Badan Karantina Indonesia meminta persetujuan Komisi IV DPR RI untuk penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 397,5 miliar. Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean.

"Total biaya yang kami harapkan kalau boleh ditambahkan Rp 397 miliar yang semuanya akan bisa cover. Sesungguhnya ini telah kita sampaikan di rapat sebelumnya," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam paparannya, tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Rp 29,2 miliar, digitalisasi layanan Rp 43 miliar, dan revitalisasi laboratorium Rp 305 miliar.

Kemudian, akan digunakan dalam satu karantina untuk Kalimantan Rp 9,1 miliar, modeling twin port Tual Rp 6,2 miliar, dan modeling klinik karantina untuk UMKM/Koperasi mumpuni ekspor Rp 5,1 miliar.

Sementara anggaran 2025 yang didapat Badan Karantina Indonesia Rp 1,4 triliun. Pihaknya juga diberikan target oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencetak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Alokasi anggaran program Barantin sebesar Rp 1,4 triliun. Ini adalah anggaran kami dan ini terdiri dari rupiah murni dan PNBP. Kami juga di-challenge Menteri Keuangan PNBP Rp 221 miliar, " pungkasnya.

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Irma Suryani meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengambil langkah terkait peredaran buah anggur shine muscat di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Irma menegaskan bahwa BPOM harus berkoordinasi dengan Badan Karantina untuk bersama mengawasi isu peredaran anggur jenis tersebut yang diduga mengandung zat berbahaya.

“Tadi pagi saya telpon BPOM karena ada informasi terkait anggur muscat itu, itu enggak boleh masuk ke Indonesia karena banyak bahan kimia berbahaya. Saya tanya, kenapa kok BPOM enggak bergerak? Dijawab, itu bukan wilayah BPOM, itu wilayahnya dari Badan Karantina,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Irma menilai, jawaban BPOM terasa kurang tepat, karena terkesan mengedepankan ego sektoral dan fungsi lembaga sendiri saja.

"Kalau kalian cuma bicara fungsi kalian sendiri, enggak bakal jalan, enggak akan selesai. Untuk menyehatkan rakyat Indonesia ini enggak akan selesai. Kan yang nyehatin Indonesia ini selain Menteri Kesehatan ada BPOM,” tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, Thai Pesticide Alert Network (Thai-PAN) mengeluarkan peringatan bahwa anggur shine muscat memiliki residu pestisida di atas batas aman konsumsi.

Tes laboratorium yang dilakukan menemukan residu dari 14 bahan kimia berbahaya pada konsentrasi di atas aman 0,01 miligram (mg) per kilogram (kg).

Dalam pemeriksaan tersebut, terdapat 50 residu kimia yang ditemukan, dengan 22 di antaranya tidak diatur oleh hukum Thailand, seperti Triasulfuron, Cyflumetofen, Tetraconazole, dan Fludioxonil.

REPUBLIKA.CO.ID, MERAUKE -- Presiden Joko Widodo meninjau instalasi karantina tumbuhan 1,9 juta bibit tebu dari Australia di Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Selasa, 23 Juli 2024. Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M Panggabean yang mendampingi menjelaskan pada presiden bahwa tindakan karantina terhadap bibit tebu asal Australia tersebut dilakukan secara ketat dari pre-border, at-border sampai post-border.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, karantina melakukan mitigasi risiko terhadap bibit dari Australia ini, agar pemanfaatannya bisa optimal dan tidak menimbulkan bahaya bagi tanaman lokal di Papua khususnya," ujar Sahat pada media sesaat setelah mendampingi kunjungan kerja presiden.

Menurut Sahat, sebelum bibit dalam bentuk kultur jaringan tersebut masuk ke Merauke, Papua Selatan, petugas karantina telah melakukan kajian analisis risiko dan melakukan penilaian di tempat asalnya (pre-border). Hal tersebut untuk mengurangi risiko adanya hama penyakit berbahaya yang dapat terbawa masuk ke Indonesia.

Saat tiba di pintu pemasukan, melalui Bandara Mopah, Merauke, petugas karantina dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan melakukan pengecekan dokumen, pemeriksaan fisik hingga pengecekan jumlah dan jenisnya (at-border). Juga dilakukan pengujian laboratorium terhadap target Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pada benih tebu asal Australia dengan metode Biomolekuler (PCR/Polymerase Chain Reaction).

Kemudian dilakukan pengawalan hingga instalasi karantina tumbuhan yang juga sekaligus sebagai tempat pengasingan dan pengamatan karantina milik PT Global Papua Abadi, di Sermayam, Tanah Datar, Merauke. Tidak hanya sampai disitu, Sahat juga menjelaskan bahwa selain pemeriksaan laboratorium, proses tindakan karantina juga dilakukan dengan pengasingan dan pengamatan terhadap tumbuh kembang benih tersebut secara konsisten sampai usia enam bulan.

Jika hasil uji laboratorium, pengasingan dan pengamatan tidak ditemukan OPTK, maka terhadap benih tersebut dapat digunakan lebih lanjut. Namun jika ditemukan indikasi terpapar OPTK maka dapat dilakukan tindakan karantina pemusnahan.

"Ini tentunya dilakukan untuk mengeliminasi bahaya yang dapat ditimbulkan," jelas Sahat.

Presiden Jokowi saat melihat proses tindakan karantina pengasingan dan pengamatan yang dilakukan Barantin menegaskan bahwa proyek tebu di Merauke tersebut merupakan Program Strategis Nasional.

Selain melihat lokasi pengasingan dan pengamatan, Presiden Jokowi juga meninjau laboratorium kultur jaringan dilanjutkan dengan melakukan Penanaman Tebu Perdana Proyek Hilirisasi Perkebunan Tebu, Pabrik Gula dan Pabrik Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Deputi Karantina Tumbuhan, Bambang serta Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan, Cahyono.