TEMPO.CO, Jakarta -Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan hasil studinya tentang kerugian ekonomi akibat pencurian pasir laut yang terjadi di perairan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu lalu, 9 Oktober 2024. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan Indonesia mengalami kerugian pada produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 925,2 miliar akibat pencurian itu.

"Tapi justru ini sebenarnya banyak merugikan secara ekonomi. Jadi sampai Rp 925,2 miliar output ekonomi yang hilang karena pencurian pasir dari Singapura," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Sementara itu, dia mengatakan, pembukaan keran ekspor pasir laut yang dilakukan pemerintah justru menguntungkan Singapura. Bhima berujar, meskipun kebijakan itu diatur secara legal, proses ilegal dalam hal penambangan pasir laut turut memberikan keuntungan bagi negara tersebut. "Jadi ketika ada klausul ekspor pasir ini sudah langsung jelas, salah satu negara yang akan diuntungkan adalah Singapura," ucap dia.

Bhima mengatakan, sejak adanya kasus pencurian pasir laut, seharusnya pemerintah bisa mempertimbangkan regulasi tambang pasir laut. Menurut dia, penetapan regulasi secara legal untuk kebijakan itu juga memiliki kerugian yang sama bagi negara.

"Terutama di perbatasan Singapura, dan ini terlihat jelas bahwa ini (ekspor pasir laut) sangat-sangat merugikan. Jadi klaim-klaim yang ilegal ini rugi juga. Jadi dua-duanya ini sebenarnya harus diselesaikan," tutur Bhima.

Dia mengatakan, penetapan regulasi tentang ekspor pasir laut bukan untuk menambah keuntungan bagi negara. Meskipun, kata Bhima, pemerintah mengklaim hal tersebut sebagai upaya menaikkan devisa ekspor. "Apalagi kalau dilegalkan, itu bukan kemudian penerimaan negaranya jadi lebih besar, enggak, dan ini sebenarnya bukan cara-cara Indonesia menaikkan devisa ekspor," ucap dia.

Menurutnya, jika peraturan yang kini disebut dengan pembersihan sedimentasi di laut tetap ada, maka ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk menaikan angka pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen, sulit terwujud. Termasuk, kata Bhima, jika berbagai cara untuk mewujudkan ekonomi biru menggunakan mekanisme yang salah. "Kalau ternyata masih terjadi ekspor pasir ilegal, sedangkan nanti akan dilegalkan untuk ekspor pasir ini," kata Bhima.

TEMPO.CO, Jakarta -Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan hasil studinya tentang kerugian ekonomi akibat pencurian pasir laut yang terjadi di perairan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu lalu, 9 Oktober 2024. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan Indonesia mengalami kerugian pada produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 925,2 miliar akibat pencurian itu.

"Tapi justru ini sebenarnya banyak merugikan secara ekonomi. Jadi sampai Rp 925,2 miliar output ekonomi yang hilang karena pencurian pasir dari Singapura," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Sementara itu, dia mengatakan, pembukaan keran ekspor pasir laut yang dilakukan pemerintah justru menguntungkan Singapura. Bhima berujar, meskipun kebijakan itu diatur secara legal, proses ilegal dalam hal penambangan pasir laut turut memberikan keuntungan bagi negara tersebut. "Jadi ketika ada klausul ekspor pasir ini sudah langsung jelas, salah satu negara yang akan diuntungkan adalah Singapura," ucap dia.

Bhima mengatakan, sejak adanya kasus pencurian pasir laut, seharusnya pemerintah bisa mempertimbangkan regulasi tambang pasir laut. Menurut dia, penetapan regulasi secara legal untuk kebijakan itu juga memiliki kerugian yang sama bagi negara.

"Terutama di perbatasan Singapura, dan ini terlihat jelas bahwa ini (ekspor pasir laut) sangat-sangat merugikan. Jadi klaim-klaim yang ilegal ini rugi juga. Jadi dua-duanya ini sebenarnya harus diselesaikan," tutur Bhima.

Dia mengatakan, penetapan regulasi tentang ekspor pasir laut bukan untuk menambah keuntungan bagi negara. Meskipun, kata Bhima, pemerintah mengklaim hal tersebut sebagai upaya menaikkan devisa ekspor. "Apalagi kalau dilegalkan, itu bukan kemudian penerimaan negaranya jadi lebih besar, enggak, dan ini sebenarnya bukan cara-cara Indonesia menaikkan devisa ekspor," ucap dia.

Menurutnya, jika peraturan yang kini disebut dengan pembersihan sedimentasi di laut tetap ada, maka ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk menaikan angka pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen, sulit terwujud. Termasuk, kata Bhima, jika berbagai cara untuk mewujudkan ekonomi biru menggunakan mekanisme yang salah. "Kalau ternyata masih terjadi ekspor pasir ilegal, sedangkan nanti akan dilegalkan untuk ekspor pasir ini," kata Bhima.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan kegiatan tambang pasir laut yang dilakukan oleh pemerintah memicu penurunan produksi perikanan tangkap. Dia mengatakan, seharusnya hasil sedimentasi yang dikelola oleh pemerintah bisa meningkatkan produksi perikanan di Indonesia.

"Jadi kalau tadi diikutkan bahwa oke kita olah sedimentasinya sehingga ini justru positif bagi perikanan, namun justru itu terjadi sebaliknya," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Menurut dia, apabila pemerintah terus memperbesar eksploitasi serta ekspor pasir laut, hal itu akan berdampak pada produksi perikanan. Selain itu, Bhima mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia juga terdampak dalam hal produk domestik bruto hingga keuntungan dari dunia usaha.

"Jadi semakin besar eksploitasi dan ekspor dari pasir laut, maka produksi perikanan tangkapnya cenderung mengalami penurunan," ucap dia.

Berdasarkan data yang dipaparkan Celios, Bhima menjelaskan, pembukaan keran ekspor pasir laut membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dia berujar, Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan sebesar Rp 1,22 triliun akibat kebijakan itu.

Sementara itu, lanjut dia, pendapatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir laut turut mengalami penurunan. Bhima menyebut sebesar Rp 1,21 triliun pendapatan masyarakat pesisir terdampak akibat kebijakan ekspor pasir laut.

"Meskipun ada panjat besi, tidak bisa mengkompensasi dari total kebijakan output secara perekonomian jauh, ya itu tidak akan sebanding dengan hukum yang kemudian didapatkan," ucap Bhima.

Bhima menganggap pemerintah tidak transparan dalam melakukan suatu kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak memberitahu perusahaan apa saja yang diuntungkan jika memang kegiatan tambang pasir laut menjadi sumber devisa baru bagi negara.

"Jadi kalau seolah pasir laut ini adalah sumber devisa baru, kita bilang kita ekspor, dan akan ada keuntungan bagi pelaku usaha, pelaku usaha yang mana?" tutur Bhima.

Dia mengatakan, kegiatan yang saat ini disebut dengan pembersihan sedimentasi di laut mengakibatkan kondisi pengusaha perikanan mengalami surplus. Hal itu, kata dia, sektor bisnis perikanan hingga pariwisata di area pesisir laut mengalami penurunan sebesar Rp 850 miliar per tahun akibat kebijakan itu.

"Itu sebenarnya kalau di agregasi, hasilnya adalah terjadi penurunan surplus dunia usaha ini. Ini membuktikan bahwa kebijakan ini (pembersihan sedimentasi di laut) tidak memenuhi secara ekonomi," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan kegiatan tambang pasir laut yang dilakukan oleh pemerintah memicu penurunan produksi perikanan tangkap. Dia mengatakan, seharusnya hasil sedimentasi yang dikelola oleh pemerintah bisa meningkatkan produksi perikanan di Indonesia.

"Jadi kalau tadi diikutkan bahwa oke kita olah sedimentasinya sehingga ini justru positif bagi perikanan, namun justru itu terjadi sebaliknya," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Menurut dia, apabila pemerintah terus memperbesar eksploitasi serta ekspor pasir laut, hal itu akan berdampak pada produksi perikanan. Selain itu, Bhima mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia juga terdampak dalam hal produk domestik bruto hingga keuntungan dari dunia usaha.

"Jadi semakin besar eksploitasi dan ekspor dari pasir laut, maka produksi perikanan tangkapnya cenderung mengalami penurunan," ucap dia.

Berdasarkan data yang dipaparkan Celios, Bhima menjelaskan, pembukaan keran ekspor pasir laut membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dia berujar, Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan sebesar Rp 1,22 triliun akibat kebijakan itu.

Sementara itu, lanjut dia, pendapatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir laut turut mengalami penurunan. Bhima menyebut sebesar Rp 1,21 triliun pendapatan masyarakat pesisir terdampak akibat kebijakan ekspor pasir laut.

"Meskipun ada panjat besi, tidak bisa mengkompensasi dari total kebijakan output secara perekonomian jauh, ya itu tidak akan sebanding dengan hukum yang kemudian didapatkan," ucap Bhima.

Bhima menganggap pemerintah tidak transparan dalam melakukan suatu kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak memberitahu perusahaan apa saja yang diuntungkan jika memang kegiatan tambang pasir laut menjadi sumber devisa baru bagi negara.

"Jadi kalau seolah pasir laut ini adalah sumber devisa baru, kita bilang kita ekspor, dan akan ada keuntungan bagi pelaku usaha, pelaku usaha yang mana?" tutur Bhima.

Dia mengatakan, kegiatan yang saat ini disebut dengan pembersihan sedimentasi di laut mengakibatkan kondisi pengusaha perikanan mengalami surplus. Hal itu, kata dia, sektor bisnis perikanan hingga pariwisata di area pesisir laut mengalami penurunan sebesar Rp 850 miliar per tahun akibat kebijakan itu.

"Itu sebenarnya kalau di agregasi, hasilnya adalah terjadi penurunan surplus dunia usaha ini. Ini membuktikan bahwa kebijakan ini (pembersihan sedimentasi di laut) tidak memenuhi secara ekonomi," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan kegiatan tambang pasir laut yang dilakukan oleh pemerintah memicu penurunan produksi perikanan tangkap. Dia mengatakan, seharusnya hasil sedimentasi yang dikelola oleh pemerintah bisa meningkatkan produksi perikanan di Indonesia.

"Jadi kalau tadi diikutkan bahwa oke kita olah sedimentasinya sehingga ini justru positif bagi perikanan, namun justru itu terjadi sebaliknya," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Menurut dia, apabila pemerintah terus memperbesar eksploitasi serta ekspor pasir laut, hal itu akan berdampak pada produksi perikanan. Selain itu, Bhima mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia juga terdampak dalam hal produk domestik bruto hingga keuntungan dari dunia usaha.

"Jadi semakin besar eksploitasi dan ekspor dari pasir laut, maka produksi perikanan tangkapnya cenderung mengalami penurunan," ucap dia.

Berdasarkan data yang dipaparkan Celios, Bhima menjelaskan, pembukaan keran ekspor pasir laut membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dia berujar, Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan sebesar Rp 1,22 triliun akibat kebijakan itu.

Sementara itu, lanjut dia, pendapatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir laut turut mengalami penurunan. Bhima menyebut sebesar Rp 1,21 triliun pendapatan masyarakat pesisir terdampak akibat kebijakan ekspor pasir laut.

"Meskipun ada panjat besi, tidak bisa mengkompensasi dari total kebijakan output secara perekonomian jauh, ya itu tidak akan sebanding dengan hukum yang kemudian didapatkan," ucap Bhima.

Bhima menganggap pemerintah tidak transparan dalam melakukan suatu kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak memberitahu perusahaan apa saja yang diuntungkan jika memang kegiatan tambang pasir laut menjadi sumber devisa baru bagi negara.

"Jadi kalau seolah pasir laut ini adalah sumber devisa baru, kita bilang kita ekspor, dan akan ada keuntungan bagi pelaku usaha, pelaku usaha yang mana?" tutur Bhima.

Dia mengatakan, kegiatan yang saat ini disebut dengan pembersihan sedimentasi di laut mengakibatkan kondisi pengusaha perikanan mengalami surplus. Hal itu, kata dia, sektor bisnis perikanan hingga pariwisata di area pesisir laut mengalami penurunan sebesar Rp 850 miliar per tahun akibat kebijakan itu.

"Itu sebenarnya kalau di agregasi, hasilnya adalah terjadi penurunan surplus dunia usaha ini. Ini membuktikan bahwa kebijakan ini (pembersihan sedimentasi di laut) tidak memenuhi secara ekonomi," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, belum ada perusahaan atau pengusaha yang mengajukan eksporpasir laut sejak keran dibuka.

Diketahui, pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Joko Widodo (Jokowi), saat masih presiden, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Sampai dengan saat ini belum ada yang mengajukan (ekspor),” kata Plt Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

“Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) pasir hasil sedimentasi di laut persyaratannya adalah sbg Eksportir Terdaftar (ET),” ujar Isy.

Ekspor pasir laut dilegalkan kembali usai Kemendag merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Zulkifli Hasan alias Zulhas saat masih menjabat Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

PIXABAY/SWEETLOUISE Ilustrasi pasir, pasir laut.

Zulhas menyebutkan, merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut merupakan sebuah konsekuensi karena dirinya menteri dan bagian dari pemerintah.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pembukaan ekspor pasir laut diputuskan di sidang kabinet.

Bara menjelaskan, proses pengkajian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Ini kan kalau soal ekspor pasir laut ini kan merupakan kebijakan pemerintah, diputuskan di rapat kabinet,” kata Bara saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bara mengungkapkan, Kemendag hanya di proses tahap final, yakni perizinan ekspor. Kemendag kemudian merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, belum ada perusahaan atau pengusaha yang mengajukan eksporpasir laut sejak keran dibuka.

Diketahui, pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Joko Widodo (Jokowi), saat masih presiden, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Sampai dengan saat ini belum ada yang mengajukan (ekspor),” kata Plt Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

“Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) pasir hasil sedimentasi di laut persyaratannya adalah sbg Eksportir Terdaftar (ET),” ujar Isy.

Ekspor pasir laut dilegalkan kembali usai Kemendag merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Zulkifli Hasan alias Zulhas saat masih menjabat Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara terkait aksi pencurian komoditas laut Indonesia seperti pasir laut dan lobster, yang dilakukan oleh pihak asing.

Trenggono menyebut, aksi pencurian pasir laut dan lobster milik Indonesia oleh pihak asing memang masih marak terjadi saat ini. Dia menyebut, hingga 500 juta benih lobster telah hilang dicuri oleh negara tetangga Indonesia. Meskipun demikian, Trenggono tidak menyebutkan negara tetangga yang dia maksud.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri dan sudah setengah mati seperti narkoba. Untuk angka persisnya belum dipastikan, tetapi sekitar 300 juta hingga 500 juta bibit [lobster] itu melayang ke negara tetangga," kata Trenggono dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada Senin (21/10/2024).

Trenggono juga mengibaratkan, aksi pencurian tersebut sebagai bentuk pertempuran yang tengah dihadapi oleh Indonesia.

"Saya selalu sepakat dengan Pak Presiden Prabowo sejak saya menjadi Wamenhan, bahwa kita ini sedang dalam kondisi pertempuran. Menurut saya, Indonesia sedang ditempuri [diserang], tetapi kita gak sadar. Karena hakekat peperangan adalah menguasai ekonomi dan sekarang itu tidak harus menggunakan senjata atau tentara," jelasnya

Di sisi lain, Indonesia tengah meningkatkan upayanya untuk melakukan industrialisasi serta hilirisasi komoditas-komoditas Laut. Aksi pencurian tersebut membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang cukup signifikan.

Selain itu, Trenggono menuturkan pencurian ini juga menimbulkan kerugian lain seperti hilangnya sumber daya, pengembangan industri yang tersendat, dan lainnya.

Guna mengatasi masalah pencurian tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri komoditas laut Indonesia.

Namun demikian, Trenggono menuturkan, upaya ini belum dapat dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Trenggono menuturkan, saat ini jumlah kapal pengawas yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 30 unit yang digunakan untuk memantau perairan Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Selain itu, dari sisi anggaran, Trenggono menyebutkan dana yang dimiliki belum memadai untuk melakukan pemantauan secara konsisten di seluruh wilayah perairan RI selama 24 jam sehari.

"Kemudian, pengawasan kita saat ini juga 100% masih manual," lanjutnya.

Seiring dengan hal tersebut, Trenggono mengatakan pihaknya tengah merancang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan tersebut, Trenggono berharap seluruh area perairan Indonesia dapat diawasi dengan baik dan konstan.

"Harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Jadi, ke depannya tidak ada pergerakan yang tidak bisa dimonitor, termasuk pencurian pasir, lobster, atau komoditas lain," kata Trenggono.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya aktivitas pencurian pasir laut di wilayah perairan Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Di tengah sorotan pembukaan keran ekspor pasir berupa sedimentasi di laut oleh pemerintah saat ini, sejumlah modus pencurian pasir laut terungkap ke publik.

Terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan penangkapan dua kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mencuri pasir laut tanpa adanya kelengkapan dokumen.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, dua kapal isap pasir laut (dredger) raksasa yang berhasil diamankan itu yakni Yang Cheng 6 dan Zhou Shun 9.

“Kapal ini terindikasi dredger untuk isap pasir laut dan kami sudah lama mantau kapal ini,” kata Pung dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (17/10/2024).

Pada 9 Oktober 2024, Pung menuturkan bahwa kapal ini berpapasan dengan kapal Orca 003 yang dipakai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari pangkalan Batam menuju Pulau Nipa. Kala itu, KKP tengah melakukan pengawasan di lapangan.

Kemudian, Trenggono menugaskan anak buahnya untuk menghentikan kapal tersebut. Kapal ini, kata Pung, memang sudah dipantau sejak lama oleh KKP karena kerap memasuki perbatasan tanpa izin. Saat diperiksa, Pung mengungkap bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Hanya ada dokumen pribadi sang nahkoda.

Selain itu, kapal dengan bobot sekitar 12.000 gross tonnage ini mengangkut sekitar 10.000 meter kubik pasir laut. Ketika diperiksa, nakhoda berkewarganegaraan Indonesia itu mengaku bahwa pasir-pasir tersebut akan dibawa ke Singapura.

Masih menurut keterangan nakhoda itu, Pung menyebut bahwa kapal ini bolak-balik untuk mengambil pasir laut sebanyak 10 kali setiap bulannya. Sekali isap, kapal tersebut membutuhkan waktu 9 jam untuk memenuhi palka.

“Bisa dibayangkan jika setahun seperti apa,” ujarnya.

KKP masih akan mendalami aktivitas yang dilakukan kedua kapal tersebut dan menerapkan asas praduga tak bersalah. KKP telah mengantongi sejumlah alat bukti, untuk kemudian dikembangkan guna mengetahui sejauh mana tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kapal tersebut.

“Kedua kapal penyedot pasir laut itu patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Beroperasi di perbatasan tapi menyedot pasir di wilayah kita,” kata Pung.

Pekan lalu, KKP juga melaporkan adanya dua kapal keruk asing berbendera Singapura yang mengeruk 10.000 meter kubik pasir di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara ilegal.

Pung secara langsung melihat proses penghentian dan pemeriksaan dua kapal asing tersebut, MV YC 6 dan MV ZS 9, saat tengah berada di Kapal Pengawas (KP) Orca 03 yang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipah, salah satu pulau terluar di Kepri, Rabu (9/10/2024).

“Ini bukti keseriusan kami, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen perizinan yang sah. Para pelaku usaha diharapkan untuk tertib administrasi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Ipunk sapaan akrabnya melalui siaran pers resmi, Jumat (11/10/2024).

Ipunk menjabarkan bahwa saat pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan. Hal tersebut merupakan hasil penelusuran mendalam yang membuktikan ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia.

“Menurut pengakuan nakhoda, mereka sering sekali masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan, dalam 1 bulan bisa mencapai 10 kali keluar masuk tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Bahkan, tidak punya dokumen kapal, yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran,” ujarnya.

Di kapal penghisap pasir yang membawa 10.000 meter kubik pasir itu terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri atas 2 orang WNI, 1 orang warga Malaysia, dan 13 warga negara China.

“Mereka menghisap pasir selama 9 jam dan mendapat 10.000 meter kubik yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam 1 bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya, dalam 1 bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia,” katanya lagi.

Ipunk juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah pusat.

Terkait hal tersebut, Ipunk juga menyinggung soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Salah satu ketentuan yang diatur beleid ini yaitu pemanfaatan sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, beleid itu merupakan salah satu landasan hukum dalam pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau pecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan, sampai saat ini, dalam PP No. 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

“Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara. Ini baru pasir laut belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara terkait penerbitan PP No. 26/2023. Trenggono mengatakan, ekspor sedimentasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pasir hasil sedimentasi. Namun, ekspor dapat dilakukan bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Efek Minus Ekspor Pasir Laut

Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam laporannya menyebut bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi turun imbas adanya kebijakan ekspor pasir laut atau hasil sedimentasi laut.

Dari hasil penghitungan dengan model Input-Output, Celios menyebut bahwa dampak negatif justru ditimbulkan akibat adanya ekspor pasir laut.

"Output ekonomi akan berkurang sebesar Rp1,13 triliun dengan penurunan produk domestik bruto mencapai Rp1,22 triliun," tulis Celios dalam laporannya.

Pendapatan masyarakat juga turut terdampak dari adanya kebijakan ini. Celios mengungkap, pendapatan masyarakat secara total mengalami penurunan dengan total sebesar Rp1,21 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan hanya bertambah sekitar Rp170 miliar, apabila menghitung dampak tidak langsung ke sektor lapangan usaha secara keseluruhan.

Kendati eksportir pasir laut dapat meraup keuntungan sebesar Rp502 miliar dengan adanya kebijakan ini, terdapat kerugian yang dialami oleh pengusaha di bidang perikanan. Pasalnya, produksi perikanan berpotensi menurun hingga Rp1,8 triliun imbas adanya aktivitas penambangan pasir laut.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan, permodelan ekonomi yang dilakukan lembaganya memvalidasi bahwa narasi penambangan pasir laut akan mendorong ekspor dan penerimaan negara secara signifikan tidaklah tepat. Pasalnya, penerimaan negara dari pajak tidak mampu menutup kerugian keseluruhan output ekonomi yang berisiko turun Rp1,13 triliun.

"Jadi studi ini memberikan respons atas berbagai klaim pemerintah bahwa ekspor pasir laut akan meningkatkan keuntungan ekonomi dan pendapatan negara. Klaim itu ternyata berlebihan," ujarnya.

Oleh karena itu, Celios melalui laporannya merekomendasikan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) 25/2023 serta aturan turunannya untuk melindungi ekosistem pesisir dan kesejahteraan nelayan lokal.

Pihaknya juga meminta agar seluruh proses penerbitan izin penambangan pasir laut, baik untuk domestik dan ekspor dihentikan, serta mendorong potensi ekonomi restoratif di pesisir yang selaras dengan perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, Celios meminta pemerintah agar menyusun program restorasi ekosistem laut yang rusak akibat pencemaran air, penebangan hutan bakau (mangrove), rusaknya terumbu karang, dan reklamasi pantai. (Rifki Setiawan Lubis)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan dua kapal asing berbendera Malaysia lantaran diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mencuri pasir laut tanpa adanya kelengkapan dokumen.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menyampaikan, dua kapal isap pasir laut (dredger) raksasa yang berhasil diamankan itu yakni Yang Cheng 6 dan Zhou Shun 9.

“Kapal ini terindikasi dredger untuk isap pasir laut dan kami sudah lama mantau kapal ini,” kata Pung dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (17/10/2024).

Pada 9 Oktober 2024, Pung menuturkan bahwa kapal ini berpapasan dengan kapal Orca 003 yang dipakai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari pangkalan Batam menuju Pulau Nipa. Kala itu, KKP tengah melakukan pengawasan di lapangan.

Kemudian, Trenggono menugaskan anak buahnya untuk menghentikan kapal tersebut. Kapal ini, kata Pung, memang sudah dipantau sejak lama oleh KKP karena kerap memasuki perbatasan tanpa izin. Saat diperiksa, Pung mengungkap bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Hanya ada dokumen pribadi sang nahkoda.

Selain itu, kapal dengan bobot sekitar 12.000 gross tonnage ini mengangkut sekitar 10.000 meter kubik pasir laut. Ketika diperiksa, nakhoda berkewarganegaraan Indonesia itu mengaku bahwa pasir-pasir tersebut akan dibawa ke Singapura.

Masih menurut keterangan nakhoda itu, Pung menyebut bahwa kapal ini bolak balik untuk mengambil pasir laut sebanyak 10 kali setiap bulannya. Sekali isap, kapal tersebut membutuhkan waktu 9 jam untuk memenuhi palka.

“Bisa dibayangkan jika setahun seperti apa,” ujarnya.

Selanjutnya, KKP akan mendalami kedua kapal tersebut. Saat ini, pihaknya menetapkan kapal-kapal ini sebagai praduga tak bersalah. Pihaknya sendiri telah mengantongi sejumlah alat bukti, untuk kemudian dikembangkan guna mengetahui sejauh mana tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kapal tersebut.

“Kedua kapal penyedot pasir laut itu patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Beroperasi di perbatasan tapi menyedot pasir di wilayah kita,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan, sejauh ini belum ada pelaku usaha yang mengajukan eksportir terdaftar (ET) sebagai salah satu syarat untuk mengekspor pasir hasil sedimentasi laut.

ET merupakan salah satu jenis perizinan berusaha di bidang ekspor yang dikeluarkan oleh Kemendag.

“Sekarang belum, yang ngajuin juga belum ada,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, saat ditemui di Kantor Pusat Kemendag, Selasa (15/10/2024).

Untuk melakukan kegiatan ekspor pasir laut, Isy menuturkan bahwa ada sejumlah prosedur yang harus dilalui para eksportir. Pertama, eksportir harus mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) untuk mendapat izin usaha pertambangan atau IUP.

Setelah mendapat IUP, eksportir harus memenuhi kebutuhan pasir laut dalam negeri. Usai melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat ET dan akan mendapat persetujuan ekspor (PE) jika disetujui.

Selanjutnya, pasir yang telah ditambang akan diambil sampelnya guna memastikan bahwa mineral ikutannya tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

“Setelah itu dilihat lagi pasir yang diambil itu diambil sampel dikirim ke lab, memastikan bahwa mineral ikutannya tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan,” tuturnya.

Merujuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.47/2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor, pemerintah menetapkan kriteria dan satuan perolehan batasan kriteria pasir hasil sedimentasi laut untuk ekspor.

Kriterianya yakni ukuran butiran D50 sebesar 0,25-2,0 mm, persentase kerang (shells)/CaCO3 maksimal 15%. Kemudian, Au (emas), Ag (perak), platina, palladium, rhodium, rutenium, iridium, osmium maksimal 0,05 ppm.

Selanjutnya, silika (SiO2) maksimal 95%, timah (Sn) maksimal 50 ppm, Nikel (Ni) maksimal 35 ppm, dan logam tanah jarang total maksimal 100 ppm.

Sebelumnya, Kemendag telah merevisi dua kebijakan di bidang ekspor sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Revisi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Aturan ini telah diundangkan pada 29 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan. Sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengekspor pasir laut, sebagaimana tercantum dalam Permendag No.21/2024 yakni ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE) dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

Isy mengharapkan, pelaku usaha dan eksportir dapat melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, kegiatan ekspor dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.