Bisnis.com, JAKARTA — Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara batal dilakukan pada September. Rencana ini disebut tidak semudah yang dibayangkan.

Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa besarnya skala pembangunan di IKN membuat rencana pemindahan ASN tidak dapat dilakukan segera. Alhasil pemerintah mengkaji ulang rencana memindahkan ASN ke IKN pada September 2024.

Pemindahan ribuan ASN ke IKN menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi, Sabtu (9/7/2024). Berikut selengkapnya:

1. Lagi–Lagi Pemerintah Undur Pemindahan ASN ke IKN

Presiden menuturkan bahwa belum rampungnya sejumlah fasilitas pendukung untuk hunian ASN menjadi kendala utama batalnya pindah ke IKN.

Menurut Jokowi, pemerintah mesti memperhatikan kesiapan infrastruktur karena sebagian infrastruktur masih dikerjakan meski sebagian lainnya sudah siap.

Rencana memindahkan ASN mesti memperhatikan kesiapan rumah dan apartemen yang hendak ditempati beserta instalasi dasar seperti air dan listrik. “Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap. Semuanya,” katanya.

Pihaknya juga bakal berkunjung ke IKN untuk mengkonsolidasi perencanaan pembangunan IKN sesuai target dengan Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menurutnya untuk membangun ekosistem sebesar IKN maka memang memakan waktu dan biaya yang tak sedikit.

2. Terbang Tinggi PTDI di Pasar Afrika

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memperluas pasar internasionalnya dengan menandatangani pengadaan lima pesawat N219 untuk Republik Demokratik Kongo di Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024.

Pengadaan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen kontrak jual beli pesawat N219 untuk end user Pemerintah Republik Demokratik Kongo oleh Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan, dan CEO Setdco Group Setiawan Djody.

Momentum tersebut disaksikan oleh Menteri PPN RI/Bappenas, Suharso Monoarfa dan Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Bali Resort, Nusa Dua, Bali.

Pesawat N219 merupakan produk buatan anak bangsa. Amalia mengatakan, pesawat yang dijual ke Kongo memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Amalia menjelaskan nilai penjualan kelima unit pesawat tersebut adalah sekitar US$66,2 juta tau sekitar Rp1,02 triliun dengan asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS.

3. Menghindari Konflik Merek Dagang Belajar dari Sengketa Polo

Jenama fesyen Ralph Lauren sangat populer dengan kaus polo di kancah global. Bahkan setelah kaus polo Ralph Lauren, tidak sedikit brand atau merek lain yang mengikuti gaya fesyen yang sama dengan memproduksi kaus serupa meskipun dengan detail yang berbeda-beda.

Tak terkecuali di Indonesia, bahkan terdapat nama merek Polo meskipun merek itu berbeda dengan Polo Ralph Lauren. Sekadar pengingat, Polo Ralph Lauren didirjan pada 1968, beda satu tahun setelah Ralph Lauren Corporation. Merek tersebut identik dengan lini pakaian khusus pria, berfokus pada setelan jas dan pakaian olahraga berkualitas tinggi.

Sementara Ralph Lauren Corporation memulai bisnisnya dengan penjual dasi untuk Brooks Brothers hingga akhirnya membuka tokonya sendiri di Rodeo Drive, Baverly Hills. Bisnis berkembang dan memperluas bisnis dengan berbagai lini produk mencakup pakaian pria dan wanita, perabot rumah tangga, dan wewangian.

Ada juga merek Polo di Amerika, tak kalah tenar dan berkualitas tinggi yakni U.S. Polo Assn. Merek tersebut terintegrasi langsung dengan United States Polo Association atau USPA. Mereka adalah organisasi pengelola olahraga polo di Amerika Serikat. Lalu, bagaimana menghindari konflik merek dagang?

4. Pemacu Booming Pasar Smartphone Indonesia

GfK Indonesia–An NielsenIQ (NIQ) Company dalam laporan POS Retail Audit menunjukkan pasar smartphone Indonesia pada paruh pertama 2024 bertumbuh sebesar 3,8% (year-on-year) menjadi Rp48,9 triliun.

Berdasarkan riset dengan menggunakan basis data penjualan ritel (data sell-out) tersebut juga menunjukkan bahwa pulau Jawa masih tetap menjadi pasar utama untuk pembelian smartphone secara offline. Mesksi demikian, penjualan di wilayah lain Indonesia meningkat dengan cepat.

Sekitar 40% dari semua penjualan smartphone kini terjadi di luar Jawa, menunjukkan meningkatnya keberagaman regional untuk pasar smartphone.

Pada saat yang sama, meskipun jangkauan 5G belum ada atau belum tersebar secara merata, ponsel 5G dengan cepat mendapatkan popularitas di Indonesia. Pangsa pasar ponsel 5G melonjak menjadi 56,9% di paruh pertama 2024 dari 44,3% pada periode yang sama 2023.

Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat ini, produsen smartphone memperluas penawaran 5G mereka untuk mencakup semua titik harga.

5. Menimbang Besaran Kuota FLPP Dalam Program 3 Juta Rumah di 2025

Alokasi pembiayaan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 220.0000 unit dengan nilai anggaran Rp18,77 triliun di tahun depan.

Untuk diketahui, pada bulan ini, Pemerintah menambah kuota rumah subsidi sebanyak 34.000 unit rumah sehingga total FLPP tahun ini menjadi 200.000 unit rumah.

Adapun sebelumnya anggaran untuk merumahkan rakyat khususnya MBR dengan skema FLPP yang tahun ini hanya sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai 166.000 unit rumah. Di tahun lalu, anggaran FLPP mencapai Rp26,3 triliun untuk memasok sebanyak 229.000 unit rumah subsidi. Diproyeksikan alokasi kuota rumah subsidi tahun ini akan habis pada akhir Agustus.

Di sisi lain, pada pemerintah baru mendatang dicanangkan program 3 juta unit rumah setiap tahun sebagai upaya menyelesaikan permasalahan rumah. Target program 3 juta rumah itu mengalami kenaikan 3 kali lipat dari program sejuta rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan total nilai alokasi 220.000 unit kuota FLPP tahun anggaran 2025 itu mencapai Rp18,77 triliun yang bersumber dari APBN.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 menjadi 220.000 unit.

Ketua Umum REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa komitmen pemerintah menambah kuota FLPP ini dipercaya bakal mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki hunian.

“Kita pasti mensyukuri dan terima kasih atas apa yang tadi diputuskan [soal penambahan kuota FLPP]. Ini, otomatis akan ada percepatan,” tuturnya saat dihubungi, Selasa (27/8/2024).

Meskipun demikian, penambahan kuota FLPP yang direalisasikan pemerintah ini masih berada di bawah usulan yang diajukan oleh REI agar dapat mencapai 225.000 unit.

Dengan demikian, REI memproyeksi tambahan kuota yang disediakan akan terserap sepenuhnya pada November 2024.

Pasalnya, Joko merinci, rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 16.000 unit. Mengacu pada asumsi tersebut, tambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 yang diguyurkan pemerintah ini akan habis dalam 2 bulan saja.

“Jadi setidaknya di 34.000 itu bisa bertahan sampai di November. Karena kan buat Januari kan sudah ada anggaran baru, semoga itu tidak terlalu lama. Kalau misalkan, di akhir November [tambahan FLPP habis] berarti kan hanya satu bulan itu kosongnya,” tegasnya.

Asal tahu saja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah resmi menambah kuota FLPP sebesar 34.000 unit pada tahun ini. Dengan demikian, total kuota FLPP yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 yakni sebanyak 200.000 unit.

Airlangga menuturkan, Keputusan mengerek kuota rumah subsidi itu dilakukan lantaran pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Tak hanya itu, Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang periode implementasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga Desember 2024.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," pungkas Airlangga.

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Basuki melaporkan, pada TA 2024, KemenPUPR mengalokasikan sekitar Rp13,7 triliun pada program FLPP yang dengan sasaran 166 ribu unit penyediaan rumah subsidi. Jumlah tersebut telah habis.

Kementerian PUPR pun meminta tambahan kuota FLPP untuk 63 ribu unit rumah. Sehingga target realisasi FLPP 2024 menjadi 229 ribu unit.

"Kalau FLPP sekarang sudah habis 166 ribu unit, kita mau tambah lagi kuotanya. September ini akan ditambah kuota FLPP untuk mencapai target 229 ribu unit," ujar Basuki saat ditemui di Kantornya, Jumat (23/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, Basuki mengatakan pemenuhan hunian masyarakat demi mengentaskan backlog perumahan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi supply dalam hal ini developer, maupun dari sisi demand atau konsumen masyarakat.

Dari sisi masyarakat berkaitan dengan daya beli, sehingga diperlukan stimulus agar harga perumahan bisa terjangkau dan serapan rumah bisa optimal. Dari sisi pengembang juga memiliki tantangan terutama makro ekonomi yang berkaitan dengan fluktuasi harga material bangunan.

Dengan kondisi tersebut, Basuki mengatakan, perlu menjaga harga rumah yang sesuai dengan kantong masyarakat. Misalnya, harga rumah subsidi dengan rentan harga Rp144 juta hingga Rp160 juta, punya serapan yang baik di masyarakat.

"Itu untuk harga rumah yang ada di angka Rp144 juta hingga Rp160 juta, daya beli masih oke banget, saat ini bulan Juli sudah habis (kuota FLPP)," tuturtnya.

Kementerian PUPR sepanjang 2024 mengalokasikan Rp13,7 triliun untuk program FLPP. Anggaran FLPP tersebut dialokasikan untuk 166 ribu unit rumah, untuk pemberian subsidi uang muka, dan pembiayaan perumahan peserta Tapera.

Anggaran tersebut memang lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran program FLPP tahun 2023 sebesar Rp26,3 triliun untuk 220 ribu unit rumah.

(Febrina Ratna)

Jakarta, Investor.id- Fungsi anggaran yang diemban Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki peran penting untuk menjaga kepastian dan besaran kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"DPR punya peran penting agar kepastian kuota rumah subsidi dapat terjaga sehingga para developer dapat berusaha dengan tenang," tutur Bambang Setiadi, direktur utama Parahyangan Super Abadi (PSA) kepada Investor Daily, di Bekasi, baru-baru ini.

Dia menambahkan, kepastian itu juga akan diperoleh para MBR yang membutuhkan rumah layak huni.

"Masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan rumah, jika ada kepastian kuota tentu saja harapan mereka memiliki hunian peluangnya akan lebih besar terwujud," kata dia.

Parlemen punya peran memastikan besaran anggaran yang diperlukan oleh pengembang. Selain, tentu saja berkolaborasi dengan eksekutif, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.

"Kami (Apersi) akan menginisiasi agar para legislator turut membantu mengawal besaran kuota rumah subsidi sehingga seluruh pihak akan mendapat faedah," tegas Bambang yang juga Kabid Perizinan dan Pertanahan DPP Apersi ini.

Faedah rumah subsidi bagi para pemangku kepentingan sangat besar. Bagi pemerintah, realisasi rumah subsidi menjadi wujud pengejawantahan Pasal 28 H ayat ( 1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Pemerintah yang memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme tinggi pasti melaksanakan amanat konstitusi, bukan sebaliknya," tegas Bambang.

Di tingkat praktik, tambahnya, wujud kebangsaan dan nasionalisme itu terukur dari besaran anggaran yang berpihak kepada MBR. "Karena itu, besaran anggaran atau kuota rumah subsidi jangan dikurangi. Justru kalau bisa ditambah. Contoh, tahun lalu, kuota rumah subsidi setara 229 ribu rumah, kini justru hanya 166 rumah. Ini harus ditambah," harap Bambang.

Manfaat rumah subsidi tak sebatas memangkas backlog hunian yang saat ini menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai sekitar 9,9 juta unit.

Pembangunan rumah subsidi juga sudah pasti menggulirkan perekonomian masyarakat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional. "Pembangunan rumah subsidi menggairahkan ekonomi masyarakat, baik lokal maupun nasional. Contoh, menyumbang pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak pemerintah pusat," ujar dia.

Bahkan, tambahnya, penerimaan pajak itu dimunculkan juga oleh pembelian material bangunan. "Sumbangsih ini akan terus meningkat manakala pembangunan rumah subsidi terus bergulir dan bertambah," papar Bambang.

Karena itu, dia berharap ada tambahan kuota rumah subsidi menjelang penghujung tahun 2024, mengingat kuota 166 ribu akan segera habis. "Kami berharap tambahan itu bisa menyamai total kuota tahun lalu," tutur Bambang.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) optimis laju kredit perseroan akan tetap terjaga meskipun kuota rumah subsidi diproyeksi akan habis selambat-lambatnya September 2024.

Direktur Utama BBTN, Nixon L.P. Napitupulu mengungkap, meski muncul kekhawatiran lantaran pemerintah tak kunjung memberi sinyal baik mengenai rencana penambahan kuota FLPP, dirinya tetap optimis kinerja keuangan BBTN akan tetap terjaga.

“khawatir itu sebenarnya [karena belum ada tambahan kuota FLPP], tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Cuma memang kita juga sedang mengkaji solusi interim kalau misalnya tidak ada tambahan,” jelas Nixon saat ditemui di Perumahan Perumahan Pesona Kahuripan 9, Kabupaten Bogor, Rabu (1/8/2024).

Pasalnya, tambah Nixon, saat ini BBTN menjadi salah satu bank penyalur kredit rumah subsidi paling jumbo. Di mana, BBTN menyalurkan sebesar 80% dari alokasi FLPP yang diguyurkan pemerintah Rp13,72 triliun untuk membiayai sebanyak 166.000 unit rumah.

Artinya, bila kuota FLPP benar-benar habis pada September dan pemerintah resmi tak menambah kuota FLPP, maka kinerja kredit BBTN hanya dapat bergantung pada penjualan rumah komersil saja hingga akhir tahun mendatang.

Menyiasati hal itu, Nixon menyebut dirinya bakal menggodok sebuah skema baru untuk tetap menjaga fungsi intermediasi perseroan berjalan optimal. Salah satunya, yakni memberikan sejumlah insentif atau promo potongan bunga bagi para calon debitur.

“Terutama para developer yang ambil kredit konstruksi yang dikasih jalan keluar. Nanti kita kasih bunga promo dan lain sebagainya. Tapi itu nanti kita umumin pada saat dengan developer,” pungkas Nixon.

Sebagai informasi, sepanjang paruh pertama 2024 BBTN membukukan laba bersih senilai Rp1,5 triliun. Raihan laba tersebut naik 1,9% dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), yaitu Rp1,47 triliun.

Pertumbuhan bottom line BBTN utamanya ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp352,06 triliun sepanjang semester I/2024. Di mana, portofolio kredit BBTN itu tumbuh 14,4% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp307,66 triliun.

Sementara itu, bank pelat merah yang fokus menyalurkan pembiayaan perumahan ini sepanjang 2024 membidik pertumbuhan kredit dapat mencapai 10% hingga 11%.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap anggaran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditambah pada 2025 atau tepat di tahun pertama presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan urgensi penambahan kuota FLPP itu diperlukan seiring dengan besarnya serapan rumah subsidi sepanjang tahun ini.

“Kita berharap naik [untuk Tahun Anggaran 2025], karena kan kebutuhan itu meningkat,” tuturnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Rabu (30/7/2024).

Endra menjelaskan, untuk saat ini rata-rata kemampuan pemerintah untuk memberikan injeksi rumah subsidi dilaporkan baru mencapai 200.000 unit.

Karenanya, dia berharap ke depan anggaran FLPP setidaknya dapat dikerek naik untuk membiayai paling tidak 250.000 unit atau bahkan lebih.

Namun demikian, Endra mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan mengenai hal tersebut bersama tim transisi di pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Nanti 16 Agustus baru tahu dari nota keuangannya. Habis itu baru pagu indikatif, sekarang kita belum tahu, tapi kalau dari perencanaannya kita sudah susun,” imbuhnya.

Untuk diketahui, alokasi anggaran rumah subsidi tahun 2024 dilaporkan sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai sebanyak 166.000 unit rumah. Di mana, alokasi tersebut menurun jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai Rp26,3 triliun untuk 229.000 unit.

Dikabarkan bahwa realisasi FLPP sepanjang tahun ini mengalami peningkatan. Sejumlah pihak memproyeksi, alokasi FLPP 2023 itu akan habis selambat-lambatnya pada September 2024.

Pemerintah mengaku telah melakukan pengajuan tambahan alokasi FLPP tahun anggaran 2024 ke Kementerian Keuangan. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum mendapat jawaban jelas.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu memprediksi kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal habis pada Agustus 2024.

Nixon menjelaskan, realisasi penyaluran FLPP bergerak lebih cepat pada tahun ini. Bahkan, Nixon menyebut serapannya telah mencapai 80% dari total kuota tersedia sebesar 166.000 unit.

“FLPP sih bisa dibilang ini lebih cepat dari tahun lalu ya [serapannya], dan biasanya gitu. Kalau kuotanya turun, orang ngebut, mungkin prinsipnya takut tidak kebagian kali,” tuturnya saat ditemui di sela-sela agenda Rakernas Apersi di Jakarta, Senin (23/7/2024).

Bos BBTN itu lantas memproyeksi bila geliat serapan tersebut terus berlanjut, maka pada Agustus 2024 kuota FLPP yang disalurkan pemerintah bakal terserap sepenuhnya atau selambat-lambatnya bakal habis pada September 2024.

Dia lantas menjelaskan, secara nasional program FLPP yang bakal disalurkan nilainya sebesar Rp20 triliun. Di mana, BBTN bakal menyalurkan sekitar 75% hingga 80% dari anggaran yang tersedia.

Nixon menjelaskan, di tengah pasar properti yang tengah bergairah, dia berharap kuota FLPP tahun ini dapat ditambah sebanyak 30.000 unit hingga 35.000 unit.

“Karena kalau ini [penyaluran FLPP] tiba-tiba stop [karena kuota habis] memang problem sih, kasihan juga jadi [dikhawatirkan berdampak pada] banyak rumah tidak laku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap telah memberikan usulan tambahan kuota FLPP ke Kementerian Keuangan. Akan tetapi, hingga kini belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Triono Junoasmono (Yongki), menjelaskan hingga kini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.

“Ini sedang dibahas sama mereka [Kementerian Keuangan], kita belum bisa [statement] karena itu domainnya di Kemenkeu ya, intinya sudah kita ajukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP 2024 yang digulirkan pemerintah sebanyak 166.000 unit. Posisinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 229.000 unit.

Adapun saat ini, serapan kuota FLPP dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan. Karenanya, bila pemerintah tak segera menginjeksi tambahan kuota FLPP dikhawatirkan posisinya akan habis pada September 2024.