Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara soal kabar pergantian jajaran direksi Garuda lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB Garuda dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2024.

Irfan menjelaskan, RUPSLB tersebut memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).

Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.

"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Manoj Punjabi resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Net Visi Media Tbk (NETV) alias Net TV. Pengunduran diri ini dilakukan bersama dengan Komisaris Utama Shania Manoj Punjabi dan Komisaris lndependen Dian Adhitama.

Pengunduran diri Manoj bersama dua dewan Komisaris ini sudah disetujui para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada, Kamis (7/11) lalu.

Berdasarkan RUPSLB itu juga, Manoj yang sudah tak lagi menjabat sebagai Dirut kini didapuk sebagai Komisaris Utama Net TV menggantikan sang istri, Shania. Kemudian posisi Direktur Utama yang ditinggalkannya kini sudah diisi oleh Lie Halim.

Sedangkan untuk Shania yang sudah tak menjabat sebagai Komisaris Utama, tetap menjabat di perusahaan sebagai Komisaris. Selanjutnya posisi Komisaris Independen yang ditinggalkan Dian Adhitama kini sudah diduduki oleh Rommy Fibri Hardiyanto.

"Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal dilaksanakannya Rapat," tulis Net TV dalam laporan keterbukaan informasi mereka, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan RUPSLB itu, berikut susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris baru Net TV

Dewan Direksi

- Direktur Utama: Lie Halim
- Direktur: Surya Hadiwinata, Priyadarshi Anand, Esmal Diansyah

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Manoj Dhamoo Punjabi
- Komisaris:Shania Manoj Punjabi, Sanjeva Advani
- Komisaris Independen: Rommy Fibri Hardiyanto

Simak juga Video 'Cerita Lucu Melly Goeslaw Diteror Manoj Punjabi Semasa 'Ayat-Ayat Cinta'':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal kinerja produksi minyak Indonesia yang terus menurun. Menurut Bahlil, lifting minyak terus merosot ke angka 600 ribu barrel per hari (bph), sementara konsumsi dalam negeri mencapai 1,5 juta sampai 1,6 juta bph.

Artinya Indonesia harus mengimpor minyak 1 juta bph demi memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Bahlil, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 1996-1997, yang mana Indonesia justru mengekspor minyak.

"Karena tahun 1996-1997 itu pendapatan negara kita 40-50% dari minyak. Begitu reformasi, lifting kita turun terus sampai sekarang tinggal 600 ribu barrel per day. Konsumsi kita 1,5-1,6 juta. Jadi terbalik sekarang kita impor per tahun 1 juta barel per day. Ini yang buat kita kondisinya tidak baik-baik saja," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, disiarkan YouTube Kemendagri, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bahlil pemerintah sudah menyiapkan beberapa cara mengatasi masalah tersebut. Salah satunya lewat pengaktifan kembali sumur-sumur minyak yang berstatus idle atau nganggur.

Tercatat ada 6.000-an sumur idle yang masih bisa dioptimalkan untuk menghasilkan minyak. Hitung-hitungan Bahlil, jika masing-masing sumur bisa menghasilkan 30 bph maka akan menambah jumlah lifting Indonesia menjadi 180 ribu bph.

"Sumur-sumur yang idle kita akan aktifkan, ini kurang lebih 6.000 sumur. Kalau 6.000 sumur rata-rata kita bisa dapat 30 barel per day aja itu bisa dapat 180 ribu barel per day dari sumur idle," jelas Bahlil

Bahlil menjelaskan, Indonesia memiliki 44.985 sumur minyak yang 65% di antaranya dikuasai Pertamina. Sementara itu Exxonmobil menguasai sekitar 25%. Adapun sumur yang aktif mencapai 16.400 lebih, sementara yang berstatus idle 16.990 sumur.

Solusi lainnya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses lifting minyak, seperti yang berhasil dilakukan ExxonMobil di blok Cepu. Ia juga menyinggung perlunya konversi ke kendaraan listrik, terlebih 49% konsumsi minyak digunakan oleh kendaraan.

"Untuk pendapatan negara dari lifting minyak kita dengan gas satu tahun itu US$ 12 miliar, hampir kurang lebih Rp 200 triliun. Inilah kira-kira potensi energi kita yang ada sekarang. Yang paling banyak konsumsi minyak itu sektor transportasi, 49% itu kita memakai sektor transportasi, kemudian industri 34%, sisanya lain-lain," bebernya.

"Jadi betul-betul mengalami persoalan di mana kita harus melakukan impor yang cukup besar. Dan devisa kita tiap tahun untuk impor minyak dan gas hampir Rp 500 triliun. Inilah yang membuat nilai tukar kita terhadap dolar terganggu terus karena tiap tahun kita butuh Rp 500 triliun," tutupnya

Simak juga Video: Bahlil Ungkap Devisa RI Rp 450 T Per Tahun untuk Impor Migas

[Gambas:Video 20detik]

Tahun ini Indonesia mengusung tema "In Solidarity for a Green World", pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa arahan penting kepada para delegasi Indonesia yang tengah bersiap menghadiri pertemuan tingkat dunia tersebut. Hanif menyampaikan keterlibatan delegasi Indonesia pada forum tingkat global dan regional harus menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat. Hal ini menjadi mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Mudah mudahan pada acara kita di Baku Azerbaijan kita benar-benar mampu mempromosikan kondisi perjuangan aksi iklim kita kepada teman-teman di dunia internasional," ujar Hanif dalam keterangan resminya, Kamis (7/11/2024).

Dia berharap kepada Delegasi Indonesia yang akan berangkat agar jangan hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi semua memandatkan diri sebagai diplomator yang diharapkan dapat menarik pertemuan bilateral yang diperlukan untuk menggagas bagaimana Indonesia mendapatkan dukungan-dukungan internasional dalam aksi perubahan iklim.

"Kita tidak ramai-ramai menghadiri Paviliun Indonesia, menghadiri podcast yang kita laksanakan dan hadiri sendiri, tetapi bagaimana kita memfungsikan diri pada era yang penting ini untuk membangun kerjasama internasional country to country, goverment to goverment untuk mendukung upaya Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca," tegas Hanif.

Kepada para ASN yang yang menjadi Delegasi, Hanif menekankan jangan hanya datang untuk jalan-jalan karena dukungan pendanaan melalui APBN yang telah digunakan dalam perjalanan luar negeri tersebut, harus dapat mendorong untuk investasi, mendorong dunia internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia.

"Bukan hanya jalan-jalan saja, bukan hanya display-display saja. Harapanya kita menempatkan diri masing-masing untuk konteks itu, lakukanlah berbagai hal penting yang secara konkret mampu mendorong dunia internasional membantu di dalam upaya Indonesia membangun ketahanan iklim ini," beber Hanif.

Delegasi Indonesia yang ditugaskan ke Baku, kata Hanif, adalah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup mentereng untuk tugas mewakili negara. Dia mengungkapkan jika Presiden Prabowo sangat menekankan di dalam rapat kabinet pertama, agar mengefisienkan biaya perjalanan luar negeri.

"Ini artinya bahwa kehadiran kita ke luar negeri harus benar-benar membawa manfaat untuk Indonesia. Soft diplomacy kita laksanakan di Pavilion Indonesia, tetapi bukti konkret harus kita hadirkan pada saat kita memberikan penjelasan kepada masyarakat selesai kegiatan luar negeri ini. Tidak kemudian selesai kunjungan ini kita lantas diam dan bubar saja, tetapi sebisa mungkin harus ada hal besar yang harus kita bawa. Ini yang harus menjadi paradigma kita bahwa apa yang dikeluarkan masyarakat kepada kita harus kita bayar kontan," jelasnya lagi.

Visi Misi Indonesia Emas 2045

Hanif mengatakan dirinya mendapatkan amanah untuk melanjutkan kerja-kerja dalam pengendalian perubahan iklim yang telah terbangun baik dan mengarahkan agar lebih meningkat guna mendukung keberhasilan visi misi Presiden Prabowo melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Visi misi tersebut antara lain untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, mencapai swasembada pangan, energi, dan air, pemberantasan kemiskinan, penguatan sains dan teknologi, hingga penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak.

"Kami harap seluruh delegasi Indonesia dapat mewakili kepentingan nasional dengan sebaik-baiknya dan menegaskan posisi Indonesia dalam perundingan iklim global ini," ujar Hanif.

Sebagai wujud dukungan terhadap pilar Enhance Ambition, Presidensi COP29 akan meluncurkan 14 inisiatif dalam berbagai bentuk, termasuk pledges, deklarasi, kemitraan, dan platform. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup komitmen global pada bidang mitigasi dan adaptasi, pembiayaan iklim, transparansi, serta pengembangan jaringan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ambisi negara-negara dalam mitigasi, adaptasi, serta pengurangan dampak perubahan iklim secara terukur dan transparan.

Sementara itu, pilar Enable Action menitikberatkan pada New Collective Quantified Goal (NCQG) yang terkait dengan pembiayaan iklim, yang juga menjadi fokus utama di COP29. Pilar ini juga mencakup isu krusial dalam Pasal 6 Paris Agreement yang mengatur kerjasama internasional untuk mencapai target iklim, serta pendanaan Loss and Damage untuk membantu negara-negara terdampak.

Indonesia juga siap untuk mendukung pencapaian visi Enhance Ambition dalam rangka mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mitigasi, Rencana Adaptasi Nasional (NAPs) untuk adaptasi, serta pelaporan transparansi melalui Biennial Transparency Reports.

COP29 akan memperkenalkan 14 inisiatif utama sebagai langkah konkret yang terdiri atas sembilan deklarasi dan pledge serta lima kemitraan dan platform. Diantaranya COP29 Truce Appeal, COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge, COP29 Declaration on Water for Climate Action.

Selain itu, terdapat lima kemitraan dan platform yang mendukung aksi nyata di COP29, diantaranya: Climate Finance Action Fund (CFAF), The Baku Initiative for Climate Finance, Investment, and Trade (BICFIT), dan Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers dan Baku Global Climate Transparency Platform (BTP).

(hal/fdl)

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak sampai 5% pada kuartal III 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy).

Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5% itu memang mengalami perlambatan. Meski begitu, perlambatan itu dianggap masih cukup baik dibandingkan negara-negara lain.

"Alhamdulillah, puji Tuhan, dengan sinergi, dengan respons bauran kebijakan, kinerja perekonomian nasional tetap baik. Belum sangat ideal tentu saja, tapi dibandingkan negara lain cukup baik. Kita tahu baru saja kita mendengarkan rilis dari BPS bahwa pertumbuhan triwulan III itu melambat ke 4,95%," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di level 5,1%. Hal itu ditopang oleh kinerja ekspor, investasi dan konsumsi kelas menengah atas yang dinilai masih tumbuh cukup baik.

"Secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa berkisar 4,7% sampai 5,5%, kurang lebih sekitar 5,1% didorong tentu saja ekspor masih baik, investasi yang cukup tinggi dan konsumsi khususnya kelompok menengah ke atas yang cukup baik," tuturnya.

Hanya saja, menurut Perry, konsumsi rumah tangga untuk kelompok bawah lah yang perlu didorong. Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2024 hanya tumbuh 4,91% dari sebelumnya 4,93%.

"Konsumsi kelompok bawah itu yang harus perlu terus didorong," ucap Perry.

Badan Karantina Indonesia meminta persetujuan Komisi IV DPR RI untuk penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 397,5 miliar. Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean.

"Total biaya yang kami harapkan kalau boleh ditambahkan Rp 397 miliar yang semuanya akan bisa cover. Sesungguhnya ini telah kita sampaikan di rapat sebelumnya," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam paparannya, tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Rp 29,2 miliar, digitalisasi layanan Rp 43 miliar, dan revitalisasi laboratorium Rp 305 miliar.

Kemudian, akan digunakan dalam satu karantina untuk Kalimantan Rp 9,1 miliar, modeling twin port Tual Rp 6,2 miliar, dan modeling klinik karantina untuk UMKM/Koperasi mumpuni ekspor Rp 5,1 miliar.

Sementara anggaran 2025 yang didapat Badan Karantina Indonesia Rp 1,4 triliun. Pihaknya juga diberikan target oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencetak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Alokasi anggaran program Barantin sebesar Rp 1,4 triliun. Ini adalah anggaran kami dan ini terdiri dari rupiah murni dan PNBP. Kami juga di-challenge Menteri Keuangan PNBP Rp 221 miliar, " pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di level 5,1 persen pada 2024, meski laju pertumbuhan melambat di kuartal III 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyinggung soal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/11), di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2024 lesu melambat ke 4,95 persen secara tahunan (yoy)

Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal I 2024 dan kuartal II 2024 yang masing-masing tumbuh 5,11 persen dan 5,05 persen (yoy).

"Kita baru mendengarkan rilis BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III melambat ke 4,95 persen, tapi secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini (2024) berkisar sampai 4,7 persen-5,5 persen," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

"Kurang lebih (ditutup) sekitar 5,1 persen (pada akhir 2024). Didorong tentu saja ekspor masih baik, investasi cukup tinggi, dan konsumsi kelompok menengah atas yang cukup baik," tambah Perry.

Perry juga tak menutup mata lesunya konsumsi kelompok menengah bawah. Oleh karena itu, ia menegaskan tingkat konsumsi masyarakat di level ini harus terus digenjot.

Bos BI itu bersyukur perekonomian Indonesia masih terbilang baik. Ini diklaim berkat sinergi stakeholder terkait dan respons bauran kebijakan.

"Kinerja perekonomian nasional itu tetap baik. Belum sangat ideal, tentu saja, tapi dibandingkan negara lain, cukup baik," tutup Perry.

Jika dibandingkan dengan 2023, ekonomi Indonesia saat itu tumbuh 5,05 persen. Capaian tersebut lebih rendah ketimbang realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 yang menembus 5,31 persen.

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Perum Bulog mengusulkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan awal tahun depan. Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebut agar penyaluran kedua program itu dapat dilakukan pada Januari sampai Februari 2025.

Wahyu menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Sejalan dengan itu, dia mengusulkan agar penyaluran bantuan pangan sebesar 220 ribu ton dan SPHP sebesar 150 ribu ton per bulan disalurkan pada Januari hingga Febuari 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasar pada bulan tersebut. Bahkan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Bidang Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

"Dengan asumsi satu bulan, bantuan pangan sebesar 220 ribu dan SPHP sebesar 150 ribu ton satu bulan, ini akan dilepas untuk stabilisasi harga bulan Januari hingga Februari. Kami menyarankan melalui Pak Menko Pangan tadi agar supaya keseimbangan angka inflasi kita," terang Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator seharusnya telah menyediakan anggaran untuk kedua program tersebut. Dia menilai stok beras yang terlalu besar dapat membebani bunga Perum Bulog.

"Stok yang terlalu besar maka akan membebani bunga yang di Perum bulog. Saya kira mekanismenya ketika melakukan pengadaan dana dari perbankan ketika masuk dalam persetujuan persediaan maka itu sudah masuk dalam utang dan bunganya akan bergerak. Semakin tidak ada penyaluran, tidak ada penjualan. Karena penjualan kita adalah captive di bantuan pangan melalui regulasi dari Kepala Badan Pangan," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, realisasi bantuan pangan tahap 1 sebesar 659.352 ton beras dan tahap 2 sebesar 653.613 ton beras dengan sasaran penerima sebesar 22 juta kepala keluarga (KK). Kemudian realisasi penyaluran stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP untuk sejumlah 1.230.273 juta ton beras atau sebesar 81,07% dari target sebesar 1.517.500 ton.

"Penyaluran SPHP tertinggi bulan Februari 2024. Terjadi penurunan penyaluran SOHP pada Maret sampai dengan Juni 2024 karena harga beras di pasaran umum turun," terangnya.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan swasembada pangan perlu diwujudkan Indonesia. Hal ini untuk mengurangi impor pangan terutama beras.

Menurutnya, formulasi untuk swasembada beras bisa dilakukan dengan meniru cara yang dilakukan pada era Presiden ke-2 Soeharto.

"Saya pribadi ya, kita ngapain sih cari-cari formula baru gitu. Kalau waktu zamannya, bukan karena Pak Harto ya, zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras kenapa kita nggak tinggal nyontek aja dan bisa disesuaikan dengan kekinian ke suasana sekarang gitu?" kata Titiek ditemui usai rapat Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, tak perlu malu pemerintah saat ini mencontek cara menggenjot produksi pada zaman dulu, karena Titiek menilai dengan swasembada pangan, maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

"Karena apapun program-program dulu, keberhasilan dulu, zaman dulu itu bukan produknya Pak Harto, tapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar gitu, jadi diterusin aja," terangnya.

Dia juga mendukung agar mafia impor diberantas agar petani tidak rugi terus.

"Kalau masih ada mafia-mafia, pada saat panen terus masih impor tentu petaninya akan dirugikan. Ini tugas kita bersama untuk memberantas," pungkasnya.