Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua pihak.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa kemitraan ini akan fokus pada pengembangan program yang mendukung pemenuhan gizi, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

BSI juga berkomitmen memperluas kolaborasi dengan BGN melalui pemanfaatan layanan dan produk perbankan syariah.

“Kami siap mendukung BGN dengan layanan perbankan syariah yang inovatif dan mendorong adopsi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan BGN,” ujar Hery dalam siaran pers, Kamis (7/11).

Ia berharap BSI tidak hanya menjadi mitra finansial, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BGN, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024, bertugas memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan seimbang.

BGN juga berperan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan gizi nasional sebagai bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik kemitraan ini dan menyatakan bahwa kerja sama dengan BSI akan mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dimulai Januari 2025.

Program ini diharapkan berdampak positif bagi pemenuhan gizi nasional.

Sebelumnya, BGN telah bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk merealisasikan Program Makanan Bergizi Gratis yang didukung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Program ini mencakup inisiatif pendirian Satuan Pelayanan (SP) Gizi yang akan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

MoU ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BSI dan BGN, termasuk Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta, serta Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Unit usaha syariah (UUS) sejumlah perbankan mencatatkan peningkatan kinerja aset pada kuartal III-2024. Di tengah pertumbuhan aset itu, regulator mendorong agar UUS menjalankan pemisahan atau spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

UUS Bank CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah misalnya, mencatatkan total aset mencapai Rp 65,99 triliun pada September 2024, naik 7,37% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan aset Rp 61,46 triliun.

Direktur Syariah CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyebut, hingga akhir tahun aset perseroan diproyeksikan masih akan tumbuh single digit, karena pihaknya akan lebih fokus pada pertumbuhan pembiayaan yang diproyeksikan tumbuh double digit sekitar 12%-15% di akhir tahun.

Adapun dalam menggenjot pertumbuhan aset, pihaknya akan menggenjot lebih banyak dari sisi pinjaman, baik dari sisi korporasi maupun mortgage-nya.

"Selain itu kita akan lebih banyak fokus dari sisi pendanaan ke CASA," ungkap Pandji kepada kontan.co.id, Rabu (6/11).

Lalu ada UUS Bank BTN, kendati belum mempublikasikan kinerja di kuartal III-2023, namun per Semester I-2024 asetnya tumbuh 20,05% yoy menjadi Rp 55,54 triliun.

Kemudian, aset UUS Maybank Indonesia tumbuh 2,39% yoy menjadi Rp 43,10 triliun pada kuartal III-2024. Aset UUS Bank Danamon juga tumbuh 9,22% yoy per kuartal III-2024 menjadi Rp 13,90 triliun.
Selain itu, aset UUS Bank OCBC NISP naik 29,13% menjadi Rp 10,42 triliun per kuartal III-2024.

Seiring dengan pertumbuhan aset UUS bank tersebut, terdapat dorongan agar UUS menjalankan spin off menjadi BUS. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) pada tahun lalu.

Mengacu Pasal 59 POJK UUS, bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu. Pemisahan juga dilakukan dengan memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, bank yang telah memenuhi ketentuan spin off adalah CIMB Niaga Syariah dan BTN Syariah di mana asetnya mencapai lebih dari Rp 50 triliun, mengacu aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pandji mengatakan, spin off ini ditargetkan akan rampung pada kuartal pertama di 2026.

Saat ini pihaknya sedang dalam proses mengurus perizinan yang berkaitan dengan peralihan status UUS menjadi bank umum syariah (BUS) sekaligus menganalisa model bisnis ketika transisi dari UUS menjadi BUS.

"Kita sedang melakukan analisis apa yang sekarang kita lakukan dan apa yang akan terjadi nanti setelah kita berubah. Selain itu, kita juga sedang melihat apakah model yang kita lakukan sekarang ini adalah yang paling bagus, dan apakah kita nanti setelah spin off akan fokus kepada misalnya segmen konsumer, nah itu yang sedang kita pikirkan," jelasnya.

Ia menjelaskan alasan CIMB Niaga Syariah mendirikan perusahaan baru daripada melakukan akuisisi lantaran kecukupan aset yang sudah mumpuni dan proses mendirikan perusahaan baru yang justru lebih sederhana dibandingkan dengan harus melalui akuisisi.

"Kita nanti akan mendirikan perusahaan baru karena modalnya kita itu cukup untuk modal KBMI 2 lah. Jadi rasanya kita secara infrastruktur pas spin-off nanti juga akan menggunakan infrastrukturnya Induk, yakni Bank CIMB Niaga. Jadi kita tidak perlu untuk beli bank lain, dan karena modalnya sudah cukup besar lntuk bisa berdiri sendiri," tegasnya.

Walau demikian, Pandji mengaku tidak menutup kemungkinan jika ada opportunity di luar, misalnya dengan membeli bank lain atau berjalan dengan yang lain.

"Kita selalu membuka opsi, tapi kalau ditanya fokusnya apa? Ya kita berdiri sendiri dulu sekarang," imbuhnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (BTN) juga mengaku sudah menyepakati harga dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang untuk Unit Usaha Syariah (UUS) BTN Syariah yang disebut-sebut merupakan PT Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BTN Nixon LP. Napitupulu mengatakan, proses spin off masih berlangsung. BTN juga sudah menyepakati nilai akuisisi dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang dari BTN Syariah.

"Tapi eksekusinya dari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) diharapkan bisa rampung tahun ini. Karena ada dua dokumen diminta oleh calon yang kami lagi kerjakan dokumen itu," ungkap Nixon.

Adapun transaksi pembelian bank syariah itu bakal disepakati setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) terkait dengan akuisisi ini.

"Nanti mungkin transaksinya setelah adanya RUPS atau RUPS LB terkait dengan akuisisi ini. Untuk waktu RUPS atau RUPSLB kita serahkan kepada pengendali BTN yakni pemerintah," ujar Nixon.

Walau demikian, Nixon berharap dapat menyelesaikan transaksi ini selambat-lambatnya pada awal tahun 2025. Ia juga menargetkan spin off bisa terlaksana pada Juni atau Juli 2025.

"Tapi kalau bisa sih selambat-lambatnya awal tahun. Karena kan POJK-nya kami harus tertib di November 2025. Jadi kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan. Lalu setelah dibeli, dimiliki, dirapikan baru di-spin-off kurang lebih di Juni atau Juli 2025. Jadi ada waktu 6 bulan memindahkan barang," jelasnya.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, kedua bank tersebut juga telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian.

Dalam rangka spin off UUS-nya, BTN memang merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Namun, Dian mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi BTN itu. Menurutnya, rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank.

Meski demikian, Dian menegaskan, akan selalu mendorong aksi korporasi untuk upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang sehat.

“OJK akan selalu mendorong suatu aksi korporasi apabila pada akhirnya akan turut mendukung upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang dapat melahirkan perbankan syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” kata Dian.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah tertekannya kinerja reksadana saham secara industri, produk reksadana saham Henan Putihrai Asset Management (HPAM) berhasil mencetak kinerja yang apik.

Sejak awal tahun hingga Oktober 2024, HPAM Syariah Ekuitas mencatatkan return hingga 30,38% (YtD). Kemudian, HPAM Ekuitas Syariah Berkah mencetak yield sebesar 27,07% YtD.

Sedangkan secara industri reksadana saham kinerjanya mencatatkan penurunan paling besar diantara kategori lainnya. Menurut data Infovesta, per Oktober 2024, industri indeks reksadana saham turun sebesar 2,51% (YTD).

Head of Business Development Division PT Henan Putihrai Asset Management (HPAM) menjelaskan pihaknya mampu mencapai return yang maksimal karena strategi untuk fokus kepada perusahaan dengan fundamental yang kuat dan berbasis pertumbuhan jangka panjang.

"Kami menerapkan strategi long bias serta diversifikasi yang optimal, termasuk seleksi saham yang ketat dan manajemen risiko yang efektif," jelas Reza kepada KONTAN, Selasa (5/11).

Selain itu, Reza menjelaskan bahwa reksadana saham di Henan Asset tidak terpengaruh oleh saham-saham perbankan konvensional yang sering kali lebih volatil. Ini karena HPAM fokus pada saham perbankan syariah yang memberikan kinerja lebih konsisten.

Berdasarkan fund fact sheet perusahaan, kedua produk tersebut berisikan saham dari sejumlah sektor seperti energi, perbankan syariah, consumer cyclical, dan industri yang memiliki prospek positif.

Adapun underlying asset HPAM Syariah Ekuitas AMMN, BRPT, EXCL, ICBP, MDK, MPMX, MTEL, SRTG, SSIA.

Sedangkan underlying saham HPAM Ekuitas Syariah Berkah adalah AKRA, AMMN, KPIG, MTEL, PGEO, PRDA, PWON, SRTG, SSIA, TPIA.

"Beberapa top holding dalam universe kami termasuk AMMN, TD - Bank Panin Syariah, BRPT, EXCL, ICBP, MDKA, MPMX, MTEL, dan SRTG," sebut Reza.

Ke depan, Reza mengaku masih akan menggunakan strategi yang sama dan masih menyasar sektor yang telah disebutkan. Ia pun tetap optimistis terhadap prospek positif reksadana saham pada 2025.

Reza meyakini sektor-sektor tersebut punya potensi pertumbuhan yang baik didukung oleh regulasi. Selain itu, tingkat competitiveness yang tinggi dan rata-rata emiten sektor tersebut mempunyai laporan keuangan yang positif, serta memiliki chain korporasi yang baik.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan syariah tumbuh 11,40% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2024.

Pembiayaan bank syariah meningkat dari Rp564,15 triliun pada September 2023 menjadi Rp628,46 triliun pada September 2024.

Laju pertumbuhan pembiayaan ini unggul tipis dari kredit yang disalurkan bank umum konvensional. Hingga bulan kesembilan tahun ini, kredit yang disalurkan bank tumbuh 10,85% yoy dengan nilai Rp7.579,25 triliun.

“Pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,40%, kontribusi asuransi syariah tumbuh 13,7%, dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 20,89%,” demikian keterangan resmi OJK, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Lebih lanjut, aset perbankan syariah hingga kuartal III/2024 tercatat sebesar Rp919,83 triliun, terkerek naik dari posisi kuartal III/2023 yang sebesar Rp831,95 triliun. Angka tersebut diperoleh dari market share sebesar 7,44%.

Dari segi dana pihak ketiga (DPK) alias simpanan, perbankan syariah mengantongi nilai Rp714,34 triliun, tumbuh dobel digit (12,03%) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp637,63 triliun.

Laju pertumbuhan ini terbilang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DPK perbankan konvensional yang hanya tumbuh 7,04% yoy, meskipun memiliki nominal Rp8.721,78 triliun.

Terkait rasio kinerja, rasio pembiayaan terhadap pendanaan (FDR) baik dari bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS) tercatat sebesar 87,35% hingga bulan kesembilan tahun ini, selisih tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 87,87%.

Lebih lanjut, rasio permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) bank umum syariah berada pada level 25,48% per September 2024, dibandingkan 25,25% pada September 2023.

Dari segi tingkat profitabilitas atau return to asset (ROA), industri perbankan syariah membukukan angka 1,94% pada September tahun ini, dibandingkan 1,98% pada September periode tahun lalu.

Mengenai kualitas pembiayaan, BUS dan UUS mencatatkan rasio non-performing financing (NPF) gross sebesar 2,15% pada bulan kesembilan 2024. Sementara itu, NPF nett tercatat pada angka 0,80%.

Terakhir, dari aspek likuiditas, rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) bank umum syariah mencapai angka 129,33% per September 2024. Rasio alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) bank umum syariah pun berada pada level 27,24% pada waktu yang sama.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk mampu mencatatkan pertumbuhan laba hingga September 2024. Meskipun, masalah beban bunga tak terhindarkan.

Mengutip laporan publikasi pada Rabu (30/10), bank berkode saham BNGA ini mencatatkan pertumbuhan laba bersih sekitar 4,73% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 5,13 triliun. Periode sama tahun lalu, labanya sekitar Rp 4,9 triliun.

Laba tersebut tumbuh mini dikarenakan pendapatan bunga bersih mereka juga tampak turun tipis secara tahunan. Dari sebelumnya senilai Rp 10,19 triliun di September 2023 menjadi Rp 10 triliun di September 2024.

Untungnya, pertumbuhan laba terdorong dengan turunnya beban pencadangan sebesar 20,25% YoY menjadi Rp 1,32 triliun. Ini diikuti oleh NPL gross yang turun 40 basis poin menjadi 2%.

Dari sisi kredit, CIMB Niaga mampu menumbuhkan sekitar 6,4% YoY menjadi Rp 218,6 triliun. Kredit perbankan non ritel menjadi penopang dengan nilai Rp 118,5 triliun.

Meski demikian, segmen perbankan syariah justru memiliki kinerja yang lebih baik. Di mana, pembiayaan perbankan syariah di CIMB Niaga bisa tumbuh 14,8% YoY menjadi Rp 60,7 triliun.

Sementara itu, CIMB Niaga telah mampu menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp 256 triliun. Adapun, jumlah dana murah yang terdiri dari giro dan tabungan mencapai Rp 170,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan kinerja keuangan industri perbankan syariah baik dari segi pembiayaan, aset hingga dana pihak ketiga tercatat melampaui capaian kinerja perbankan nasional.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi melaporkan aset perbankan syariah pada Agustus 2024 tumbuh mencapai 10,37% secara tahunan alias year-on-year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional sebesar 9,36% secara yoy.

“Dari sisi pertumbuhan bisnis, kita sadar bahwa industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan perbankan nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers BSI Kuartal III/2024, Selasa (29/10/2024).

Selanjutnya, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan dobel digit yaitu sebesar 11,65% secara year-on-year, sementara pertumbuhan kredit perbankan nasional sedikit di bawah yaitu sebesar 11,30%.

Kemudian, dari pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah juga masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan nasional. Tercatat, perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 11,40% secara yoy, sedangkan perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 7% secara yoy.

Terkait kinerja, BSI sendiri membukukan laba bersih Rp5,1 triliun pada kuartal III/2024. Capaian ini naik 21,6% yoy dibandingkan periode sebelumnya Rp4,2 triliun kuartal III/2023.

Berdasarkan publikasi laporan keuangan di Harian Bisnis Indonesia pada Selasa (29/10/2024), BRIS mencatatkan pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 4,56% yoy menjadi Rp13,46 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp12,87 triliun per September 2023. Net Operating Margin (NOM) bank pun naik menjadi 2,81% dari sebelumnya 2,57%.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,32% yoy menjadi Rp266,46 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp231,06 triliun per September 2023. Alhasil, aset terkerek naik 15,91% yoy menjadi Rp370,72 triliun dari sebelumnya Rp319,85 triliun.

Kemudian, BSI telah menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp301,22 triliun, per September 2024 naik 14,92% yoy dari sebelumnya Rp262,12 triliun per September 2023. Adapun, dana murah BSI menyentuh Rp185,83 triliun tumbuh 18,88% yoy dari sebelumnya Rp156,31 triliun.

Kinerja perekonomian pascapandemi COVID-19 menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,11% pada triwulan I -2024 dan diperkirakan ekonomi akan tumbuh di atas 5% pada tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pencapaian yang bagus mengingat berbagai kondisi internal dan eksternal seperti ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa lepas dari ketahanan sektor perbankan nasional yang terus terjaga.

Industri perbankan masih menjadi jantung yang menggerakkan denyut perekonomian di berbagai sektor. Dana Masyarakat yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 8.722 triliun per Juni 2024 dengan trend positif. Sedangkan kredit yang disalurkan mencapai Rp 7.478 triliun pada waktu yang sama atau tumbuh secara tahunan sebesar 11,4%.

Yang sangat menarik adalah pertumbuhan kredit investasi mencapai 13,8%. Kredit modal kerja naik hampir 12% sementara kredit konsumsi meningkat sampai 10,98%. Sementara kualitas kredit cukup terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan sebesar 2,26%. Kalau dilihat NPL bersih, nilainya hanya sebesar 0,78%.

Perkembangan positif kinerja perbankan ini tidak lepas dari kebijakan proaktif dan konsisten Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas dan mendorong kontribusi industri perbankan. OJK secara konsisten berhasil menjaga daya tahan sektor perbankan yang tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang mencapai 26%.

Profitabilitas perbankan secara umum positif dengan ROA 2,69% serta margin bunga bersih (NIM) sebesar 4,59%. Perbankan Syariah juga menunjukan kinerja positif di mana nilai asetnya sudah mencapai Rp 895 triliun dengan pembiayaan mencapai Rp 614 triliun lebih.

Total dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah mencapai Rp 702 triliun. Profil risiko perbankan syariah juga sangat terjaga tercermin dari NPF 2,14%.

Optimalisasi Perbankan

Kinerja sektor perbankan yang baik secara riil memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Peran ini tidak lepas dari dukungan OJK melalui berbagai kebijakan yang progresif. Sebagai otoritas bidang perbankan, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memberikan pondasi bagi peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sektor perbankan tidak lepas dari sikap tegas OJK memaksa perbankan dalam menerapkan tata kelola (GCG) bagi bank umum melalui POJK/ 17 /2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Stabilitas sektor keuangan dan kinerja perbankan yang kian solid harus menjadi modal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sistem keuangan berarti mengurangi risiko krisis dan ini harus menjadi pondasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Berbagai peraturan dan imbauan (moral suasion) agar perbankan tidak mengambil risiko yang berlebihan berhasil membuat perbankan resilien sekaligus dinamis.

Capaian ini adalah kontribusi signifikan OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya, melalui POJK Nomor 51/2017 OJK mendorong agar lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam POJK itu disebutkan bahwa produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.

Ketentuan bagi lembaga jasa keuangan dan perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kembali ditekankan pada POJK 17/2023 yang mewajibkan perbankan menerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

OJK mendorong agar industri perbankan menjadi perbankan hijau (green banking) untuk memenuhi trend global tuntutan akan green banking. Aturan taksonomi hijau yang dikeluarkan OJK menyediakan peta arah mengembangkan keuangan berkelanjutan. OJK juga mendorong layanan keuangan berbasis teknologi termasuk mendukung pendirian bank digital.

Meningkatkan pertumbuhan investasi pro-lingkungan merupakan syarat sekaligus juga tujuan dari kebijakan ekonomi makro modern saat ini khususnya di Indonesia. Menyadari investasi harus naik signifikan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif maka mendorong investasi hijau sangat diperlukan.

Apalagi kita menghadapi tantangan terkait dengan perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang khususnya mencapai Indonesia Emas.

Peran industri perbankan yang selama ini sudah menjadi jantung perekonomian nasional harus terus dioptimalkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan pembangunan nasional. OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan terus berupaya dan mendorong perbankan untuk senantiasa menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Abdul Mongid
Gurubesar FEB UNESA
Senior Economist Segara Research Institute

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga pedoman terbaru tentang produk perbankan syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meluncurkan tiga pedoman tersebut dalam agenda puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh, Jumat, 25 Oktober 2024. Penerbitan tersebut bertujuan mengembangkan produk perbankan syariah yang punya nilai tawar lain dari perbankan konvensional.

Tiga pedoman yang diterbitkan adalah Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Dian menyampaikan langkah ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK menguatkan karakteristik perbankan syariah dengan strategi pengembangan keunikan produk syariah sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

“Pedoman Produk yang telah disusun OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan produk perbankan syariah sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi,” kata Dian dalam keterangan tertulis pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Adapun, produk pembiayaan mudharabah didasarkan pada bentuk kerja sama dengan konsep bagi hasil. Dian menilai karakteristik pembiayaan ini dapat memberikan konsep keadilan bagi bank dan nasabah.

Sedangkan, produk SRIA dengan akad mudharabah muqayyadah merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh investor. Dian menyampaikan hal ini adalah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang membedakan antara produk investasi dan produk simpanan pada perbankan syariah.

Selanjutnya, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan produk berbasis wakaf uang temporer. CWLD melibatkan peran nazhir (pengelola harta wakaf) wakaf uang dan bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf.

Berdasarkan data OJK, kondisi perbankan syariah saat ini mencerminkan kondisi yang terjaga stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah masih melanjutkan catatan pertumbuhan dua digit. Per Agustus 2024, aset tumbuh sebesar 10,37 persen year on year (yoy) menjadi Rp902,39 triliun.

Sementara itu, pembiayaan tumbuh sebesar 11,65 persen yoy menjadi Rp620,33 triliun dan DPK juga tumbuh 11,42 persen yoy menjadi Rp705,18 triliun. OJK mengatakan ketahanan perbankan syariah tetap kuat, tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level 25,6 persen. Ketahanan ini, menurut OJK, juga didukung oleh kualitas pembiayaan yang baik dan profitabilitas yang stabil.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah untuk penguatan karakteristik dan pengembangan produk bank syariah.

Produk perbankan syariah memiliki kekhasan atau yang disebut shari'ah-based product, sehingga mempunyai unique value proposition yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional.

"Untuk mendukung upaya tersebut, OJK menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah yang meliputi: Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account [SRIA] dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit [CWLD]," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, Minggu (27/10/2024).

Buku pedoman produk perbankan syariah tersebut diluncurkan dalam agenda puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 dengan tema “Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri di Banda Aceh, Jum’at (25/10/2024).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh, KNEKS, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan diikuti oleh seluruh industri perbankan syariah yang melibatkan Komisaris Utama, Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan Direksi dari Bank Umum Konvensional yang merupakan induk dari BUS maupun UUS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menyampaikan penerbitan pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah dengan strategi pengembangan keunikan produk syariah sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

“Pedoman Produk yang telah disusun OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan produk perbankan syariah, sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi,” kata Dian.

Ketiga pedoman produk perbankan syariah tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) sebelumnya dengan penjelasan yang lebih rinci dan teknis serta dilengkapi berbagai macam contoh dan pembukuan sehingga memudahkan bagi pelaku industri dalam implementasinya.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan dan dapat menjadi alternatif bagi industri perbankan syariah untuk diversifikasi produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil selain dari pembiayaan musyarakah.

Dian menegaskan karakteristik pembiayaan mudarabah yang berbasis bagi hasil dan dapat dinilai memberikan konsep keadilan bagi bank dan nasabah.

“Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang unik dan memiliki daya saing tinggi karena mengusung konsep bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Potensi fluktuasi pendapatan yang diperoleh dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah,” ujar Dian.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah memuat beberapa hal, antara lain:

1. Ketentuan pembiayaan mudarabah secara umum
2. Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudarabah
3. Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat
   dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha
4. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudarabah
5. Mekanisme pelunasan dipercepat
6. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah
7. Pengakuan hasil usaha dalam pembukuan pembiayaan mudarabah
8. Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudarabah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah

Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah

Perbankan syariah memiliki potensi untuk mengembangkan produk dengan kekhasan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis dari perbankan konvensional, terutama transaksi yang berbasis investasi.

Untuk memberikan acuan komprehensif dan terstruktur bagi industri perbankan syariah dalam mengimplementasikan SRIA, maka disusun Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.

Dian menyampaikan bahwa SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah membedakan antara produk Investasi dan produk Simpanan pada perbankan syariah.

“Sebagai respons terhadap UU P2SK tersebut, OJK memperkenalkan produk SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah yang merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh Investor. Upaya ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027,” lanjut Dian.

Pedoman Implementasi SRIA memuat beberapa hal, antara lain:
1. Struktur produk SRIA meliputi ketentuan umum, para pihak, kepatuhan syariah, asesmen, minimum jumlah dan tenor investasi, distribusi bagi hasil, biaya operasional, dan pengembalian investasi
2. Kontrol internal dan manajemen risiko SRIA meliputi kontrol internal, manajemen risiko konsentrasi dan manajemen risiko likuiditas
3. Perilaku pasar (market conduct) dari transaksi SRIA
4. Transparansi dan pengungkapan SRIA meliputi prinsip umum, lembar informasi produk, syarat dan ketentuan perjanjian dan laporan kinerja
5. Ketentuan prudensial SRIA yang meliputi aspek prudensial dan investasi SRIA melalui valuta asing
6. Skema, mekanisme dan pembukuan SRIA yang meliputi skema, mekanisme, pelaporan, dan ilustrasi pencatatan.

Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

RP3SI mendorong perbankan syariah melakukan transformasi melalui sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, khususnya sinergi dengan keuangan sosial syariah untuk memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Salah satu inovasi produk perbankan syariah yang dikembangkan oleh OJK dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diimplementasikan perbankan konvensional adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

CWLD merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf yang dapat meningkatkan potensi perwakafan dan juga meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Dian menekankan diferensiasi dan keunikan yang dimiliki oleh CWLD yang berbasis berbeda dengan produk konvensional serta memberikan dampak sosial-ekonomi.

Pedoman Implementasi CWLD memuat beberapa hal, antara lain:
1. Aspek Hukum Wakaf Uang Temporer
2. Konsep CWLD yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, fitur-fitur dan format nama program CWLD, serta pihak-pihak dalam CWLD dan manfaat CWLD bagi masing-masing pihak
3. Skema CWLD mencakup skema CWLD Tanpa Pembiayaan dan CWLD dengan pembiayaan
4. Dokumentasi CWLD mencakup dokumen-dokumen terkait dengan CWLD yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS), Mini Prospektus, Formulir Kepesertaan, Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD
5. Laporan program CWLD mencakup Laporan Penerbitan Program CWLD dan Laporan Realisasi Program CWLD.
6. Contoh program CWLD berupa simulasi dan ilustrasi program CWLD

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah sebagai upaya memperkuat karakteristik perbankan berbasis syariah di Indonesia.

Ketiga pedoman tersebut yaitu Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, serta Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan penerbitan pedoman ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam memajukan perbankan syariah dengan keunikan produk berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) untuk periode 2023-2027.

“Dengan adanya pedoman ini, diharapkan industri dan pemangku kepentingan memiliki panduan dalam pelaksanaan produk perbankan syariah, sehingga tercipta keselarasan dalam implementasi,” ujar Dian dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah

Pedoman ini melengkapi pedoman sebelumnya seperti Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah, yang juga disusun bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan para pelaku industri terkait.

Produk pembiayaan mudarabah sendiri adalah salah satu produk berbasis bagi hasil yang memungkinkan diversifikasi lebih luas bagi perbankan syariah.

Beberapa aspek yang diatur dalam pedoman ini meliputi ketentuan umum, peran para pihak, modal, cakupan usaha yang dapat dibiayai, hingga mekanisme restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.

Dian menekankan, pedoman ini juga dilengkapi skema dan ilustrasi pencatatan, sehingga memudahkan pelaku industri dalam implementasinya.

"Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang unik dan memiliki daya saing tinggi karena mengusung konsep bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Potensi fluktuasi pendapatan yang diperoleh dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah,” ujar Dian.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah memuat beberapa hal, antara lain:

1. Ketentuan pembiayaan mudarabah secara umum

2. Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudarabah

3. Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat

dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha

4. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudarabah

5. Mekanisme pelunasan dipercepat

6. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah

7. Pengakuan hasil usaha dalam pembukuan pembiayaan mudarabah

8. Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudarabah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah.

Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA)

Pada pedoman SRIA, yang menggunakan Akad Mudharabah Muqayyadah, perbankan syariah diharapkan dapat memperkuat diferensiasi dari perbankan konvensional melalui produk berbasis investasi.

Pedoman SRIA ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah membedakan antara produk investasi dan produk simpanan dalam perbankan syariah.

Pedoman SRIA mencakup berbagai aspek, termasuk struktur produk, kepatuhan syariah, manajemen risiko, transparansi, dan pengungkapan informasi. Selain itu, pedoman ini juga memuat ketentuan prudensial dan mekanisme pencatatan yang melibatkan skema dan pelaporan terperinci.

Pedoman Implementasi SRIA memuat beberapa hal, antara lain:

1. Struktur produk SRIA meliputi ketentuan umum, para pihak, kepatuhan syariah, asesmen, minimum jumlah dan tenor investasi, distribusi bagi hasil, biaya operasional, dan pengembalian investasi

2. Kontrol internal dan manajemen risiko SRIA meliputi kontrol internal, manajemen risiko konsentrasi dan manajemen risiko likuiditas

3. Perilaku pasar (market conduct) dari transaksi SRIA

4. Transparansi dan pengungkapan SRIA meliputi prinsip umum, lembar informasi produk, syarat dan ketentuan perjanjian dan laporan kinerja

5. Ketentuan prudensial SRIA yang meliputi aspek prudensial dan investasi SRIA melalui valuta asing

6. Skema, mekanisme dan pembukuan SRIA yang meliputi skema, mekanisme, pelaporan dan ilustrasi pencatatan.

Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

Sementara itu, pedoman CWLD dirancang sebagai bagian dari upaya OJK untuk mendorong sinergi antara perbankan syariah dan ekosistem ekonomi sosial syariah.

CWLD, yang berbasis wakaf uang temporer, mengikutsertakan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pedoman CWLD ini mencakup aspek hukum wakaf uang temporer, konsep dan skema CWLD, dokumentasi, hingga laporan program.

Dengan adanya pedoman ini, perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan potensi perwakafan serta kinerja perbankan syariah secara keseluruhan.

Pedoman Implementasi CWLD memuat beberapa hal, antara lain:

1. Aspek Hukum Wakaf Uang Temporer

2. Konsep CWLD yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, fitur-fitur dan

format nama program CWLD, serta pihak-pihak dalam CWLD dan manfaat CWLD bagi

masing-masing pihak

3. Skema CWLD mencakup skema CWLD Tanpa Pembiayaan dan CWLD dengan

pembiayaan

4. Dokumentasi CWLD mencakup dokumen-dokumen terkait dengan CWLD yaitu

Perjanjian Kerja Sama (PKS), Mini Prospektus, Formulir Kepesertaan, Akta Ikrar Wakaf

(AIW), dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD

5. Laporan program CWLD mencakup Laporan Penerbitan Program CWLD dan Laporan

Realisasi Program CWLD.

6. Contoh program CWLD berupa simulasi dan ilustrasi program CWLD.

Dian berharap penerbitan tiga pedoman produk perbankan syariah ini akan mendorong inovasi dan diversifikasi produk perbankan syariah, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah sebagai upaya memperkuat karakteristik perbankan berbasis syariah di Indonesia.

Ketiga pedoman tersebut yaitu Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, serta Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan penerbitan pedoman ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam memajukan perbankan syariah dengan keunikan produk berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) untuk periode 2023-2027.

“Dengan adanya pedoman ini, diharapkan industri dan pemangku kepentingan memiliki panduan dalam pelaksanaan produk perbankan syariah, sehingga tercipta keselarasan dalam implementasi,” ujar Dian dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah

Pedoman ini melengkapi pedoman sebelumnya seperti Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah, yang juga disusun bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan para pelaku industri terkait.

Produk pembiayaan mudarabah sendiri adalah salah satu produk berbasis bagi hasil yang memungkinkan diversifikasi lebih luas bagi perbankan syariah.

Beberapa aspek yang diatur dalam pedoman ini meliputi ketentuan umum, peran para pihak, modal, cakupan usaha yang dapat dibiayai, hingga mekanisme restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.

Dian menekankan, pedoman ini juga dilengkapi skema dan ilustrasi pencatatan, sehingga memudahkan pelaku industri dalam implementasinya.

"Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang unik dan memiliki daya saing tinggi karena mengusung konsep bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Potensi fluktuasi pendapatan yang diperoleh dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah,” ujar Dian.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah memuat beberapa hal, antara lain:

1. Ketentuan pembiayaan mudarabah secara umum

2. Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudarabah

3. Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat

dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha

4. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudarabah

5. Mekanisme pelunasan dipercepat

6. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah

7. Pengakuan hasil usaha dalam pembukuan pembiayaan mudarabah

8. Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudarabah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah.

Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA)

Pada pedoman SRIA, yang menggunakan Akad Mudharabah Muqayyadah, perbankan syariah diharapkan dapat memperkuat diferensiasi dari perbankan konvensional melalui produk berbasis investasi.

Pedoman SRIA ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah membedakan antara produk investasi dan produk simpanan dalam perbankan syariah.

Pedoman SRIA mencakup berbagai aspek, termasuk struktur produk, kepatuhan syariah, manajemen risiko, transparansi, dan pengungkapan informasi. Selain itu, pedoman ini juga memuat ketentuan prudensial dan mekanisme pencatatan yang melibatkan skema dan pelaporan terperinci.

Pedoman Implementasi SRIA memuat beberapa hal, antara lain:

1. Struktur produk SRIA meliputi ketentuan umum, para pihak, kepatuhan syariah, asesmen, minimum jumlah dan tenor investasi, distribusi bagi hasil, biaya operasional, dan pengembalian investasi

2. Kontrol internal dan manajemen risiko SRIA meliputi kontrol internal, manajemen risiko konsentrasi dan manajemen risiko likuiditas

3. Perilaku pasar (market conduct) dari transaksi SRIA

4. Transparansi dan pengungkapan SRIA meliputi prinsip umum, lembar informasi produk, syarat dan ketentuan perjanjian dan laporan kinerja

5. Ketentuan prudensial SRIA yang meliputi aspek prudensial dan investasi SRIA melalui valuta asing

6. Skema, mekanisme dan pembukuan SRIA yang meliputi skema, mekanisme, pelaporan dan ilustrasi pencatatan.

Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

Sementara itu, pedoman CWLD dirancang sebagai bagian dari upaya OJK untuk mendorong sinergi antara perbankan syariah dan ekosistem ekonomi sosial syariah.

CWLD, yang berbasis wakaf uang temporer, mengikutsertakan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pedoman CWLD ini mencakup aspek hukum wakaf uang temporer, konsep dan skema CWLD, dokumentasi, hingga laporan program.

Dengan adanya pedoman ini, perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan potensi perwakafan serta kinerja perbankan syariah secara keseluruhan.

Pedoman Implementasi CWLD memuat beberapa hal, antara lain:

1. Aspek Hukum Wakaf Uang Temporer

2. Konsep CWLD yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, fitur-fitur dan

format nama program CWLD, serta pihak-pihak dalam CWLD dan manfaat CWLD bagi

masing-masing pihak

3. Skema CWLD mencakup skema CWLD Tanpa Pembiayaan dan CWLD dengan

pembiayaan

4. Dokumentasi CWLD mencakup dokumen-dokumen terkait dengan CWLD yaitu

Perjanjian Kerja Sama (PKS), Mini Prospektus, Formulir Kepesertaan, Akta Ikrar Wakaf

(AIW), dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD

5. Laporan program CWLD mencakup Laporan Penerbitan Program CWLD dan Laporan

Realisasi Program CWLD.

6. Contoh program CWLD berupa simulasi dan ilustrasi program CWLD.

Dian berharap penerbitan tiga pedoman produk perbankan syariah ini akan mendorong inovasi dan diversifikasi produk perbankan syariah, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan karakteristik perbankan syariah melalui pengembangan produk perbankan syariah yang memiliki kekhasan syariah atau yang disebut shari’ah-based product, sehingga mempunyai unique value proposition yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah yang meliputi Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Dikutip dari siaran pers Minggu (27/10/2024), buku pedoman produk perbankan syariah tersebut diluncurkan dalam agenda puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 dengan tema “Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri” oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Banda Aceh, Jum’at (25/10).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh, KNEKS, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan diikuti oleh seluruh industri perbankan syariah yang melibatkan Komisaris Utama, Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan Direksi dari Bank Umum Konvensional yang merupakan induk dari BUS maupun UUS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menyampaikan penerbitan pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah dengan strategi pengembangan keunikan produk syariah sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

“Pedoman Produk yang telah disusun OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan produk perbankan syariah sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi,” kata Dian.

Ketiga pedoman produk perbankan syariah tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) sebelumnya dengan penjelasan yang lebih rinci dan teknis serta dilengkapi berbagai macam contoh dan pembukuan sehingga memudahkan bagi pelaku industri dalam implementasinya.

(kunthi fahmar sandy)