JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengimplementasikan program asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) untuk kendaraan bermotor.

Menanggapi hal tersebut, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia menyambut baik rencana pemerintah ini.

Direktur Allianz Utama Indonesia Ignatius Hendrawan, berpandangan, rencana penerapan wajib asuransi TPL akan membantu literasi keuangan untuk masyarakat.

"Kami melihat hal ini dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan asuransi dan memastikan masyarakat terlindungi secara finansial jika terjadi kerugian akibat dari insiden atat kecelakaan kendaraan bermotor," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Ia menambahkan, terkait dengan program asuransi wajib ini, jumlah ataupun batas perlindungan yang memadai merupakan faktor penting. Hal tersebut akan memastikan program ini menjadi tepat guna bagi masyarakat dan pemerintah pada saat dibutuhkan.

"Sementara ini kami belum menerima secara detail produk, dan skema serta premi yang akan diterapkan untuk produk ini," imbuh dia.

Namun demikian, pada dasarnya Allianz Utama Indonesia mendukung program asuransi wajib ini seperti yang sudah diterapkan secara baik di beberapa negara tetangga.

"Namun sampai saat ini, sebagai pelaku industri asuransi umum, pihaknya belum diminta secara khusus oleh asosiasi untuk berpartisipasi aktif dalam perumusannya," terang dia.

Ignatius membeberkan, saat ini Allianz Utama Indonesia telah memiliki menyediakan produk TPL yang merupakan rider dari asuransi kendaraan bermotor dan produk TPL yang bersifat standalone dalam produk automobile liability.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah tersebut termasuk di dalamnya ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Ogi menuturkan, program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.

Hal ini lantaran asuransi wajib akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

Program asuransi wajib ini juga dapat membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.?

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, pihaknya menolak rencana pemerintah untuk mewajibkan kendaraan bermotor untuk diikutsertakan asuransi third party liability (TPL), mulai Januari 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, apabila kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain.

Lily mengatakan, biaya premi asuransi tidak sebanding dengan pendapatan pengemudi ojek online yang tidak menentu.

"Maka kami menolak kewajiban asuransi kendaraan dan aturan lainnya yang memberatkan rakyat seperti potongan Tapera dan rencana kenaikan harga BBM," kata Lily dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).

Lily mengatakan, pendapatan pengemudi ojek online tidak menentu ini disebabkan tarif angkutan yang murah akibat status pengemudi sebagai mitra.

Hal ini, kata dia, menyebabkan pengemudi ojol tidak mendapatkan penghasilan yang layak berupa upah minimum seperti para pekerja lainnya.

"Asuransi kendaraan juga semakin menambah berat biaya ojol sehari-hari yang harus ditanggung pengemudi karena pihak perusahaan platform lepas tangan. Biaya operasional itu termasuk biaya bensin, parkir, cicilan kendaraan, pulsa, cicilan handphone dan atribut helm, tas, jaket," ujarnya.

Lebih lanjut, Lily meminta pemerintah untuk peduli kepada para pengemudi ojek online dengan mengangkat status mereka sebagai pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

"Supaya ada kepastian pendapatan dan hak pekerja bagi kami," ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah RI berencana mewajibkan kendaraan bermotor untuk diikutsertakan asuransi third party liability (TPL), mulai Januari 2025.

Saat ini, kebijakan terkait sedang disusun sebagai turunan dari pelaksanaan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang ditetapkan 12 Januari 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan, OJK sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal untuk menyusun PP asuransi TPL kendaraan bermotor.

Ia mengungkapkan, pembelian kendaraan bermotor secara kredit sudah disertai dengan kewajiban asuransi kendaraan tersebut.

Nantinya, asuransi TPL untuk kendaraan bermotor bakal difokuskan pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan properti (property damage) yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor.

Hal tersebut mencakup tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor.