Jakarta -

TVS Indonesia resmi mengenalkan TVS iQube Standard di pameran Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2024. Kendaraan tersebut merupakan varian murah dari iQube S yang telah mengaspal lebih dulu.

Rizal Tandju selaku DGM Bussiness Development PT TVS Motor Company Indonesia mengatakan, TVS iQube S cukup diminati konsumen sejak peluncuran perdananya di PRJ Kemayoran 2024. Itulah mengapa, pihaknya meluncurkan versi standard yang harganya lebih terjangkau.

"Jadi untuk melengkapi varian S, kami meluncurkan juga varian standard. Harapannya, motor listrik ini bisa melengkapi pilihan konsumen di Indonesia," ujar Rizal saat peluncuran produk di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (30/10).

TVS iQube Standard di IMOS 2024. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

TVS iQube Standard hanya dikenalkan saja di IMOS 2024. Sementara keran pemesanan baru dibuka kuartal kedua tahun depan. Harga resminya juga belum diumumkan, namun Rizal memastikan, angkanya berkisar Rp 40 jutaan dengan status on the road Jakarta.

Konsumen yang ingin memiliki unitnya, kata Rizal, bisa mencatatkan nama di booth TVS di IMOS 2024. Meski demikian, pihaknya tak meminta tanda jadi. Sehingga, pencatatan nama tersebut tak bersifat mengikat.

"Jadi catat nama saja, kalau tanda jadi atau uang muka belum ada," kata dia.

TVS iQube Standard di IMOS 2024. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

TVS iQube Standard secara tampilan sama seperti model S. Kendaraan itu punya desain kompak dengan aksen membulat di hampir seluruh bagian. Pabrikan memberikan sentuhan futuristis yang kuat di motor listrik tersebut.

TVS iQube Standard menggunakan motor listrik yang sama seperti versi S, yakni 4,6 kw dengan kecepatan maksimum 75 km/jam. Sementara untuk melesat dari nol ke 40 km/jam hanya memerlukan waktu 7,2 detik.

Baterainya hanya 2,2 kwh atau 1,2 kwh lebih kecil dari varian S. Pembekalan tersebut membuat motor bisa menempuh jarak hingga 75 km dalam kondisi penuh.

TVS iQube Standard punya panel instrumen full digital dengan ukuran 12,7 inch yang bisa dihubungkan ke ponsel melalui TVS Connect. Namun, berbeda dengan versi S, tunggangan tersebut tak dibekali HMI joystick.

(sfn/rgr)

Jakarta -

Omzet penjualan para pedagang baju-atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tidak mengalami perbaikan meski tengah berlangsung masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku penurunan omzet ini terjadi lantaran sepinya pesanan selama masa kampanye Pilkada yang hingga saat ini masih berlangsung, hingga Pilpres dan Pileg awal tahun 2024 ini.

"Kalau secara keseluruhan (jumlah pesanan selama Pilpres, Pileg, hingga Pilkada) turun 45% lah dibandingkan tahun sebelumnya, 2019 kemarin ya," kata Rizal saat ditemui detikcom di kawasan Pasar Senen, Senin (28/10/2024).

"Kalau sekarang pesana yang nyangkut paling cuma satu dua, itu juga tiap orderan nggak sebanyak dulu. Kalau dulu (jumlah baju yang dipesan) bisa 1.000, 2.000, bahkan bisa 5.000 buat satu orderan. Sekarang 1.000 saja susah, paling kaya ini pesanan buat Pilkada Sorong cuma 500," ucapnya lagi.

Belum lagi untuk pesanan bendera partai misalnya, ia mengaku pada periode pemilu 2019 lalu tokonya masih bisa mendapatkan pesanan 2.000 hingga 5.000 bendera, namun tahun ini ia tidak mendapatkan pesanan sama sekali.

"(Pesanan) baju masih mending, kalau bendera itu yang sekarang nggak ada sama sekali. Dulu satu partai bisa pesan 2.000-5.000 bendera, sekarang nol. Bendera Merah Putih juga sama, tahun ini sepi pesanan," terang Rizal.

Tidak hanya penurunan jumlah pesanan, Rizal mengatakan penurunan omzet juga terjadi lantaran tokonya harus menjual baju-atribut dengan harga yang sangat murah lantaran persaingan yang sangat berat. Otomatis untung bersih yang bisa ia dapat juga semakin tipis.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Meski Rizal tidak menyebutkan secara langsung jumlah omzet yang didapatnya dulu dengan saat ini, namun sebagian perbandingan pada periode pemilu tahun-tahun sebelumnya ia mengaku bisa membeli mobil hingga sawah dari hasil penjualan baju-atribut kampanye. Namun tahun ini keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional toko.

"Kalau dulu saya akuin untungnya besar banget, bahkan bisa beli mobil, bisa beli sawah, apalagi pas 2014, 2009, itu untung bersih besar banget. Kalau sekarang, ya paling alhamdulillah bisa untuk beli makan sama bayar sewa toko saja," terangnya.

Hal serupa juga dialami oleh pedagang baju-atribut kampanye Pasar Senen lain bernama Irawan. Ia mengaku saat ini jumlah pesanan yang diterima tokonya turun hingga 25% dibandingkan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini jauh lebih parah jika dibandingkan dengan periode-periode pemilu sebelumnya lagi.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Sama seperti Rizal, Irawan mengaku saat ini tokonya juga tidak bisa mematok harga jual tinggi untuk produk baju-atribut kampanye yang dijualnya imbas persaingan yang lebih ketat.

"Dulu jual baju atau atribut lain tuh bisa dapat untung 100%. Jadi misalnya harga jual tumbler misalnya, modalnya Rp 40.000 bisa jual Rp 80.000. Atau jual baju modal Rp 15.000 bisa jual Rp 30.000 per piece ya," terangnya.

"Kalau sekarang dapat untung besar sudah susah. Misalnya sekarang modal semua Rp 40.000.000, dulu bisa dapat Rp 80.000.000, sekarang cari untung Rp 10.000.000 jadi Rp 50.000.000 sudah susah. Karena kalau kita ambil untung tertalu banyak kan jadi mahal, malah yang ada nggak laku," jelas Irawan lagi.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Sejumlah toko penjual baju dan atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat mengeluhkan sepinya pesanan untuk Pilkada 2024 ini. Saking susahnya dapat orderan, tidak sedikit toko di kawasan itu harus gulung tikar alias bangkrut.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku pesanan kebutuhan kampanye tahun ini turun drastis dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini berlaku baik untuk pesanan baju-atribut kampanye pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), legislatif (Pileg), maupun kepala daerah (Pilkada) yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Kalau sekarang (pesana baju-atribut kampanye) agak sepi. Ini saja kita lagi bikin untuk (salah satu pasangan) Pilkada daerah Sorong. Secara jujur ya (pesanan) sepi, jauh dari tahun-tahun kemarin," ucapnya kepada detikcom saat ditemui di kawasan Pasar Senen, Senin (28/10/2024).

Secara keseluruhan, ia menyebut tahun ini toko miliknya mengalami penurunan pesanan baju-atribut kampanyenya hingga 45% dibandingkan dengan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini terlihat semakin parah jika dibandingkan dengan periode pemilu 2014 hingga 2009 lalu.

"Ini penghasilannya lagi menurun banget, beda sama tahun-tahun kemarin yang alhamdulillah ya, syukur lah. Sekarang, bener dah, yang penting bisa buat makan, sama buat bayar sewa toko, sudah," terang Rizal.

Parahnya lagi kondisi penurunan orderan ini juga dibarengi dengan penurunan perolehan atau jumlah keuntungan yang bisa didapat para pedagang. Artinya dari setiap pesanan untung bersih setiap pedagang semakin tipis yang membuat mereka sulit bertahan.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat banyak toko baju-atribut kampanye di Pasar Senen gulung tikar alias bangkrut. Bahkan sepengetahuan Rizal, sudah ada lebih dari lima toko di sepanjang selasar blok-nya yang sudah tutup akibat tidak sanggup bersaing lagi.

"Di sini banyak toko (baju-atribut kampanye yang tutup), ya itu faktor sepi. Banyak yang pada tutup, ya itulah pemasukan nggak ada, sudah pemasukan nggak ada kita bayar sewa toko setiap bulan. Jadi kalau kita nggak ada pemasukan ya pada tutup," kata Rizal.

"Di deretan sini saja sudah banyak yang tutup. Pokoknya dari ujung sini, ya sepanjang deretan inilah banyak yang tutup, lebih dari lima toko ada. Konveksi banyak yang tutup juga, langganan saya ada tiga yang sudah tutup," terangnya.

Pedagang Pasar Senen Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Sementara itu, pedagang baju-atribut partai di Pasar Senen lain bernama Irawan juga mengaku pesanan kebutuhan kampanye Pilkada tahun ini turun drastis dibandingkan periode kampanye sebelumnya. Di mana ia sendiri mengalami penurunan pesanan baju untuk kampanye hingga 25%.

Sama seperti Rizal, ia menyebut penurunan pesanan ini berlaku untuk pesanan Pilpres, Pileg, hingga Pilkada yang masih dalam proses kampanye hingga saat ini. Membuat usaha atribut kampanye ini menjadi tidak 'se-seksi' tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Beruntung Irawan mengaku dirinya masih mendapatkan cukup banyak pesanan untuk keperluan kampanye Pilkada meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Di mana pesanan ini sebagian besar sudah masuk bahkan sebelum KPU menetapkan nomor pemilihan calon kepala daerah.

"Sebelum keluar nomor malah, mereka sudah pada belanja, pada bikin (baju-atribut kampanye). Kalau sekarang udah keluar nomor begini, apalagi waktu (kampanye) tinggal sebulan lagi, ya sudah mulai berkurang (pesanan)," jelas Irawan.

"Kalau sekarang sudah pada nggak bikin-bikin (baju-atribut kampanye lagi), paling buat nambah-nambah doang. Kayak ini nambah (pesanan baju kampanye) 500, sudah nggak banyak lagi sekarang," ungkapnya.

Selain itu Irawan juga mengatakan saat ini para pedagang juga tidak bisa mengambil untung lebih dari setiap pesanan. Hal ini dikarenakan banyaknya saingan yang membuat para pedagang mau tak mau menjual baju-atribut kampanye dengan harga lebih murah dengan untung yang sangat sedikit demi mendapatkan pesanan.

Sehingga menurutnya saat ini para pedagang tidak hanya kekurangan orderan baju-atribut kampanye saja, tapi juga kurang mendapat keuntungan yang membuat usaha ini semakin sulit untuk diteruskan.

Bahkan Irawan menyebut kondisi ini sudah terlihat di sektor bisnis konveksi secara keseluruhan. Di mana banyaknya pabrik konveksi langganannya yang sudah gulung tikar alias bangkrut akibat tidak kuat lagi untuk bersaing di tengah sepinya pembeli.

"Banyak yang tutup juga konveksi. (Pabrik konveksi) kalau di daerah Tambora (Jakarta Barat) mah banyak yang tutup, pada beralih, mesin-mesinnya dijualin. Dulu sering pesan di sana, karena pada tutup saya beralih (cari pabrik konveksi lain)," ucapnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disarankan wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Hal itu untuk mencapai target swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan upaya itu sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi seperti hasil studi Asean Center for Energy (ACE) yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada 2030 dan 2040.

"Mau tidak mau memang pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri meskipun ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor," kata Moshe dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Moshe menegaskan bahwa kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah, pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand karena penggunaannya di masyarakat baik untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi akan lebih masif.

Ketika hal itu terwujud, kata Moshe, proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

"Kenapa tidak cari investor saja? Tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau," terangnya.

Sebagai contoh, Moshe menceritakan proyek infrastruktur pipa Cirebon - Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran. "Apapun yang tidak menarik bagi investor (padahal bersifat urgent) harus diserap oleh APBN untuk dibangun. Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi," terusnya.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem serta mata rantai gas bumi. Supaya terwujud praktik yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Moshe menyebut tantangan terbesar dalam menciptakan daya tarik ini adalah terkait skema subsidi, terutama pada program gas murah yang dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai salah satu faktor besar yang membuat nilai keekonomiannya semakin kecil. Situasi ini membuat investasi di hulu dan infrastruktur gas bumi menjadi semakin tidak menarik.

Program HGBT mematok harga jual gas bumi sebesar US$ 6 per MMBTU atau jauh di bawah harga rata-rata pasar. Negara menanggung selisih melalui subsidi dengan cara mengurangi jatah keuntungan pemerintah.

Akibatnya, seperti data yang dirilis Kementerian ESDM, tercatat kerugian negara dari program HGBT adalah sebesar Rp 57,65 triliun sampai semester I-2023 terhitung sejak awal program ini dijalankan yaitu tahun 2020.

Moshe menilai akan lebih fundamental jika dana subsidinya digunakan untuk membangun infrastruktur gas bumi. "Memang harus bertahap sedikit demi sedikit, subsidi dikurangi, biar dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur," tegasnya.

Pemerintah dinilai harus berpikir jangka panjang agar harga logistik dan penyaluran gas bisa lebih murah. "Dan subsidi tidak permanen. Pemerintah harus menyediakan energi agar industri dapat tumbuh besar dan cepat secara jangka panjang. Bukan hanya memberikan subsidi yang bersifat jangka pendek," imbuhnya.

Senada dengan Moshe, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah langkah strategis di tengah risiko geopolitik dan dinamika keuangan global. Supaya terhindar dari ketergantungan terhadap sumber energi impor.

Hal ini dinilai penting dijalankan supaya aktivitas ekonomi tidak rentan gangguan eksternal. "Tanpa adanya kemandirian energi maka aktivitas ekonomi rentan terganggu, sejalan dengan volatilitas dari berbagai harga energi ke depan dan transmisi dampaknya ke perekonomian," ungkapnya.

Jika dilihat dari potensi pasarnya, kata Josua, investasi di ekosistem gas bumi pada dasarnya bisa sangat menarik. Kuncinya ada pada pembangunan infrastruktur yang akan membuka potensi demand dari energi fosil paling bersih ini.

"Dengan besarnya pemintaan gas bumi dari industri manufaktur dan besarnya potensi permintaan gas pipa untuk penggunaan rumah tangga tentu menciptakan pasar yang menarik bagi swasta. Kami menilai pemerintah dapat memberikan berbagai insentif untuk dapat meningkatkan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi," ungkapnya.

(aid/das)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi untuk mencapai target Swasembada Energi, sesuai dengan Asta Cita poin kedua.

Langkah ini penting untuk menghindari ancaman Indonesia menjadi net importer gas alam pada tahun 2030 dan 2040, seperti yang diprediksi dalam studi Asean Center for Energy (ACE).

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menekankan bahwa pemerintah harus segera membangun infrastruktur penyaluran gas bumi untuk mengoptimalkan cadangan gas domestik.

"Jika gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri, meskipun ada cadangan besar, risikonya adalah kita akan impor," jelas Moshe dalam keterangannya, Jumat (25/10).

Moshe menegaskan bahwa infrastruktur gas bumi merupakan kunci dalam meningkatkan penggunaan gas domestik, baik oleh industri, rumah tangga, maupun transportasi.

Kehadiran infrastruktur akan mendorong permintaan gas bumi yang lebih luas, sehingga memacu proses eksplorasi dan eksploitasi sumber gas baru.

Namun, ia mengungkapkan tantangan dalam menarik investor, mengingat keekonomian proyek gas bumi sering kali kecil. Salah satu contoh adalah proyek pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) yang sempat tertunda selama 18 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan dengan pendanaan dari APBN.

Moshe menekankan, proyek yang tidak menarik bagi investor, tetapi mendesak, harus dibiayai oleh pemerintah melalui APBN.

"Pemerintah harus mengambil peran dalam menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya melalui subsidi jangka pendek," tambahnya.

Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu meningkatkan daya tarik investasi di sektor gas bumi. Namun, tantangan terbesar adalah skema subsidi seperti Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang membatasi harga gas bumi di USD6 per MMBTU, jauh di bawah harga pasar. Subsidi ini mengurangi keekonomian proyek, sehingga investasi menjadi kurang menarik.

Menurut Moshe, subsidi yang mencapai Rp57,65 triliun pada semester 1 2023 dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur gas bumi.

"Subsidi perlu dikurangi secara bertahap agar dana tersebut bisa digunakan untuk infrastruktur yang akan menurunkan biaya logistik gas dalam jangka panjang," tegasnya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga sepakat bahwa optimalisasi gas bumi adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan energi impor dan menghadapi risiko geopolitik serta dinamika ekonomi global.

"Tanpa kemandirian energi, ekonomi kita rentan terhadap gangguan eksternal," ujarnya.

Josua menambahkan, dengan tingginya permintaan gas bumi dari industri manufaktur dan rumah tangga, pasar gas bumi memiliki potensi besar.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif untuk mendorong pengembangan infrastruktur distribusi gas bumi, guna memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Rizal, seorang pembatik asal Pekalongan, Jawa Tengah, berhasil meraih kesuksesan melalui usaha batiknya, El Java, yang kini mampu menembus pasar luar negeri. Keberhasilan ini tak lepas dari keterampilan dan ketekunan yang ia bangun sejak awal menekuni dunia batik pada tahun 2015.

"Awalnya, saya ikut pelatihan batik di yayasan Panti Asuhan. Dari situ, saya mulai tertarik dan mendalami proses pembuatan batik secara tradisional," ujar Rizal saat ditemui KONTAN di Rumah Batik TBIG Pekalongan, Kamis (17/10).

Pada tahun 2016, Rizal memulai produksi batik secara mandiri. Berkat keikutsertaannya dalam pameran dan pendampingan dari Rumah Batik TBIG, pesanan kain batiknya semakin meningkat secara signifikan.

Dia memanfaatkan jaringan pemasaran tradisional dengan menawarkan produknya ke beberapa toko batik di Pekalongan.

Selain itu, Rizal terus meningkatkan keterampilan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sejak 2020, ia mulai memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan pemasarannya.

Langkah ini terbukti berhasil, bahkan di tengah pandemi Covid-19. Sebagian besar omzetnya kini berasal dari penjualan online, dengan permintaan dari luar negeri, seperti Thailand, India, Jepang, dan Singapura.

Salah satu pelanggan dari Thailand bahkan telah melakukan pesanan berulang selama dua tahun terakhir. "Salah satu dampaknya, saya bisa jual ke luar negeri, dan sampai sekarang masih ada pelanggan tetap dari Thailand," ujarnya.

Namun, Rizal mengakui bahwa ia belum mampu menerima pesanan dalam jumlah besar karena proses pembuatan yang memakan waktu, serta untuk menjaga keunikan produknya. "Ada motif tertentu yang memerlukan waktu lebih lama, dan saya ingin menjaga eksklusivitas produk saya," tambahnya.

Kini, usaha batik Rizal telah mempekerjakan sekitar 50 karyawan yang sebagian besar berasal dari lingkungan sekitar. Ia juga memiliki tempat produksi dan galeri batik sendiri di rumahnya. Rizal menyebutkan bahwa saat ini ia mampu meraih omzet hingga Rp 30 juta per bulan.

Meski demikian, tantangan terbesar yang dihadapi dalam usaha batik adalah kesabaran dan ketekunan. Proses produksi yang panjang dan sistem pembayaran yang berbeda-beda dari setiap toko menuntutnya untuk cermat dalam mengelola keuangan.

"Beberapa toko memiliki sistem pembayaran yang dilakukan sebulan kemudian, jadi saya harus menunggu," ujarnya.

Rizal optimis bahwa usaha batiknya akan terus berkembang, terutama di pasar internasional yang masih memiliki banyak peluang. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak takut mengambil langkah berani dan terus berkarya demi mencapai kesuksesan.

Jakarta -

Hamparan sawah hijau terlihat saat memasuki desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Desa itu berjarak 95 kilometer (km) dari Jakarta Selatan, kurang lebih seperti perjalanan pulang pergi Jakarta Selatan-Bogor.

Sawah-sawah hijau itu kebanyakan berada di sisi belakang rumah warga desa Jatisari. Seperti seorang petani bernama Suleeman yang sawahnya berada di belakang kediamannya. Tidak persis dibatasi tembok, Suleeman tetap harus berjalan sekitar 100 meter menuju sawahnya. Mungkin melewati 3 sampai 4 rumah di samping dan belakang rumahnya.

Setiap pagi menuju sawah, Eman sapaan akrabnya melalui jalan yang dicor ala kadarnya. Itu saja hanya beberapa meter. Namun, hal itu terobati dengan pohon-pohon rindang mengiringi perjalanan Eman. Tak jarang suara kokokan dan kicauan burung saling saut ikut menyambut Suleeman di pagi hari

Bertani menjadi satu-satunya pekerjaan dan pemasukan untuk Eman dan keluarga. Ibarat, pahit dan manisnya menjadi petani sudah rasakan. Pria yang akrab disapa Eman itu menyebut permasalahan petani tak pernah lepas dari pendapatan, gagal panen, hingga kepastian penyerapan.

Eman mengaku telah lama bekerja sama dengan Bulog dalam menggarap sawah sebesar 5,5 hektare (ha). Dengan begitu, dia mendapatkan kepastian penyerapan beras dari Bulog. Kini, melalui program Mitra Tani, dirinya juga dibina oleh pihak ketiga yakni Era Tani dalam masa produksi padi.

"Tinggal kurang lebih sebulan lagi ini bisa panen. Karena ini dengan Bulog memang saya serahkan semua (hasil panen) ke Bulog dengan harga Bulog," ucap Eman saat ditemui detikcom beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (17/10/2024).

Suleeman di antara hamparan sawah/Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Eman mengatakan cukup terbantu dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bulog melalui Era Tani. Namun, dia berharap dapat lebih banyak dimudahkan lagi dengan program itu, pertama permodalan yang cukup karena dirinya masih harus sewa mesin alat pertanian, pasokan pupuk hingga saran dari dirinya bisa terlibat.

"Ini saya juga nggak ada (alat mesin pertanian) harusnya kan ada. Ini saya semprotan ngerental, Rp 25.000 satu alat semprot, ya modal (biaya sewa) dari Bulog. Terus ini kalau lagi sundep kan disemprot, kalau kita biasanya ya disemprot aja atau dikeringkan juga, biar nggak ada hama-hama. Cuma kadang nggak boleh, ya jadinya banyak sundep gini," jelasnya.

Kondisi di desa Jatiragas, secara keseluruhan merupakan buruh tani. Pendapatan buruh tani menurut Eman sangat pas-pasan. Setiap buruh tani digaji per hari kerja sebesar Rp 100 ribu per orang.

"Bersihnya mungkin Rp 105.000 per orang, kan Rp 80.000 cash kan, Rp 25.000 kan saya beli rokok," terangnya.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Dari sisi kondisi persawahan pada area milik Eman baik. Warna hijau menuju kekuningan mendominasi, tanda akan tiba waktu panen. Namun, jika dilihat lebih dekat, pada sisi-sisi padi terdapat rumput atau parasit yang menggangu pertumbuhan padi.

Eman juga bercerita dirinya sering kali kesulitan mendapatkan pupuk. Ia mengatakan penjualan pupuk subsidi memang dibatasi untuk tujuan pemerataan. Namun, dia resah dengan oknum yang memanfaatkan pupuk subsidi.

"Pupuk subsidi kan dibagikan per orang per ha itu 2 kuintal. Kekurangannya kan beli. Nah ada orang juga yang nggak nyawah itu asal ada KTP, KK (Kartu Keluarga) bisa tebus (pupuk subsidi). Itu yang nggak nyawah kebagian dan dijual ke orang lain. Itu kan nggak benar. Jadi banyak yang nggak kebagian," tutur Eman.

Masih di Kecamatan yang sama, tepatnya di desa Cikalongsari, petani bernama Latif mengatakan kondisi pertanian di tempatnya menyedihkan akibat kekeringan. Hanya berjarak lebih dari 500 meter, kondisi persawahan di desa Cikalongsari sangat berbalik dari Jatisari.

Sejauh mata memandang, seperti sebesar lapangan sepakbola, sawah yang dilanda kekeringan. Katanya, pengairan di desa-desa sekitar pompa yang digunakan bergilir karena terbatas.

Latif mengelola lahan sawah sebesar 3,3 ha. Seperti Eman, Latif juga bermitra dengan Bulog. Namun, kondisi sawahnya disebut kurang bagus karena telah dilanda banyak hama, kekeringan, sehingga produksi padinya diprediksi tidak akan maksimal.

"Tadinya masih pucuk, timbul lagi, dihantam tikus. Jadi petani tuh seperti di keyek-keyek. Ini para petani lagi musibah. Kita lagi memerangi hama juga. Jadi ya biasanya yang dikeringkan dulu aja, jangan dikasih air, karena biar aman (dari hama). Ini kan tapi nggak boleh kering sebentar," tuturnya.

Latif di antara hamparan sawah yang mengering/Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Dalam wawancara terpisah, petani asal Banyuwangi bernama Rizal juga mengikuti program Mitra Tani dari Bulog. Rizal menjadi petani setelah lulus D3 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan fokus meneruskan pertanian milik ayahnya.

"Bertani menjadi satu satunya mata pencaharian saya, ada beberapa jenis tanaman yang saya budidayakan selain padi seperti cabai rawit, timun, pare, jagung," ungkap dia.

Rizal mengikuti program Mitra Tani sudah satu musim tanam atau empat bulan. Dia mengaku sangat terbantu dengan program tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan setelah dia gagal panen pada dua kali musim tanam akibat serangan hama.

"Luas areal yang masuk ke dalam Mitra Tani Bulog sementara yang belum panen ada kurang lebih 9 ha. Keuntungan yang saya dapat dari sisi permodalan sangat terbantu dan dari hasil jual panennya yang harganya tidak kalah saing dengan harga dari pabrik swasta," ucapnya.

Rizal berharap program Mitra Bulog ini dapat berkembang terus untuk mengantarkan kebaikan kepada petani. Dia menyarankan agar Bulog dapat bekerja sama dengan BUMN pangan lainnya khususnya pupuk.

"Karena kelangkaan dan keterbatasan jatah pupuk yang diberikan ke petani menjadi hambatan petani dalam melakukan budidaya tanaman. Akan lebih baik, apabila pihak Bulog, bisa menyediakan pupuk subsidi, yang kemudian bisa dibeli oleh para petani mitranya," jelasnya.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita menyampaikan, program Mitra Tani menjadi cara Bulog melakukan jembut bola gabah langsung ke petani. Dengan begitu, dapat membantu petani untuk kepastian penyaluran dan harga. Sementara Bulog, juga mendapatkan kepastian pasokan dalam negeri

Tidak hanya mengambil hasil produksi, Bulog juga melibatkan kemitraan untuk mendampingi petani, dari sisi produksi hingga pembiayaan.

"Mitra Tani mengedepankan kolaborasi dengan petani, kami memperkuat rantai pasokan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memberikan pelatihan kepada petani mengenai metode pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan," ujar Febby

Menanggapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan stok dalam negeri, Bulog berencana memperluas jangkauan Program Mitra Tani. Febby menyebut program itu merupakan inisiatif hulu yang dirancang mengatasi tantangan ketahanan pangan dengan mendukung petani secara langsung.

"Program ini berfokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian krusial seperti pupuk dan benih, sekaligus menawarkan pembiayaan produksi untuk memastikan petani dapat menjalankan praktik pertanian berkelanjutan," jelasnya.

Sementara Ketua PMO Mitra Tani Perum Bulog, Fahrurozi menjelaskan, Mitra Tani hadir dalam rangka merangkai budi daya menuju ekosistem yang ideal dalam menyejahterakan petani, peningkatan produktivitas, meningkatkan keberlanjutan pertanian dan akses pangan berkualitas serta penguatan kepastian pasokan hulu perusahaan.

Latar belakang lain hadir program tersebut karena semakin menyempitnya lahan pertanian akibat konversi ke non pertanian (perumahan/pabrik/infrastruktur). Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Perum Bulog membentuk Mitra Tani untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

"Dari Mitra Tani Perum Bulog, petani mendapatkan pendampingan pelaksanaan budidaya oleh agronomist/tenaga ahli, pemberian asuransi gagal panen untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama, pinjaman pembiayaan biaya saprodi atau biaya usaha tani, menjadi standby buyer untuk jaminan pembelian hasil panen dengan harga minimal HPP atau harga pasar," jelasnya.

Ada lima skema kemitraan dalam program tersebut, pertama, skema pendampingan/kontrak farming. Jadi, lahan milik petani dan dilakukan bud idaya dengan biaya oleh petani dan hasilnya dijamin dibeli oleh Perum Bulog minimal harga pasar dengan fasilitas pendampingan oleh agronomist dan asuransi gagal panen.

Kedua, skema bagi hasil. Jadi, lahan milik petani dan dikerjakan oleh petani, sebagian atau seluruh biaya usaha tani diberikan pinjaman oleh Perum Bulog dalam bentuk pupuk, benih, pestisida dan sewa alat-alat pertanian.

"Hasil panen wajib disetorkan ke Perum bulog sebagai bagian dari pengembalian pinjaman sebesar nilai yang dipinjamkan oleh petani," terangnya.

Ketiga, skema sewa lahan, pada skema ini lahan disewa oleh Perum Bulog dan seluruh biaya usaha tani dibiayai oleh Bulog dan hasilnya diserap oleh Bulog dan petani sebagai penggarap atas lahan tersebut dan mendapatkan bagi hasil atas hasil yang dikerjakan.

"(Keempat) skema kemitraan sinergis, di mana pada skema ini bulog bekerja sama dengan gapoktan/mitra swasta/ universitas untuk melakukan budidaya di lahan milik petani atau lahan sewa dan semua hasil budi daya dapat jaminan di offtaker oleh Bulog," ucapnya.

Kelima, skema Program Makmur BUMN, pada skema ini Bulog bekerja sama dengan BUMN lainnya yang bergerak di sektor pangan dalam melakukan budidaya dan bulog sebagai standby buyer/offtaker atas hasil budidaya yang dilakukan.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Terkait kepastian penyerapan oleh Bulog, Pengamat Pangan Agus Saifullah mengatakan memang menjadi tugas Bulog guna menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras dalam negeri. Penyerapan itu tentunya sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.

"Pemerintah itu memiliki patokan harga seperti ini, oleh sebab itu kewajibannya Bulog menyediaan dengan harga untuk public service (cadangan beras pemerintah)," terang dia ditemui beberapa waktu lalu.

Namun tidak bisa dipungkiri juga jika petani ingin menjual kepada perusahaan lain. Karena biasanya banyak juga penggilingan atau perusahaan beras menawarkan harga di atas dari Bulog.

"Petani diberi kebebasan menjual, begitu juga ke konsumen, yang penting ketersediaan Bulog ada. Kita nggak bisa melarang seseorang membeli harga tinggi kalau ada yang beli, nggak bisa larang juga pemerintah memiliki patokan, oleh sebab itu menyediakan harga cukup tadi," tuturnya.

Stok Bulog

Stok beras Bulog, realisasi pengadaan gabah dalam negeri mencapai 1.014.723 sampai 13 Oktober 2024. Pengadaan dilakukan melalui Sentra Penggilingan Beras Bulog, Tim Jemput Gabah, dan Mitra Penggilingan.

Secara rinci, pengadaan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) 643.519 ton, pengadaan beras komersial 371.294 ton. Realisasi importasi sampai yang sudah masuk 2,8 juta ton. Saat ini jumlah stok CBP di gudang Bulog 1,248 juta ton, komersial 257 ribut ton. Jadi jumlah total stok beras di gudang Bulog 1,5 juta ton.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

(ada/ara)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 106 sosok yang disebut-sebut akan menjabat sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di kabinet kerja pemerintahan berikutnya. Kondisi ini dinilai membuat APBN rawan terkuras.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, pada awalnya mengatakan banyaknya jumlah tokoh yang dilakukan Prabowo kemarin menjadi tanda penambahan jumlah kementerian seperti isu-isu yang sudah beredar (menjadi sekitar 46 kementerian).

Namun jika penambahan ini benar terjadi, menurut Rizal kabinet gemuk ini secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian ini tentu membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terangnya lagi.

Belum lagi, menurut Rizal alokasi APBN 2024 dan 2025 dirancang dengan asumsi jumlah kementerian yang ada sama dengan yang ada saat ini, yakin 34 kementerian. Hal ini bisa menjadi faktor lain peluang

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian," ucap Rizal.

"Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu," tambahnya lagi.

Belum lagi, menurutnya kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya. Karena itu Rizal berpendapat penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya.

"Memang Presiden harus powerful, untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang punya otoritas di situ," pungkasnya.

Senada dengan itu, dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute Septa Dinata juga mengatakan gemuknya kabinet kerja Prabowo ini memperbesar peluang terjadinya tindak korupsi. Terutama dari mereka yang berlatar belakang politik.

selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Gusrizal mengusulkan penyelesaian pelanggaran etik insan KPK.

Mulanya, tim panelis eksternal Panitia Seleksi (Pansel) yang juga eks pimpinan KPK, Laode M Syarif tengah menggali tindakan yang akan dilakukan Gusrizal jika terpilih sebagai anggota Dewas KPK.

“Kalau Bapak terpilih, hal apa yang Bapak akan lakukan, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang dulu selalu nomor satu tiba -tiba sampai di bawah polisi itu?" tanya Laode dalam tes wawancara yang digelar di Aula Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Mendengar pertanyaan itu, Gusrizal lantas menyinggung tugas Dewas KPK salah satunya adalah menjaga kepercayaan masyarakat.

Kedua, ia mengusulkan agar pelanggaran ringan yang dilakukan insan KPK tidak diekspos ke publik untuk menjaga marwah Komisi Antirasuah tersebut.

Gusrizal berpandangan, pelanggaran etik yang diawasi Dewas KPK bermacam-macam, mulai dari yang ringan, sedang, dan berat.

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai, pelanggaran etik yang kecil-kecil tidak perlu diketahui publik. Namun, jadi catatan oleh Dewas KPK

“Selanjutnya, tidak seharusnya seluruhnya (dibawa ke ranah etik) nilai hukum bisa menggunakan restoratif justice dalam pelaksanaan hari ini,” kata Gusrizal.

Mendengar kalimat restorative justice, Laode terlihat kaget. Ia pun meminta Gusrizal kembali menjelaskan langkah tersebut dalam penyelesaian perkara etik.

“Kira-kira mana yang lebih bermanfaat bagi perbaikan nama baik KPK menggunakan dalam tanda kutip restorative justice. Walaupun kurang tepat itu, restorative justice untuk kasus yang itu, atau zero tolerance terhadap pelanggaran etik? Kira-kira mana yang lebih baik buat menurut Bapak?” cecar Laode.

“Kita lihat jenis pelanggaran tersebut. Jika menyangkut dengan pelanggaran berat tentu tidak akan menggunakan restorative justice, penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik tersebut,” jawab Gusrizal.

Jakarta: Partai NasDem resmi merekomendasikan duet Mara Ondak dan Desrizal untuk maju sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Pasaman, Sumatra Barat, pada Pilkada 2024. Surat rekomendasi dukungan diserahkan langsung Wakil Sekjen DPP Partai NasDem, Jakfar Sidik, didampingi sejumlah pengurus DPP NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Mara Ondak mengapresiasi pemberian rekomendasi ini. Mara Ondak segera bergegas kembali ke Pasaman dan mempersiapkan instrumen pemenangan dalam menyambut Pilkada 2024.

"Yang pertama ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kakak-kakak dari Partai NasDem telah menyerahkan rekomendasi untuk pencalonan diri saya bersama Pak Desrizal untuk jadi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Pasaman, Provinsi Sumatra Barat," kata Mara Ondak di NasDem Tower, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Mara Ondak segera mengajukan pengunduran diri sebagai PNS atas keinginan sendiri, meskipun seharusnya itu bisa dilakukan setelah penetapan pasangan calon. Kemudian, dia akan menyusun tim dan bergerak untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Pasaman," kata dia.

Mara Ondak menurutkan ada beberapa hal yang mendorongnya untuk maju Pilkada 2024. Selain atas dorongan masyarakat, dia juga sudah berdinas di Kabupaten Pasaman sejak 1991. Sehingga dia sangat memahami persis kondisi masyarakat setempat.

"Saya sudah mulai berdinas di Kabupaten Pasaman sejak 1991 sampai saat ini dan saya tahu persis apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga saya bercita-cita akan melaksanakan visi dan misi yang betul-betul menyentuh masyarakat," kata dia.

Baca Juga:PDIP Jabar Usung Tri Adhianto sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi

Dengan adanya dukungan dari Partai NasDem dan terus menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah partai politik lain, dia mengaku optimistis dapat memenangkan kontestasi Pilkada 2024.

"Sangat optimis karena saya sebagai ASN ini empat tahun dua bulan lagi baru pensiun, saya sudah Sekda lima tahun kurang satu bulan, saya mengajukan pensiun itu kalau tidak optimis tidak mungkin. Saya sangat-sangat optimis untuk memenangkan Pilkada 2024 ini," ujar dia.





(AZF)