Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan, sejauh ini belum ada pelaku usaha yang mengajukan eksportir terdaftar (ET) sebagai salah satu syarat untuk mengekspor pasir hasil sedimentasi laut.

ET merupakan salah satu jenis perizinan berusaha di bidang ekspor yang dikeluarkan oleh Kemendag.

“Sekarang belum, yang ngajuin juga belum ada,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, saat ditemui di Kantor Pusat Kemendag, Selasa (15/10/2024).

Untuk melakukan kegiatan ekspor pasir laut, Isy menuturkan bahwa ada sejumlah prosedur yang harus dilalui para eksportir. Pertama, eksportir harus mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) untuk mendapat izin usaha pertambangan atau IUP.

Setelah mendapat IUP, eksportir harus memenuhi kebutuhan pasir laut dalam negeri. Usai melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat ET dan akan mendapat persetujuan ekspor (PE) jika disetujui.

Selanjutnya, pasir yang telah ditambang akan diambil sampelnya guna memastikan bahwa mineral ikutannya tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

“Setelah itu dilihat lagi pasir yang diambil itu diambil sampel dikirim ke lab, memastikan bahwa mineral ikutannya tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan,” tuturnya.

Merujuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.47/2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor, pemerintah menetapkan kriteria dan satuan perolehan batasan kriteria pasir hasil sedimentasi laut untuk ekspor.

Kriterianya yakni ukuran butiran D50 sebesar 0,25-2,0 mm, persentase kerang (shells)/CaCO3 maksimal 15%. Kemudian, Au (emas), Ag (perak), platina, palladium, rhodium, rutenium, iridium, osmium maksimal 0,05 ppm.

Selanjutnya, silika (SiO2) maksimal 95%, timah (Sn) maksimal 50 ppm, Nikel (Ni) maksimal 35 ppm, dan logam tanah jarang total maksimal 100 ppm.

Sebelumnya, Kemendag telah merevisi dua kebijakan di bidang ekspor sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Revisi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Aturan ini telah diundangkan pada 29 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan. Sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengekspor pasir laut, sebagaimana tercantum dalam Permendag No.21/2024 yakni ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE) dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

Isy mengharapkan, pelaku usaha dan eksportir dapat melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, kegiatan ekspor dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membuka keran ekspor pasir laut, setelah merevisi dua kebijakan di bidang ekspor sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Revisi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Aturan ini telah diundangkan pada 29 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, menyampaikan, ekspor pasir laut hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

“Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Isy dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024).

Isy menuturkan, jenis pasir laut yang boleh diekspor adalah pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran 0,25 mm ≤ D50 ≤ 2,0 mm; dengan persentase kerang (shells) / CaCO3 ≤ 15%; Au (emas) ≤ 0,05 ppm; Ag (perak) ≤ 0,05 ppm; Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium ≤ 0,05 ppm; Silika (SiO2) ≤ 95%; Timah (Sn) ≤ 50 ppm; Nikel (Ni) ≤ 35 ppm; dan logam tanah jarang total ≤ 100 ppm.

Adapun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengekspor pasir laut, sebagaimana tercantum dalam Permendag No.21/2024. Ketentuan tersebut yakni ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE) dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

“Agar dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari KKP serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” jelas Isy.

Selain itu, pemerintah mewajibkan pelaku usaha dan eksportir membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pelaku usaha dan eksportir dapat melengkapisyarat untuk mendapat PE yaitu wajib memiliki Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Isy mengharapkan, pelaku usaha dan eksportir dapat melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, kegiatan ekspor dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah melalui PP No.26/2023 memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil sedimentasi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengumumkan lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut.

Sejauh ini, terdapat tujuh lokasi pengelolaan sedimentasi laut, yang tersebar di laut Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

“Penetapan lokasi pembersihan tentu dilakukan setelah kami melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, dan melakukan kajian ilmiah di titik-titik itu,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Jumat (15/3/2024).

Untuk menjalankan aturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33/2023 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan diumumkannya tujuh lokasi tersebut, pemerintah memberikan karpet merah kepada pelaku usaha guna memanfaatkan hasil sedimentasi yang ada.

Kendati begitu, hanya pelaku usaha yang memenuhi persyaratan yang dapat melakukan kegiatan pengerukan hasil sedimentasi di laut. Di antaranya, pengusaha yang bergerak di bidang pembersihan hasil sedimentasi di laut dan memiliki peralatan dengan teknologi khusus.