Omzet penjualan para pedagang baju-atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tidak mengalami perbaikan meski tengah berlangsung masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku penurunan omzet ini terjadi lantaran sepinya pesanan selama masa kampanye Pilkada yang hingga saat ini masih berlangsung, hingga Pilpres dan Pileg awal tahun 2024 ini.

"Kalau secara keseluruhan (jumlah pesanan selama Pilpres, Pileg, hingga Pilkada) turun 45% lah dibandingkan tahun sebelumnya, 2019 kemarin ya," kata Rizal saat ditemui detikcom di kawasan Pasar Senen, Senin (28/10/2024).

"Kalau sekarang pesana yang nyangkut paling cuma satu dua, itu juga tiap orderan nggak sebanyak dulu. Kalau dulu (jumlah baju yang dipesan) bisa 1.000, 2.000, bahkan bisa 5.000 buat satu orderan. Sekarang 1.000 saja susah, paling kaya ini pesanan buat Pilkada Sorong cuma 500," ucapnya lagi.

Belum lagi untuk pesanan bendera partai misalnya, ia mengaku pada periode pemilu 2019 lalu tokonya masih bisa mendapatkan pesanan 2.000 hingga 5.000 bendera, namun tahun ini ia tidak mendapatkan pesanan sama sekali.

"(Pesanan) baju masih mending, kalau bendera itu yang sekarang nggak ada sama sekali. Dulu satu partai bisa pesan 2.000-5.000 bendera, sekarang nol. Bendera Merah Putih juga sama, tahun ini sepi pesanan," terang Rizal.

Tidak hanya penurunan jumlah pesanan, Rizal mengatakan penurunan omzet juga terjadi lantaran tokonya harus menjual baju-atribut dengan harga yang sangat murah lantaran persaingan yang sangat berat. Otomatis untung bersih yang bisa ia dapat juga semakin tipis.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Meski Rizal tidak menyebutkan secara langsung jumlah omzet yang didapatnya dulu dengan saat ini, namun sebagian perbandingan pada periode pemilu tahun-tahun sebelumnya ia mengaku bisa membeli mobil hingga sawah dari hasil penjualan baju-atribut kampanye. Namun tahun ini keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional toko.

"Kalau dulu saya akuin untungnya besar banget, bahkan bisa beli mobil, bisa beli sawah, apalagi pas 2014, 2009, itu untung bersih besar banget. Kalau sekarang, ya paling alhamdulillah bisa untuk beli makan sama bayar sewa toko saja," terangnya.

Hal serupa juga dialami oleh pedagang baju-atribut kampanye Pasar Senen lain bernama Irawan. Ia mengaku saat ini jumlah pesanan yang diterima tokonya turun hingga 25% dibandingkan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini jauh lebih parah jika dibandingkan dengan periode-periode pemilu sebelumnya lagi.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Sama seperti Rizal, Irawan mengaku saat ini tokonya juga tidak bisa mematok harga jual tinggi untuk produk baju-atribut kampanye yang dijualnya imbas persaingan yang lebih ketat.

"Dulu jual baju atau atribut lain tuh bisa dapat untung 100%. Jadi misalnya harga jual tumbler misalnya, modalnya Rp 40.000 bisa jual Rp 80.000. Atau jual baju modal Rp 15.000 bisa jual Rp 30.000 per piece ya," terangnya.

"Kalau sekarang dapat untung besar sudah susah. Misalnya sekarang modal semua Rp 40.000.000, dulu bisa dapat Rp 80.000.000, sekarang cari untung Rp 10.000.000 jadi Rp 50.000.000 sudah susah. Karena kalau kita ambil untung tertalu banyak kan jadi mahal, malah yang ada nggak laku," jelas Irawan lagi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia adalah proses pemilihan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada dijadwalkan akan diadakan pada 27 November 2024. Pilkada ini akan melibatkan berbagai daerah di Indonesia, dan menjadi bagian dari rangkaian pemilihan umum di Indonesia.

Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan Pilkada dan untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan keinginan rakyat.

Dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, atribut atau penampilan calon bupati sering kali menjadi perhatian khusus, terutama dalam hal bagaimana mereka mempresentasikan diri mereka selama kampanye. Salah satu atribut yang sering digunakan oleh calon bupati adalah jas. Penggunaan jas memiliki makna dan tujuan.

Mengenakan jas memberikan kesan formal dan profesional, yang diharapkan dapat meningkatkan citra calon sebagai individu yang serius dan kompeten dalam memimpin. Jas sering dikaitkan dengan kewibawaan dan otoritas. Penampilan yang rapi dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap calon tersebut. Jas membantu calon terlihat lebih dapat dipercaya dan siap untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Calon bupati biasanya mengenakan jas saat menghadiri debat publik, acara kampanye formal atau pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal. Dalam sesi foto resmi dan materi kampanye yang akan disebarluaskan melalui media, jas sering digunakan untuk memberikan kesan positif kepada publik. Fenomena citra calon kontestan pilkada dalam membranding dirinya menjadikan isu menarik dalam hal mitos yang dibangun masyarakat.

Barthes mendefinisikan mitos sebagai sistem komunikasi, sebuah pesan. Menurutnya, mitos adalah cara budaya dan ideologi bekerja untuk membuat konsep-konsep tertentu tampak alami atau diberikan oleh alam dalam masyarakat, padahal sebenarnya konsep-konsep tersebut dibentuk secara sosial dan historis.

Barthes menjelaskan bahwa tanda terdiri dari dua elemen utama yakni penanda dan petanda. Ia mengembangkan konsep ini menjadi dua tahap penandaan. Pertama denotatif, pada tahap ini, hubungan antara penanda dan petanda menghasilkan makna denotatif, yaitu makna literal atau langsung dari tanda. Kedua Konotatif, Pada tahap ini makna denotatif menjadi penanda baru yang kemudian dihubungkan dengan petanda baru untuk membentuk makna konotatif. Sedangkan Mitos bekerja pada level ini, di mana makna denotatif digunakan untuk menyampaikan makna konotatif yang lebih dalam, yang sering kali bersifat ideologis.

Secara denotatif jas berarti pakaian luar formal yang umumnya terdiri dari lengan panjang, kerah, dan biasanya dipakai sebagai bagian dari setelan, sering kali bersama dengan kemeja dan dasi. Sedangkan secara konotatif Jas sering diasosiasikan dengan kekuasaan dan otoritas. Orang yang mengenakan jas mungkin dianggap memiliki posisi penting atau berpengaruh dalam masyarakat atau organisasi. Selain itu, jas membawa konotasi profesionalisme dan keandalan. Dalam konteks pekerjaan atau bisnis, jas menunjukkan bahwa seseorang serius dan kompeten dalam peran mereka.

Dalam buku The Photographic Message, Barthes memetakan ada enam prosedur konotatif dalam foto, atau aspek-aspek dalam foto yang memicu keterbacaan pesan konotasi, yaitu trick effects, pose, objek, photogenia, estetisme, dan sintaksis.

penggunaan fotografi seperti itu terus berulang dengan membawa pesan yang berulang pula sehingga pesan-pesan yang disampaikan melalui foto tertanam dalam benak masyarakat sebagai sesuatu yang natural dan diterima sebagai suatu standar kebenaran. Walaupun hal yang disampaikan itu belum tentu benar. Itulah yang kemudian disebut sebagai mitos. Dalam pengertian yang berlaku secara umum di bidang kajian media mitos adalah sesuatu yang artifisial tetapi dipercaya.

Oleh karena itu, penggunaan Jas yang digunakan kontestan pemilu dalam membranding dirinya bagian dari mitos yang dipercaya masyarakat. Sehingga penggunaan atribut jas menjadi satu hal yang wajib dilakukan untuk menunjukkan keanggunan dan sering kali dihubungkan dengan status sosial yang lebih tinggi.