Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Unit usaha syariah (UUS) sejumlah perbankan mencatatkan peningkatan kinerja aset pada kuartal III-2024. Di tengah pertumbuhan aset itu, regulator mendorong agar UUS menjalankan pemisahan atau spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

UUS Bank CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah misalnya, mencatatkan total aset mencapai Rp 65,99 triliun pada September 2024, naik 7,37% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan aset Rp 61,46 triliun.

Direktur Syariah CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyebut, hingga akhir tahun aset perseroan diproyeksikan masih akan tumbuh single digit, karena pihaknya akan lebih fokus pada pertumbuhan pembiayaan yang diproyeksikan tumbuh double digit sekitar 12%-15% di akhir tahun.

Adapun dalam menggenjot pertumbuhan aset, pihaknya akan menggenjot lebih banyak dari sisi pinjaman, baik dari sisi korporasi maupun mortgage-nya.

"Selain itu kita akan lebih banyak fokus dari sisi pendanaan ke CASA," ungkap Pandji kepada kontan.co.id, Rabu (6/11).

Lalu ada UUS Bank BTN, kendati belum mempublikasikan kinerja di kuartal III-2023, namun per Semester I-2024 asetnya tumbuh 20,05% yoy menjadi Rp 55,54 triliun.

Kemudian, aset UUS Maybank Indonesia tumbuh 2,39% yoy menjadi Rp 43,10 triliun pada kuartal III-2024. Aset UUS Bank Danamon juga tumbuh 9,22% yoy per kuartal III-2024 menjadi Rp 13,90 triliun.
Selain itu, aset UUS Bank OCBC NISP naik 29,13% menjadi Rp 10,42 triliun per kuartal III-2024.

Seiring dengan pertumbuhan aset UUS bank tersebut, terdapat dorongan agar UUS menjalankan spin off menjadi BUS. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) pada tahun lalu.

Mengacu Pasal 59 POJK UUS, bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu. Pemisahan juga dilakukan dengan memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, bank yang telah memenuhi ketentuan spin off adalah CIMB Niaga Syariah dan BTN Syariah di mana asetnya mencapai lebih dari Rp 50 triliun, mengacu aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pandji mengatakan, spin off ini ditargetkan akan rampung pada kuartal pertama di 2026.

Saat ini pihaknya sedang dalam proses mengurus perizinan yang berkaitan dengan peralihan status UUS menjadi bank umum syariah (BUS) sekaligus menganalisa model bisnis ketika transisi dari UUS menjadi BUS.

"Kita sedang melakukan analisis apa yang sekarang kita lakukan dan apa yang akan terjadi nanti setelah kita berubah. Selain itu, kita juga sedang melihat apakah model yang kita lakukan sekarang ini adalah yang paling bagus, dan apakah kita nanti setelah spin off akan fokus kepada misalnya segmen konsumer, nah itu yang sedang kita pikirkan," jelasnya.

Ia menjelaskan alasan CIMB Niaga Syariah mendirikan perusahaan baru daripada melakukan akuisisi lantaran kecukupan aset yang sudah mumpuni dan proses mendirikan perusahaan baru yang justru lebih sederhana dibandingkan dengan harus melalui akuisisi.

"Kita nanti akan mendirikan perusahaan baru karena modalnya kita itu cukup untuk modal KBMI 2 lah. Jadi rasanya kita secara infrastruktur pas spin-off nanti juga akan menggunakan infrastrukturnya Induk, yakni Bank CIMB Niaga. Jadi kita tidak perlu untuk beli bank lain, dan karena modalnya sudah cukup besar lntuk bisa berdiri sendiri," tegasnya.

Walau demikian, Pandji mengaku tidak menutup kemungkinan jika ada opportunity di luar, misalnya dengan membeli bank lain atau berjalan dengan yang lain.

"Kita selalu membuka opsi, tapi kalau ditanya fokusnya apa? Ya kita berdiri sendiri dulu sekarang," imbuhnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (BTN) juga mengaku sudah menyepakati harga dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang untuk Unit Usaha Syariah (UUS) BTN Syariah yang disebut-sebut merupakan PT Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BTN Nixon LP. Napitupulu mengatakan, proses spin off masih berlangsung. BTN juga sudah menyepakati nilai akuisisi dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang dari BTN Syariah.

"Tapi eksekusinya dari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) diharapkan bisa rampung tahun ini. Karena ada dua dokumen diminta oleh calon yang kami lagi kerjakan dokumen itu," ungkap Nixon.

Adapun transaksi pembelian bank syariah itu bakal disepakati setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) terkait dengan akuisisi ini.

"Nanti mungkin transaksinya setelah adanya RUPS atau RUPS LB terkait dengan akuisisi ini. Untuk waktu RUPS atau RUPSLB kita serahkan kepada pengendali BTN yakni pemerintah," ujar Nixon.

Walau demikian, Nixon berharap dapat menyelesaikan transaksi ini selambat-lambatnya pada awal tahun 2025. Ia juga menargetkan spin off bisa terlaksana pada Juni atau Juli 2025.

"Tapi kalau bisa sih selambat-lambatnya awal tahun. Karena kan POJK-nya kami harus tertib di November 2025. Jadi kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan. Lalu setelah dibeli, dimiliki, dirapikan baru di-spin-off kurang lebih di Juni atau Juli 2025. Jadi ada waktu 6 bulan memindahkan barang," jelasnya.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, kedua bank tersebut juga telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian.

Dalam rangka spin off UUS-nya, BTN memang merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Namun, Dian mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi BTN itu. Menurutnya, rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank.

Meski demikian, Dian menegaskan, akan selalu mendorong aksi korporasi untuk upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang sehat.

“OJK akan selalu mendorong suatu aksi korporasi apabila pada akhirnya akan turut mendukung upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang dapat melahirkan perbankan syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” kata Dian.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perbankan syariah dapat menjadi industri yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

OJK juga terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah yang semakin mendukung pertumbuhan perekonomian termasuk di daerah.

“Kolaborasi antara OJK, Pemerintah Daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan industri perbankan syariah ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk pertumbuhan perbankan syariah, khususnya dalam mendukung program-program ekonomi dan prioritas pembagunan di daerah,” kata

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam “Workshop Peran Perbankan Syariah terhadap Perekonomian Daerah” di Banda Aceh, seperti dikutip rilis Minggu (27/10/2024).

Workshop digelar sebagai rangkaian Kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2024 di Banda Aceh 24-26 Oktober ini.

Dian menyampaikan bahwa industri perbankan syariah telah menunjukkan kinerja dan ketahanan yang baik termasuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa krisis ekonomi dan pandemi Covid. Pada Agustus 2024, pangsa pasar

perbankan syariah meningkat menjadi 7,33 persen, dengan pertumbuhan aset mencapai 10,37 persen atau sebesar Rp902,39 triliun.

Dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, OJK juga telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat dalam ekosistem ekonomi syariah.

"Salah satu langkah penting pengembangannya adalah melalui ekspansi penggunaan layanan perbankan syariah dalam setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah,” kata Dian.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada 14 Oktober lalu.

“Melalui roadmap ini, OJK memperkuat komitmennya dalam mendorong peningkatan sinergi antara BPD dengan program-program pemerintah daerah, termasuk rencana pembangunan yang akan dilakukan ke depan,” tutur Dian.

Dian berharap sinergi yang kuat pada ekosistem keuangan syariah akan membuka peluang pembiayaan baru dan memungkinkan penguatan akses keuangan, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan

infrastruktur.

Selain itu, pengembangan ekosistem keuangan syariah juga dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan aktivitas keuangan dalam lingkup perbankan syariah, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Hadir dalam workshop dimaksud Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh dan Pembangunan Zulkifli, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahudin Al Aiyub, para narasumber antara lain Pj. Bupati Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik, Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo, Perwakilan Direktorat Pendapatan Daerah-Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mirni Sumiyati, perwakilan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, perwakilan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan perwakilan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah.

Melalui acara pertemuan tahunan ini, OJK berharap dapat memperkuat fokus pengembangan perbankan syariah termasuk penguatan peran di ekosistem ekonomi syariah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keungan (OJK) melaporkan bahwa total aset sektor industri perbankan syariah mencapai Rp 902,39 triliun sampai dengan Agustus 2024. Angka itu meningkat 10,37% year on year (yoy) dan mengambil pangsa pasar aset perbankan sebesar 7,33%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, industri perbankan syariah telah menunjukkan kinerja dan ketahanan yang baik termasuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa krisis ekonomi dan pandemi Covid.

Dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, OJK juga telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang menekankan pentingnya sinergi lebih kuat dalam ekosistem ekonomi syariah.

“Salah satu langkah penting pengembangannya adalah melalui ekspansi penggunaan layanan perbankan syariah dalam setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah,” kata Dian dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Dian berharap sinergi yang kuat pada ekosistem keuangan syariah akan membuka peluang pembiayaan baru dan memungkinkan penguatan akses keuangan, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur.

Selain itu, pengembangan ekosistem keuangan syariah juga dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan aktivitas keuangan dalam lingkup perbankan syariah, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah yang semakin mendukung pertumbuhan perekonomian termasuk di daerah. Aspirasi tersebut dituangkan OJK melalui Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada 14 Oktober lalu.

“Melalui roadmap ini, OJK memperkuat komitmennya dalam mendorong peningkatan sinergi antara BPD dengan program-program pemerintah daerah, termasuk rencana pembangunan yang akan dilakukan ke depan,” jelas Dian yang disampaikan dalam salah satu rangkaian Kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2024 di Banda Aceh 24-26 Oktober ini.

Dalam acara pertemuan tahunan itu, ia berharap dapat memperkuat fokus pengembangan perbankan syariah termasuk penguatan peran di ekosistem ekonomi syariah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perbankan syariah diharapkan menjadi industri yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi antara OJK, Pemerintah Daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan industri perbankan syariah ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk pertumbuhan perbankan syariah, khususnya dalam mendukung program-program ekonomi dan prioritas pembangunan di daerah,” demikian ungkap Dian.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDA ACEH - Pangsa pasar bank syariah di Provinsi Aceh nyatanya masih kecil meskipun menguasai pasar perbankan di wilayah ini. Aset perbankan syariah di Provinsi Aceh hanya berkontribusi sebesar 6,7% dari total aset perbankan syariah nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan hal itu bisa disebabkan dari berbagai faktor, antara lain karena masalah literasi dan edukasi keuangan syariah yang perlu didorong, atau ada faktor dari sisi perbankan yang menurutnya masih kurang melakukan branding.

"Atau masalah bahwa mungkin geliat ekonomi di Aceh belum pulih 100% setelah Covid, [pertumbuhan ekonomi Aceh] masih berkisar 4,7%. Jadi, ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dian saat ditemui usai membuka acara Pertemuan Tahunan Bank Syariah 2024 di Banda Aceh, Kamis (25/10/2024).

Tidak cuma itu, Dian juga menyoroti pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional, yang sebesar 12%. Untuk itu menurutnya perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah di provinsi yang didominasi umat muslim ini.

"Kita ingin membangun suatu ekosistem perekonomain syariah yang betul-betul mumpuni. Kita harus lebih mendorong kegiatan perekonomian yang syariah," tegasnya.

Dian menjelaskan perekonomian suatu daerah tidak lepas dari peran industri jasa keuangan, terutama dari industri perbankan sebagai pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan akses pembiayaan yang dibutuhkan untuk investasi dan pengembangan usaha.

Menurutnya, kinerja perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti pandemi Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan pangsa perbankan syariah secara nasional yang meningkat menjadi 7,33%, dengan pertumbuhan aset sebesar 10,37% menjadi Rp902,39 triliun per Agustus 2024.

"Tapi angka ini belum mencerminkan potensi yang sangat besar. Kalau dilihat pertumbuhan dari perbankan syariah share-nya masih sekitar 7,33%, ini saya kira terlalu kecil di mana Indonesia ada 280 juta [populasi], 250 juta itu adalah umat Islam," kata Dian.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien mengatakan pertumbuhan ekonomi di Aceh pada kuartal II/2024 didorong oleh pertumbuhan sektor jasa keuangan yang tumbuh 52%.

Dia merinci, ekosistem jasa keuangan di Aceh diperkuat oleh 8 bank umum syariah, 5 Unit Usaha Syariah (UUS), 12 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah (BPRS), 1 BPR yang sedang dalam proses perizinan konversi menjadi BPR Syariah, serta 1.295 channel distribusi baik itu ATM maupun Cash Recycling Machine (RCM) yang tersebar di penjuru Aceh.

Adapun aset gross bank di Aceh per Agustus 2024 tumbuh 2,11% year-to-date (ytd) menjadi Rp59,49 triliun, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 6,44% ytd menjadi Rp44,6 triliun, serta pembiayaan yang tumbuh 8,61% ytd menjadi Rp41,89 triliun.

"Porsi aset perbankan syariah di Aceh share-nya ke nasional sekitar 6,7%. Kalau total nasional sekitar Rp880 triliun, di Aceh sekitar Rp58 triliun," kata Muttaqien.