REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen sekolah mereka di Gaza hancur atau rusak dan sebagian besar sudah menjadi tempat pengungsian yang penuh sesak, dengan ratusan ribu keluarga mengungsi, serta tidak dapat digunakan untuk pendidikan.

Lewat unggahan di X, Lazzarini menambahkan "lebih dari 600.000 anak di sana mengalami trauma berat dan tinggal di reruntuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan bersekolah. Setengah dari mereka dulunya bersekolah di UNRWA. Semakin lama anak-anak tidak bersekolah, semakin tinggi risiko kehilangan generasi, yang memicu kebencian & ekstremisme".

"Di Gaza, lebih dari 70 persen sekolah kami hancur atau rusak. Mayoritas kini menjadi tempat penampungan yang penuh sesak, dengan ratusan ribu keluarga mengungsi. Sekolah-sekolah itu tidak dapat digunakan untuk belajar," katanya.

"Tanpa gencatan senjata, anak-anak kemungkinan besar dapat menjadi korban eksploitasi, termasuk menjadi pekerja anak dan perekrutan untuk kelompok bersenjata. Kita kerap melihat hal ini terjadi dalam konflik di seluruh dunia, jangan sampai kita mengulanginya di Gaza".

Lebih lanjut Lazzarini mengatakan bahwa "gencatan senjata adalah kemenangan bagi semua, sebab gencatan senjata akan memberikan waktu jeda bagi warga sipil, pembebasan para sandera serta pendistribusian kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan, termasuk belajar," katanya.

Sebelumnya diberitakan, aksi pembangkangan massal guncang Israel. Pemogokan umum nasional pertama ini merupakan pertama kali sejak serangan Hamas pada 7 Oktober dan pembantaian Zionis terhadap warga di Jaluar Gaza.

Pembangkangan dilakukan di tengah kemarahan masyarakat yang meluas terhadap cara pemerintah menangani perang di Gaza setelah ditemukannya enam jenazah sandera pada akhir pekan lalu.

Serikat buruh terbesar Israel, Histadrut, memerintahkan pemogokan umum secara nasional mulai pukul 6 pagi pada Senin yang diperkirakan akan menghentikan sebagian besar perekonomian.

Kantor-kantor pemerintah dan kotamadya akan ditutup. Begitu pula sekolah-sekolah dan banyak bisnis swasta yang berhenti beroperasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Luar Negeri Riyad Al-Maliki mengatakan pembunuhan yang hingga kini masih terjadi di wilayah Palestina mencerminkan kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan perang sekaligus mengungkapkan standar ganda mereka.

"Benar-benar sebuah refleksi dari kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan perang," kata Al-Maliki dalam diskusi bertema Palestine's Never-Ending Struggle for Statehood, Human Rights, and Justice di Jakarta, Selasa.

Al Maliki juga menyatakan, selain gagal menghentikan perang, terungkap pula standar ganda komunitas internasional dalam hal bagaimana mereka menangani berbagai konflik di dunia.

"Palestina diperlakukan sangat berbeda dengan Israel. Israel bertindak di luar batas hukum. Israel kebal terhadap segala jenis sanksi dan akuntabilitas," katanya dalam diskusi dengan fokus isu Palestina itu.

Diskusi yang merupakan hasil kerja sama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Kedutaan Besar Palestina itu berlangsung di Sekretariat FPCI di Jakarta.

Acara yang diselenggarakan secara hybrid itu dihadiri sejumlah duta besar asing di Jakarta di antaranya Dubes Palestina Zuhair Al-Shun, Dubes Iran Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Sudan Yassir Mohamed Ali, Duta Besar Maroko Ouadia Benabdellah dan Ketua Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad.

Pada kesempatan itu, Al Maliki menjelaskan selama Israel merasa kebal terhadap hukum dan selama Israel memahami bahwa tidak ada harga yang harus dibayar atas kriminalitas dan kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap rakyat Palestina, maka Israel beranggapan mengapa perang melawan Palestina harus dihentikan.

Al Maliki menambahkan bahwa perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu percaya perang Israel terhadap rakyat Palestina merupakan perang eksistensial bagi Israel.

Lihat halaman berikutnya >>>

Netanyahu menilai apa yang terjadi pada 7 Oktober 2023 telah mengungkap tingkat sistem keamanan nasional Israel.

"Tak hanya mengungkap titik kelemahan, namun juga memperlihatkan kegagalan sistem keamanan nasional Israel," katanya.

Menurut Al Maliki, Netanyahu memahami alasan sistem keamanan nasional Israel gagal yakni karena ada orang-orang Palestina yang tinggal di tanah yang disebut Palestina.

"Dan satu-satunya cara bagi Israel untuk mengamankan sistem keamanan nasional mereka adalah dengan menghilangkan keberadaan Palestina dari tanah Palestina," katanya.

Hingga saat ini pasukan Israel masih menggempur wilayah pendudukan Palestina. Mereka menghancurkan sekolah, gereja serta infrastruktur penting lainnya serta membunuh rakyat Palestina, yang sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan dan anak-anak yang tak berdosa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) menggelorakan semangat persatuan antarbangsa melalui pembentangan bendera nasional RI-Palestina dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tebing Alam Lematang, Lahat, Sumatera Selatan, beberapa hari lalu.

Tim pembentangan bendera Nasional itu beranggotakan Muhammad Fauzi, Masagus Farizi Hidayat, Zahfarina Wulan Agustin, Kautsar Ahmad Diozan, Lazuardi Bimahdi, Rizki Nia Rahmawati, Widya Halawa, dan Fabila Al-Akbar yang merupakan atlet panjat tebing tergabung dalam Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam Gemapala Wigwam Fakultas Hukum Unsri.

"Pembentangan bendera merah putih bersanding dengan bendera nasional Palestina ini adalah bentuk penghormatan kami, pemuda, kepada perjuangan para pahlawan nasional kita dan perjuangan seluruh warga Palestina sedang berjuang melawan kejahatan genosida hingga hari ini," kata Ketua Umum Gemapala Wigwam Fakultas Hukum Unsri Erico Carter saat dihubungi dari Jakarta.

Semangat perjuangan untuk persatuan antarbangsa itu mereka representasikan melalui rangkaian proses ekspedisi pembentangan bendera yang berlangsung tidak sederhana melintasi hutan perbukitan.

Erico menjelaskan, jauh sebelum melakukan ekspedisi, tim atlet harus menempuh pelatihan fisik dan teknik pemanjatan tebing dalam waktu cukup panjang, dan menguras tenaga di bawah pendampingan para mentor dan dukungan Dekanat Fakultas Hukum Unsri.

Dengan bermodalkan fisik yang prima dan dukungan moril itulah, kata dia, rekan-rekannya mampu memanggul beban tas yang berisi peralatan seperti tali berukuran 400 meter dan ragam alat pemanjatan yang berbobot 50 kilogram hingga berhasil membentangkan bendera nasional.

Bendera Merah Putih - Palestina yang berukuran 6 x 4 meter itu masing-masing dibentangkan menggunakan teknik pemanjatan tebing alam di puncak tebing berketinggian 130 meter.

Adapun lokasi pembentangan berada di Tebing Lematang, Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat atau berjarak sekitar 152 kilometer dari Kota Palembang, Ibu Kota Sumatera Selatan itu.

Lihat halaman berikutnya >>>

"Tim berada di lokasi sejak tanggal 15 Agustus yang lalu, mereka menempuh perjalanan memasuki hutan dan melintasi aliran sungai Lematang yang berarus deras. Alhamdulillah semua sehat, tantangan berhasil dilewati dan bendera bisa terbentang hari ini sesuai target," kata Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri ini.

Pada kegiatan ini turut melibatkan personel Komando Rayon Militer 405-07 Pulau Pinang, Kepolisian Sektor Pulau Pinang, Camat, dan puluhan pemuda Desa Tanjung Sirih Lahat dan sekitarnya untuk bersama-sama melakukan upacara penghormatan bendera Merah Putih dan berdoa untuk para pejuang Tanah Air. Termasuk, kata dia, mereka juga melakukan sosialisasi tentang bahaya melakukan pembakaran di sekitar areal hutan selama musim kering dan pembersihan bantaran sungai.

Erico berharap kegiatan ekspedisi pemanjatan tebing dan pembentangan bendera ini bisa memberi motivasi kepada para pemuda, utamanya bagi kalangan mahasiswa se-Indonesia untuk mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang positif, dan menanamkan nasionalisme di tengah derasnya arus informasi dan gaya hidup lintas budaya bangsa.

Selain itu, pihaknya juga menilai kegiatan ini sebagai bentuk eksistensi organisasi mahasiswa pencinta alam Indonesia (Mapala) yang tetap konsisten memelihara nilai-nilai sosial, nilai kebangsaan, lingkungan hidup dan terus belajar mengaplikasikan ilmunya untuk misi pemeliharaan hutan, sungai, tebing, laut agar tetap lestari.

REPUBLIKA.CO.ID, HAMILTON -- Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour menegaskan kembali seruannya untuk gencatan senjata di Jalur Gaza dan mengundang anggota Dewan Keamanan PBB untuk menyaksikan secara langsung kengerian yang dialami oleh warga Palestina.

Berbicara pada sesi Dewan Keamanan tentang Palestina, pada Kamis (22/8), Mansour menyerukan semua orang yang punya nyali untuk datang dan mengatakan kami datang untuk menuntut gencatan senjata dan menuntutnya sekarang di Jalur Gaza.

Dirinya menegaskan bahwa Gaza tidak membutuhkan lebih banyak kelumpuhan dan kematian. Gaza disebutnya telah menyaksikan kehidupan yang hancaru oleh bom dan peluru, lalu kini ditambah dengan kelaparan dan penyakit yang dipicu pendudukan.

“Gaza membutuhkan kehidupan untuk dipulihkan, dan Gaza membutuhkannya sekarang juga," kata Mansour.

Menggambarkan runtuhnya layanan-layanan penting akibat serangan Israel yang sedang berlangsung, dia berkata rakyat Palestina di Jalur Gaza telah menyaksikan dan merasakan secara langsung runtuhnya semua kebutuhan hidup.

“Pemerintah Israel bahkan tidak peduli terhadap warga negaranya sendiri… Mereka lebih peduli pada pembunuhan warga Palestina dibandingkan menyelamatkan warga Israel,” ucapnya.

Mansour mengingatkan pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang perlunya sedikitnya 600 truk bantuan kemanusiaan untuk memasuki Jalur Gaza setiap hari dan bertanya siapa yang menghentikan Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan pernyataan Biden.

"Tidak ada alasan bagi Israel untuk terus membunuh warga sipil Palestina yang tidak bersalah, anak-anak, bayi. Berapa lama lagi kita akan mengecewakan mereka?,” ucapnya.

Lihat halaman berikutnya >>>

Lebih lanjut dia menyoroti rencana kepemimpinan Palestina untuk melakukan tindakan lebih lanjut di PBB, termasuk mendorong penerapan pendapat penasihat Mahkamah Internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel.

"Kami akan memulai tindakan lain untuk mengakhiri pendudukan ilegal ini sesegera mungkin," sebutnya.

Sembari menekankan bahwa waktu untuk menunggu sudah berakhir dan waktu untuk bertindak adalah sekarang, ia meminta Dewan Keamanan PBB memenuhi mandatnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dia mendesak anggota dewan menerapkan gencatan senjata segera, menghentikan penderitaan, serta melindungi anak-anak dan semua warga sipil sebagaimana yang dituntung pada hukum internasional dan kemanusiaan.

Sementara itu, utusan baru Israel untuk PBB Danny Dannon menyebut Mansour seorang teroris berjas dan mengeklaim jika utusan Palestina itu tidak mengutuk Hamas, maka ia adalah salah satu dari mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- "Ada kemajuan" dalam megosiasi untuk memastikan gencatan senjata di Jalur Gaza yang terkepung dan pembebasan sandera yang masih ditahan, kata Gedung Putih pada Jumat (23/8).

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan, pejabat AS melakukan "diskusi konstruktif" pada Kamis (22/8) malam di Kairo dengan pembicaraan yang berlanjut di sana pada hari berikutnya.

"Proses negosiasi sebenarnya bergerak maju. Pembicaraan berjalan sesuai agenda yang telah kami jelaskan sebelumnya dalam hal putaran pembicaraan berikutnya. Sekarang, yang penting adalah semua pihak terlibat dalam pembicaraan itu, dan bahwa pihak-pihak tersebut terus bekerja agar pelaksanaan gencatan senjata dapat dilaksanakan," kata Kirby kepada wartawan.

Kirby membantah laporan bahwa pembicaraan tersebut hampir menemui jalan buntu, dengan mengatakan bahwa laporan tersebut "tidak akurat."

"Tanda-tanda awal di Kairo, dan ini adalah tanda-tanda awal, adalah bahwa diskusi telah konstruktif, tetapi masih ada pembicaraan lebih lanjut yang akan berlangsung sepanjang akhir pekan," katanya. "Kita sekarang membutuhkan kedua belah pihak untuk bersatu dan bekerja menuju pelaksanaan gencatan senjata," tambahnya.

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid pada Selasa (20/8) menyerukan agar diakhirinya langkah dalam apa yang disebutnya sebagai upaya kepala otoritas pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk "menyabotase" pembicaraan, serta mendesak Netanyahu untuk mencapai kesepakatan "saat ini juga". Ia mendesak Netanyahu untuk hadir secara langsung dalam pembicaraan di Kairo, dengan mengatakan “satu-satunya alasan dia tidak melakukannya adalah karena dia sudah tidak punya nurani lagi”.

Ketika ditanya bahwa Netanyahu bernegosiasi dengan niat tidak baik, Kirby mengatakan: "Kami telah mengadakan percakapan konstruktif dengan rekan-rekan Israel kami dalam beberapa hari terakhir," dengan menunjuk pada panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Netanyahu pada Rabu (21/8).

"Saya akan menganggapnya sebagai percakapan yang konstruktif, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya senang untuk mengulanginya, bahwa kami berada di Kairo. Mereka berada di Kairo," kata Kirby. "Kami membutuhkan Hamas untuk berpartisipasi, dan kami perlu fokus pada detail penting untuk menyelesaikan ini. Itulah yang kami fokuskan di sini dalam beberapa hari mendatang sepanjang akhir pekan," tambahnya.

Lihat halaman berikutnya >>>

Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir telah mencoba mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan serta gencatan senjata, begitu pula guna memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Namun upaya mediasi terhenti karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas yakni menghentikan penyerbuan ke Jalur Gaza.

Pembicaraan ini berlangsung di tengah kekhawatiran bahwa Iran mungkin segera melakukan pembalasan atas pembunuhan mantan pemimpin politik Hamas di Teheran akhir bulan lalu.

Kirby menegaskan bahwa AS tetap percaya Iran "masih siap untuk melakukan sesuatu jika, pada kenyataannya, mereka memilih untuk melakukannya."

"Oleh karena itu, kami harus siap, dan kami siap. Kami telah memperkuat kemampuan militer kami di wilayah tersebut, dan kami mengawasinya setiap hari," katanya.

Lebih dari 40.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 93.000 terluka di Gaza selama perang Israel yang berlangsung lebih dari 10 bulan, menurut angka resmi. Sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Namun, jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi dari angka resmi, dengan banyak warga Gaza yang hilang dikhawatirkan tewas di bawah jutaan ton puing, atau dikubur di kuburan sementara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan warga sipil Palestina yang terlantar mulai mengungsi dari daerah mereka di timur Deir al-Balah di Jalur Gaza tengah setelah ada perintah evakuasi baru dari Israel, menurut saksi mata.

Wilayah tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai “zona aman” bagi warga sipil, namun tentara Israel memerintahkan penduduk untuk meninggalkan daerah itu menjelang operasi militer baru yang akan dilakukan di sana.

Juru bicara militer Israel IDF Avichay Adraee mengatakan bahwa beberapa lingkungan di Deir al-Balah kini dianggap sebagai “zona pertempuran berbahaya,”. Adraee meminta warga untuk bergerak ke arah barat sebelum serangan yang akan datang di daerah tersebut.

Peringatan ini memaksa ribuan warga sipil untuk mengungsi dengan berjalan kaki, membawa tas kecil dan beberapa barang kebutuhan dasar seperti selimut, alas tidur, dan sedikit makanan, menurut saksi mata.

Pekan lalu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan bahwa Israel telah mengurangi apa yang disebut "zona kemanusiaan" di Gaza menjadi hanya 11 persen dari wilayah tersebut, yang menyebabkan kepanikan dan ketakutan yang meluas di antara para pengungsi.

Menurut kantor media pemerintah Gaza, dua juta orang di Gaza mengungsi akibat serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut.

Israel terus melakukan serangan brutal di Jalur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Serangan ini telah mengakibatkan lebih dari 40.200 kematian warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta hampir 93.000 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Blokade Gaza yang terus berlangsung telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sehingga sebagian besar wilayah tersebut hancur.

Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di kota Rafah di bagian selatan, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum wilayah tersebut diserbu pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok Palestina Hamas dan gerakan Jihad Islam menegaskan persyaratan untuk setiap kesepakatan dengan Israel, termasuk penghentian perang Gaza, penarikan penuh Israel, rekonstruksi, penghentian blokade, dan kesepakatan serius bagi pertukaran tahanan.

Persyaratan tersebut diuraikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Hamas pada Rabu (21/8) setelah pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dewan Syura Hamas Mohamed Ismail Darwish, Sekretaris Jenderal Jihad Islam Ziad al-Nakhala dan wakilnya Mohamed Hindi di lokasi pertemuan yang tidak disebutkan.

Menurut pernyataan tersebut, kedua kelompok menekankan perlunya memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat ke Gaza, terlepas dari hasil perundingan mengenai diakhirinya perang.

Pertemuan tersebut menggarisbawahi perlunya menghentikan agresi Israel dan perang di Gaza, menghukum para pemimpin pendudukan atas kejahatan terhadap kemanusiaan, serta meninjau perkembangan lapangan dan ketahanan kemampuan perlawanan untuk menyerang seluruh wilayah Palestina yang diduduki.

Mengenai perundingan gencatan senjata, para peserta meninjau kemajuan negosiasi tidak langsung dan sikap menghalangi kekuatan pendudukan yang menghambat upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Pernyataan itu menekankan bahwa setiap perjanjian harus mencakup penghentian agresi secara menyeluruh, penarikan penuh pasukan Israel wilayah tersebut, dimulainya rekonstruksi, penghentian blokade, dan kesepakatan pertukaran tahanan yang serius.

Kedua pihak menilai bahwa pemimpin pendudukan bertanggung jawab atas kegagalan upaya mediator (Qatar dan Mesir) dengan bersikeras melanjutkan agresi dan menolak hal yang telah disepakati pada tahap sebelumnya, terutama proposal yang diterima Hamas pada 2 Juli.

Adapun pertemuan antara Hamas dan Jihad Islam terjadi setelah desakan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menarik tentara dari Koridor Philadelphi di perbatasan dengan Mesir dan Koridor Netzarim yang memisahkan wilayah utara dan selatan.

Sementara itu, Presiden Amerika Joe Biden berbicara dengan Netanyahu pada Rabu malam untuk membahas perkembangan negosiasi.

Pada Selasa, surat kabar berbahasa Ibrani Maariv melaporkan bahwa Netanyahu mengatakan kepada perwakilan keluarga tahanan Israel di Gaza bahwa Israel tidak akan, dalam keadaan apa pun, meninggalkan Koridor Philadelphi dan Poros Netzarim, meskipun mendapat tekanan besar untuk melakukannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Adalah Dennis Michael Rohan, warga Australia ini pernah membakar Masjid Al-Aqsa. Turis Kristen Evangelis Australia membakar aula sholat Qibli, salah satu aula sholat di Masjid Al-Aqsa yang diberkati, pada 21 Agustus 1969, menyebabkan kebakaran besar yang mengakibatkan kerusakan parah pada atap aula shalat, koridor-koridornya, dan mimbar Salahuddin al-Ayyubi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Iran akan segera merespons Israel atas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, meskipun Palestina tidak menginginkan perang terjadi.

"Keputusan mungkin akan dibuat dalam beberapa hari ke depan atau bahkan beberapa jam ke depan," kata Abbas dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia TASS.

Ia lebih lanjut menerangkan tentang dialog intensif yang sedang berlangsung di antara banyak negara, terutama mengenai sejauh apa Iran akan menanggapi kematian Haniyeh.

Abbas mengharapkan AS, yang aktif terlibat dalam negosiasi, dapat menekan eskalasi konflik.

Pemimpin Palestina itu menegaskan bahwa isu utama adalah keputusan yang pada akhirnya akan dibuat oleh setiap negara dan risiko yang siap mereka ambil.

Ia juga mengkritisi AS karena menghalangi pengakuan internasional atas Palestina dan menghalangi proses perdamaian, meskipun banyak resolusi PBB telah diadopsi untuk menyelesaikan perang Israel di Jalur Gaza.

Sebelumnya, Kementerian luar negeri Iran menolak seruan pemimpin negara-negara Barat untuk tak melakukan serangan terhadap Israel. Hal ini meningkatkan prospek serangan Isran yang disebut akan dilakukan pekan ini.

Juru Bicara Kemenlu Iran Nasser Kanaani mengatakan pada Selasa bahwa seruan untuk menahan diri dari Israel dari Perancis, Jerman dan Inggris “tidak memiliki logika politik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional”.

Ketiga negara Eropa mengeluarkan pernyataan pada hari Senin yang menyerukan Iran dan sekutunya untuk menahan diri dari serangan terhadap Israel menyusul pembunuhan Ismail Haniyeh, pemimpin politik kelompok Islam Palestina Hamas, di Teheran bulan lalu. Teheran dan sekutunya Hamas dan kelompok Hizbullah menuduh Israel melakukan pembunuhan tersebut. Pemerintah Israel belum menyatakan tanggung jawab.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Hamas pada Selasa (13/8/2024) meluncurkan dua roket ke Tel Aviv, pusat komersial Israel, menandai serangan pertama dalam beberapa bulan. Militer Israel melaporkan bahwa satu roket mendarat di laut dan yang lainnya tidak mencapai wilayah Israel, tanpa ada korban yang dilaporkan di Israel.

“Kami telah mengebom kota Tel Aviv dan pinggirannya dengan dua rudal M90 sebagai tanggapan atas pembantaian oleh Zionis terhadap warga sipil dan pemindahan paksa rakyat kami,” kata sayap militer Hamas dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman Financial Xxpress, Rabu (14/8/2024)

Militer Israel melaporkan bahwa operasinya di Gaza termasuk menargetkan orang-orang bersenjata Palestina, membongkar bangunan militer, dan menyerang peluncur roket dan pos penembak jitu. Kedua belah pihak masih terlibat dalam konflik sementara para mediator berupaya untuk melanjutkan pembicaraan gencatan senjata akhir pekan ini.

Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada Senin bahwa mereka mengantisipasi pembicaraan damai yang dijadwalkan pada Kamis akan berjalan sesuai rencana dan bahwa perjanjian gencatan senjata masih dalam tahap penyelesaian. Menurut Axios, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan melakukan perjalanan ke Qatar, Mesir, dan Israel pada Selasa untuk terlibat dalam diskusi.

Pemerintah Israel mengkonfirmasi akan mengirim delegasi ke pembicaraan tersebut. Namun, Hamas, kelompok pejuang kemerdekaan Palestina yang memerintah Gaza sebelum konflik, telah meminta rencana konkret untuk mengimplementasikan proposal yang telah diterima alih-alih diskusi lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan bahwa puluhan perwira cadangan Israel mengatakan dalam sebuah surat pada hari Ahad lalu bahwa tentara Israel masih jauh dari kemenangan di Jalur Gaza saat Tel Aviv melanjutkan serangan mematikannya di daerah kantong Palestina itu sejak 7 Oktober 2023.

"Dalam beberapa hari terakhir, kami terkejut dengan pernyataan berulang kali dari pejabat senior militer bahwa kemenangan sudah di depan mata dan ada kemungkinan untuk beralih ke tahap serangan tepat sasaran," bunyi surat yang ditandatangani oleh sekitar 100 perwira kepada Kepala Staf Herzi Halevi.

"Kami, yang datang dari lapangan, tahu betul bahwa situasinya masih jauh dari kemenangan," kata surat itu, dikutip dari laman Middle East Monitor.

Para perwira militer Israel mengatakan bahwa faksi perlawanan Palestina masih memiliki kemampuan lintas batas seperti UAV, pesawat tanpa awak peledak, dan mortir.

"Ini bukan seperti apa kemenangan itu," ujarnya.

Pada bulan Februari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada ABC News bahwa kemenangan sudah di depan mata.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Hamas pada Selasa (13/8/2024) meluncurkan dua roket ke Tel Aviv, pusat komersial Israel, menandai serangan pertama dalam beberapa bulan. Militer Israel melaporkan bahwa satu roket mendarat di laut dan yang lainnya tidak mencapai wilayah Israel, tanpa ada korban yang dilaporkan di Israel.

“Kami telah mengebom kota Tel Aviv dan pinggirannya dengan dua rudal M90 sebagai tanggapan atas pembantaian oleh Zionis terhadap warga sipil dan pemindahan paksa rakyat kami,” kata sayap militer Hamas dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman Financial Xxpress, Rabu (14/8/2024)

Militer Israel melaporkan bahwa operasinya di Gaza termasuk menargetkan orang-orang bersenjata Palestina, membongkar bangunan militer, dan menyerang peluncur roket dan pos penembak jitu. Kedua belah pihak masih terlibat dalam konflik sementara para mediator berupaya untuk melanjutkan pembicaraan gencatan senjata akhir pekan ini.

Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada Senin bahwa mereka mengantisipasi pembicaraan damai yang dijadwalkan pada Kamis akan berjalan sesuai rencana dan bahwa perjanjian gencatan senjata masih dalam tahap penyelesaian. Menurut Axios, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan melakukan perjalanan ke Qatar, Mesir, dan Israel pada Selasa untuk terlibat dalam diskusi.

Pemerintah Israel mengkonfirmasi akan mengirim delegasi ke pembicaraan tersebut. Namun, Hamas, kelompok pejuang kemerdekaan Palestina yang memerintah Gaza sebelum konflik, telah meminta rencana konkret untuk mengimplementasikan proposal yang telah diterima alih-alih diskusi lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan bahwa puluhan perwira cadangan Israel mengatakan dalam sebuah surat pada hari Ahad lalu bahwa tentara Israel masih jauh dari kemenangan di Jalur Gaza saat Tel Aviv melanjutkan serangan mematikannya di daerah kantong Palestina itu sejak 7 Oktober 2023.

"Dalam beberapa hari terakhir, kami terkejut dengan pernyataan berulang kali dari pejabat senior militer bahwa kemenangan sudah di depan mata dan ada kemungkinan untuk beralih ke tahap serangan tepat sasaran," bunyi surat yang ditandatangani oleh sekitar 100 perwira kepada Kepala Staf Herzi Halevi.

"Kami, yang datang dari lapangan, tahu betul bahwa situasinya masih jauh dari kemenangan," kata surat itu, dikutip dari laman Middle East Monitor.

Para perwira militer Israel mengatakan bahwa faksi perlawanan Palestina masih memiliki kemampuan lintas batas seperti UAV, pesawat tanpa awak peledak, dan mortir.

"Ini bukan seperti apa kemenangan itu," ujarnya.

Pada bulan Februari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada ABC News bahwa kemenangan sudah di depan mata.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penyerbuan terhadap kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur oleh ratusan warga Israel radikal adalah "tidak dapat diterima," kata Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (13/8/2024).

"Biarkan saya mengatakan dengan jelas bahwa Amerika Serikat dengan tegas mendukung pelestarian status quo historis terkait situs-situs suci di Yerusalem," kata Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Vedant Patel kepada wartawan.

"Tindakan sepihak seperti ini yang membahayakan status quo tersebut adalah tidak dapat diterima," katanya.

Pernyataan itu disampaikan setelah pemukim ilegal Israel serta Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, menteri dari partai Otzma Yehudit Yitzhak Wasserlauf dan anggota Knesset dari Partai Likud Amit Halevi menyerbu kompleks Masjid Al Aqsa untuk memperingati Tisha B'Av, hari puasa tahunan Yahudi yang menandai terjadinya beberapa bencana dalam sejarah Yahudi.

"Dan tidak hanya itu yang tidak dapat diterima, tetapi juga mengalihkan perhatian dari apa yang kami anggap sebagai waktu yang krusial saat kami bekerja untuk menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata ini," katanya.

"(Tindakan) Itu mengalihkan perhatian dari tujuan yang telah kami nyatakan untuk wilayah tersebut, yaitu solusi dua negara, negara Palestina dan negara Israel yang berdampingan, hidup dengan martabat dan harmoni," kata Patel.

Caplok Masjidl al-Aqsha

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengatakan bahwa penyerbuan Masjid al-Aqsa oleh ekstremis di Yahudi bawah perlindungan polisi pendudukan Israel merupakan penargetan terhadap Yerusalem dan tempat-tempat suci umat Kristiani dan Islam. Hal itu juga dinilai sebagai persiapan untuk penerapan pendudukan menyeluruh terhadap Kompleks Masjid al-Aqsa.

Israel diyakini hendak menegakkan kendali terhadap tanah suci umat Islam itu dan melakukan Yahudisasi terhadapnya. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional, termasuk resolusi UNESCO.

Lihat halaman berikutnya >>>

Kantor berita WAFA melansir, Kementerian tersebut menyerukan dalam sebuah pernyataan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral terhadap penderitaan rakyat Palestina pada umumnya dan Yerusalem serta kesuciannya pada khususnya. Wilayah tersebut, ditekankan, merupakan bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967.

Serbuan kelompok Yahudi ekstrem semakin lengkap dengan dihadiri Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir mengunjung Kompleks Masjid Al-Aqsha yang disebutnya sebagai Temple Mount. Kunjungan dilakukan setelah anggota Knesset (MK) mengatakan bahwa orang Yahudi berhak untuk berdoa di situs tersebut. Demikian dilaporkan media Israel pada, Selasa.

KAN menyebut Ben-Gvir didampingi oleh Menteri Pembangunan Negev dan Galilea serta Menteri Ketahanan Nasional Yitzhak Wasserlauf, anggota MK Likud Amit Halevi, dan kepala Administrasi Temple Mount, Rabbi Shimshon Elboim. Sekitar 1.500 orang Yahudi naik ke situs tersebut pada Selasa pagi.