JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten meminta agar pemerintah menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Permintaan penambahan kuota ini karena kuota KPR FLPP pada tahun 2024 sebanyak 166.000 unit.

Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 229.000 unit.

Ketua DPD Apersi Banten Safran Edi Harianto Siregar menyatakan, pemerintah seharusnya bukan mengurangi kuota subsidi tahun ini, melainkan ditambah.

Dalam catatan Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) selaku penyalur FLPP hingga 23 Juli lalu sudah mencapai 98.564 unit.

“Pertanyaannya, kenapa tahun ini kuotanya diturunkan dan diperkirakan hanya untuk 166.000 unit? Turun 30-an persen dari tahun lalu yang realisasinya mencapai 229.000 unit. Seharusnya, pencapaian tahun lalu jadi catatan karena peminatnya banyak,” jelasnya dalam rilis, Kamis (1/8/2024).

Dengan kondisi saat ini yang tidak pasti terkait kuota rumah subsidi, maka konsumen atau masyarakat akan dirugikan.

Apalagi, rumah susbidi ini untuk masyarakat kelas bawah yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memang membutuhkan.

Selain angka backlog yang akan bertambah, pengembang yang membangun rumah subsidi juga akan terganggu bisnisnya.

"Industri properti sangat besar dampaknya bagi perekonomian, karena dari sebuah perumahan yang sedang dikembangkan akan menggerakkan sektor lainnya. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, produk material, furnitur hingga bisnis ikutan lainnya," tegas Safran.