ekBis#1

#30 tag 24jam

2 item, 1 hal

Bonus Pisah Para Pembantu Jokowi, dari Uang Pensiun hingga Asuransi

Para Menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Jokowi tidak hanya mendapatkan uang pensiun usai menjabat, tetapi juga asuransi kesehatan. [545] url asal

#asuransi-kesehatan-menteri #asuransi-menteri-jokowi #asuransi-menteri #uang-pensiun-menteri #menteri-jokowi #jokowi

(Bisnis.Com - Finansial) 18/10/24 08:30
v/16640016/

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapatkan gaji dan fasilitas selama menjabat. Usai purna tugas, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun serta jaminan asuransi kesehatan.

Uang pensiun untuk para menteri yang selesai bertugas telah diatur sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980.

Berdasarkan aturan tersebut, menteri negara yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 dan 11, yang menjelaskan bahwa besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan.

Setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun, dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.

Bagi mereka yang berhenti karena kondisi kesehatan akibat dinas dan dinyatakan tidak mampu bekerja lagi dalam jabatan negara apa pun, mereka berhak menerima pensiun maksimal sebesar 75% dari dasar pensiun.

Dengan jaminan pensiun ini, para mantan menteri tetap mendapatkan penghasilan setelah selesai masa tugas mereka, sesuai dengan kontribusi mereka selama menjalankan tugas di kabinet.

Tambahan Manfaat: Jaminan Kesehatan Seumur Hidup

Peningkatan perlindungan bagi para mantan menteri pun semakin lengkap dengan keluarnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024. Aturan ini memberikan jaminan kesehatan bagi menteri negara yang telah menyelesaikan masa tugas mereka, beserta keluarga mereka.

Jaminan ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari yang bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan. Manfaat asuransi ini diberikan sesuai dengan usia dan masa tugas menteri atau sekretaris kabinet saat mereka selesai bertugas.

Ada dua kategori utama yang diatur dalam peraturan ini:

Menteri yang Berusia di Bawah 60 Tahun
Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatannya.
Menteri yang Berusia 60 Tahun atau Lebih
Bagi menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Asuransi kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berlaku di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) di dalam negeri.

Pengecualian dan Pembatasan

Namun, tidak semua mantan menteri dapat menikmati jaminan ini. Aturan ini mengecualikan mereka yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, bagi mereka yang mengundurkan diri karena status tersangka atau karena putusan pengadilan terkait tindak pidana, manfaat jaminan kesehatan ditunda sampai ada keputusan hukum tetap.

Jika seorang menteri meninggal setelah masa tugasnya selesai, jaminan kesehatan juga diberikan kepada janda atau duda yang sah dan tercatat dalam administrasi.

Daftar Menteri Jokowi yang Berusia di Atas 60 Tahun

Berdasarkan PP Nomor 121 Tahun 2024, menteri yang berusia 60 tahun ke atas saat selesai bertugas akan mendapatkan jaminan kesehatan seumur hidup yang dibiayai oleh APBN. Berikut adalah daftar beberapa menteri di kabinet Jokowi yang sudah atau akan mencapai usia tersebut:

Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) - 77 tahun
Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan - 73 tahun
Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) - 69 tahun
Siti Nurbaya Bakar
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 68 tahun
Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan - 67 tahun
Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan - 61 tahun
Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM - 61 tahun
Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) - 62 tahun

Asuransi Menteri Jokowi dan Keluarga Ditanggung APBN

Jokowi memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas bagi para menteri dan sekretaris kabinet (seskab) selama masa pemerintahan periode 2019–2024. [536] url asal

#asuransi-menteri-jokowi #jokowi #presiden-jokowi #menteri-jokowi #apbn

(Bisnis.Com) 17/10/24 18:17
v/16612018/

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas bagi para menteri dan sekretaris kabinet (seskab) selama masa pemerintahan periode 2019–2024.

Jaminan itu akan ditanggung oleh negara alias menggunakan skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas bagi para menteri yang lanjut pada pemerintahan Prabowo Subianto masih akan ditangguhkan.

Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas itu diatur melalui Peraruran Presiden (Perpres) No.121/2024. Perpres itu diteken oleh Jokowi 15 Oktober 2024, atau lima hari sebelum lengser.

Pada pasal 1 Perpres tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan lanjut diberikan kepada menteri dan sekretaris kabinet yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Jaminan yang sama turut diberikan kepada istri/suami sah mereka yang tercatat dalam administrasi menteri negara.

Kemudian, Jokowi mengatur bahwa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri dan suami/istrinya dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan biaya.

"Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal 3 ayat (2) Perpres tersebut, dikutip Bisnis Kamis (17/10/2024).

Para menteri dan seskab purnatugas beserta pasangan menikah bisa mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan, bagi mereka yang berumur di bawah 60 tahun.

Sementara itu, menteri dan seskab yang sudah berumur 60 tahun ke atas maka bisa mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan seumur hidup.

Adapun manfaat tersebut diberikan melalui fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah dan/atau milik BUMN.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan purnatugas itu dilakukan oleh penyelenggara jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK, MA, Hakim Agung serta menteri dan wakil menteri.

Aturan lebih terperinci dari Perpres ini akan dimuat dalam pedoman pelaksanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Nantinya, premi jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas itu akan dibayarkan oleh pemerintah kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," bunyi pasal 6 ayat (2).

Meski demikian, jaminan purnatugas itu tidak diberikan kepada menteri yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan kekuatan hukum tetap serta apabila mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pidana berrkekuatan hukum tetap.

Jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas juga ditangguhkan kepada menteri yang ditetapkan sebagai tersangka, sampai dengan diperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, jaminan untuk menteri purnatugas yang meninggal dunia diberikan kepada janda atau dudanya.

Nantinya, jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri dan seskab purnatugas sebagaimana diatur dalam pepres tersebut diberikan kepada menteri dan seskab yang diangkat/ditugaskan pada periode pemerintahan 2019–2024.

Adapun menteri yang akan melanjutkan penugasannya di kabinet pemerintahan yang baru bakal ditangguhkan jaminan purnatugasnya, setelah tidak lagi mendapatkan manfaat lain dari APBN.

"Dalam hal menteri negara dan Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat/ ditugaskan kembali menjadi menteri negara atau jabatan lain yang mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara dan Sekretaris Kabinet ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," demikian bunyi pasal terakhir Perpres tersebut.