Para pengembang mengutarakan keluhannya langsung di depan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara). Mereka mengungkapkan bahwa selama ini urus sertifikat membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak pungutan liar.

Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat. Acara yang digelar oleh BTN itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Sementara itu yang menjadi peserta diskusi ini adalah ratusan pengembang dari berbagai daerah. Mulai dari pengembang besar hingga pengembang rumah subsidi juga turut hadir.

Momen para pengembang menyerukan keluhannya itu saat Ara menyampaikan paparannya. Ara memang sengaja memancing komunikasi dua arah saat memaparkan detil rencananya dalam program 3 juta rumah.

"Dari awal saya dilantik saya terus keliling untuk belanja masalah hingga belanja solusi. Saya berusaha ini juga agar lahannya gratis atau murah," tuturnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Ara kemudian menjelaskan bagaimana dia berupaya mencari lahan untuk program 3 juta rumah. Mulai dari sumbangan konglomerasi, mengincar aset sitaan BLBI, Kejaksaan hingga BPN.

Di sela-sela paparannya, Ara bertanya kepada pengembang bagaimana pengalaman urus sertifikat saat ini. "Selama ini pecah sertifikat lama gak?" tanya Ara.

"Lama," jawab para pengembang dengan kompak.

"Ada pungli nggak? Jujur aja," tanya Ara.

"Ada," seru para pengembang dengan suara jauh lebih keras.

Menurut Ara waktu yang lama dan adanya pungli itulah yang membuat harga jual rumah semakin mahal. Sebab biaya-biaya itu ujungnya dibebankan ke konsumen.

"Kalau punglinya dihilangkan seneng nggak? Kalau pungli atau urus sertifikat lama kan pasti dibebanin ke konsumen, mana mau kalian rugi kan," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Menteri ATR/ Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan negara punya 1,3 juta hektare (ha) tanah terlantar yang bisa digunakan untuk membangun 3 juta rumah.

"Kalau kami (ATR/BPN) itu punya tanah terlantar, potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta hektare. Banyak kan? Kalau dibuat kuburan muat berapa orang itu," ungkapnya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

"Cuma kita belum tahu apakah 1,3 juta hektare ini ada berapa yang cocok untuk perumahan. Kan enggak mungkin bekas kebun kelapa sawit dipakai untuk rumah. Tanah itu kita pasti carikan lokasi yang bagus, yang bisa layak untuk tempat tinggal," imbuh Nusron.

Ia paham bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki program membangun 3 juta rumah per tahun. Rinciannya, 2 juta rumah di desa dan 1 juta apartemen di perkotaan.

Program tersebut ditugaskan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Nusron menyebut Menteri Ara telah menanyakan kepada ATR/BPN soal potensi tanah terlantar tersebut untuk didirikan rumah.

"Bagaimana legalisasinya? Kalau itu sepanjang sudah masuk kategori tanah terlantar, itu masuk tanah negara. Tinggal nanti negara memberikan hak pengelolaan (HPL). Kepada siapa, kita bisa serahkan kepada land bank (Badan Bank Tanah)," jelasnya.

"Nanti pembangunan rumahnya menggunakan hak di atas hak, yaitu hak guna bangunan (HGB) di atas HPL. (Masyarakat pembeli rumah dapat HGB bukan SHM?) ya namanya tanah, nanti dapatnya HGB," tegas Nusron.

Nusron menegaskan tanah terlantar itu tidak termasuk lahan sitaan koruptor. Ia menyebut lahan di ATR/BPN adalah eks HGB dan hak guna usaha (HGU) yang sudah selesai penggunaannya.

"Ketika (HGU/HGB) gak diperpanjang itu masuk kategori tanah terlantar. Kemudian, diserahkan kepada orang lain atau pihak yang membutuhkan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan sejumlah pencapaian saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dia pun menitipkan kepada Menteri ATR/BPN periode 2024-2029, Nusron Wahid untuk melanjutkan pencapaian yang telah diraih, serta progam-program yang belum tuntas.

AHY menyebutkan bahwa realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah hampir memenuhi target, sehingga dia optimistis target PTSL 120 juta bidang tanah bersertifikat itu tercapai pada akhir 2024.

"Target kami mengejar 120 juta PTSL, per hari ini sudah 118 juta bidang tanah. Insyaallah akhir tahun ini sudah tercapai 120 juta bidang tanah," jelas AHY saat Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024) malam.

Selanjutnya yaitu capaian transformasi digital di sektor administrasi pertanahan. AHY mengklaim jumlah kantor pertanahan yang mampu melakukan pelayanan digital bertambah signifikan dari awalnya hanya 10 kantor menjadi 455 kantor pertanahan.

Tak hanya itu, AHY mengatakan saat menjabat Menteri ATR/BPN, telah merevisi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021).

Revisi ini bertujuan untuk mengatur ketentuan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon alias carbon trading.

"Sekarang sudah sampai di meja presiden, tinggal ditandatangan. Insya Allah PP 18/2021 akan mengatur carbon trading. Ini juga pesan dari Pak Jokowi, dan mudah-mudahan kalau itu bisa tuntas maka prospek kita untuk carbon trading itu sangat baik meningkatkan ekonomi nasional," jelas AHY.

Alhasil, AHY berharap Menteri ATR/BPN 2024-2029 Nusron Wahid akan melanjutkan program-programnya yang belum tuntas.

Perlu diketahui, AHY kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan. Nantinya, AHY bakal mengkoordinir lima Kementerian teknis. Di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga masuk di bawah kendali AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Kewilayahan.

"Selamat datang Gus [Nusron], semoga semakin sukses, semoga bisa membawa ATR BPN semakin maju. Seperti tagline kita, semakin melayani, semakin profesional, semakin maju. Banyak keinginan yang belum terwujud sebelumnya. Maka kita titipkan ke bapak menteri yang baru," pungkas AHY.

Di lain sisi, Nusron Wahid berkomitmen untuk melanjutkan program-program AHY sebelumnya, termasuk memberantas mafia tanah, hingga program 120 juta bidang tanah bersertifikat dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Pak AHY jangan khawatir, semua titipannya akan kami lanjutkan, apalagi Pak AHY sudah menjadi Menko Infrastruktur yang membidangi kami. Pasti dikerjakan," kata Nusron saat Seremoni Sertijab di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10) malam.

Nusron Wahid melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) sebagai Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dari menteri sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat selama 8 bulan.

Sertijab dari AHY ke Nusron Wahid digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin malam (21/10/2024). Usai acara, Nusron mengaku mendapatkan 3 PR dari Presiden Prabowo Subianto terkait pertanahan.

"Jadi program (jangka pendek) ada tiga, ini adalah pesannya Pak Presiden sebelum diangkat sebagai menteri. Ada tiga yang harus kita amankan dalam rangka mengamankan tanah ini," ujar Nusron.

Pertama, penataan ulang pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

"Jadi pada satu sisi harus adil, jangan sampai kayak yang sudah-sudah, ada satu pengusaha atau sektor swasta grup swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare dan itu tanah negara, tapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah," terang Nusron.

"Sehingga apa? Sehingga ada unsur pemerataan di situ, tapi dalam rangka penataan ulang itu tidak boleh mengganggu iklim investasi dan mengganggu keberlanjutan ekonomi dan pembangunan," sambungnya.

Kedua, penataan lahan-lahan milik negara yang hingga saat ini belum terurus agar bisa memberikan manfaat dan menjadi lebih produktif. Baik itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga sektor pertanian.

Ketiga, penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan.

"Supaya apa? Dengan mengedepankan tadi, prinsip keadilan. Supaya ada kepastian hukum. Jangan sampai tidak ada kepastian hukum (bagi masyarakat)," kata Nusron.

Nusron menambahkan, dalam penyelesaian sengketa pertanahan termasuk di dalamnya memberantas mafia tanah

"Ya, di dalamnya termasuk penataan ulang dan penyelesaian sengketa itu pasti didalamnya ada mafia tanah. Yang mana mafia tanah itu pasti melibatkan di berbagai sektor," jelas politikus Golkar itu.

"Mafia tanah itu sumbernya pasti dari tiga. Namanya mafia itu pertama dari dalam, nomor dua dari si orang di luar, pemborong tanah, nomor tiga pihak tengah. Mulai dari oknum kepala desa, oknum notaris, oknum lawyer, dan juga oknum calo-caloan," lanjut Nusron.

KOMPAS.com - Nusron Wahid menjadi salah satu kandidat calon menteri Kabinet Prabowo-Gibran.

Politikus Partai Golkar itu juga merupakan salah satu dari 49 orang yang telah mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Nantinya, Nusron Wahid diisukan bakal membantu Prabowo sebagai Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kendati demikian, ia masih belum mengonfirmasi terkait posisi yang akan dijabat tersebut.

"Soal tempat kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden, karena itu hak prerogatif Pak Presiden," ujar Nusron Wahid usai menemui Prabowo dikutip dari Youtube Kompas TV.

Menurut Nusron Wahid, dalam pertemuan tersebut, Prabowo hanya mengajak diskusi serta menanyakan soal kesehatan dan kesediaannya membantu dalam kabinet pemerintahan yang akan datang.

"Saya jawab InsyaAllah kalau dimintai bantuan, negara membutuhkan adanya pengabdian. Namanya kader ya harus menyatakan siap," tukas pria juga Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Profil Nusron Wahid

Berdasarkan informasi di dalam laman resmi Partai Golkar, Nusron Wahid lahir di Kudus pada tanggal 12 Oktober 1973 silam.

Ia memiliki latar belakang pendidikan tinggi yakni lulusan Sarjana Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 1993-1998, dan lulusan Magister Ekonomi di Universitas Pertanian Bogor tahun 2007-2011.

Nusron Wahid juga aktif mengikuti berbagai organisasi, seperti Lembaga Studi Mahasiswa Prasetya UI tahun 1996 sebagai peneliti, serta. Suara Mahasiswa UI tahun 1997 sebagai ketua.

Kemudian, pernah tergabung dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Depok sebagai Ketua Lembaga Kajian dan SDM tahun 1998-2000, serta Ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai ketua umum tahun 1998-2000.

Selanjutnya, bergabung ke dalam DPP Partai Golkar sebagai koordinator bidang agama pada tahun 2004-2009, Gerakan Pemuda Ansor sebagai ketua umum tahun 2011-2016, hingga Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) tahun 2012-2019.

Untuk kiprah pekerjaan, Nusron Wahid pernah bekerja sebagai wartawan di Bisnis Indonesia tahun 1995-1999, Stah Ahli Kementerian BUMN tahun 2000-2001, hingga Stah Ahli Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2001-2002.

Sementara untuk karir politik, ia merupakan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II (Kab. Demak, Kab. Jepara, dan Kab. Kudus). Di mana terpilih selama lima periode.

Periode pertamanya pada tahun 2004-2009, periode kedua pada 2009-2014, periode ketiga pada 2011-2013 sebagai anggota badan legislatif.

Khusus periode ketiga itu, Nusron Wahid tak genap lima tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, karena diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2014-2019.

Namun kemudian, ia kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode keempatnya pada 2019-2024, dan kini juga kembali terpilih untuk periode kelima pada 2024-2029.

Pada masa jabatannya yang terakhir sebagai Anggota DPR RI, Nusron Wahid masuk dalam Komisi VI yang berkaitan dengan bidang perdagangan, koperasi UKM, BUMN, perindustrian, investasi, dan standarisasi nasional.

Menteri ATR/ Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jika tak terungkap, potensi kerugiannya bisa mencapai Rp30,18 triliun.

Kasus pertama, sambung Agus, adalah pemalsuan akta yang melibatkan lima orang tersangka. Komplotan tersebut bekerja sama menawarkan tanah kepada korban yang merugikan hingga Rp4,07 miliar.

"Korban menyerahkan uang Rp4,072 miliar kepada tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh tersangka RA dan RDS. Faktanya, salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," ujar AHY dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10) kemarin, seperti dikutip Detik Finance.

Karena salinan akta tersebut palsu, korban tidak bisa melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri.

Kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Total kerugian kasus ini mencapai Rp3,9 miliar.

Modusnya, tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat di mana tersangka RD meminta tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," jelasnya.

Sertifikat palsu itu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp3,9 miliar. Sementara, fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp1.608.287.850.000," bebernya.

Sementara itu, potensi kerugiannya mencapai Rp173,98 miliar. Sehingga, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp179,49 miilar dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss.

Dengan demikian, kedua kasus mafia tanah itu bisa merugikan lebih dari Rp183,56 miliar jika tak terungkap.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya, lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp30 triliun," tutupnya.

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ulah mafia tanah membuat investor lari dari Indonesia.

Menurutnya, banyak investor menilai sebelah mata soal tata kelola pertanahan hingga kepastian hukum di Indonesia, terutama berkaitan soal lahan. Hal itu terjadi akibat perilaku mafia tanah. Sehingga investor khawatir sebelum menanamkan modalnya ke Indonesia.

"Kalau baru mau investasi, tanah sudah diserobot, sudah dikuasai mafia tanah, ya sudah lenyap, akhirnya (investor) kabur, milih Vietnam, Thailand, Filippina, rugi banget kita," kata AHY dalam acara seminar di Universitas Padjajaran Bandung, Kamis (19/9/2024).

Padahal dengan investasi yang masuk ke dalam negeri akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, potensi penerimaan bagi negara, dan bermuara dalam berkontribusi terhadap akumulasi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau (investasi) itu mengalir, bisa membuka belasan ribu lapangan pekerjaan," kata AHY.

Lebih jauh, AHY menyebutkan investasi menjadi salah satu instrumen pembangunan negara di tengah keterbatasan fiskal. Sebab APBN tidak akan bisa mengakomodir seluruh kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Untuk pembangunan kita perlu investasi. Tapi orang mau membangun itu harus jelas, status lahan harus pasti," kata AHY.

Pada kesempatan sebelumnya, AHY sempat memberikan contoh nyata soal fenomena calon investor yang hampir kabur akibat ulah mafia tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang, Jawa Tengah.

AHY menjelaskan mafia tanah itu melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektar serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun.

"Ada investor yang sudah menandatangani LoI, bahkan triliunan, ini negara merugi, padahal kita sangat membutuhkan investasi, Jawa Tengah adalah destinasi investasi yang sangat baik," ujarnya (15/7/2024).

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

AHY dijadwalkan akan menyerahkan sertifikat hunian warga Eks Pejuang Timor Timur di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, NTT pada Sabtu (14/9/2024) pukul 15.00 WITA. Sebanyak 500 warga Eks Pejuang Timor Timur akan menerima sertifikat secara simbolis.

AHY mengawali kegiatan kunker dengan menyambangi Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Provinsi NTT. Pantauan IDX Channel, AHY tiba pukul 13.20 WITA didampingi sejumlah pejabat di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur NTT,Andriko Noto Susanto; Kakanwil ATR/BPN NTT, Hiskia Simarmata dan pejabat lainnya tiba di Kanwil ATR/BPN.

AHY disematkan selendang dan kain tenun khas NTT. Ia juga disematkan topi khas Rote bernama Ti'ilangga oleh Kakanwil ATR/BPN NTT. AHY transit terlebih dahulu sebelum bertolak ke lokasi acara tersebut.

(Febrina Ratna)

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penerimaan pajak bukan negara (PNBP) sebesar Rp 3,2 triliun pada 2025. Untuk mencapai target itu, Menteri ATR/ Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan jurusnya.

Pertama, pria yang biasa disapa AHY ini mengatakan akan meningkatkan kualitas pelayanan kantor-kantor pertanahan (kantah). AHY bilang saat ini ada 445 kantah yang menerapkan sertifikat elektronik. Total tersebut sudah melampaui target dari yang ditetapkan tahun 2024 sebanyak 140 kantah.

"Berdasarkan hasil rapat panitia kerja RAPBN 2025, Kementerian ATR/BPN diberikan target PNBP sebesar Rp 3,2 triliun. Yang jelas kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari kantor-kantor pertahanan kami. Saya laporkan di sini, sebetulnya target tahun 2024 ini ada 104 kantor pertanahan yang memiliki layanan elektronik, termasuk bisa menyelenggarakan atau memproduksi sertifikat elektronik. Alhamdulillah justru dengan semangat yang tinggi, perlomba-lomba antar kantah itu ada 445 yang sudah memiliki layanan sertifikat elektronik," kata AHY usai rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Kedua, menghadirkan pelayanan-pelayanan yang berpedoman pada birokrasi yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu, proses program-program ATR/BPN menjadi lebih cepat sehingga menambah pemasukan bagi negara.

"Nah kemudian kita juga ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat. Tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel sehingga prosesnya juga cepat dengan demikian juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara," terang putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,05 triliun hingga akhir 2023. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI. AHY mengatakan, angka realisasi tersebut sebesar 121,89% atau jauh melampaui target pemerintah yang mencapai Rp 2,5 triliun untuk tahun 2023.

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 dari target sebesar Rp 2,5 triliun. Realisasi capaiannya mengembirakan karena melebihi target yakni Rp 3,05 triliun atau sekitar 121,89%," kata AHY, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan 117 juta bidang tanah telah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan demikian, sisa 3 juta bidang tanah lagi untuk mencapai target 120 juta hingga akhir tahun 2024.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY optimistis target tersebut dapat tercapai dalam tiga bulan ke depan, meskipun proses pendaftaran tanah tidak selalu mudah dan memerlukan verifikasi menyeluruh.

"Per hari ini sekitar 117 juta bidang tanah yang telah didaftarkan PTSL secara nasional, dari target kita menyelesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 ini 120 juta bidang tanah. Jadi bisa dikalkulasi sudah 97% dari target sampai dengan akhir tahun 2024," kata AHY dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (4/9/2024).

AHY juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program PTSL agar mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanahnya.

"Masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti program PTSL tersebut agar masyarakat kita juga semua punya kepastian hukum atas tanah dengan memiliki sertipikat tanah yang asli, termasuk juga Sertifikat Tanah Elektroniknya," tuturnya.

Dengan dukungan masyarakat, diharapkan target sertipikasi tanah dapat tercapai dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah sendiri menargetkan pada 2025 mendatang total ada 126 juta bidang tanah yang terdaftar.

"Insyaallah tercapai, maka tahun depan 2025 sebetulnya sisanya tinggal 6 juta bidang lagi, sekitar 6 juta bidang tanah yang akan kita kejar untuk pendaftarannya secara masif," ujar dia.

Di samping itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini juga berkomitmen akan terus fokus pada percepatan sertifikasi tanah dan pemberantasan mafia tanah di sisa masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Simak Video: Momen AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik ke 11 Daerah di Jabar

[Gambas:Video 20detik]