JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan aset industri asuransi umum dapat bertumbuh dalam rentang 6-8% pada tahun 2025 mendatang. Tiga lini bisnis masih jadi penopang pertumbuhan industri tersebut ke depan.

“Untuk asuransi umum, kita juga melihat bahwa ini (total aset) bisa terjaga di level 6-8%,” beber Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, saat ini berdasarkan data sampai dengan September 2024, total aset asuransi umum dan reasuransi mencapai Rp 287,07 triliun atau meningkat 5,98% year on year (yoy).

Hal itu menandai dukungan penting terhadapperkembangan total aset industri perasuransian yang tumbuh 2,46% (yoy) menjadi Rp 1.142,50 triliun hingga September 2024. Begitu juga kontribusi terhadap industri asuransi komersial yang naik 3,81% (yoy) menjadi Rp 922,48 triliun.

Ogi menjelaskan, bisnis industri asuransi umum masih akan ditopang tiga lini utama pada tahun 2025. Tiga lini bisnis yang dimaksud adalah asuransi harta benda (asuransi properti), asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit.

Selanjutnya pada tahun depan, Ogi mengatakan bahwa tantangan utama industri perasuransian yaitu terkait ketidakpastian ekonomi global. Di samping itu, berbagai perspektif baik dari konsumen, industri, dan ekonomi makro juga perlu disikapi oleh industri perasuransian.

“Dari perspektif konsumen secara fundamental dapat dilihat dari tingkat literasi dan inklusi yang rendah. Dari perspektif industri, tantangan yang dikaitkan dengan dukungan permodalan (pemenuhan ekuitas minimum), kebutuhan akan tenaga expert, dan infrastruktur yang memadai,” ungkap Ogi.

Sementara dari perspektif yang lebih ekonomi makro, OJK melihat industri perasuransian butuh penguatan supaya bisa berkontribusi lebih terhadap perekonomian, termasuk penguatan dari segi manajemen risiko maupun tata kelola.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka sejumlah sektor kredit/pembiayaan/asuransi untuk masuk dalam kategori berkelanjutan. Hal tersebut tertuang dalam dokumen consultative paper Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 yang dirilis OJK, baru-baru ini.

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target net-zero emission (NZE) Indonesia.

Adapun dalam TKBI versi 2, OJK memperluas sejumlah objek kredit/pembiayaan konsumtif, dan asuransi untuk masuk dalam kategori berkelanjutan:

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Asuransi Rumah/Hunian

Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB)

Asuransi Kendaraan Bermotor

Kredit untuk PLTS Atap

Sejumlah objek kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif itu melengkapi ‘Lampiran 8’ dalam TKBI sebelumnya yang isinya berupa contoh teknis dan prasyarat kredit berkelanjutan untuk sektor pembangkit tenaga listrik, pertambangan dan penggalian untuk segmen korporasi dan UMKM.

Dalam TKBI terbaru nantinya, penilaian untuk aktivitas kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat dilakukan dari sisi “produk” yang dibeli oleh konsumen:

Jika produk memenuhi kriteria Tujuan Lingkungan (Environmental Objectives/EO) “Hijau” atau “Transisi”, maka produk dapat dikategorikan “Hijau” atau “Transisi”.

Sementara penilaian Essential Criteria (EC) untuk level entitas tidak dilakukan, karena kredit ditujukan untuk kegiatan individu atau non-individu untuk tujuan konsumtif.

Pendekatan ini berbeda dengan penilaian TKBI untuk use of proceeds produktif, karena penilaian EO dilakukan dari level aktivitas dan EC dari aktivitas dan entitas.

Identifikasi dan Klasifikasi

OJK menerangkan, dalam konteks global, taksonomi untuk keuangan berkelanjutan pada dasarnya dapat digunakan bagi pihak manapun yang berkepentingan untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap upaya keberlanjutan. Dengan demikian, penggunaan TKBI juga dapat diterapkan untuk berbagai jenis use of proceeds konsumtif, termasuk kredit/pembiayaan konsumtif, asuransi untuk produk konsumtif, dan sejenisnya.

Berdasarkan data Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan I-2024, Kredit Bank Umum berdasarkan jenis penggunaannya didominasi oleh kredit produktif (72,66%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 45,18% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,48%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,34%.

Dengan porsi tersebut, kredit konsumtif dinilai dapat berperan dalam upaya keberlanjutan jika diarahkan untuk mendukung tujuan-tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Beberapa kontribusi kredit konsumtif terhadap upaya keberlanjutan:

1. Mendorong konsumsi berkelanjutan

Kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat digunakan untuk mendorong pembelian produk-produk yang lebih ramah lingkungan, seperti:

Kendaraan listrik (electric vehicle/EV): untuk membeli dan menjamin kendaraan rendah emisi yang dapat mengurangi polusi dan mendukung transisi ke energi bersih.

Pembiayaan rumah berkelanjutan: dapat digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) atau asuransi rumah terkait.

Produk ramah lingkungan: untuk pembelian produk rumah tangga yang hemat energi atau menggunakan teknologi hijau, seperti panel surya, peralatan rumah tangga efisiensi tinggi, dan sistem pemanas/pendingin berbasis energi terbarukan.

2. Inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi lokal

Kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya yang dikelola dengan baik berkontribusi pada inklusivitas keuangan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk turut serta mendorong upaya berkelanjutan.

Kredit/pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa lokal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Dengan meningkatkan konsumsi produk lokal, masyarakat membantu mengurangi jejak karbon yang terkait dengan transportasi barang dari luar daerah atau luar negeri.

3. Peningkatan literasi keuangan

Kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat menciptakan kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seiring waktu, hal ini dapat mempengaruhi preferensi pasar dan mendorong perusahaan untuk lebih berfokus pada keberlanjutan dalam memproduksi barang dan jasa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) menyampaikan, produk asuransi kendaraan bermotor memiliki kontribusi sebesar 30% hingga Agustus 2024 terhadap total premi perusahaan.

Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Nico Prawiro mengatakan, premi asuransi kendaraan bermotor tercatat senilai Rp 368,5 miliar hingga September 2024. Ia menyebut adanya penurunan premi tersebut sebanyak singledigit.

“Adapun lini bisnis asuransi kendaraan bermotor menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap total pendapatan premi. Namun produk asuransi properti masih mendominasi sebesar 60%. Sisanya dari produk lain seperti asuransi rekayasa dan asuransi pengangkutan," ujarnya kepada Kontan, Senin (7/10).

Kendati demikian, ACPI optimistis bisa mencapai pertumbuhan premi asuransi kendaraan bermotor hingga akhir tahun ini. ACPI menargetkan total premi sampai akhir tahun 2024 bisa mencapai sebesar Rp 1650 triliun, target ini naik 10% jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

Strategi yang diterapkan oleh ACPI di antaranya meningkatkan porsi produk kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan karena penjualan otomotif diprediksi akan terus meningkat. Asuransi mobil dari ACPI menawarkan berbagai pilihan perlindungan dari Asuransi Mobil yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, seperti All Risk dan Total Loss Only (TLO).

"Kami juga terus meningkatkan kerja sama dengan perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan penunjang usaha asuransi atau broker Asuransi, FinTech Company, melakukan inovasi komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan Kerja sama pemasaran dengan pengembang FinTech," tambahnya.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), asuransi kendaraan bermotor tercatat senilai Rp 10 triliun atau tumbuh sebesar 2% secara year on year (YoY) pada semester I-2024.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebutkan penjualan kendaraan bermotor yang melambat pada 2024 mempengaruhi pendapatan premi untuk lini usaha kendaraan bermotor. Perlambatan disebabkan oleh ketersediaan kendaraan yang lebih banyak melalui pemesanan.

“Kami perkirakan melambat hampir lima persen dari total premi pada kuartal kedua 2024,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan di sela Indonesia Insurance Summit 2024 Denpasar, Bali, Kamis (22/8/2024).

Ia memproyeksi perlambatan tersebut disebabkan di antaranya karena ketersediaan kendaraan bermotor yang saat ini lebih banyak melalui pemesanan terlebih dahulu (inden) dan kebijakan terkait kendaraan listrik.

“Saya pikir masyarakat masih menunggu pemerintahan baru bagaimana dan ketersediaan kendaraan baru itu relatif sekarang ini inden karena mereka menerka apakah beralih ke listrik atau bagaimana. Intinya mereka belum mau stok banyak,” ucapnya.

Meski begitu, Budi belum membeberkan pendapatan premi khususnya dari kendaraan bermotor untuk posisi kuartal kedua 2024 yang rencananya dirilis dalam waktu dekat.

Sementara itu, berdasarkan data AAUI untuk kinerja per Januari-Maret 2024, pendapatan premi asuransi umum mencapai Rp 32,7 triliun, tercatat lebih tinggi dibandingkan periode sama 2023 mencapai hampir Rp 26 triliun.

Pendapatan premi itu didukung lini usaha properti mencapai Rp 9,59 triliun, kendaraan bermotor mencapai Rp 5,91 triliun dan asuransi kredit mencapai Rp 4,94 triliun. Sedangkan pembayaran klaim pada periode tersebut mencapai Rp 11,5 triliun lebih tinggi dibandingkan periode sama 2023 mencapai Rp 9,9 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan periode Januari-Maret untuk segmen Wholesales (dari pabrik ke diler) tercatat sebanyak 215.069 unit atau turun sebanyak 23,9 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 282.601.

Penjualan retail (dari diler ke konsumen) turut mengimbangi performa Wholesales yang mencapai 230.778 unit pada tahun ini atau turun 15 persen dari yang sebelumnya mencapai 271.423 unit.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebutkan penjualan kendaraan bermotor yang melambat pada 2024 mempengaruhi pendapatan premi untuk lini usaha kendaraan bermotor. Perlambatan disebabkan oleh ketersediaan kendaraan yang lebih banyak melalui pemesanan.

“Kami perkirakan melambat hampir lima persen dari total premi pada kuartal kedua 2024,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan di sela Indonesia Insurance Summit 2024 Denpasar, Bali, Kamis (22/8/2024).

Ia memproyeksi perlambatan tersebut disebabkan di antaranya karena ketersediaan kendaraan bermotor yang saat ini lebih banyak melalui pemesanan terlebih dahulu (inden) dan kebijakan terkait kendaraan listrik.

“Saya pikir masyarakat masih menunggu pemerintahan baru bagaimana dan ketersediaan kendaraan baru itu relatif sekarang ini inden karena mereka menerka apakah beralih ke listrik atau bagaimana. Intinya mereka belum mau stok banyak,” ucapnya.

Meski begitu, Budi belum membeberkan pendapatan premi khususnya dari kendaraan bermotor untuk posisi kuartal kedua 2024 yang rencananya dirilis dalam waktu dekat.

Sementara itu, berdasarkan data AAUI untuk kinerja per Januari-Maret 2024, pendapatan premi asuransi umum mencapai Rp 32,7 triliun, tercatat lebih tinggi dibandingkan periode sama 2023 mencapai hampir Rp 26 triliun.

Pendapatan premi itu didukung lini usaha properti mencapai Rp 9,59 triliun, kendaraan bermotor mencapai Rp 5,91 triliun dan asuransi kredit mencapai Rp 4,94 triliun. Sedangkan pembayaran klaim pada periode tersebut mencapai Rp 11,5 triliun lebih tinggi dibandingkan periode sama 2023 mencapai Rp 9,9 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan periode Januari-Maret untuk segmen Wholesales (dari pabrik ke diler) tercatat sebanyak 215.069 unit atau turun sebanyak 23,9 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 282.601.

Penjualan retail (dari diler ke konsumen) turut mengimbangi performa Wholesales yang mencapai 230.778 unit pada tahun ini atau turun 15 persen dari yang sebelumnya mencapai 271.423 unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, produk asuransithird party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga kendaraan bermotor akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat.

Manfaat itu aan terasa ketika terjadi kecelakaan dan mengalami tututan dari pihak ketiga yang dirugikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, saat ini asuransi TPL tersebut masih bersifat sukarela.

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di Yogyakarta, Kamis (11/7/2024)

"Sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (7/8/2024).

Ia menambahkan, dari data yang diterbitkan oleh kepolisian, pada 2023 terdapat hampir 150.00 kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir Rp 300 miliar.

Dengan kata lain, terdapat kurang lebih rata-rata kerugian senilai Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas.

Dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6 juta sampai Rp 10 juta per kejadian.

Sementara itu, dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60 persen masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar, mahasiswa, maupun lansia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, produk asuransithird party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga kendaraan bermotor akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat.

Manfaat itu aan terasa ketika terjadi kecelakaan dan mengalami tututan dari pihak ketiga yang dirugikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, saat ini asuransi TPL tersebut masih bersifat sukarela.

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di Yogyakarta, Kamis (11/7/2024)

"Sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (7/8/2024).

Ia menambahkan, dari data yang diterbitkan oleh kepolisian, pada 2023 terdapat hampir 150.00 kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir Rp 300 miliar.

Dengan kata lain, terdapat kurang lebih rata-rata kerugian senilai Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas.

Dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6 juta sampai Rp 10 juta per kejadian.

Sementara itu, dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60 persen masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar, mahasiswa, maupun lansia.

SHUTTERSTOCK/JD8 Ilustrasi asuransi kendaraan, asuransi mobil.

"Dengan demikian, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi," terang Ogi.

Tentunya, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut.

Namun perlu diingat, pada dasarnya asuransi menggunakan mekanisme gotong royong berbasis Law of Large Number dalam melakukan perhitungan risiko dan biaya premi atas pertanggungan risiko tertentu.

Oleh karena itu, asuransi TPL diharapkan membuat masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Lebih lajut, Ogi menyampaikan, asuransi TPL ini adalah salah satu usaha untuk mencapai definisi welfare state, ketika negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk dari risiko yang semakin besar pada lalu lintas.

Sedikit catatan, sebelumnya program-program sosial ini sudah pernah dijalankan melalui pembentukan Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk BPJS baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan, dana desa, maupun program-program seperti KIS, KIP, dan lainnya pada sektor lalu lintas.

Selain itu, sudah diberlakukan asuransi sosial wajib yang dijalankan oleh Jasa Raharja di mana pengendara membayar premi Jasa Raharja setiap pada perpanjangan STNK, maupun tiket perjalanan.

"Asuransi TPL akan melengkapi perlindungan terhadap itu juga dalam kaitannya untuk menaikkan kesejahteraan sosial," tutur Ogi.

Secara definisi, asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti
tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis.

Produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang kita kenal seperti produk total loss only (TLO) atau produk all-risk (comprehensive).

Saat ini, produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk (comprehensive), namun ke depannya akan sangat memungkinkan jika produk TPL dapat stand-alone tanpa harus membeli produk asuransi kendaraan terlebih dahulu.

masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) akan memberikan manfaat berupa perlindungan finansial bagi masyarakat karena risiko yang semakin besar pada lalu lintas.

"Dari perspektif kebermanfaatan bagi masyarakat, produk asuransi TPL akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis.

Sekarang ini asuransi TPL tersebut masih bersifat sukarela, sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan.

"Produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang kita kenal seperti produk total loss only (TLO) atau produk all-risk (comprehensive)," ujarnya.

Menurut Ogi, saat ini produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk (comprehensive), namun ke depannya akan sangat memungkinkan jika produk TPL dapat stand-alone tanpa harus membeli produk asuransi kendaraan terlebih dahulu.

Dari data yang diterbitkan oleh kepolisian, pada 2023 terdapat hampir 150 ribu kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir 300 miliar, sehingga jika dilakukan rata-rata maka terdapat kurang lebih kerugian Rp2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas.

Dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6juta-Rp10 juta per kejadian.

Dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60 persen masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar atau mahasiswa maupun lansia.

Dengan demikian, jika risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

"Tentunya, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut," tutur Ogi.

Oleh karena itu, dengan adanya asuransi TPL, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan, premi asuransi kendaraan bermotor turut tertekan di tengah penurunan penjualan dan pembiayaan kendaraan.

"Masih, masih, tadi kami lihat masih (tertekan). Saya tidak hafal angkanya," kata di ketika ditemui di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Ia menambahkan, sebagian besar anggota asosasi asuransi umum juga mengeluhkan penurunan pendapatan premi dari kendaraan bermotor pada semester I-2024 ini.

SHUTTERSTOCK/SYCHUGINA Ilustrasi asuransi kendaraan, asuransi mobil.

Budi mengungkapkan, salah satu penyebab penurunan tersebut alah terbatasnya ketersedian kendaraan tersebut di Indonesia karena impor yang tersendat.

"Faktornya kan banyak bisa dari bea masuk, besa cukai, atau dari sana suplainya kan terbatas," imbuh dia.

Di sisi lain, daya beli masyarakat yang berkurang juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat melakukan kredit kendaraan bermotor, dan pasa akhirnya membeli asuransi untuk kendaraannya.

"Dan masih menunggu kebijakan pemerintahan baru seperti apa nanti, siapa tahu bunga kredit diturunkan, makanya wait and see kan," terang dia.

Sementara itu, penjualan kendaraan bermotor nasional memang masih mengalami penurunan.

Adapun, Budi mengatakan, tahun ini akan jadi tahun yang berat untuk pendapatan premi asuransi kendaraan bermotor. Namun demikian, pemerintahan baru diharapkan dapat membawa angin segar untuk sektor ini.

"Kalau kami harus optimistis tetapi harus realistis, kan kami juga bergantung pada ekosistem," tutup dia.

Sebagai informasi, sampai kuartal I-2024, AAUI mencatat pendapatan premi kendaraan senilai Rp 5,91 triliun per kuartal I-2024. Angka ini tumbuh 13,8 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 5,20 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan, premi asuransi kendaraan bermotor turut tertekan di tengah penurunan penjualan dan pembiayaan kendaraan.

"Masih, masih, tadi kami lihat masih (tertekan). Saya tidak hafal angkanya," kata di ketika ditemui di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Ia menambahkan, sebagian besar anggota asosasi asuransi umum juga mengeluhkan penurunan pendapatan premi dari kendaraan bermotor pada semester I-2024 ini.

SHUTTERSTOCK/SYCHUGINA Ilustrasi asuransi kendaraan, asuransi mobil.

Budi mengungkapkan, salah satu penyebab penurunan tersebut alah terbatasnya ketersedian kendaraan tersebut di Indonesia karena impor yang tersendat.

"Faktornya kan banyak bisa dari bea masuk, besa cukai, atau dari sana suplainya kan terbatas," imbuh dia.

Di sisi lain, daya beli masyarakat yang berkurang juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat melakukan kredit kendaraan bermotor, dan pasa akhirnya membeli asuransi untuk kendaraannya.

"Dan masih menunggu kebijakan pemerintahan baru seperti apa nanti, siapa tahu bunga kredit diturunkan, makanya wait and see kan," terang dia.

Sementara itu, penjualan kendaraan bermotor nasional memang masih mengalami penurunan.

Adapun, Budi mengatakan, tahun ini akan jadi tahun yang berat untuk pendapatan premi asuransi kendaraan bermotor. Namun demikian, pemerintahan baru diharapkan dapat membawa angin segar untuk sektor ini.

"Kalau kami harus optimistis tetapi harus realistis, kan kami juga bergantung pada ekosistem," tutup dia.

Sebagai informasi, sampai kuartal I-2024, AAUI mencatat pendapatan premi kendaraan senilai Rp 5,91 triliun per kuartal I-2024. Angka ini tumbuh 13,8 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 5,20 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan soal rencana penerapan asuransi bagi kendaraan bermotor tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, asuransi tersebut nantinya berbentuk Third Party Liabilities (TPL).

"Secara definisi, asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Ia menyebut, produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang dikenal seperti Total Loss Only (TLO) atau all-risk (comprehensive). Produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk.

Manfaat Asuransi

Ogi juga menjelaskan manfaat produk asuransi TPL bagi masyarakat, salah satunya memberi perlindungan finansial bila terjadi kecelakaan dan tuntutan dari pihak ketiga yang dirugikan.

"Dari perspektif kebermanfaatan bagi masyarakat, produk asuransi TPL akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan," bebernya.

Ia menegaskan, saat ini asuransi TPL masih bersifat sukarela, sehingga apabila terjadi kecelakaan, masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Dari data yang diterbitkan oleh Kepolisian, pada tahun 2023 terdapat hampir 150 ribu kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir Rp 300 miliar, sehingga jika dilakukan rata-rata maka terdapat kurang lebih kerugian Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas," tutur Ogi.

Lalu dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6-10 juta per kejadian.

Sementara dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60% masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar/mahasiswa maupun lansia.

"Dengan demikian, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Tentunya, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut," bebernya.

"Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya asuransi menggunakan mekanisme gotong royong berbasis Law of Large Number dalam melakukan perhitungan risiko dan biaya premi atas pertanggungan risiko tertentu," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengimplementasikan program asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) untuk kendaraan bermotor.

Menanggapi hal tersebut, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia menyambut baik rencana pemerintah ini.

Direktur Allianz Utama Indonesia Ignatius Hendrawan, berpandangan, rencana penerapan wajib asuransi TPL akan membantu literasi keuangan untuk masyarakat.

"Kami melihat hal ini dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan asuransi dan memastikan masyarakat terlindungi secara finansial jika terjadi kerugian akibat dari insiden atat kecelakaan kendaraan bermotor," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Ia menambahkan, terkait dengan program asuransi wajib ini, jumlah ataupun batas perlindungan yang memadai merupakan faktor penting. Hal tersebut akan memastikan program ini menjadi tepat guna bagi masyarakat dan pemerintah pada saat dibutuhkan.

"Sementara ini kami belum menerima secara detail produk, dan skema serta premi yang akan diterapkan untuk produk ini," imbuh dia.

Namun demikian, pada dasarnya Allianz Utama Indonesia mendukung program asuransi wajib ini seperti yang sudah diterapkan secara baik di beberapa negara tetangga.

"Namun sampai saat ini, sebagai pelaku industri asuransi umum, pihaknya belum diminta secara khusus oleh asosiasi untuk berpartisipasi aktif dalam perumusannya," terang dia.

Ignatius membeberkan, saat ini Allianz Utama Indonesia telah memiliki menyediakan produk TPL yang merupakan rider dari asuransi kendaraan bermotor dan produk TPL yang bersifat standalone dalam produk automobile liability.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah tersebut termasuk di dalamnya ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Ogi menuturkan, program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.

Hal ini lantaran asuransi wajib akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

Program asuransi wajib ini juga dapat membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.?

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," tutup dia.