Para pengembang mengutarakan keluhannya langsung di depan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara). Mereka mengungkapkan bahwa selama ini urus sertifikat membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak pungutan liar.

Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat. Acara yang digelar oleh BTN itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Sementara itu yang menjadi peserta diskusi ini adalah ratusan pengembang dari berbagai daerah. Mulai dari pengembang besar hingga pengembang rumah subsidi juga turut hadir.

Momen para pengembang menyerukan keluhannya itu saat Ara menyampaikan paparannya. Ara memang sengaja memancing komunikasi dua arah saat memaparkan detil rencananya dalam program 3 juta rumah.

"Dari awal saya dilantik saya terus keliling untuk belanja masalah hingga belanja solusi. Saya berusaha ini juga agar lahannya gratis atau murah," tuturnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Ara kemudian menjelaskan bagaimana dia berupaya mencari lahan untuk program 3 juta rumah. Mulai dari sumbangan konglomerasi, mengincar aset sitaan BLBI, Kejaksaan hingga BPN.

Di sela-sela paparannya, Ara bertanya kepada pengembang bagaimana pengalaman urus sertifikat saat ini. "Selama ini pecah sertifikat lama gak?" tanya Ara.

"Lama," jawab para pengembang dengan kompak.

"Ada pungli nggak? Jujur aja," tanya Ara.

"Ada," seru para pengembang dengan suara jauh lebih keras.

Menurut Ara waktu yang lama dan adanya pungli itulah yang membuat harga jual rumah semakin mahal. Sebab biaya-biaya itu ujungnya dibebankan ke konsumen.

"Kalau punglinya dihilangkan seneng nggak? Kalau pungli atau urus sertifikat lama kan pasti dibebanin ke konsumen, mana mau kalian rugi kan," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Camat Angkola Sangkunur berinisial DAH dan Kepala Desa Tindoan Laut berinisial JS di Tapanuli Selatan (Tapsel) pada Kamis (24/10) kemarin.

Keduanya ditangkap atas dugaan pungli terhadap warga dalam pengurusan berkas.

“Benar ada diamankan. Keduanya sedang menjalani pemeriksaan," kata Direktur Reserse Krimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono, Jumat (25/10).

Sumaryono belum merinci jumlah dana yang dipungli itu. Termasuk status keduanya.

"Kalau totalnya nanti saya tanya tim. Pastinya prosesnya masih berlanjut," ucapnya.

"Ada warga yang diperas oleh keduanya dalam pengurusan surat di kecamatan. Seharusnya gratis namun dipungut biaya, sedang untuk statusnya, nanti akan disampaikan kembali," ujar dia.

Hi!Pontianak - Sejumlah peristiwa terjadi selama sepekan terakhir di Kalimantan Barat. Peristiwa itu mulai dari Kejari Sekadau ungkap kasus korupsi pembayaran tera hingga menantu bunuh mertua di Sintang.

Berikut Kalbar Sepekan yang dihimpun tim Hi!Pontianak:

1. Kejari Sekadau Ungkap Kasus Korupsi Pembayaran Tera, Nilainya Capai Rp 600 Juta

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan tera atau tera ulang di Kabupaten Sekadau, Kalbar. Kejari Sekadau menahan 2 tersangka, masing-masing berinisial GDS dan R.

GDS merupakan ASN yang juga Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Sekadau. Sedangkan, R adalah direktur perusahaan yang bekerja sama dengan UPTD Metrologi Legal Kabupaten Sekadau.

Kajari Sekadau, Adyantana Meru Herlambang, mengatakan praktik dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan pelayanan tera atau tera ulang tersebut pada tahun 2021-2023 dengan nominal pungutan mencapai Rp 600 juta. Kini, kedua tersangka ditahan di Rutan Sanggau selama 20 hari ke depan.

"Tersangka GDS melakukan kesepakatan dengan R untuk membuat perusahaan. Kemudian dalam penyelenggaraan tera yang dilakukan, diduga keduanya melakukan pungutan melebihi ketentuan yang berlaku," kata Herlambang didampingi Kasi Pidsus Kejari Sekadau, Irawan Soehendra, dan Kasi Intelijen Kejari Sekadau, John Christian Lumban Gaol, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu, 9 Oktober 2024.

2. Pria di Sintang Tega Bunuh Mertua Karena Sakit Hati

Seorang pria berinisial J (28), warga Dusun Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, tega membunuh mertuanya sendiri berinisial SY hingga tewas.

Tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di Desa Sepiluk Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Minggu 6 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB.

Pelaku diamankan pada Minggu pukul 10.00 WIB setelah menyerahkan diri di Polsek Sekayam Polres Sanggau.

Selanjutnya pukul 11.30 WIB, petugas kepolisian Polsek Ketungau Hulu membawa pelaku ke Polres Sintang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

3. Polisi Gagalkan Penyelundupan 47 Kg Sabu dari Pontianak ke Banjarmasin

Wabah Parotitis atau gondongan meningkat di Pontianak, Penjabat (Pj) Wali Kota, Ani Sofian mengatakan saat ini siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tetap belajar seperti biasa. Hanya saja siswa yang terkena wabah tersebut harus berada di rumah.

"Saya kira pemerintah kota tetap akan adakan belajar di sekolah sebelum pemerintah pusat dan provinsi menetapkan status penyakit tersebut berbahaya," ungkap Ani Sofian pada Minggu, 7 Oktober 2024.

Ani Sofian bilang, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada kepala sekolah SD dan SMP negeri serta swasta.

"Sudah ada juga surat yang disampaikan ke seluruh kepsek SDN dan swasta dan SMPN dan swasta se-Kota Pontianak dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak," tambahnya.

4. Polisi Gagalkan Penyelundupan 47 Kg Sabu dari Pontianak ke Banjarmasin

Polisi berhasil gagalkan 47 kilogram sabu dari Pontianak, Kalimantan Barat yang akan dibawa masuk ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2024.

"Satu orang diamankan dengan barang bukti sabu jumlahnya lebih besar dari yang sebelumnya kita ungkap," ujar Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Djoko Poerwanto.

Irjen Pol Djoko bilang, sebelumnya polisi telah mengamankan 33,8 kilogram.

"Kami masih dilakukan pengembangan terhadap kasus ini. Pengungkapan ini terbesar dalam kurung waktu lima tahun terakhir," tambahnya.

5. Pria di Kubu Raya Ditemukan Meninggal dalam Mesin Pemisah Cangkang Kelapa Sawit

Seorang karyawan pengolahan kelapa sawit, S (23), ditemukan meninggal di mesin pemisah cangkang dan kernel buah kelapa sawit (CM Elevator). Insiden yang menimpa korban asal Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya (KKR), Kalimantan Barat ini terjadi pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Kasubsi Penmas Sihumas Polres Kubu Raya, AIPTU Ade mengungkapkan kejadian tersebut bermula saat korban diketahui melakukan perawatan mesin CM Elevator tersebut sekitar pukul 08.00 WIB. Korban ditemukan tak bergerak di dalam mesin pemisah cangkang dan kernel buah kelapa sawit tersebut.

"Sebelum kejadian, mesin CM Elevator tiba-tiba tak berfungsi sehingga salah satu rekan kerja korban mencarinya. Namun, tak disangka, korban ditemukan dalam keadaan tak bergerak di dalamnya. Rekan kerja korban bersama karyawan lainnya langsung mematikan secara permanen terhadap mesin CM Elevator, kemudian korban segera dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Kubu, namun nyawanya tak tertolong," ungkap AIPTU Ade pada Minggu, 6 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih KPK Togi Robson Sirait mengatakan, sempat menemukan handphone usai kasus pungutan liat atau pungli di rutan terungkap.

Ia mengatakan, handphone itu merupakan sisa barang dari kasus pungli rutan yang belum dikeluarkan.

"Jadi temuan handphone itu terjadi setelah Karutan yang kemarin kena sidaknya itu diganti. Ada sidak yang dilakukan mendadak oleh teman-teman juga," kata Togi di Rutan Cabang Merah Putih KPK, Jakarta, (10/10/2024).

"Jadi itu handphone-nya handphone lama, masih sisa di situ belum dikeluarkan," ujar dia.

Togi mengatakan, petugas menemukan 4 buah handphone. Selain itu, petugas menemukan minuman keras (miras) saat proses pengecekan awal oleh petugas.

Miras tersebut disimpan di dalam botol plastik air mineral.

"Jadi meja itu (meja di depan rutan) adalah meja tempat ngecek barang kiriman dari keluarga ke tahanan. Di situlah ada yang ngirim botol Aqua dengan merek yang sudah dilepas. Kita tanyakan, minum sudah kita sediakan ngapain kasih air putih. Begitu dibuka ternyata itu adalah air miras. Di situ yang kita dapatkan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa miras tersebut ditemukan saat pemeriksaan awal, bukan ditemukan saat sidak.

"Jadi perlu ditegaskan lagi, miras bukan ditemukan saat sidak ya. Jadi miras ditemukan saat pemeriksaan makanan mau masuk ke rutan, sehingga miras belum masuk ke rutan KPK," kata Budi.

Sebelumnya, Rutan KPK sempat menjadi sorotan seiring terungkapnya kasus pungli yang dilakukan petugas Rutan.

Sebanyak 15 orang eks petugas Rumah Tahanan (Rutan) didakwa melakukan pungutan liar (Pungli) kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, berjanji akan menyelesaikan kasus pungutan liar (pungli) yang marak terjadi di Jakarta apabila terpilih sebagai gubernur.

Rencananya, Ridwan Kamil akan menghadirkan kembali tim siber pungli yang berkolaborasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum.

“Tim siber pungli ini dihadirkan, dihidupkan, kalau sudah ada kita maksimalkan. Kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan dan juga pemerintahan provinsi,” kata RK usai menghadiri pemeriksaan kesehatan gratis Kesira di Jakarta Barat, Kamis (10/10).

Ridwan Kamil membeberkan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dirinya pernah menyelesaikan sekitar 40 ribu kasus pungli. Dia harap nantinya, masyarakat dapat membantunya melalui laporan digital.

“Iya, dulu saya membereskan selama 5 tahun 40 ribuan kasus pungli. Dengan apa? Ada tim siber pungli. Nah, sehingga premanisme dan pungli-pungli kita bereskan. Tentu dengan laporan warga yang responsif melalui digital sebagai sumber awal, akan kita responskan,” ujar Emil.

Selain pungli, Ridwan Kamil akan mengatasi kemacetan di Jakarta dengan membatasi pergerakan warga melalui pemerataan fasilitas bisnis dan belanja. Termasuk penerapan work from home (WFH) bagi perkantoran.

“Orang (Jakarta) selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemal di selatan. Kemudian kita bergiliran yang namanya WFH, Senin industri media, Selasa industri hukum,” tuturnya.

“Sehingga mengurangi pergerakan. Digabung memfasilitasi pergerakan insyaallah mengurangi kemacetan,” ucap Emil.

Hi!Sekadau - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan tera atau tera ulang di Kabupaten Sekadau, Kalbar. Kejari Sekadau menahan 2 tersangka, masing-masing berinisial GDS dan R.

GDS merupakan ASN yang juga Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Sekadau. Sedangkan, R adalah direktur perusahaan yang bekerja sama dengan UPTD Metrologi Legal Kabupaten Sekadau.

Kajari Sekadau, Adyantana Meru Herlambang, mengatakan praktik dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan pelayanan tera atau tera ulang tersebut pada tahun 2021-2023 dengan nominal pungutan mencapai Rp 600 juta. Kini, kedua tersangka ditahan di Rutan Sanggau selama 20 hari ke depan.

"Tersangka GDS melakukan kesepakatan dengan R untuk membuat perusahaan. Kemudian dalam penyelenggaraan tera yang dilakukan, diduga keduanya melakukan pungutan melebihi ketentuan yang berlaku," kata Herlambang didampingi Kasi Pidsus Kejari Sekadau, Irawan Soehendra, dan Kasi Intelijen Kejari Sekadau, John Christian Lumban Gaol, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu, 9 Oktober 2024.

Kasi Pidsus Kejari Sekadau, Irawan Soehendra, menambahkan penahanan yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Sekadau.

"Kami menerima laporan dari masyarakat dan segera melakukan penyelidikan. Setelah bukti cukup, ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan terhadap keduanya," tambahnya.

Sebagai inforamsi, tera merupakan tanda uji pada alat ukur, sementara tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam perdagangan. Tera penting dilakukan untuk melindungi konsumen dan pedagang.

Sementara itu, Penasihat Hukum kedua tersangka, Munawar Rahim, mengatakan kliennya diduga melakukan gratifikasi atau pungutan liar (pungli). Ia meminta masyarakat mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Kami meminta masyarakat mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang sah. Harus dibuktikan dengan fakta-fakta dan saksi-saksi yang ada di persidangan," pintanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Camat Jatisampurna sekaligus terpidana korupsi kasus suap, Wahyudin mengaku sangat terpaksa membayar pungutan liar (pungli) ke petugas Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengakuan ini Wahyudin sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi sidang dugaan pungli Rutan KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2022 bersama Wali Kota Bekasi saat itu Rahmat Effendi, Wahyudin dijebloskan ke sel isolasi di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih.

“Ukurannya berapa?” tanya Jaksa KPK di Pengadilan TIpikor Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

“Kurang lebih 2x3 meter,” jawab Wahyudin.

Menurut Wahyudin, ruang isolasi itu sempit, panas, dan tidak nyaman. Ia dikunci dan tidak boleh keluar.

Wahyudin menyebut, pada umumnya tahanan baru harus menjalani masa isolasi selama 14 hari.

Namun, ia bisa keluar dari ruang isolasi dan masuk ke kamar tahanan setelah 7 hari karena memenuhi permintaan petugas KPK untuk membayar sejumlah uang.

“Berapa yang diminta pada saat itu?” tanya Jaksa KPK.

“Rp 20 juta,” ujar Wahyudin.

Setelah membayar biaya awal itu, Wahyudin masih harus membayar pungli setiap bulan sebesar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta.

Namun, Wahyudin hanya membayar iuran rutin itu selama dua bulan karena tidak sanggup. Biaya pungli 8 bulan berikutnya kemudian dibayarkan Rahmat Effendi alias Pepen.

Wahyudin mengaku sangat terpaksa membayar uang pungli itu. Sebab, ia hanya aparatur sipil negara (ASN) biasa dengan ekonomi pas-pasan.

Ketika ia terjaring OTT KPK, istri Wahyudin menjadi tulang punggung keluarga. Ia harus mencari nafkah dan membiayai sekolah anak-anaknya.

“Kalau saja uang itu (pungli) dibayarkan untuk membantu saya yang ada di tahan tentu saya sangat berkeberatan,” tutur Wahyudin.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

Mantan Sekdis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat, mengaku takut ditempatkan dalam ruang isolasi saat menjadi tahanan di Rutan KPK Gedung C1. Hal ini yang jadi alasan ia rela membayar uang pungli kepada petugas rutan.

Hal tersebut diungkapkan Edy saat bersaksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan pungli Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/9). Edy dihadirkan secara virtual dari Kejari Makassar.

Mulanya, Edy mengaku mesti membayar Rp 17 juta untuk mendapat fasilitas handphone sebesar pada bulan pertama ia ditahan. Kemudian, setiap bulan berikutnya, dia diwajibkan membayar Rp 5 juta.

"Saksi kalau enggak mau membayar uang iuran bulanan Rp 5 juta itu apa sih dampak yang dialami nantinya?" tanya jaksa.

"Kalau kami kembali... Kalau ndak bayar, Pak, dikembalikan katanya ke lantai 9 (ruang isolasi), sama disuruh bersih-bersih, dan dilarang olahraga, Pak," jawab Edy.

Hakim lantas mendalami penyebab ketakutan Edy jika dipindahkan ke ruang isolasi. Edy mengaku, pernah mengalami hal-hal mistis saat berada di ruang isolasi.

"Itu apa yang menjadikan perbedaan antara ruang isolasi dengan ruang umum itu apa? Kok menjadi nanti dimasukkan lagi ke isolasi, apa sih yang menakutkan di ruang isolasi itu?" cecar hakim.

"Kalau diisolasi, Yang Mulia, kan di lantai 9, tidak ada orang lain Yang Mulia. Jadi itu yang kami takutkan, sendiri. Apalagi pernah kami rasakan ada yang bunyi-bunyi di situ," ungkap Edy.

"Hehehe. Memang ada yang benar ada yang menunggui atau yang ditakut-takutin?" tanya hakim.

"Ya ada yang menunggu juga, ada yang takut takutin juga, Yang Mulia," kata Edy.

"Penakut juga orang Makassar ya?" canda hakim.

"Iya, Yang Mulia, manusia," balas Edy.

Hakim lantas mendalami gangguan itu memang benar adanya atau dibuat-buat. Edy pun membeberkan pengalamannya.

"Apakah itu disengaja atau benar itu ada bunyi? Yang saudara rasakan apa di situ? Menakutkan itu bagaimana?" tanya hakim.

"Pernah saya rasakan itu Yang Mulia. Pintunya kayak, pintu WC itu, kadang terbuka kadang tertutup. Bunyi kalau tengah malam," beber Edy disambut tawa hakim.

"Kalau sudah dibayar gak bunyi lagi dia? Karena uang Rp 20 juta aman semua ya?" canda hakim.

"Iya, Yang Mulia," balas Edy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan memberantas pungutan liar (pungli) apabila terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

"Salah satu hal yang menjadi persoalan di Jakarta ini kan masih ada pungli yang cukup marak. Maka, kalau saya mendapatkan amanah ini, pungli salah satu hal yang mendapatkan perhatian khusus untuk kita hilangkan," ucap Pramono dalam acara adu gagasan di Ideafest 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (29/9/2024).

Di sisi lain, Pramono menyadari, orang-orang yang melakukan aksi pungli di Jakarta sangat membutuhkan pekerjaan.

Oleh sebab itu, tugas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

"Menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk membuka ruang pekerjaan seluas-luasnya, termasuk bagi orang yang menggantungkan kehidupannya dari pungli," ucap Pramono.

Jika terpilih nantinya, Pramono akan memikirkan secara matang bagaimana para pelaku pungli bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Supaya nantinya mereka tidak lagi menggantungkan hidup hanya dari pungli.

"Itu akan dilakukan, dipikirkan secara lebih detail, lebih matang oleh pemerintah dan kami melihat itu menjadi bagian yang akan kami lakukan," ucap Pramono.

Seorang anggota polisi lalu lintas (polantas) diduga melakukan pungli ketika menilang seorang pengendara motor di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/9) lalu. Belum diketahui nama polantas tersebut, namun dari seragam yang dipakai tertulis Rudi dengan pangkat Aiptu.

Peristiwa itu terekam oleh sebuah kamera dan tersebar di media sosial. Terlihat, seorang pengendara motor yang mengenakan jaket warna merah berbincang dengan polisi itu.

Kemudian, pengendara motor itu menyerahkan sesuatu pada anggota polisi itu dengan mendekatkan tangannya ke tangan polisi tersebut.

Polisi itu sempat terlihat ragu. Tapi, akhirnya dia menerima pemberian tersebut. Sementara itu, pengendara motor yang diduga ditilang langsung pergi meninggalkan lokasi.

"Kerekam lu, pungli lu, kerekam tangannya lu," kata perekam video yang berada di dalam mobil sebagaimana dilihat pada Minggu (15/9).

Menanggapi hal itu, Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Bambang Satriawan, memastikan pihaknya sudah menangani kasus itu. Namun, dia belum mau bicara banyak soal kasusnya.

"Sudah ditangani, dalam proses penanganan," ucap dia.

Ia menuturkan keterangan lebih lanjut mengenai kasus itu bakal disampaikan oleh Bid Humas Polda Metro Jaya.

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Santana-Riezky Aprilia (E-RA) yakin mampu kantongi suara maksimal dalam Pilgub Sumsel, 27 November 2024, mendatang.

"Kami serius, buat apa kalau hanya pecah-pecah suara paslon lain," kata Eddy Santana, Sabtu, 14 September 2024.

Bahkan, Eddy Santana optimistis E-RA mampu memenangkan Pilkada Sumsel dengan mengantongi 45 persen suara masyarakat.

"Pilkada tidak ada lagi dua putaran, harus satu putaran. Kami nyalon serius, dan punya keyakinan menang Pilgub," katanya.

Eddy bilang, bersama Riezky Aprilia sudah menyiapkan sejumlah program untuk membangun Sumsel. Baik di sektor pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan lainnya.

"Tag line kita Sumsel Cerah. Cerah itu, cerdas, dan sejahtera. Makanya sektor pendidikan harus bagus, mulai dari fasilitas gedung, gurunya hebat, kurikulum bagus, dan lainnya sehingga akan menghasilkan murid yang juga hebat," katanya.

Sektor pendidikan menjadi salah satu yang jadi perhatian karena selama ini dianggap mahal, dan rawan transaksional (pungli) di SMA dan SMK.

"Dalam dua tahun kalau terpilih kami akan tuntaskan masalah pungli ini. Kalau tidak berhasil saya siap mundur," katanya.

Dengan begitu, tidak lagi ada istilah masuk sekolah harus bayar puluhan juta rupiah, dan kalau tidak ada uang nggak bisa.

"Kita juga akan evaluasi masalah zona-zona itu, jangan sampai jadi praktik transaksional," lanjutnya.

Kemudian soal Infrastruktur, Eddy yang memiliki background sebagai orang sipil, pengalaman bekerja di PUPR, dan menjadi Wali Kota Palembang percaya dapat memajukan infrastruktur di Sumsel.

"Sumsel ini akan benar-benar hebat dan maju kalau kami yang pegang (pimpin, red) saya orang infrastruktur, Rizky itu orang pertanian bisa konsentrasi untuk ketahanan pangan, jadi lengkap," katanya

MANADO – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) KemenkumhamSulawesi Utara (Sulut), Ronald Lumbuun, dalam kegiatan penguatan Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi Kemenkumham, berpesan agar selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki saat ini.

Menurutnya, jika rasa syukur itu selalu ada pada pribadi setiap orang, maka hal itu akan mencegah perbuatan yang tidak baik, termasuk akan mencegah orang melakukan tindak kejahatan seperti korupsi dan lainnya.

"Jika kita ada rasa syukur, kita tidak akan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan," ujar Ronald.

Ronald juga berpesan kepada para peserta kegiatan yang merupakan ASN di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut, agar mengubah mindset terkait dengan jabatan.

Menurutnya, ASN di era sekarang harus menjadi pejabat publik yang siap melayani dan bukan dilayani. Hal ini merupakan hal mutlak, karena status pelayan masyarakat melekat kepada seluruh ASN.

"Saya berharap kegiatan ini mampu memperkuat komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari tindakan korupsi, pungli, serta gratifikasi," ujar Ronald kembali.

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulut, Marthen Tandi, yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa pencegahan terhadap pungli dan gratifikasi harus ditopang oleh penegakan hukum dan keteraturan.

"Hanya hukum dan keteraturan yang dapat menghentikan gerakan tambahan. Rumusnya, gratifikasi itu sama dengan suap ditambah pungutan liar atau pungli," ujar Marthen.

Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Sulut, menggelar kegiatan penguatan Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi di lingkungan Kemenkumham Sulawesi Utara.

Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Divisi, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kanwil, para pejabat administrasi, serta pegawai di lingkungan Kanwil yang mengikuti secara virtual.

Kepala Bagian Program dan Humas, Noldy Sahabati, dalam laporannya menyatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan memperkuat upaya pencegahan terhadap tindakan pungli dan gratifikasi di seluruh satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sulut.