Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan yang merupakan embrio pengelola investasi besar di Indonesia ini disebut menjadi cikal-bakal superholding BUMN dan digadang-gadang bakal sekelas Temasek Singapura.

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan pengusaha dan dilihat detikcom, Danantara bakal mengelola aset yang sangat besar. Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under (AUM) management Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA).

Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Danantara juga akan menaungi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Rinciannya, aset Bank Mandiri Rp 2.174 triliun, BRI Rp 1.965 triliun, PLN Rp 1.671 triliun, Pertamina Rp 1.412 triliun, BNI Rp 1.087 triliun, Telkom Indonesia Rp 318 triliun, MIND ID Rp 259 triliun, dan aset INA Rp 163 triliun.

Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Danantara juga ditargetkan akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ke-4 di dunia.

"Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia," tulis dokumen tersebut.

Sebelumnya, Kepala BP Investasi Danantara buka-bukaan soal nasib INA jika Danantara berhasil dibentuk. Ia menyebut nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA?) Nanti kan semua akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

(ily/kil)

Jakarta: Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis, 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada Jumat, 8 November 2024.

"Belum jadi besok. Iya tunggu Presiden kembali (dari lawatan ke luar negeri)," kata Muliaman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 7 November 2024.
Muliaman menjelaskan alasan mundurnya peluncuran BP Danantara karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin sebelum badan tersebut diluncurkan.

Baca juga: Pimpin Badan Pengelola Investasi Danantara, Muliaman Beberkan Tupoksinya

Pembentukan Danantara

Selain itu, pembentukan Danantara juga tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman mengatakan peluncuran BPI Danantara dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran badan itu akan dilakukan di Kantor Danantara, di Jalan Soeroso, Jakarta.

Mulimana mengatakan BPI Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahkan, Erick Thohir menyatakan telah menyiapkan kantor untuk badan yang digadang-gadang sekelas Temasek Singapura tersebut.

Erick Thohir mengatakan, kantor yang akan digunakan adalah salah satu aset PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"Ya pasti kami mendukung dengan hadirnya Danantara. Saya sudah sampaikan bahwa bahkan kita menyiapkan fasilitas untuk kantor Danantara-nya. Kantor Danantara-nya sudah kita siapkan. Itu salah satu aset Bank Mandiri. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam. Supaya sinergisitasnya seperti apa," terangnya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Hal ini diungkapkan Muliaman usai melakukan rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat yang dilakukan pada Senin (28/10) lalu.

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," sebut Muliaman.

Lihat video 'Momen Erick Thohir Tinggalkan Rapat Komisi VI DPR':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(acd/hns)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara . Peluncuran badan baru ini ditargetkan dilaksanakan pada 8 November 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut peluncuran badan investasi itu masih dalam tahap pembahasan. Karena itu, dirinya mengaku belum dapat memberikan kabar pasti.

"Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

BP Investasi Danantara rencananya bakal menggunakan salah satu aset gedung milik PT Bank Mandiri Tbk untuk dijadikan kantor pusat. Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir seusai melakukan pertemuan dengan BP Danantara. "Sudah (ketemu), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya," jelas Erick.

Badan baru ini disebut-sebut akan menjadi cikal bakal superholding BUMN. BP Danantara rencananya akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah. Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga akan dikelola lembaga tersebut.

Perihal superholding investasi tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kemungkinan besar BP Danantara akan diposisikan demikian. Namun, Superholding BP Danantara itu tidak serta akan merta menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Tauhid memandang posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator. Sementara, superholding bertindak selaku induk BUMN yang mengelola aksi korporasi, termasuk investasi perusahaan.

Karena itu, dia menyarankan pembagian wewenang nantinya harus didasari undang-undang, yakni dengan merevisi UU BUMN. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan Superholding BP Danantara.

Bisnis.com, JAKARTA – Peresmian embrio superholdingBUMN yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tinggal menghitung hari. Lantas, sejauh mana dampak kehadiran lembaga baru ini bagi perusahaan pelat merah?

BPI Danantara kabarnya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 November 2024. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad kepada awak media baru-baru ini.

Seiring peresmian lembaga baru itu, pemerintah juga disebut sedang menyiapkan payung hukum yang nantinya mengatur tugas dan fungsi BPI Dananatara.

Pengamat BUMN Datanesia Institute Herry Gunawan memandang pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.

“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa BPI Danantara sebaiknya tidak bersentuhan dengan urusan politik dan memiliki keleluasan untuk menentukan pengurus perusahaan pelat merah, yang mengelola kekayaan negara dipisahkan.

Herry juga berpendapat BUMN yang nantinya menjadi aset kelolaan BPI Danantara perlu dipisahkan antara perusahaan berorientasi bisnis dengan sosial. Langkah restrukturisasi turut diperlukan guna memetakan kembali arah bisnis ke depan.

“BUMN berorientasi bisnis perlu direstrukturisasi dengan pertimbangan jangan sampai ada kegiatan bisnis di lahan yang sama, contohnya BUMN Karya. Pertimbangan lainnya, pilih bisnis yang dinilai strategis,” ucapnya.

Dia pun berharap BPI Danantara bakal diperlakukan sebagai superholding yang berfungsi sebagai perusahaan induk investasi. Adapun untuk operasional bisnis, dapat menggunakan holding BUMN yang kini sudah terbentuk.

“Jadikan BPI Danantara superholding yang mengelola BUMN strategis dan berorientasi profit. Untuk BUMN berorientasi sosial, jadikan BLU [Badan Layanan Umum]. Ketegasan Prabowo akan sangat menentukan perjalanan Danantara,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai superholding dibutuhkan agar seluruh perusahaan pelat merah dapat bersinergi, sekaligus bekerja secara efektif dan efisien.

Dengan kehadiran lembaga baru tersebut, BUMN diharapkan mampu memperlihatkan integritas dan meningkatkan supremasi perusahaan pelat merah di berbagai sektor dengan mengedepankan prinsip good corporate governance (GCG).

“Ini bertujuan untuk memperkuat kinerja fundamental BUMN secara berkelanjutan ke depannya, serta sebagai bentuk mitigasi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian baik di tingkat global maupun domestik,” ungkap Nafan.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menambahkan superholding dapat meningkatkan adaptabilitas dalam menangkap peluang bisnis dan finansial karena keputusan berada di ranah korporasi. BUMN juga diyakini bakal lebih kompetitif.

Potensi BPI Danantara Saingi Temasek dan Khazanah

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek dan Khazanah.

Pasalnya, dari sisi nilai portofolio aset, angka konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan dengan kedua entitas tersebut. Namun, dia memandang perusahaan pelat merah belum cukup optimal menghasilkan keuntungan.

“Konsolidasi total BUMN lebih besar dari Temasek dan berlipat kali dari Khazanah. Masalahnya, kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit lebih rendah. Artinya aset yang besar belum mampu bekerja optimal dalam menghasilkan profit,” tuturnya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Nilai ini sekitar Rp4.610,99 triliun dengan kurs Rp11.853 per dolar Singapura.

Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit sepanjang 2023 atau sekitar Rp596,24 triliun dengan kurs Rp3.595 per ringgit Malaysia.

Dengan modal tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini superholding BUMN yang kini sedang dirancang pemerintah, memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek ataupun Khazanah.

“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ini bakal menjadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Prabowo secara langsung. Hal ini diungkapkan Muliaman usai melakukan rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat yang dilakukan pada Senin (28/10/2024).

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," sebut Muliaman.

Sebelumnya, Muliaman menjelaskan BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) yang lalu.

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

"End state-nya iya, mirip-mirip begitu ya (seperti Temasek)," ungkap Muliaman.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA). Berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bedanya (dengan Kementerian BUMN) saya kira (terkait) bidang pengelolaan investasinya. Mirip-mirip seperti INA tapi BP Investasi Danantara lebih besar," terang Muliaman.

Muliaman juga masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak. Dia mengaku akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan.

Muliaman menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap ada beriringan bersama BP investasi Danantara, namun tidak tahu kepastian ke depannya.

(hal/kil)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto membentuk badan baru yang bertugas untuk pengelolaan investasi. Badan tersebut ialah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dikepalai Muliaman Darmansyah Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara.

Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman menegaskan, Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," kata Muliaman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Muliaman menyebut Badan Pengelola Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA). Namun Muliaman sampaikan ,Danantara memiliki cakupan yang lebih luas, lantaran juga mengelola investasi negara di luar APBN.

Muliaman menyebutkan, pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Muliaman menyampaikan, Prabowo ingin pengelolaan investasi dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," kata Muliaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diproyeksikan menjadi cikal bakal superholding perusahaan pelat merah atau BUMN.

BPI Danantara akan memiliki visi sebagai pengelola investasi, mendorong transformasi dengan menumbuhkan korporasi berskala dunia. Lembaga ini juga akan bertanggung jawab untuk menarik dan mengelola investasi.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan BPI Danantara diperkirakan mulai menerima pengelolaan BUMN blue chips.

Menurutnya, hal tersebut berkaca dari pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) yang akhirnya menerima limpahan saham BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

“Badan baru Danantara mungkin akan mulai menerima limpahan pengelolaan BUMN bluechips sebagai cikal bakal menjadi pengelola superholding BUMN,” ujar Toto saat dihubungi, Selasa (22/10/2024).

Dia juga memandang Danantara berpotensi besar menjadi ultimate shareholders INA. Dengan demikian INA akan fokus ke perusahaan pelat merah besar yang layak diinvestasi, sedangkan sisanya akan dikelola oleh Danantara.

Di samping itu, Toto optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek di Singapura dan Khazanah milik Malaysia. Sebab, dalam hal aset, angka konsolidasi BUMN lebih besar dibandingkan keduanya.

“Konsolidasi total BUMN lebih besar dari Temasek dan berlipat kali dari Khazanah. Masalahnya, kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit lebih rendah. Artinya aset yang besar belum mampu bekerja optimal dalam menghasilkan profit,” tuturnya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun atau naik 6,26% secara tahunan. Sementara itu, liabilitas meningkat 4,03% year on year (YoY) menjadi Rp6.957,43 triliun, serta ekuitas mencapai Rp3.444,07 triliun atau naik 11,07%.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa pihaknya bakal membawahi INA. Akan tetapi, pemerintah akan lebih dulu menyiapkan payung hukum terkait langkah tersebut.

“Kami siapkan dulu UU [Undang-undang]. Tujuan nanti pengelolaan investasi yang terpencar pencar itu dikonsolidasikan, di-leverage,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK ini menjelaskan Danantara akan menjadi lembaga khusus yang berada di bawah garis komando Presiden Prabowo dengan salah satu tugasnya adalah mengelola aset-aset pemerintah di tiap kementerian.

Di sisi lain, Muliaman mengamini bahwa BPI Danantara akan menjadi cikal bakal superholding BUMN yang mirip dengan Temasek dan Khazanah.

“End state-nya iya, mirip mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU nya dulu ya,” tutur Muliaman, yang sempat menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2006 – 2012.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Sebelum memimpin PT PAL, pria kelahiran Surabaya, 14 Maret 1971 ini telah malang melintang di galangan kapal terkemuka seperti Shin Kurushima Dockyard, Mitsui Shipyard, dan Mitsubishi Heavy Industries.

Dia kemudian mendirikan perusahaan swasta pertama di Indonesia yang fokus terhadap desain kapal pada 2005. Perusahaan tersebut kemudian berkembang menjadi salah yang terbesar di Asia Tenggara atau Asean.

Sementara itu, sejak menjabat Direktur Utama PT PAL pada 21 April 2021, Kaharuddin memimpin transformasi besar di perusahaan dengan memperkenalkan digitalisasi dan implementasi strategi Industri Maritim 4.0 (IM4).

Transformasi itu mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar internasional, dan mengembalikan PT PAL ke posisi yang kuat dalam industri maritim global. PT PAL juga berhasil keluar dari krisis keuangan dan mendapatkan kepercayaan untuk membangun berbagai kapal perang berstandar internasional.

Tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, Kaharuddin juga memiliki visi untuk membangkitkan peradaban maritim dengan memperkuat industri maritim nasional.

Menurut Kaharuddin, industri maritim memiliki spektrum teknologi yang luas dan memainkan peran penting dalam ketahanan nasional, termasuk di bidang ketahanan pangan, energi, dan teritorial.

“Indonesia harus mampu memaksimalkan potensi maritimnya, baik untuk pertahanan maupun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kuncinya adalah kolaborasi antar instansi dan inovasi teknologi,” ujarnya di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Kaharuddin memiliki latar belakang akademis di bidang Transportasi Laut dan Artificial Intelligence. Berkat beasiswa program Habibie, dia melanjutkan studi di Jepang dan meraih gelar sarjana, master, serta doktor di bidang arsitektur perkapalan dari Nagasaki Institute of Applied Science dan Hiroshima University.

Prestasi Kaharuddin kemudian diakui dengan penghargaan bergengsi. Salah satunya penghargaan The Best Naval Architect Student in Japan.

Jakarta -

Eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia mengungkapkan tugas dan wewenang badan yang baru didirikan pada era Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Muliaman mengatakan, BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura

"End state-nya iya, mirip-mirip begitu ya (seperti Temasek)," ungkap Muliaman.

Sayangnya dirinya belum bisa memberikan target kapan BP Danantara bisa serupa Temasek. Pasalnya harus dipersiapkan undang-undang (UU) yang mengatur badan tersebut terlebih dahulu.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA). Berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bedanya (dengan Kementerian BUMN) saya kira (terkait) bidang pengelolaan investasinya. Mirip-mirip seperti INA tapi BP Investasi Danantara lebih besar," terang Muliaman.

Muliaman juga masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak. Ia mengaku akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan.

Muliaman menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap ada beriringan bersama BP investasi Danantara, namun tidak tahu kepastian ke depannya. "(Kementerian BUMN) tetap ada, tapi jangka panjangnya belum tahu kita," sebut Muliaman.

(aid/ara)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pembentukan ini ditandai dengan pengangkatan kepala dan wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 144 P Tahun 2024 tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad dan Wakil Kepala oleh Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang. Keduanya resmi menjadi Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara setelah pengambilan sumpah jabatan.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman D Hadad bukan orang baru dalam pemerintahan. Muliaman tercatat pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (2006-2012). Dirinya juga pernah menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017). Selain pernah didapuk sebagai Duta Besar untuk Swiss, pekerjaan terakhirnya adalah sebagai Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan Komisaris Independen PT Astra International Tbk (ASII).

Investasi menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengerek pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% dalam lima tahun mendatang.Investasi tercatat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi kedua setelah konsumsi.