IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menunda penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 yang akan diumumkan pada 21 November 2024. Permintaan tersebut diajukan lantaran pemerintah perlu menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang Cipta Kerja yang diubah, agar dilaksanakan terlebih dahulu.

Wakil Presiden KSPI Kahar S Cahyono mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menetapkan standar UMP 2025. Hal tersebut diakui Kahar, telah disepakati oleh Kementerian Ketenagakerjaan, DPR RI, dan serikat pekerja dalam pertemuan pada Rabu (6/11/2024) kemarin.

"Kami menyepakati agar pemerintah tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024," ujar Kahar dalam sebuah tayangan video yang dilihat pada Kamis (7/11/2024).

"Artinya kita bersepakat tidak perlu terburu-buru dalam menetapkan UMP 2025, di mana penetapan ini bisa diundur sesuai force majeure," kata Kahar.

Dia menuturkan, pihaknya sepakat untuk mengundur penetapan UMP 2025 tersebut agar pemerintah dapat melaksanakan putusan MK.

"Jadi mesti diselesaikan dulu beberapa hal ketentuan terkait dengan penetapan upah minimum sesuai dengan apa yang menjadi isi dari putusan Mahkamah Konstitusi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, aspirasi para pekerja merupakan sebuah kehormatan baginya karena sudah merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024 lalu.

"Aksi demo teman-teman serikat pekerja hingga bertemu dan berdialog dengan Kemnaker merupakan kehormatan bagi kami, karena kawan-kawan pekerja hadir menuntut hak konstitusi yang sudah dimanifestasikan dalam putusan MK. Tugas kita sebagai negara atau pemerintah adalah mematuhi putusan MK," ujar Immanuel.

(Dhera Arizona)

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - PARIS. Michelin akan menutup dua pabrik di Prancis pada awal 2026. Kondisi ini akan berdampak pada sekitar 1.200 pekerjaan. Ini menjadi pemangkasan terbaru dalam industri otomotif Eropa yang berjuang melawan permintaan yang lesu dan persaingan murah dari Asia.

Serikat pekerja telah memperingatkan kepada para pekerja tentang kemungkinan penutupan pabrik di Cholet dan Vannes di Prancis barat, yang memproduksi ban untuk van kecil dan komponen ban lainnya.

Secara terpisah, pembuat mesin dan suku cadang mobil Jerman Schaeffler pada Selasa (5/11) mengumumkan rencana pada untuk memberhentikan 4.700 orang di Eropa setelah laba operasinya hampir setengahnya pada kuartal ketiga.

Michelin mengatakan pangsa pasar ban mobil, truk ringan, dan tugas berat tingkat pemula telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir, menghantam kategori premium, dan menyebabkan kelebihan kapasitas di beberapa pabrik Michelin.

Perusahaan tersebut mengatakan akan mencatat penyisihan sekitar 330 juta euro setara dengan US$ 360 juta dalam biaya non-berulang dalam laporan keuangan konsolidasinya per 31 Desember.

Tahun lalu, Michelin mengumumkan penutupan dua pabrik ban tugas berat di Jerman dan bulan lalu menurunkan perkiraan laba tahunannya karena perlambatan yang lebih nyata dari yang diharapkan di pasar otomotif pada kuartal ketiga.

Jakarta -

Negosiasi alot antara Boeing dan karyawannya soal kenaikan gaji menemui titik cerah. Karyawan pabrikan pesawat Amerika Serikat itu sudah setuju dengan kenaikan gaji yang ditawarkan perusahaan dan akan menghentikan mogok kerja yang berlangsung selama 7 minggu ke belakang.

Dilansir dari Reuters, Selasa (5/11/2024), tawaran terbaru Boeing mencakup kenaikan upah sebesar 38% yang dibagi selama empat tahun. Jumlahnya naik dari tawaran sebelumnya yaitu naik sebesar 35% yang sempat ditolak para pekerja 12 hari yang lalu. Ini menjadi penawaran keempat Boeing sejak aksi mogok dimulai pada 13 September yang lalu.

Tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan Boeing untuk kembali ke aktivitas produksi usai urusan negosiasi selesai. Aksi mogok ini disebut-sebut telah menunda penyelesaian 38 unit pesawat per bulan.

Asosiasi Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional (The International Association of Machinists and Aerospace Workers/IAM) mengatakan para pekerja dapat kembali bekerja paling cepat pada hari Rabu jika penawaran mencapai kesepakatan, atau paling lambat pada tanggal 12 November.

Brandon Bryant, Presiden IAM District W24, yang mewakili sekitar 1.300 pekerja yang mogok di Oregon, mengatakan para pekerja nampak senang dengan tawaran kontrak baru dan siap untuk kembali bekerja.

"Banyak dari mereka yang saya ajak bicara hari ini, mereka siap untuk kembali bekerja. Mereka menilai ini adalah kontrak yang bagus, mereka pikir ini positif, mereka melihat ini adalah langkah maju yang hebat," tegas Bryant.

Di sisi lain, Presiden Distrik Serikat Pekerja 751 Jon Holden yang bernegosiasi atas nama sebagian besar pekerja pun telah mendukung kontrak terbaru dan memperingatkan pekerja bahwa jika mereka menolak kesepakatan tersebut, tawaran Boeing berikutnya akan lebih buruk.

(hal/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan, kenaikan upah minimum bisa mencapai 5 sampai 8 persen apabila menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang terkait Undang-undang alias UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Artinya, penghitungan upah minimum mempertimbangkan unsur komponen hidup layak (KHL) yang disesuaikan kondisi setiap daerah.

"Kalau unsur KHL dimasukkan, kenaikan bisa mencapai 5 sampai 8 persen. Karena dihitung per daerah. Karena itulah saya yakin, kalau sumber KHL dimasukkan ke unsur penghitungan upah 2025, dapat dipastikan kenaikan upah bisa mencapai sampai 8 persen," ujar Andi Gani di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Ia pun merespons tuntutan sebagian serikat pekerja yang sebelumnya mendorong upah minimum bisa naik hingga 10 persen. Menurutnya, tuntutan tersebut memang menjadi harapan para buruh.

Hanya saja serikat buruh tetap realistis dan terus memantau perkembangan sikap pemerintah setelah adanya putusan MK.

"Tentu kan buruh punya harapan 10 persen. Tapi kan kami melihat, kalau pemerintah benar-benar mengikuti aturan yang ada, tentu kami akan terus memerhatikan regulasi yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat, regulasinya seperti apa," ungkap Andi Gani.

"Kalau tidak sesuai dengan MK, kami langsung menyampaikan sikap," tegasnya.

Andi Gani menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan besaran indeks untuk penghitungan upah minimum maksimal hanya sampai 1,5 hingga 2,2 persen. Sementara itu, saat indeks yang dipakai sebesar 0,1 persen.

Jika pemerintah menaati putusan MK dalam penetapan upah minimum, serikat buruh menyambut baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan, kenaikan upah minimum bisa mencapai 5 sampai 8 persen apabila menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang terkait Undang-undang alias UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Artinya, penghitungan upah minimum mempertimbangkan unsur komponen hidup layak (KHL) yang disesuaikan kondisi setiap daerah.

"Kalau unsur KHL dimasukkan, kenaikan bisa mencapai 5 sampai 8 persen. Karena dihitung per daerah. Karena itulah saya yakin, kalau sumber KHL dimasukkan ke unsur penghitungan upah 2025, dapat dipastikan kenaikan upah bisa mencapai sampai 8 persen," ujar Andi Gani di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Ia pun merespons tuntutan sebagian serikat pekerja yang sebelumnya mendorong upah minimum bisa naik hingga 10 persen. Menurutnya, tuntutan tersebut memang menjadi harapan para buruh.

Hanya saja serikat buruh tetap realistis dan terus memantau perkembangan sikap pemerintah setelah adanya putusan MK.

"Tentu kan buruh punya harapan 10 persen. Tapi kan kami melihat, kalau pemerintah benar-benar mengikuti aturan yang ada, tentu kami akan terus memerhatikan regulasi yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat, regulasinya seperti apa," ungkap Andi Gani.

"Kalau tidak sesuai dengan MK, kami langsung menyampaikan sikap," tegasnya.

Andi Gani menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan besaran indeks untuk penghitungan upah minimum maksimal hanya sampai 1,5 hingga 2,2 persen. Sementara itu, saat indeks yang dipakai sebesar 0,1 persen.

Jika pemerintah menaati putusan MK dalam penetapan upah minimum, serikat buruh menyambut baik.

Sebaliknya, jika putusan MK diabaikan, menurut Andi Gani akan mengakibatkan kemarahan buruh.

"Karena buruh sudah berjuang panjang, di Mahkamah Konstitusi, berjuang di jalanan dan akhirnya menang, tiba-tiba tidak ditaati. Jangan mengajari buruh tidak taat konstitusi," kata Andi Gani.

Sebagai informasi, dalam putusannya pada 31 Oktober 2024, MK meminta pasal soal pengupahan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Diketahui UU Cipta Kerja telah melenyapkan penjelasan mengenai komponen hidup layak pada pasal soal penghasilan/upah yang sebelumnya diatur UU Ketenagakerjaan.

"Berkenaan dengan norma baru tersebut, menurut Mahkamah tetap diperlukan adanya penjelasan maksud ‘penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’ karena penjelasan tersebut merupakan bagian penting dalam pengupahan," terang Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan sejumlah serikat pekerja memperingatkan pemerintah agar mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait dengan perhitungan teknis upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendengar informasi dari anggotanya yang duduk di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) bahwa ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) soal UMP yang segera diterbitkan.

Berdasarkan informasi tersebut, permenaker akan terbit pada Selasa (5/11/2024). Informasi itu juga menyebutkan bahwa di dalam permenaker yang akan terbit, besaran UMP 2025 nantinya tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Padahal, kata Andi Gani, dengan adanya putusan MK pada 31 Oktober 2024, maka PP Nomor 51 Tahun 2023 sudah tidak berlaku.

"Kami mendengar berita yang sangat kami percaya, bahwa ada permenaker yang akan dikeluarkan. Kami dengar mendadak sekali, besok akan dikeluarkan, itu menurut informasi yang kami terima, tidak sesuai dengan keputusan MK," ujar Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Di sini saya mengingatkan kepada pemerintah, jangan coba-coba bermain-main mengenai konstitusi. Kami para buruh sangat jelas taat konstitusi. Kami mengajukan gugatan panjang sekali, 4 tahun, kita berjuang di jalanan, berjuang di Mahkamah Konstitusi, dan ternyata kita menangkan 21 pasal tersebut," tegasnya.

Andi Gani menekankan bahwa putusan MK langsung berlaku setelah diucapkan serta bersifat mengikat.

Sehingga menurut dia, tidak ada masa tunggu untuk merealisasikan UMP berdasarkan putusan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal menyatakan bahwa putusan MK terhadap 21 pasal di UU Ciptaker langsung berlaku setelah diucapkan.

Tak terkecuali putusan yang terkait klaster ketenagakerjaan.

"Jadi, tidak ada tafsir terhadap isi norma hukum yang telah diputuskan oleh MK. Dengan demikian, 21 norma hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau bahasa orang awam, (sudah) dicabut," ungkap Said Iqbal.

"Karena norma hukum di atasnya sudah dicabut dan tidak berkekuatan hukum tetap, berarti semua peraturan pemerintah dan peraturan menteri tidak berlaku. Khusus upah minimum, PP Nomor 51 Tahun 2023 juga tidak berlaku," tegasnya.

Dengan kata lain, penentuan UMP harus merujuk kepada norma hukum yang baru atau putusan MK.

Oleh karenanya, serikat buruh kembali menegaskan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2023 sudah tidak berlaku.

Said Iqbal melanjutkan bahwa kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Said Iqbal mengingatkan bahwa indeks tertentu tidak boleh ditetapkan secara mandiri oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

"Harus dilakukan survei oleh Dewan Pengupahan, baru (mempertimbangkan) proporsionalitas, tidak boleh menteri yang melakukan (penetapan sendiri)," tambah Said Iqbal.

Diketahui bahwa UU Ciptaker telah melenyapkan penjelasan mengenai komponen hidup layak pada pasal soal penghasilan/upah yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

"Berkenaan dengan norma baru tersebut, menurut Mahkamah tetap diperlukan adanya penjelasan maksud ‘penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’ karena penjelasan tersebut merupakan bagian penting dalam pengupahan," terang Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan.

Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 hingga 10%. Pihaknya menegaskan tidak segan mogok kerja, bila usulan kenaikan upah tidak dituruti. Said menyatakan kenaikan upah 1,58% di tahun 2024 itu hanya untuk mengejar angka inflasi.

Sesuai catatan detikcom, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu sebelum menetapkan upah minimum. Sebab penetapan upah minimum harus mengacu peraturan yang ada.

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

Jadi berapa UMP Jakarta tahun depan jika naik 10% seperti tuntutan buruh?

Sebagai informasi, di 2024 ini UMP Jakarta berada di angka Rp 5.067.381. Maka, dengan hitungan kasar jika ditambahkan 10%, UMP Jakarta tahun depan akan menjadi sebesar Rp 5.574.119, atau naik Rp 506.738.

Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan hitungan kasar. Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah biasanya menggunakan formula khusus, seperti tahun 2023 misalnya.

Formula yang digunakan biasanya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua komponen itu dihitung dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah di setiap wilayah.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," beber Yassierli.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM?SPSI) kembali menegaskan sikap menolak keras dan kecewa atas upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bersikukuh mendorong aturan untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kemenkes telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut, namun tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM?SPSI, Sudarto AS menyatakan, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

?Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali,? terang Sudarto melalui keterangan pers di Jakarta.

Sebelumnya, FSP RTMM?SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya diterima untuk berdiskusi di kantor Kemenkes. Pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan.

Kemenkes tetap memasukkan pasal?pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan sehingga tidak ada pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Sudarto menegaskan, bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu?buru dalam proses formulasi, terlebih saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik beberapa hari ini. Aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkih serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

?Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di 8%, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar,? Sudarto.

Sudarto menyayangkan, aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% pada kemasan rokok.

Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW dan tidak mencantumkan adanya mandat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Adapun aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru menyadur dari klausul kemasan polos (plain packaging) yang tertera pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan agenda anti tembakau internasional.

Padahal, Indonesia tidak meratifikasi FCTC mengingat kompleksnya ekosistem pertembakauan di dalam negeri. Maka, Sudarto menegaskan pentingnya pengawasan pada proses perumusan kebijakan yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan industri. Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50% GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50% nya adalah hak pelaku industri hasil tembakau.

?Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini,? tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait dan akibatnya menimbulkan polemik tak berkesudahan.

Sudarto memastikan FSP RTMM ? SPSI akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan pada masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Harapan ditujukan pada Pemerintahan baru untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasional dalam membuat aturan dan regulasi yang berdampak pada warga negaranya.

Sebelumnya, FSP RTMM ? SPSI bersama ribuan anggota pekerja tembakau lainnya mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kemenkes pada 10 Oktober 2024 lalu. Aksi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam audiensi untuk mengkaji ulang aturan terkait kemasan rokok tanpa merek yang ditolak tegas oleh ratusan ribu pekerja.

Melanjutkan aksi ini, FSP RTMM ? SPSI mengambil sikap untuk mendesak pemerintah untuk merevisi PP 28/2024 serta membatalkan Rancangan Permenkes yang akan memberikan kerugian signifikan dan mengancam PHK masal terhadap sektor pekerja tembakau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto berharap pemerintahan baru bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga diharapkan mulai melibatkan seluruh pihak terkait ketika melakukan merumuskan suatu kebijakan.

“Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi” ujar Sudarto dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) yang dirumuskan secara tiba-tiba.

Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, imbuh Sudarto, Kementerian Kesehatan menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk buruh yang bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau.

Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

“Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu” ujarnya.

Proses pembentukan regulasi yang selama ini terjadi menurutnya belum banyak melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Tanpa adanya keterlibatan tersebut, regulasi yang dihasilkan pun berpotensi membawa dampak yang tidak diinginkan bagi mereka yang tidak dilibatkan, serta tidak memenuhi unsur keadilan.

Seperti diketahui, presiden Prabowo Subianto resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Memulai masa kepemimpinannya, 58 menteri baru turut diangkat untuk menjalankan pemerintahan.

Saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (23/10/2024) lalu, Prabowo mengatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi hal yang paling utama, sehingga seluruh menteri dan lembaga negara lainnya juga harus mampu mewujudkan hal ini.

“Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita," ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto berharap pemerintahan baru bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga diharapkan mulai melibatkan seluruh pihak terkait ketika melakukan merumuskan suatu kebijakan.

“Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi” ujar Sudarto dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) yang dirumuskan secara tiba-tiba.

Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, imbuh Sudarto, Kementerian Kesehatan menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk buruh yang bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau.

Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

“Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu” ujarnya.

Proses pembentukan regulasi yang selama ini terjadi menurutnya belum banyak melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Tanpa adanya keterlibatan tersebut, regulasi yang dihasilkan pun berpotensi membawa dampak yang tidak diinginkan bagi mereka yang tidak dilibatkan, serta tidak memenuhi unsur keadilan.

Seperti diketahui, presiden Prabowo Subianto resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Memulai masa kepemimpinannya, 58 menteri baru turut diangkat untuk menjalankan pemerintahan.

Saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (23/10/2024) lalu, Prabowo mengatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi hal yang paling utama, sehingga seluruh menteri dan lembaga negara lainnya juga harus mampu mewujudkan hal ini.

“Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita," ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto berharap pemerintahan baru bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga diharapkan mulai melibatkan seluruh pihak terkait ketika melakukan merumuskan suatu kebijakan.

“Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi” ujar Sudarto dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) yang dirumuskan secara tiba-tiba.

Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, imbuh Sudarto, Kementerian Kesehatan menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk buruh yang bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau.

Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

JAKARTA - Karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja atau SPXL merespons kabar merger Xl Axiata dan Smartfren yang semakin dekat melalui kegiatan sharing session. Hal ini dilakukan secara daring dengan materi Penjelasan Undang-undang Ketenagakerjaan agar anggota SPXL paham dan mengerti hak-hak yang dijamin sebelum dan setelah merger .

Materi disampaikan oleh Sabda Pranawa Djati, Wakil Presiden Aspek bidang hukum dan Advokasi serta R. Roro Dwi Handayani dari UNI Apro Women Committee.Tak hanya itu, pada hari Jumat 25 Oktober 2024, Delegasi Serikat Pekerja XL Axiata (SPXL) yang dipimpin oleh Ketua SPXL, Mustakim, mengadakan pertemuan penting dengan Dewan Direksi (BOD) dan Dewan Komisaris (BOC) XL Axiata pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Pertemuan ini berlangsung di XL Axiata Tower, dan turut dikawal oleh anggota SPXL yang berjumlah sekitar 150 orang yang memenuhi lantai 36 tempat Rapat BOD dan BOC berlangsung, menunggu hasil dari proses pembahasan Bersama tersebut.

Kehadiran jajaran BOD dipimpin oleh Dian Siswarini selaku Presiden Direktur XL Axiata, sementara jajaran BOC dipimpin oleh Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris XL Axiata. Forum dihadiri anggota dewan komisaris, di antaranya adalah Vivek Sood sebagai Group CEO Axiata Berhad dan Komisaris XL Axiata, Dr Hans Wijayasurya sebagai Komisaris merangkap Group Executive Director and CEO of telecommunication business Axiata Berhad dan Nik Rizal Kamil sebagai Komisaris merangkap Group CFO Axiata Berhad.

Pertemuan tersebut merupakan upaya SPXL untuk menyampaikan sejumlah aspirasi sehubungan dengan rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren. Di bawah ini adalah poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja XL, Mustakim:

1. Dukungan Terhadap Proses Merger dengan Syarat Kesejahteraan Karyawan Terjamin
SPXL menyatakan dukungan terhadap proses merger yang tengah berlangsung, selama langkah tersebut membawa dampak positif terhadap kesejahteraan karyawan.

2. Apresiasi terhadap Pengelolaan Karyawan dengan Prinsip What is Right, People First dan XL Ways
SPXL memberikan apresiasi atas pernyataan tertulis yang sejalan dari Vivek Sood, selaku Group CEO Axiata Berhad dan Komisaris XL Axiata, yang menjanjikan bahwa pengelolaan karyawan akan dilakukan dengan berlandaskan prinsip ?what is right (below the law), people first (key consideration for deal agreement) dan XL Ways (follow XL practices)? sebelum dan sesudah merger. Pernyataan tersebut telah disampaikan kepada seluruh anggota SPXL sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap karyawan.

3. Kepastian Benefit Karyawan yang Tidak Berkurang Selama Proses Merger dan Setelah Merger
"SPXL menuntut agar seluruh benefit yang diterima oleh karyawan saat ini tetap dipertahankan selama dan setelah proses merger, memastikan tidak adanya pengurangan hak yang dapat merugikan kesejahteraan karyawan, bahkan ada peningkatan benefit mengingat merger akan meningkatkan performa perusahaan," terangnya.

4. Penghindaran PHK dan Jaminan Pesangon Sesuai Standar di Atas Normatif
SPXL menekankan agar semangat yang dibangun dalam merger ini adalah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum dan sesudah merger. Jika terjadi sebelum merger, dimana karyawan tidak bersedia bergabung, akan diberikan haknya berupa pesangon, dan jika nantinya ada rasionalisasi yang tak terhindarkan setelah merger, SPXL meminta agar perhitungan pesangon dan benefit tambahan diberikan melebihi standar normatif sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, dengan diskusi terlebih dahulu bersama SPXL.

Pada akhir pertemuan, BOD dan BOC menerima aspirasi yang disampaikan oleh SPXL dan menyatakan kesediaan mereka untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut. Namun, proses merger yang masih dalam tahap pembahasan akhir belum memungkinkan mereka untuk memberikan keputusan atau informasi yang lebih detail saat ini.

"SPXL menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memantau perkembangan merger ini demi kepentingan karyawan," terangnya.