TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho buka suara ihwal kelanjutan kebijakan Tapera di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden ke-7 Joko Widodo pada 20 Mei lalu, gaji pekerja bakal dipotong 3 persen untuk iuran Tapera.

Namun dalam periode pemerintahan saat itu, urusan perumahan masih di bawah naungan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara kini, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan (PKP) Permukiman. Karena itu, Heru mengaku masih menunggu arahan Menteri PKP Maruarar Sirait—yang akan berperan sebagai Ketua Komite BP Tapera.

“Kami masih menunggu kebijakan seperti apa terkait Tapera ke depan,” kata Heru ketika ditemui di sela acara groundbreaking program rumah gratis di Tangerang, Banten, Jumat, 1 November 2024.

“Prinsipnya, dengan semangat gotong royong rakyat, kami ingin menjadi bagian solusi menyediakan akses pembiayaan yang murah, terjangkau, dan berkelanjutan untuk masyarakat berpenghasilan rendahh yang belum memiliki rumah.”

Menurut Heru, Menteri PKP akan mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan kebijakan Tapera ke depan. Terlebih, dalam kondisi sekarang banyak tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satunya, tren penurunan kelas menengah yang diikuti penurunan kemampuan daya beli.

Sebagai informasi, PP Nomor 21 Tahun 2021 merupakan revisi PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Pasal 5 dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan, peserta Tapera harus berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah ketika mendaftar. Pekerja juga harus memiliki penghasilan tetap setiap bulan minimal sebesar upah minimum. Namun, ketentuan upah minimum dapat dikecualikan bagi pekerja mandiri.

Setoran simpanan peserta adalah sebesar 3 persen dari gaji, upah, atau penghasilan per bulan. Pembayaran bagi pekerja ditanggung bersama pengusaha sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen melalui pemotongan gaji atau upah. Sementara iuran bagi freelancer ditanggung dirinya sendiri.

“Pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera,” bunyi Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2024.

Kebijakan ini sempat menuai polemik dan penolakan hingga direspons Prabowo Subianto yang saat itu sudah mengantongi kemenangan dalam Pilpres 2024. Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan merespons isu ini ketika ditanya wartawan usai bertemu Jokowi di Istana Negara.

“Kami akan pelajari dan cari solusi terbaik,” kata Prabowo, Kamis, 6 Juni 2024.

Jakarta, Investor.id- Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur (Jatim), Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat khususnya pegawai negeri sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jatim khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” kata Hirwandi dalam siaran pers dikutip Jumat (18/10/2024).

Dia mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sd 30 September 2024 sebanyak 527 unit. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah. “Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” jelas Heru.

Heru memaparkan di Provinsi Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, dimana untuk akad syariah sendiri adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp23,08 Miliar dimana Kota dan Kabupaten Jember sendiri memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit diantaranya syariah dengan nilai Rp1,3 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp4,27 triliun.

“Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp71,45 triliun,” jelas Heru.

Di sisi lain, BTN Syariah dan BP Tapera pada kesempatan yang sama melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Universitas Jember. BTN Syariah dan Universitas Jember tandatangani kesepakatan MOU mengenai Jasa Layanan Perbankan Syariah meliputi Giro, Pembukaan Tabungan, Pembiayaan Consumer dan Komersial serta Penggunaan E-Channel.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN Syariah) kembali menggenjot pembiayaan perumahan, dalam hal ini penyaluran KPR Tapera Syariah. Di mana, targetnya bisa mencapai 1.000 unit pada tahun ini.

Direktur Konsumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sampai 30 September 2024 sebanyak 527 unit. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (18/10).

Terbaru, BTN Syariah bersama BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024). Adapun, akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember itu berjumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

Lebih lanjut, Hirwandi menegaskan, BTN Syariah bakal terus meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BTN Syariah hingga akhir September 2024 telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp. 4,76 triliun, sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp. 2,83 triliun.

“Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48% dari tahun 2024,” katanya.

Untuk mencapai strategi tersebut, Hirwandi menuturkan, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan Organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah.

“Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat fokus terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak.

Adapun di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang, sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah hingga 30 September 2024 sebanyak 527 unit.

Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

Hirwandi menegaskan, BTN Syariah terus berkomitmen dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hingga akhir September 2024, BTN Syariah telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp 4,76 triliun, sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp 2,83 triliun.

“Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48% dari tahun 2024,” terang Hirwandi.

Untuk mencapai strategi tersebut, Hirwandi menuturkan, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah.

"Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” tutur dia.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah.

"Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” jelas Heru.

Heru memaparkan di Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp 189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, di mana untuk akad syariah adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp 23,08 miliar.

Kota dan Kabupaten Jember memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit di antaranya syariah dengan nilai Rp 1,3 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp 4,27 triliun.

“Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp 71,45 triliun,” jelas Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat fokus terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak.

Adapun di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang, sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah hingga 30 September 2024 sebanyak 527 unit.

Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mencatatkan total penyaluran rumah subsidi alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 618.354 unit di seluruh Indonesia.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) sebanyak 594 unit rumah.

“Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024 kemarin, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis, (17/10).

Heru menyebutkan, khusus provinsi Jawa Timur pihaknya telah merealisasikan akad Tapera dengan total Rp 189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah. Di mana, untuk akad syariah sendiri tembus Rp 23,08 miliar atau 156 unit rumah.

Dia bilang, untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp 4,27 triliun.

“Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp 71,45 triliun,” tandasnya.

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memperluas pemanfaatan ke segmen informal. Per 1 Oktober 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan dari Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada sektor informal/pekerja mandiri sebanyak 25.229 unit rumah senilai Rp3,04 triliun.

“Kami berharap sinergi dapat terjalin dengan baik dalam rangka perluasan kepesertaan pekerja mandiri,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dikutip dari Antara, Selasam 15 Oktober 2024.

BP Tapera dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjalin kesepahaman bersama dengan menandatangani nota kesepahaman bersama tentang Sinergi Program Pembiayaan Ultra mikro dan Tabungan Perumahan Rakyat dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PIP Ismed Saputra berkomitmen untuk bersama mewujudkan sinergitas antara BP Tapera dan PIP dalam memberdayakan UMKM melalui sinergi Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan tabungan perumahan rakyat.

Sinergi ini menjadi menarik karena kedua lembaga ini sama-sama memiliki peran menyalurkan dana pembiayaan dengan segmen yang relatif sama dan berdampak positif untuk mereduksi tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia dengan porsinya masing-masing.

Baca juga: Gaji Rp12 Juta Dapat Rumah Subsidi FLPP? Ini Tanggapan Menteri Basuki

Heru Pudyo Nugroho mengatakan pertukaran data dan informasi terkait pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan tabungan perumahan rakyat dapat berjalan dengan baik dan memperluas akses baik dari sisi pembiayaan UMi maupun tabungan perumahan rakyat dalam rangka pemberdayaan UMKM.

“Nasabah yang sudah mendapat pembiayaan UMi akan diajak untuk menjadi peserta Tapera karena “semua bisa punya pensiun”, selanjutnya secara resiprokal nasabah UMi jika sudah terdaftar menjadi peserta juga bisa mendapatkan manfaat dari BP Tapera,” ujar Heru.

Pada 2025, BP Tapera fokus untuk penetrasi kepesertaan bagi masyarakat informal dalam mendapatkan pembiayaan perumahan subsidi. Di sisi lain, Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (coordinated fund) akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

PIP itu sendiri merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan yang mengelola dana bergulir dengan fokus pada kelompok pembiayaan ultra mikro.

Pembiayaan yang disalurkan untuk kelompok ini maksimal senilai Rp20 juta. Selanjutnya LKBB ini akan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama untuk usaha rintisan (start up) UMKM.

Sementara itu, Direktur Utama PIP Ismed Saputra menyampaikan bahwa sejak digulirkan tahun 2017 sampai dengan akhir September 2024, pembiayaan UMi telah menjangkau 11,3 juta pelaku usaha ultra mikro di 510 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan 96 LKBB dan nilai penyaluran mencapai Rp43,56 triliun.

“Pelaksanaan perluasan penyaluran UMi dan pemberdayaan UMKM dapat dikolaborasikan oleh PIP kepada berbagai pihak. Salah satunya BP Tapera yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat untuk peningkatan dan perluasan akses perumahan,” ujar Ismed Saputra.

Menurut dia, BP Tapera telah memiliki ekosistem dalam kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dimana datanya dapat dielaborasi lebih dalam untuk keperluan analisis dan klasterisasi dalam keperluan penyaluran Pembiayaan UMi.

Begitupun sebaliknya, PIP telah memiliki ekosistem yang mapan terkait pembiayaan UMi bukan hanya terdiri atas para debitur UMi, namun juga pihak lain yang mendukung seperti Manajemen LKBB penyalur, AO/Pendamping UMi, dan sebagainya.

Hal ini dapat dikolaborasikan dalam penyediaan akses dan/atau manfaat Tabungan Perumahan Rakyat khususnya pada penyediaan rumah/kemudahan kepemilikan rumah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2024. Ini setelah Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024.

KMK ini tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, ditetapkan alokasi anggaran investasi pemerintah nonpermanen untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 17,02 triliun dari sebelumnya senilai Rp13,72 triliun.

Dengan keluarnya KMK ini, maka terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP tahun 2024 berubah dari 166.000 unit rumah menjadi 200.000 unit rumah.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, terbitnya aturan tersebut membuktikan komitmen pemerintah untuk menjawab keingintahuan para asosiasi pengembang perumahan dan bank penyalur terkait keberlanjutan program FLPP.

“Kami sangat bersyukur, surat resmi ini sudah kami terima. Dengan penambahan kuota sebesar 34.000 unit rumah, maka diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi rumah layak huni dan terjangkau,” ujar Heru dalam keterangan pers, Senin (7/10).

Berdasarkan database BP Tapera, sampai tanggal 2 Oktober 2024 telah disalurkan program pembiayaan FLPP sebanyak 161.277 unit rumah senilai Rp 19,72 triliun.

Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 – 2024 sebanyak 1.559.856 unit rumah atau senilai Rp 146,37 triliun.

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Pemerintah resmi menyetujui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2024.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada 3 Oktober 2024.

“Kami sangat bersyukur, surat resmi ini sudah kami terima. Dengan penambahan kuota sebesar 34 ribu unit rumah, maka diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan Masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi rumah layak huni dan terjangkau,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 9 Oktober 2024.
Berdasarkan KMK tersebut, ditetapkan alokasi anggaran investasi pemerintah non-permanen untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp17,02 triliun (sebelumnya sebesar Rp13,72 triliun).

Kemudian berdasarkan surat berisi penyampaian informasi penetapan alokasi anggaran investasi Pemerintah Non Permanen untuk program FLPP yang disampaikan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada BP Tapera disebutkan bahwa dengan keluarnya KMK ini maka terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP 2024 berubah dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah.

Baca juga: Anggarkan Rp4,3 Triliun, Kuota FLPP 2024 Ditambah 34 Ribu

Dengan terbitnya pemberitahuan resmi yang disampaikan melalui Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada BP Tapera maka membuktikan komitmen pemerintah untuk menjawab keingintahuan para asosiasi pengembang perumahan dan bank penyalur terkait keberlanjutan program FLPP.

Tercatat dari database BP Tapera, sampai tanggal 2 Oktober 2024 telah disalurkan program pembiayaan FLPP sebanyak 161.277 unit rumah senilai Rp19,72 triliun, sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 – 2024 sebanyak 1.559.856 unit rumah senilai Rp146,37 triliun.

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera.

Ketentuan FLPP yakni suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit. Kemudian cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

Adapun syarat penerima FLPP yakni berkewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya.

Lalu orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, tidak memiliki rumah, memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp8 juta per bulan merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menambah kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2024.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp 17,02 triliun dari sebelumnya Rp 13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34.000 unit rumah, sehingga total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit rumah.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, kebijakan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam menjawab permintaan asosiasi pengembang dan bank terkait keberlanjutan program FLPP.

“Kami sangat bersyukur dengan penambahan kuota ini. Diharapkan hal ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau,” ujar Heru dalam keterangannya, Senin (7/10).

Sampai 2 Oktober 2024, BP Tapera mencatat penyaluran FLPP sudah mencapai 161.277 unit rumah dengan nilai Rp 19,72 triliun.

Sejak tahun 2010 hingga kini, total FLPP yang telah disalurkan mencapai 1,55 juta unit rumah senilai Rp 146,37 triliun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Tambah Kuota FLPP 2024 Jadi 200.000 Unit Rumah"

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2024. Ini setelah Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024.

KMK ini tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, ditetapkan alokasi anggaran investasi pemerintah nonpermanen untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 17,02 triliun dari sebelumnya senilai Rp13,72 triliun.

Dengan keluarnya KMK ini, maka terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP tahun 2024 berubah dari 166.000 unit rumah menjadi 200.000 unit rumah.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, terbitnya aturan tersebut membuktikan komitmen pemerintah untuk menjawab keingintahuan para asosiasi pengembang perumahan dan bank penyalur terkait keberlanjutan program FLPP.

“Kami sangat bersyukur, surat resmi ini sudah kami terima. Dengan penambahan kuota sebesar 34.000 unit rumah, maka diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi rumah layak huni dan terjangkau,” ujar Heru dalam keterangan pers, Senin (7/10).

Berdasarkan database BP Tapera, sampai tanggal 2 Oktober 2024 telah disalurkan program pembiayaan FLPP sebanyak 161.277 unit rumah senilai Rp 19,72 triliun.

Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 – 2024 sebanyak 1.559.856 unit rumah atau senilai Rp 146,37 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rusdi Kirana menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 yang terkaya dari total sebanyak 580 anggota DPR RI yang dilantik pada Selasa (1/10/2024).

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 2,6 triliun.

Salah satu wujud kekayaan pria yang kini didapuk sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB ini yaitu aset properti berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 289,09 miliar.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Lantas, tanah dan aset bangunan mana saja yang dimiliki Rusdi?

Rinciannya ada di artikel ini Rusdi Kirana, Anggota Terkaya DPR RI yang Punya 10 Aset Properti

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan, konsekuensi iuran sebesar tiga persen wajib bagi masyarakat di atas upah minimum regional (UMR).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan hal itu usai Forum Tematik Bakohumas BP Tapera di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

"Terkait iuran tiga persen itu, ini undang-undanganya menyatakan wajib bagi masyarakat berpenghasilan di atas upah minimum," ungkap Heru.

Lantas, bagaimana dengan masyarakat dengan gaji dibawah UMR?

Jawabannya di siniPekerja dengan Gaji di Atas UMR Wajib Ikut Tapera

Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (2/10/2024).

Bendungan Temef merupakan bendungan terbesar di NTT yang memiliki luas genangan hingga 299 hektar dan bisa menampung 45 juta meter kubik air.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan Bendungan Temef dilakukan sejak tahun 2017 dan menelan anggaran Rp 2,7 triliun.

Seperti apa manfaat bendungan ini?

Selengkapnya baca di sini Bendungan Terbesar NTT Dibangun 7 Tahun Habiskan APBN Rp 2,7 Triliun