Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Bappebti telah memberikan izin kepada enam pedagang emas fisik secara digital, yaitu PT Indonesia Logam Pratama (Treasury), PT Quantum Metal Indonesia (QuantumMetal), PT Syariah Koin Indonesia (Shariacoin), PT Indogold Makmur Sejahtera (IndoGold), PT Laku Emas Indonesia (LakuEmas), dan PT Pluang Emas Sejahtera (Pluang).

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Tirta Karma Senjaya, menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diolah Bappebti, perdagangan emas fisik secara digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Selama Januari hingga September 2024, nilai transaksi emas fisik secara digital mencapai Rp 41,3 triliun. Angka ini meningkat drastis sebesar 1.181% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3,22 triliun.

Peningkatan nilai transaksi ini sejalan dengan kenaikan nilai komoditas emas secara global. Volume transaksi pada Januari hingga September 2024 juga mengalami kenaikan, dari 35.178,48 kilogram (kg) meningkat 945,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3.365,8 kg.

Tonton:Cuan 23,31% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik (6 November 2024)

“Saat ini, posisi transaksi perdagangan emas fisik secara digital berada pada level tertinggi. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar global. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk memperkuat literasi kepada masyarakat terkait perdagangan emas fisik secara digital,” ujar Tirta.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan adanya wujud fisik emas dalam perdagangan emas yang dilakukan secara digital.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappebti, Kasan, di Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

Melansir Infopubik.id, kepastian tersedianya wujud fisik emas di lembaga depository merupakan komitmen Bappebti untuk mengutamakan keamanan transaksi dan meningkatkan perlindungan masyarakat dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 4 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perba Nomor 13 Tahun 2019 terkait perdagangan emas fisik secara digital, yang berfokus pada perlindungan masyarakat.

“Melalui kebijakan ini, yang terpenting adalah memastikan bahwa dalam perdagangan emas fisik secara digital, emasnya benar-benar ada. Kebijakan itu bertujuan untuk menjamin keamanan transaksi demi meningkatkan perlindungan masyarakat. Dengan kata lain, investasi mereka aman dan tidak sekadar menjadi catatan di platform digital,” ujar Kasan dalam siaran pers yang diterima, Selasa (5/11/2024).

Bappebti terus menyempurnakan regulasi perdagangan emas fisik secara digital berdasarkan masukan dari pelaku usaha, dengan rasio 1:1.

Ini artinya, setiap kepemilikan emas atas transaksi digital oleh pelanggan harus didukung dengan keberadaan fisik emas yang jumlahnya sesuai dengan fisik emas yang disimpan di lembaga depository.

Dengan regulasi yang semakin jelas dan transparan, Bappebti berharap adanya pertumbuhan, khususnya dalam perdagangan emas fisik secara digital.

Saat ini, telah terbentuk ekosistem perdagangan fisik emas secara digital yang meliputi dua bursa berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.

Lembaga kliring berjangka mencakup PT Kliring Berjangka Indonesia dan PT Indonesia Clearing House. Sedangkan PT ICDX Logistik Berikat dan PT Kinesis Monetary Indonesia berfungsi sebagai pengelola tempat penyimpanan.

PT ABI Komoditi Berjangka berperan sebagai perantara untuk pedagang emas fisik secara digital, dan asosiasi yang terlibat adalah Perkumpulan Pedagang Emas Digital Indonesia (PPEDI).

Bappebti telah memberikan izin kepada enam pedagang emas fisik secara digital, yaitu PT Indonesia Logam Pratama (Treasury), PT Quantum Metal Indonesia (QuantumMetal), PT Syariah Koin Indonesia (Shariacoin), PT Indogold Makmur Sejahtera (IndoGold), PT Laku Emas Indonesia (LakuEmas), dan PT Pluang Emas Sejahtera (Pluang).

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Tirta Karma Senjaya, menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diolah Bappebti, perdagangan emas fisik secara digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Selama Januari hingga September 2024, nilai transaksi emas fisik secara digital mencapai Rp 41,3 triliun. Angka ini meningkat drastis sebesar 1.181% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3,22 triliun.

Peningkatan nilai transaksi ini sejalan dengan kenaikan nilai komoditas emas secara global. Volume transaksi pada Januari hingga September 2024 juga mengalami kenaikan, dari 35.178,48 kilogram (kg) meningkat 945,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3.365,8 kg.

Tonton:Cuan 23,31% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik (6 November 2024)

“Saat ini, posisi transaksi perdagangan emas fisik secara digital berada pada level tertinggi. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar global. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk memperkuat literasi kepada masyarakat terkait perdagangan emas fisik secara digital,” ujar Tirta.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Sumpah Pemuda telah menginspirasi keberanian pemuda-pemudi di Indonesia.Semangat anak muda saat ini salah satunya tercermin dari dominasi generasi Z dan Milenial di bidang investasi, terutama aset kripto.

Seperti diketahui, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan platform kripto lokal mencatat bahwa lebih dari 60% investor kripto di Indonesia berada di rentang usia 18-30 tahun.

Kepala Bappebti, Kasan, menyatakan Generasi Z dan Milenial di Indonesia semakin mendominasi investasi kripto. Ini menunjukkan antusiasme tinggi pada aset digital seperti kripto sebagai alternatif pengelolaan keuangan.

"Kemajuan teknologi, termasuk blockchain, telah menarik minat generasi muda terhadap investasi kripto, yang kini dianggap sebagai instrumen investasi potensial," ujar Kasan dalam siaran pers, Senin (28/10).

Data usia investor kripto di Indonesia hingga September 2024, menunjukkan 26,9% investor berusia 18-24 tahun dan 35,1% berusia 25-30 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan investor di kelompok usia lain, menegaskan peran besar generasi muda dalam ekosistem kripto di Indonesia.

Perkembangan teknologi juga mencerminkan kemudahan akses edukasi tentang kripto yang berkembang, memungkinkan generasi muda untuk cepat belajar dan mengadopsi investasi kripto.

"Sebagai generasi penerus, anak muda perlu peka terhadap perkembangan teknologi dan finansial. Literasi keuangan, termasuk pemahaman tentang kripto, sangat penting agar generasi muda dapat memilih investasi yang tepat dan menghindari risiko keuangan yang tidak perlu," tambah Kasan.

Menurut hasil survei Indonesia Millennial and Gen Z Report (IMGR) 2024, 38% generasi Milenial dan 41% Gen Z di Indonesia secara teratur menyusun anggaran keuangan bulanan, sementara 32% Milenial dan 26% Gen Z menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan dan investasi kini menjadi prioritas bagi generasi muda.

CMO Tokocrypto Wan Iqbal mengamati bahwa generasi muda semakin memilih investasi kripto sebagai bagian dari strategi keuangan mereka. Generasi Z dan Milenial, empat kali lebih sering berinvestasi dalam aset kripto dibandingkan generasi yang lebih tua.

"Di Tokocrypto, lebih dari 60% investor merupakan kalangan muda. Kami menyadari pentingnya edukasi agar mereka dapat mengelola investasi ini dengan bijak dan memahami risiko yang ada,” jelas Iqbal.

Menurut Iqbal, generasi muda memilih investasi kripto karena mereka tumbuh sebagai penduduk ‘asli’ digital yang sangat nyaman dengan teknologi, tumbuh bersama internet dan media sosial. Rasa ketidakpercayaan mereka terhadap sistem keuangan tradisional juga mendorong mereka mencari alternatif terdesentralisasi yang memberikan kontrol lebih besar atas aset mereka.

Pengaruh media sosial dan komunitas online menjadi alat penting bagi generasi muda untuk memprediksi tren dan pergerakan kripto. Mereka menggunakan komunitas online untuk berdiskusi dan berbagi informasi, sehingga bisa membuat keputusan investasi dengan lebih percaya diri.

Di samping itu, faktor ekonomi turut mempengaruhi pilihan investasi anak muda. Ketidakpastian pasar kerja dan tingginya biaya hidup membuat generasi muda mencari peluang baru untuk membangun kekayaan dan hidup lebih sejahtera.

“Kripto, yang menawarkan potensi keuntungan yang lebih setara, menjadi solusi bagi banyak dari mereka. Mereka pun antusias mengadopsi teknologi baru seperti Web3, yang memberi mereka keunggulan awal dalam pasar kripto yang terus berkembang,” tutur Iqbal.

Namun, di balik antusiasme ini, literasi keuangan generasi muda masih perlu dikuatkan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 yang dirilis OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan remaja usia 15-17 tahun hanya mencapai 51,7%, tertinggal jauh dibandingkan kelompok usia dewasa.

Pelaku usaha di industri kripto pun telah berkomitmen dan menegaskan pentingnya edukasi dan literasi keuangan yang kuat untuk mendukung investasi yang cerdas dan berkelanjutan bagi generasi muda. Upaya penguatan literasi keuangan yang mengedepankan akses informasi akurat dan edukasi yang mudah diakses adalah kunci agar semangat generasi muda di dunia kripto bisa sejalan dengan prinsip investasi yang aman dan produktif.

“Dengan penguatan literasi ini, Generasi Z dan Milenial diharapkan mampu meraih merdeka finansial, selaras dengan semangat Sumpah Pemuda untuk membangun masa depan yang cerah dan mandiri,” pungkas Iqbal.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), memberikan perpanjangan waktu bagi exchanger kripto untuk memenuhi persyaratan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti No 9 Tahun 2024.

Perpanjangan ini berlaku hingga pekan terakhir bulan November 2024 dan ditujukan kepada exchanger yang saat ini berstatus Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), sehingga mereka memiliki kesempatan lebih untuk melengkapi seluruh kewajiban yang diatur dalam regulasi.

Dalam kebijakan tersebut, exchanger yang telah terdaftar sebagai CPFAK kini diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan PFAK setelah mereka berhasil menjadi anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto. CPFAK yang belum memperoleh keanggotaan diwajibkan untuk menyelesaikan proses tersebut.

Menanggapi hal ini, CEO INDODAX, Oscar Darmawan menyampaikan apresiasinya atas kebijakan perpanjangan waktu yang diberikan oleh Bappebti.

Oscar menilai bahwa langkah ini memberikan kesempatan bagi exchange kripto yang masih dalam tahap pemenuhan persyaratan PFAK.

Menurut dia, dengan adanya tambahan waktu hingga pekan terakhir November 2024, industri kripto di Indonesia akan memiliki kesempatan dan kesiapan yang lebih baik untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami sangat menyambut baik keputusan ini, karena memberikan ruang bagi lebih banyak exchanger untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini juga akan membantu memperkuat industri kripto secara keseluruhan dengan memastikan setiap exchanger mematuhi standar yang telah ditetapkan,” ujar Oscar kepada KONTAN, Jumat (18/10).

Oscar juga menambahkan bahwa INDODAX telah mengambil langkah proaktif dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bappebti.

Ia menyebutkan bahwa saat ini, INDODAX telah menyelesaikan seluruh dokumen dan prosedur yang diperlukan, termasuk memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari CFX, dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) dari KKI dan ICC.

Adapun INDODAX kini sedang menunggu proses validasi serta persetujuan dari pihak Bappebti.

“Kami telah memastikan seluruh operasional kami mematuhi ketentuan yang berlaku, dan kami optimis proses ini akan berjalan dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Oscar menegaskan komitmen INDODAX untuk selalu mematuhi regulasi demi menjaga keamanan dan kenyamanan para pengguna platform.

Ia menambahkan, sebagai platform kripto terbesar di Indonesia, INDODAX percaya bahwa kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap industri aset digital.

“Kami terus mendukung setiap regulasi yang bertujuan untuk memperkuat pasar kripto di Indonesia. Keamanan, transparansi, dan kepatuhan adalah prioritas utama kami dalam melayani pengguna serta menjaga integritas platform kami,” ungkap Oscar.

Selain itu, ia berharap kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri ini akan terus hadir. Oscar optimis bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi aset digital di kawasan Asia.

Ia juga menilai bahwa dengan perpanjangan waktu yang diberikan, pelaku industri kripto di Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan regulasi dipenuhi, demi memperkuat keberlanjutan industri di masa mendatang.

Reporter: Harris Hadinata | Editor: Harris Hadinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akhirnya memperpanjang waktu bagi exchanger kripto untuk menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Skema pendaftaran juga diubah.

Ini tertuang dalam Peraturan Bappebti No 9 tahun 2024 yang ditetapkan Rabu (16/10). Beleid baru ini mengatur perubahan ketiga atas peraturan Bappebti tentang perdagangan berjangka komoditi nomor 8 tahun 2021, yang mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan kripto.

Dalam aturan baru ini, Bappebti mewajibkan exchanger kripto yang telah memiliki tanda daftar calon PFAK (CPFAK) mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK ke Kepala Bappebti paling lambat satu bulan sejak memperoleh keanggotaan dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka kripto.

Sementara bila CPFAK belum mendapat keanggotaan dari Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto, maka CPFAK tersebut harus sudah memperoleh status keanggotaan paling lambat tujuh hari kerja sejak aturan ini ditetapkan, alias paling lambat 25 Oktober 2024.

Nah, kalau CPFAK tidak juga mengajukan permohonan sebagai PFAK atau tidak mendapat status anggota dalam periode yang disebut di atas, maka tanda daftar CPFAK exchanger kripto dapat dibatalkan dan tidak berlaku.

Selain itu, artinya Bappebti juga menunda batas waktu bagi CPFAK untuk menjadi PFAK hingga 25 November 2024 bagi CPFAK yang saat ini belum berstatus sebagai anggota Bursa Berjangka Kripto dan Kliring Berjangka Kripto.

Sebelumnya, dalam Peraturan Bappebti no 8 tahun 2024, Bappebti mensyaratkan semua CPFAK harus berstatus sebagai PFAK paling lambat 16 Oktober. Tapi, hingga batas waktu habis, baru ada enam exchanger kripto yang berstatus sebagai PFAK.

Keenam exchanger tersebut yakni PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib), PT Aset Digital berkat (Tokocrypto), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Pintu Kemana Saja (Pintu) dan PT Tiga Inti Utama (Triv).

Yang terbaru, ada PT Sentra Bitwewe Indonesia. Bitwewe memperoleh izin sebagai PFAK pada 14 Oktober lalu.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali mengesahkan izin Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), dengan memberikan jaminan keamanan transaksi aset kripto bagi masyarakat Indonesia.

Melansir Infopublik.id, PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), yang sebelumnya berstatus Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), kini resmi menjadi PFAK melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 03/BAPPEBTI/PFAK/09/2024 tertanggal 5 September 2024.

Kepala Bappebti, Kasan, pada Minggu (8/9/2024). menjelaskan, Tokocrypto menyusul PT Pintu Kemana Saja (PINTU) dan PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), yang sebelumnya telah memperoleh izin sebagai PFAK pada 1 Agustus 2024 berdasarkan SK Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/PFAK/08/2024 dan 02/BAPPEBTI/PFAK/08/2024.

Pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi Perba Nomor 8 Tahun 2024.

Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertransaksi aset kripto, serta mendorong terbentuknya kelembagaan yang terpercaya dan andal.

Kasan menambahkan bahwa proses perubahan status dari CPFAK menjadi PFAK merupakan bukti kepatuhan terhadap ketentuan dan standar yang berlaku. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh persetujuan sebagai PFAK antara lain sertifikasi ISO 27001, penggunaan sistem terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta memiliki pegawai bersertifikat Certified Information Systems Auditor (CISA) dan Certified Information System Security Professional (CISSP).

"Persyaratan lainnya termasuk tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta terdaftar sebagai anggota Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka. Semua pedagang yang berizin sebagai PFAK merupakan perusahaan yang kredibel dan terpercaya," jelas Kasan.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Tirta Karma Senjaya, menyampaikan bahwa dari 35 CPFAK yang terdaftar di Bappebti, tiga di antaranya telah resmi menjadi PFAK.

Pemerintah berharap agar CPFAK lainnya segera menyelesaikan proses menjadi PFAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan batas waktu hingga 16 Oktober 2024.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mendorong industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) untuk melakukan transformasi secara digital. Hal ini mengingat, perkembangan ekonomi mengarah ke perdagangan digital.

Direktur Utama Indonesia Commodity & Exchange (ICDX), Fajar Wibhiyadi mengatakan bahwa transformasi menuju digital telah merambah ke semua sektor. Sehingga, mau tidak mau industri PBK harus melakukan transformasi menuju digital.

Namun, transformasi ini perlu dilakukan secara bersama oleh semua pemangku kepentingan. "Jadi ekosistemnya yang dilakukan transformasi, atau digitalisasi ekosistem," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (7/8).

Fajar menambahkan bahwa, terkait digitalisasi ekosistem di industri PBK, secara jangka panjang perlu dibuat peta jalan (roadmap) yang memuat dari fase perencanaan, fase implementasi, fase optimalisasi, sampai dengan fase pematangan.

"Berbagai hal perlu diperhatikan dalam digitalisasi ekosistem PBK ini," sebutnya.

Dijelaskan, pertama, perlunya sumber daya manusia yang memiliki mindset digital. Kedua, perlunya dilakukan inovasi pada operasional dan pendekatan strategis dengan mengacu pada digitalisasi.

Ketiga, aksesibilitas, dalam hal ini terkait ketersediaan informasi industri, layanan publik dan informasi perdagangan. Keempat, memaksimalkan komunikasi publik dengan menggunakan media massa berbasis digital termasuk social media.

Terkait industri perdagangan berjangka komoditi, Bappebti mencatat nilai transaksi PBK pada 2023 secara Notional Value (NV) mencapai Rp 25.680 triliun. Pada semester I 2024, kinerja PBK tercatat Rp 14.594 triliun.