan, namun hal ini hanya bisa dicapai dengan menghukum agresor dan menciptakan pencegahan terhadap petualangan rezim Zionis,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani, seraya menambahkan bahwa tindakan Teheran tidak dapat dihindari.

Kanaani meminta Amerika Serikat untuk berhenti mendukung Israel, dengan mengatakan bahwa komunitas internasional telah gagal dalam tugasnya menjaga stabilitas di kawasan dan harus mendukung “hukuman terhadap agresor.”

Penilaian bahwa Iran kemungkinan akan menyerang Israel dalam beberapa hari atau pekan mendatang menyusul pembunuhan berturut-turut pekan lalu terhadap panglima militer Hizbullah Fuad Shukr di Beirut oleh serangan Israel dan pemimpin Hamas Haniyeh di Teheran. Iran menyalahkan Israel atas kematian Haniyeh dan berjanji akan membalas.

Komandan tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam Hossein Salami pada hari Senin menegaskan kembali ancaman kelompok elit tersebut bahwa Israel “akan menerima hukuman pada waktunya. Salami, berbicara kepada wartawan di sebuah acara, memperingatkan bahwa Israel “menggali kuburnya sendiri” dengan tindakannya.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - DUBAI/LONDON. Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas yang tewas di Iran, dikenal sebagai sosok yang keras dalam diplomasi internasional dalam membela Palestina ketika konflik berkecamuk di Gaza, di mana tiga putranya tewas akibat serangan udara Israel.

Meski sering berbicara keras, banyak diplomat melihatnya sebagai sosok yang moderat dibandingkan dengan anggota Hamas yang lebih garis keras dan didukung Iran di Gaza.

Haniyeh, yang diangkat sebagai pejabat tinggi Hamas pada 2017, sering berpindah antara Turki dan Doha, Qatar, menghindari pembatasan perjalanan di Jalur Gaza yang diblokade.

Ini memungkinkannya berperan sebagai negosiator dalam perundingan gencatan senjata dan berkomunikasi dengan sekutu Hamas, Iran.

"Semua perjanjian normalisasi yang Anda (negara-negara Arab) tandatangani dengan (Israel) tidak akan mengakhiri konflik ini," ujar Haniyeh di Al Jazeera setelah pejuang Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober.

Israel merespons serangan ini dengan kampanye militer yang telah menewaskan lebih dari 35.000 orang di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat.

Putra-Putra Haniyeh Tewas

Tiga putra Haniyeh – Hazem, Amir, dan Mohammad – tewas pada 10 April akibat serangan udara Israel yang menghantam mobil mereka, menurut Hamas.

Selain itu, Haniyeh juga kehilangan empat cucunya dalam serangan tersebut. Haniyeh membantah klaim Israel bahwa putra-putranya adalah pejuang Hamas, menekankan bahwa "kepentingan rakyat Palestina diutamakan di atas segalanya" ketika ditanya apakah kematian mereka akan mempengaruhi perundingan gencatan senjata.

Meski sering berbicara keras di depan umum, diplomat dan pejabat Arab melihatnya sebagai sosok yang relatif pragmatis dibandingkan dengan anggota Hamas lainnya di Gaza.

Haniyeh dan Khaled Meshaal, pendahulunya sebagai pemimpin Hamas, telah berkeliling wilayah tersebut untuk pembicaraan mengenai perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Qatar dengan Israel.

Diplomasi Ulang Alik

Ketika meninggalkan Gaza pada 2017, Haniyeh digantikan oleh Yahya Sinwar, tokoh garis keras yang pernah dipenjara di Israel selama lebih dari dua dekade.

Sebagai pemimpin politik Hamas, Haniyeh memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh garis keras dalam kelompok tersebut dan sayap militer Hamas.

Haniyeh dan Meshaal telah bertemu dengan para pejabat di Mesir yang juga berperan sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata. Pada awal November, Haniyeh melakukan perjalanan ke Teheran untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Haniyeh, seorang Muslim Sunni, berperan besar dalam membangun kapasitas tempur Hamas dengan menjalin hubungan dengan Iran, negara Muslim Syiah yang terang-terangan mendukung Hamas.

Awal Karir

Saat masih muda, Haniyeh adalah aktivis mahasiswa di Universitas Islam di Kota Gaza dan bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 saat kelompok itu dibentuk. Ia menjadi anak didik pendiri Hamas Syekh Ahmad Yassin dan salah satu ajudan yang dipercaya pada tahun 2003. Yassin dibunuh oleh Israel pada tahun 2004.

Sebagai pendukung awal Hamas dalam politik, Haniyeh menjadi perdana menteri Palestina setelah Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2006. Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007 dan Haniyeh menegaskan bahwa perlawanan terhadap Israel akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk.

Haniyeh, dengan pendekatan diplomatiknya, terus menjadi suara penting dalam politik Hamas hingga akhir hayatnya.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - DUBAI/LONDON. Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas yang tewas di Iran, dikenal sebagai sosok yang keras dalam diplomasi internasional dalam membela Palestina ketika konflik berkecamuk di Gaza, di mana tiga putranya tewas akibat serangan udara Israel.

Meski sering berbicara keras, banyak diplomat melihatnya sebagai sosok yang moderat dibandingkan dengan anggota Hamas yang lebih garis keras dan didukung Iran di Gaza.

Haniyeh, yang diangkat sebagai pejabat tinggi Hamas pada 2017, sering berpindah antara Turki dan Doha, Qatar, menghindari pembatasan perjalanan di Jalur Gaza yang diblokade.

Ini memungkinkannya berperan sebagai negosiator dalam perundingan gencatan senjata dan berkomunikasi dengan sekutu Hamas, Iran.

"Semua perjanjian normalisasi yang Anda (negara-negara Arab) tandatangani dengan (Israel) tidak akan mengakhiri konflik ini," ujar Haniyeh di Al Jazeera setelah pejuang Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober.

Israel merespons serangan ini dengan kampanye militer yang telah menewaskan lebih dari 35.000 orang di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat.

Putra-Putra Haniyeh Tewas

Tiga putra Haniyeh – Hazem, Amir, dan Mohammad – tewas pada 10 April akibat serangan udara Israel yang menghantam mobil mereka, menurut Hamas.

Selain itu, Haniyeh juga kehilangan empat cucunya dalam serangan tersebut. Haniyeh membantah klaim Israel bahwa putra-putranya adalah pejuang Hamas, menekankan bahwa "kepentingan rakyat Palestina diutamakan di atas segalanya" ketika ditanya apakah kematian mereka akan mempengaruhi perundingan gencatan senjata.

Meski sering berbicara keras di depan umum, diplomat dan pejabat Arab melihatnya sebagai sosok yang relatif pragmatis dibandingkan dengan anggota Hamas lainnya di Gaza.

Haniyeh dan Khaled Meshaal, pendahulunya sebagai pemimpin Hamas, telah berkeliling wilayah tersebut untuk pembicaraan mengenai perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Qatar dengan Israel.

Diplomasi Ulang Alik

Ketika meninggalkan Gaza pada 2017, Haniyeh digantikan oleh Yahya Sinwar, tokoh garis keras yang pernah dipenjara di Israel selama lebih dari dua dekade.

Sebagai pemimpin politik Hamas, Haniyeh memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh garis keras dalam kelompok tersebut dan sayap militer Hamas.

Haniyeh dan Meshaal telah bertemu dengan para pejabat di Mesir yang juga berperan sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata. Pada awal November, Haniyeh melakukan perjalanan ke Teheran untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Haniyeh, seorang Muslim Sunni, berperan besar dalam membangun kapasitas tempur Hamas dengan menjalin hubungan dengan Iran, negara Muslim Syiah yang terang-terangan mendukung Hamas.

Awal Karir

Saat masih muda, Haniyeh adalah aktivis mahasiswa di Universitas Islam di Kota Gaza dan bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 saat kelompok itu dibentuk. Ia menjadi anak didik pendiri Hamas Syekh Ahmad Yassin dan salah satu ajudan yang dipercaya pada tahun 2003. Yassin dibunuh oleh Israel pada tahun 2004.

Sebagai pendukung awal Hamas dalam politik, Haniyeh menjadi perdana menteri Palestina setelah Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2006. Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007 dan Haniyeh menegaskan bahwa perlawanan terhadap Israel akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk.

Haniyeh, dengan pendekatan diplomatiknya, terus menjadi suara penting dalam politik Hamas hingga akhir hayatnya.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - KAIRO. Radio Militer Israel melaporkan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah menargetkan kepala militer Hamas dalam sebuah serangan di Khan Younis, Gaza. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan bahwa serangan tersebut telah menewaskan setidaknya 20 warga Palestina.

Radio Militer Israel mengatakan bahwa masih belum jelas apakah kepala militer Hamas, Mohammed Deif, tewas dalam serangan tersebut. Militer Israel menyatakan masih menyelidiki laporan tersebut.

Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Rumah Sakit Nasser di Khan Younis menerima 20 jenazah dan 90 orang terluka. Pernyataan tersebut tidak memberikan jumlah pasti korban yang dipindahkan ke fasilitas medis lainnya.

Kantor media yang dikelola Hamas melaporkan bahwa setidaknya 100 orang tewas dan terluka, termasuk anggota Layanan Darurat Sipil.

Seorang pejabat senior Hamas tidak mengonfirmasi apakah Deif jadi korban dalam serangan tersebut.

"Tuduhan Israel adalah omong kosong dan bertujuan untuk membenarkan pembantaian yang mengerikan. Semua martir adalah warga sipil dan apa yang terjadi merupakan eskalasi serius dari perang genosida, didukung oleh Amerika dan kebisuan dunia," kata Abu Zuhri kepada Reuters.

Militan yang dipimpin Hamas telah menewaskan 1.200 orang dan mengambil lebih dari 250 sandera dalam serangan lintas perbatasan ke Israel selatan pada 7 Oktober, menurut catatan Israel.Israel telah membalas dengan aksi militer di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 38.000 warga Palestina, menurut otoritas medis di Gaza.