Bisnis.com, JAKARTA - PT Taspen (Persero) telah membayarkan manfaat pensiun kepada menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terdaftar dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Sekretaris Perusahaan Henra mengatakan untuk menteri-menteri yang baru saja lengser di periode kedua Jokowi Oktober 2024 lalu saat ini sedang menunggu Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Menteri Negara.

"Telah dibayarkan manfaat pensiun pertama kepada menteri periode 2014-2019 dengan total Rp72.120.600. Ini tidak termasuk menteri yang kembali menjabat sebagai Pejabat Negara pada periode 2019-2024," kata Henra kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Adapun dari total tersebut, jumlah manfaat pensiun paling rendah adalah sebesar Rp705.600 dan yang paling tinggi adalah sebesar Rp4.158.000.

Henra menjelaskan manfaat pembayaran pensiun Pejabat Negara ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya.

Dalam Pasal 11 beleid tersebut mengatur besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun.

Sesuai aturannya, bayaran manfaat pensiun tersebut akan dihentikan apabila penerima pensiun meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi Pejabat Negara Eksekutif.

Henra menjabarkan komponen manfaat yang diterima menteri-menteri yang telah lengser tersebut adalah di atas pensiun pokok berupa tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

"Terhadap menteri yang belum dibayarkan hak pensiunnya saat ini, disebabkan masih menunggu Keputusan Presiden, karena berdasarkan PP 50 Tahun 1980 jo PP 60 Tahun 2000, menyebutkan bahwa pensiun menteri negara diberikan dengan Keputusan Presiden,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) 2019-2024 Teten Masduki mengungkap dana pensiun yang diterimanya dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).

Melalui unggahan yang dibagikan Teten melalui platform Instagram resmi @tetenmasduki, Teten menyampaikan bahwa dia menerima dana pensiun sebesar Rp27 juta. Dana tersebut diperoleh Teten selama menjabat sebagai Kepala Staf Presiden 2015-2018 dan Menkop UKM 2019-2024.

“Saya dapat uang pensiun dari @taspen sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM,” kata Teten dalam unggahannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Lebih lanjut, Teten menyebut, mulai 1 November 2024, dirinya akan mendapat uang pensiun Rp3 juta per bulannya.

Dalam catatan Bisnis, para pembantu Presiden usai purnatugas akan mendapat uang pensiun serta jaminan asuransi kesehatan. Mereka yang mendapat uang pensiun adalah menteri negara yang berhenti dengan hormat.

Uang pensiun untuk para menteri yang selesai bertugas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.50/1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Melalui Pasal 10 dan 11, besaran uang pensiun diberikan sesuai dengan lamanya masa jabatan. Setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.

Bagi mereka yang berhenti karena kondisi kesehatan akibat dinas dan dinyatakan tidak mampu bekerja lagi dalam jabatan negara apa pun, mereka berhak menerima pensiun maksimal sebesar 75% dari dasar pensiun.

Dengan jaminan pensiun ini, para mantan menteri tetap mendapatkan penghasilan setelah selesai masa tugas, sesuai dengan kontribusinya selama menjalankan tugas di kabinet.

Selain dana pensiun, para mantan menteri juga mendapat jaminan kesehatan seumur hidup. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara.

Jaminan ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari yang bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan. Manfaat asuransi ini diberikan sesuai dengan usia dan masa tugas menteri atau sekretaris kabinet saat mereka selesai bertugas.

Tambahan Manfaat: Jaminan Kesehatan Seumur Hidup

1. Menteri yang Berusia di Bawah 60 Tahun
   Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatannya.
   
2. Menteri yang Berusia 60 Tahun atau Lebih
   Bagi menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Asuransi kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berlaku di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) di dalam negeri.

Daftar Menteri Jokowi yang Berusia di Atas 60 Tahun

1. Luhut Binsar Pandjaitan
   Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) - 77 tahun
   
2. Prabowo Subianto
   Menteri Pertahanan - 73 tahun
   
3. Basuki Hadimuljono
   Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) - 69 tahun
4. Siti Nurbaya Bakar
   Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 68 tahun
   
5. Budi Karya Sumadi
   Menteri Perhubungan - 67 tahun
   
6. Sri Mulyani Indrawati
   Menteri Keuangan - 61 tahun
   
7. Teten Masduki
   Menteri Koperasi dan UKM - 61 tahun
   
8. Muhadjir Effendy
   Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) - 62 tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri baru melalui reshuffle kabinet pada Senin lalu (19/8).

Dua orang menteri itu yakni Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan HAM.

Namun, yang menjadi perhatian adalah kedua orang itu hanya akan menjabat dalam waktu dua bulan saja. Maklum, masa kepemimpinan Jokowi bakal berakhir pada Oktober 2024 mendatang.

Meski menjabat singkat, keduanya bakal tetap mendapat tunjangan seumur hidup dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya

Beleid itu menjelaskan setiap menteri yang diberhentikan dengan hormat berhak mendapat uang pensiun seumur hidup. Besarannya ditetapkan berdasarkan waktu masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun," demikian bunyi Pasal 11 beleid tersebut.

Lantas berapa besar uang pensiun seumur hidup Rosan dan Supratman?

Jika dihitung, dasar pensiun sendiri adalah gaji pokok menteri yang sebesar Rp5.040.00 per bulan. Angka ini sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2000. Angka itu kemudian dikalikan 1 persen untuk setiap bulan. Dengan demikian jumlahnya mencapai Rp50.400.

Sementara, Rosan dan Supratman menjabat selama dua bulan. Dengan begitu uang pensiun seumur hidup yang diterima adalah Rp100.800 per bulan.