Jakarta: Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis, 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada Jumat, 8 November 2024.

"Belum jadi besok. Iya tunggu Presiden kembali (dari lawatan ke luar negeri)," kata Muliaman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 7 November 2024.
Muliaman menjelaskan alasan mundurnya peluncuran BP Danantara karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin sebelum badan tersebut diluncurkan.

Baca juga: Pimpin Badan Pengelola Investasi Danantara, Muliaman Beberkan Tupoksinya

Pembentukan Danantara

Selain itu, pembentukan Danantara juga tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman mengatakan peluncuran BPI Danantara dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran badan itu akan dilakukan di Kantor Danantara, di Jalan Soeroso, Jakarta.

Mulimana mengatakan BPI Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Muliaman Darmansyah Hadad mengepalai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dia menegaskan badan yang dipimpinnya berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," kata Muliaman dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 22 Oktober 2024.

Muliaman dan wakilnya, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman menyebut badan yang dipimpinnya seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA).

Meski serupa, kata Muliaman, badan yang dipimpinnya memiliki cakupan yang lebih luas. Pasalnya, badan tersebut juga mengelola investasi negara di luar APBN.
Muliaman menyebut pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto. Khususnya, dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara.

Muliaman mengatakan Presiden Prabowo ingin pengelolaan investasi dapat lebih terpadu. Sehinga, tak lagi berjalan sendiri-sendiri.

"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," kata Muliaman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)