Tokocrypto turut serta memerangi judi online yang saat ini sedang marak di Indonesia, dalam kaitan penggunaan kripto dalam tindak pidana itu.

Di tengah pesatnya adopsi aset kripto di Indonesia, muncul tantangan baru, terutama terkait dengan penggunaan kripto dalam transaksi ilegal seperti judi online alias judol. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selama kuartal pertama hingga kuartal ketiga tahun 2024, tercatat transaksi judionline senilai Rp280 triliun yang melibatkan aset kripto dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).

Menurut laporan The 2024 Global Crypto Adoption dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis, Indonesia mengalami lonjakan adopsi kripto yang signifikan, naik dari peringkat ke-7 menjadi peringkat ke-3 dunia.

Volume transaksi kripto di Indonesia tumbuh pesat sepanjang Januari hingga September 2024, mencapai Rp426,69 triliun, atau naik sebesar 351,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini mencerminkan minat yang kuat terhadap kripto di Indonesia, namun juga menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ilegal.

Soroti Penyalahgunaan Aset Kripto

CMO Tokocrypto, Wan Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11/2024) menilai pergeseran pola transaksi ini semakin menarik perhatian, mengingat semakin meluasnya penggunaan aset kripto oleh pelaku kejahatan.

“Pertumbuhan adopsi kripto di Indonesia, meskipun memberikan dampak positif pada ekonomi digital, juga menghadirkan peluang bagi aktor kriminal untuk memanfaatkan aset digital dalam kegiatan ilegal, termasuk perjudian online. Situasi ini menjadi tantangan utama bagi regulator dan pelaku industri dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto yang aman,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret untuk memerangi penyalahgunaan kripto dalam judi online, Tokocrypto mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kripto.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang menjadi regulator utama sektor ini, telah memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Agung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Peran Tokocrypto dalam Mendukung Pengawasan Kripto

Sebagai platform kripto yang teregulasi resmi di Indonesia, Tokocrypto berkomitmen mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan ekosistem kripto yang aman dan bertanggung jawab. Iqbal menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mengatasi masalah ini.

“Kami di Tokocrypto mendukung penuh upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem kripto yang aman dan bertanggung jawab. Adopsi kripto di Indonesia sangat positif, namun harus diimbangi dengan pengawasan yang tepat agar aset digital tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari celah yang ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, Tokocrypto berkomitmen untuk bekerja sama dengan regulator guna memperkuat keamanan transaksi kripto di Indonesia. Dengan penerapan langkah-langkah preventif yang lebih optimal, seperti Travel Rules, Know Your Transaction (KYT), dan Know Your Customer (KYC), diharapkan industri kripto Indonesia dapat terus berkembang secara positif tanpa mengorbankan keamanan masyarakat.

“Dengan pertumbuhan yang begitu pesat, Indonesia berada di titik krusial dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, baik dari pemerintah, regulator, maupun pelaku industri, untuk menghadirkan adopsi kripto yang bertanggung jawab. Hal ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia, tetapi juga menjadi contoh negara yang berhasil mengelola risiko kripto secara efektif,” ungkap Iqbal.

Tantangan dalam memerangi transaksi ilegal seperti judi online melalui aset kripto menegaskan pentingnya peran regulator dalam memastikan pengawasan menyeluruh di setiap transaksi aset digital.

“Dengan regulasi dan pengawasan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar kripto untuk mendukung ekonomi digital,” tambahnya. [ps]

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah otoritas yang bertanggung jawab membuat regulasi, mengawasi perdagangan dan keamanan perdagangan aset kripto di Indonesia.

Sebagai badan pengawas resmi, otoritas di bawah Kementerian Perdagangan RI ini memiliki peran penting dalam memastikan semua aset kripto yang diperdagangkan memenuhi standar hukum dan keamanan yang berlaku. 

Hingga kini, Bappebti telah menetapkan lebih dari 545 coin crypto untuk diperdagangkan di Indonesia di sejumlah crypto exchange yang legal, yang merupakan bagian dari upaya mereka untuk mendukung perkembangan industri kripto dalam negeri sekaligus melindungi investor.

Namun, meski mereka sudah menyaring dan mengesahkan ratusan koin tersebut, beberapa di antaranya justru terlihat mengalami stagnasi dalam pengembangannya. Beberapa proyek kripto yang sebelumnya memiliki potensi besar dan mendapat izin resmi kini terkesan “ditelantarkan” oleh pengembangnya. 

Berdasarkan pantauan terbaru yang dilakukan oleh Redaksi Blockchainmedia.id, beberapa crypto yang sudah terdaftar pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terkesan mengalami masalah. 

Indikasi ini didasarkan pada beberapa faktor, seperti minimnya aktivitas pengembangan dan rendahnya volume perdagangan. Kriteria tersebut penting, karena menunjukkan apakah sebuah proyek masih aktif dikelola atau mulai kehilangan minat di kalangan developer maupun anggota komunitasnya. Berikut daftar proyek kripto tersebut.

Namun sebelum itu, pembaca bisa membaca artikel ini terlebih dahulu, yakni tentang token ASIX (ASIX+) besutan musisi Anang Hermansyah yang sudah lama lesu dan sebelumnya memang terdaftar resmi di Bappebti.

VCGamers (VCG)

VCGamers (VCG) adalah proyek kripto asal Indonesia yang resmi terdaftar di Bappebti. Namun, berdasarkan pantauan Redaksi sebelumnya, ada beberapa hal yang mengindikasikan proyek ini mungkin telah ditelantarkan oleh pengembangnya.

Sebelumnya, VCGamers sempat menarik perhatian publik dengan fitur unik dan metaverse berbasis blockchain bernama Ransverse. Di metaverse ini, pengguna bahkan disebut-sebut bisa menjadi “tetangga” Raffi Ahmad di dunia virtual tersebut.

Sayangnya, sejak pengumuman terakhir pada November 2023, proyek ini tampak tidak aktif. Grup Telegram VCGamers terlihat sepi, tanpa interaksi atau moderasi yang memadai. Indikasi lain bahwa proyek ini telah “mangkrak” adalah volume transaksi yang tercatat 0 sejak Juli 2024.

Waltonchain (WTC) – Coinmarketcap.

Update terakhir yang kami temukan terkait Waltonchain adalah pengumuman tentang airdrop kripto pada Maret 2024. Melihat berbagai kejanggalan ini, bisa diasumsikan bahwa Waltonchain adalah salah satu proyek kripto yang “mangkrak.”

Itulah beberapa proyek kripto yang tim diindikasikan “mangkrak”. Pasar kripto memang sangat volatil dan rentan terhadap perubahan seperti ini. Meskipun sebuah proyek sudah terdaftar atau diizinkan oleh otoritas resmi seperti Bappebti, itu tidak menjamin bahwa proyek tersebut akan sukses. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dan memahami risiko yang ada sebelum memasuki pasar kripto. [dp]

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Bappebti telah memberikan izin kepada enam pedagang emas fisik secara digital, yaitu PT Indonesia Logam Pratama (Treasury), PT Quantum Metal Indonesia (QuantumMetal), PT Syariah Koin Indonesia (Shariacoin), PT Indogold Makmur Sejahtera (IndoGold), PT Laku Emas Indonesia (LakuEmas), dan PT Pluang Emas Sejahtera (Pluang).

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Tirta Karma Senjaya, menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diolah Bappebti, perdagangan emas fisik secara digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Selama Januari hingga September 2024, nilai transaksi emas fisik secara digital mencapai Rp 41,3 triliun. Angka ini meningkat drastis sebesar 1.181% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3,22 triliun.

Peningkatan nilai transaksi ini sejalan dengan kenaikan nilai komoditas emas secara global. Volume transaksi pada Januari hingga September 2024 juga mengalami kenaikan, dari 35.178,48 kilogram (kg) meningkat 945,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3.365,8 kg.

Tonton:Cuan 23,31% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik (6 November 2024)

“Saat ini, posisi transaksi perdagangan emas fisik secara digital berada pada level tertinggi. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar global. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk memperkuat literasi kepada masyarakat terkait perdagangan emas fisik secara digital,” ujar Tirta.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan adanya wujud fisik emas dalam perdagangan emas yang dilakukan secara digital.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappebti, Kasan, di Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

Melansir Infopubik.id, kepastian tersedianya wujud fisik emas di lembaga depository merupakan komitmen Bappebti untuk mengutamakan keamanan transaksi dan meningkatkan perlindungan masyarakat dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 4 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perba Nomor 13 Tahun 2019 terkait perdagangan emas fisik secara digital, yang berfokus pada perlindungan masyarakat.

“Melalui kebijakan ini, yang terpenting adalah memastikan bahwa dalam perdagangan emas fisik secara digital, emasnya benar-benar ada. Kebijakan itu bertujuan untuk menjamin keamanan transaksi demi meningkatkan perlindungan masyarakat. Dengan kata lain, investasi mereka aman dan tidak sekadar menjadi catatan di platform digital,” ujar Kasan dalam siaran pers yang diterima, Selasa (5/11/2024).

Bappebti terus menyempurnakan regulasi perdagangan emas fisik secara digital berdasarkan masukan dari pelaku usaha, dengan rasio 1:1.

Ini artinya, setiap kepemilikan emas atas transaksi digital oleh pelanggan harus didukung dengan keberadaan fisik emas yang jumlahnya sesuai dengan fisik emas yang disimpan di lembaga depository.

Dengan regulasi yang semakin jelas dan transparan, Bappebti berharap adanya pertumbuhan, khususnya dalam perdagangan emas fisik secara digital.

Saat ini, telah terbentuk ekosistem perdagangan fisik emas secara digital yang meliputi dua bursa berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.

Lembaga kliring berjangka mencakup PT Kliring Berjangka Indonesia dan PT Indonesia Clearing House. Sedangkan PT ICDX Logistik Berikat dan PT Kinesis Monetary Indonesia berfungsi sebagai pengelola tempat penyimpanan.

PT ABI Komoditi Berjangka berperan sebagai perantara untuk pedagang emas fisik secara digital, dan asosiasi yang terlibat adalah Perkumpulan Pedagang Emas Digital Indonesia (PPEDI).

Bappebti telah memberikan izin kepada enam pedagang emas fisik secara digital, yaitu PT Indonesia Logam Pratama (Treasury), PT Quantum Metal Indonesia (QuantumMetal), PT Syariah Koin Indonesia (Shariacoin), PT Indogold Makmur Sejahtera (IndoGold), PT Laku Emas Indonesia (LakuEmas), dan PT Pluang Emas Sejahtera (Pluang).

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Tirta Karma Senjaya, menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diolah Bappebti, perdagangan emas fisik secara digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Selama Januari hingga September 2024, nilai transaksi emas fisik secara digital mencapai Rp 41,3 triliun. Angka ini meningkat drastis sebesar 1.181% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3,22 triliun.

Peningkatan nilai transaksi ini sejalan dengan kenaikan nilai komoditas emas secara global. Volume transaksi pada Januari hingga September 2024 juga mengalami kenaikan, dari 35.178,48 kilogram (kg) meningkat 945,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3.365,8 kg.

Tonton:Cuan 23,31% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik (6 November 2024)

“Saat ini, posisi transaksi perdagangan emas fisik secara digital berada pada level tertinggi. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar global. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk memperkuat literasi kepada masyarakat terkait perdagangan emas fisik secara digital,” ujar Tirta.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2024 kini membuka peluang investasi kripto untuk badan usaha dan badan hukum. Langkah ini merupakan pijakan besar dalam industri aset digital di Indonesia, di mana peraturan yang ada memfasilitasi dan memperluas akses investasi dari yang sebelumnya individu kini mencapai korporasi. Sehingga menciptakan peluang baru bagi pelaku industri untuk memanfaatkan kripto sebagai instrumen investasi.

Dalam peraturan terbaru Bappebti yang ditetapkan pada 16 Oktober 2024, tercantum bahwa badan usaha dan badan hukum kini diakui sebagai jenis pelanggan baru di crypto exchange. Jenis pelanggan yang disebut "non-orang perseorangan" ini meliputi berbagai bentuk badan usaha dan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi. Aturan tersebut mengamandemen peraturan sebelumnya mengenai perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia.

Peraturan Bappebti tersebut juga menyebutkan bahwa akun kripto yang dibuat oleh badan usaha atau badan hukum hanya boleh digunakan untuk tujuan investasi dan tidak diperkenankan sebagai alat pembayaran atau transaksi barang dan jasa. Kasan, Kepala Bappebti, menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian ini bertujuan menjaga kondusifitas industri aset digital di Indonesia.

CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyampaikan pandangannya mengenai dampak positif dari kebijakan ini terhadap industri aset digital di tanah air. "Kebijakan baru Bappebti ini adalah langkah progresif yang akan semakin mendorong perkembangan industri aset kripto di Indonesia. Dengan diizinkannya badan usaha dan badan hukum untuk berinvestasi dalam aset kripto, peluang pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaan akan semakin terbuka lebar," ujar Oscar di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Oscar menambahkan bahwa peraturan ini juga menunjukkan bagaimana Bappebti terus berkomitmen pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam industri yang berpotensi berkembang pesat.

“Dalam peraturan ini, Bappebti telah menetapkan beberapa ketentuan ketat, termasuk penerapan prinsip Know Your Transaction (KYT) dan travel rules yang terintegrasi. Kami di Indodax menyambut baik langkah-langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya bagi semua pelaku industri, termasuk korporasi yang kini bisa ikut serta sebagai investor," ungkapnya.

Selain itu, regulasi ini mengatur bahwa dana atau aset kripto yang digunakan untuk investasi harus bersumber dari kekayaan internal badan usaha atau badan hukum tersebut dan bukan dari pihak ketiga atau hasil tindakan melanggar hukum, sesuai dengan pernyataan yang harus diserahkan oleh perusahaan.

“Kebijakan ini mencerminkan komitmen Bappebti dalam menjaga transparansi dan integritas di pasar aset kripto, terutama dalam memastikan bahwa investasi berasal dari sumber dana yang sah dan sesuai aturan,” lanjut Oscar.

Dalam rangka mendukung peraturan ini, Indodax siap menyediakan layanan yang sesuai dengan regulasi Bappebti dan terus berinovasi dalam memberikan pengalaman yang aman dan mudah bagi pelaku bisnis yang ingin berinvestasi di aset kripto. Oscar berharap bahwa dengan dibukanya akses investasi bagi korporasi, semakin banyak perusahaan yang dapat melihat aset kripto sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan inovasi keuangan mereka.

Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai Pemerintahan Prabowo dapat mempertimbangkan secara serius untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk aset kripto.

“Sejauh ini memang sudah diatur oleh UU P2SK, namun produk hukum turunan seperti dalam bentuk PP yang mengatur dengan tegas terkait semua aspek aset kripto sangat dibutuhkan. Seperti aturan yang mengatur kebijakan lintas kementerian,” jelas Gunawan kepada Blockchainmedia.id, Senin (4/11/2024) melalui WhatsApp.

Menurut Gunawan, aturan tersebut berguna untuk memberikan rasa aman bagi investor maupun dunia usaha pada umumnya. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS) sendiri juga terus berbenah dengan menyempurnakan segala perangkat yang mendukung kegiatan kripto di negaranya. Mengingat Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-3 dunia dalam hal adopsi aset kripto.

Ucapan Gunawan itu merujuk pada Executive Orderyang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada 9 Maret 2022. Aturan mengikat itu mengatur di antaranya terkait perlindungan konsumen dan investor.

Lewat peraturan itu, Biden mengarahkan departemen keuangan dan lembaga terkait untuk menilai dan mengembangkan rekomendasi kebijakan guna mengatasi implikasi dari sektor aset digital yang berkembang, serta perubahan di pasar keuangan bagi konsumen, investor, bisnis, dan pertumbuhan ekonomi yang adil.

Aset digital, termasuk di dalamnya adalah aset kripto dan Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam konteks perkembangan pesat teknologi blockchain.

“Kita harus melindungi konsumen, investor, dan bisnis di Amerika Serikat. Fitur unik dan beragam dari aset digital dapat menimbulkan risiko keuangan yang signifikan bagi konsumen, investor, dan bisnis jika perlindungan yang tepat tidak tersedia. Jika tidak ada pengawasan dan standar yang memadai, perusahaan yang menyediakan layanan aset digital dapat memberikan perlindungan yang tidak memadai untuk data keuangan yang sensitif, pengaturan kustodian dan pengaturan lain yang berkaitan dengan aset dan dana pelanggan, atau pengungkapan risiko yang terkait dengan investasi,” tertera dalam Executive Order 14067 yang dikeluarkan beberapa bulan sebelum kasus FTX mencuat itu.

Wow! Indonesia Semakin Dekat Jadi Pusat Kripto Asia

Dua POJK Terkait Aset Kripto

Sebagaimana yang diketahui, kepastian hukum tentang aset kripto, jenis aset digital itu, sudah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang resmi bergulir sejak Agustus 2023 lalu.

Berdasarkan pantauan Redaksi Blockchainmedia.id, pada tahun 2023 lalu memang sempat mengemuka rencana bahwa sejumlah PP akan terbit pada akhir 2023, namun hingga menjelang akhir 2024 ini belum ada kejelasan.

Hingga saat ini ada sejumlah POJK sebagai tindak lanjut dari UU P2SK itu, yakni POJK 3/2024 mengatur penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

Selain POJK 3/2024, OJK juga memiliki POJK 22 Tahun 2023 yang melarang perusahaan perdagangan aset kripto untuk menawarkan produk aset kripto melalui iklan. Aturan ini akan efektif setelah OJK mengambil alih tugas pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada Januari 2025.

OJK Siap Awasi Kripto, Ini Kabar Terbarunya!

Supaya Pelaku Industri Semakin Yakin

Lanjut Gunawan, dengan kehadiran regulasi berupa PP yang memperkuat amanah UU P2SK tersebut, nantinya investor maupun semua stake holder yang berada dalam ekosistem kripto tersebut kian yakin dengan transaksi kripto di tanah air, setelah sebelumnya kita sempat dikejutkan dengan insiden peretasan yang dialami Indodax beberapa waktu lalu serta kasus penggelapan dana pengguna seperti FTX di AS.

“Perkembangan dunia investasi khususnya aset kripto belakangan ini memang sangat pesat. Sehingga produknya berkembang lebih cepat, dan membutuhkan regulasi atau aturan yang bisa segera terbit untuk melindungi ekosistem kripto itu sendiri. Pada dasarnya OJK juga tengah menggodok aturan tambahan terkait aset kripto itu nantinya,” tuturnya.

Ia berharap semoga saja aturan lain yang akan dikeluarkan oleh OJK terkait aset kripto nantinya sudah mewakili semua kepentingan stake holder. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi tetap memunculkan kemungkinan bahwa akan ada inovasi maupun perkembangan lanjutan untuk transaksi kripto ke depan seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Nantinya akan menuntut aturan baru atau kemungkinan regulasi yang diubah untuk mendukung ekosistem kripto tersebut.

“Yang penting regulator bisa bersikap adaptif yang mampu mengimbangi dinamika pasar maupun dunia investasi. Karena tanpa regulasi berarti tidak ada kepastian hukum. Dan tanpa kepastian hukum, jangan harap akan terbentuk iklim investasi yang baik,” tutup Gunawan. [ps]

Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberi lampu hijau bagi badan usaha dan hukum berinvestasi di aset kripto. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Dalam peraturan terbaru Bappebti yang ditetapkan pada 16 Oktober 2024 tersebut, tercantum badan usaha dan badan hukum kini diakui sebagai jenis pelanggan baru di crypto exchange.

Jenis pelanggan yang disebut 'non-orang perseorangan' ini meliputi berbagai bentuk badan usaha dan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi. Aturan tersebut mengamandemen peraturan sebelumnya mengenai perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia.
Peraturan Bappebti tersebut juga menyebutkan akun kripto yang dibuat oleh badan usaha atau badan hukum hanya boleh digunakan untuk tujuan investasi dan tidak diperkenankan sebagai alat pembayaran atau transaksi barang dan jasa.

Kepala Bappebti Kasan menegaskan, prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas industri aset digital di Indonesia.

Baca juga: Hindari Peretasan, Keamanan Investasi Kripto Mesti Diperketat

Perluas akses investasi

Menurut CEO Indodax Oscar Darmawan, langkah Bappebti ini merupakan pijakan besar dalam industri aset digital di Indonesia, di mana peraturan yang ada memfasilitasi dan memperluas akses investasi dari yang sebelumnya individu kini mencapai korporasi. Sehingga, menciptakan peluang baru bagi pelaku industri untuk memanfaatkan kripto sebagai instrumen investasi.

"Kebijakan baru Bappebti ini adalah langkah progresif yang akan semakin mendorong perkembangan industri aset kripto di Indonesia. Dengan diizinkannya badan usaha dan badan hukum untuk berinvestasi dalam aset kripto, peluang pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaan akan semakin terbuka lebar," ujar Oscar dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 4 November 2024.

Oscar menambahkan, peraturan ini juga menunjukkan bagaimana Bappebti terus berkomitmen pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam industri yang berpotensi berkembang pesat.

"Dalam peraturan ini, Bappebti telah menetapkan beberapa ketentuan ketat, termasuk penerapan prinsip Know Your Transaction (KYT) dan travel rules yang terintegrasi. Kami di Indodax menyambut baik langkah-langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya bagi semua pelaku industri, termasuk korporasi yang kini bisa ikut serta sebagai investor," terang dia

Selain itu, regulasi ini mengatur dana atau aset kripto yang digunakan untuk investasi harus bersumber dari kekayaan internal badan usaha atau badan hukum tersebut dan bukan dari pihak ketiga atau hasil tindakan melanggar hukum, sesuai dengan pernyataan yang harus diserahkan oleh perusahaan.

"Kebijakan ini mencerminkan komitmen Bappebti dalam menjaga transparansi dan integritas di pasar aset kripto, terutama dalam memastikan investasi berasal dari sumber dana yang sah dan sesuai aturan," lanjut Oscar.

Dorong RI jadi pemain kunci ekonomi digital dunia

Dalam rangka mendukung peraturan ini, ucap Oscar, Indodax siap menyediakan layanan yang sesuai dengan regulasi Bappebti dan terus berinovasi dalam memberikan pengalaman yang aman dan mudah bagi pelaku bisnis yang ingin berinvestasi di aset kripto.

Ia berharap dengan dibukanya akses investasi bagi korporasi, semakin banyak perusahaan yang dapat melihat aset kripto sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan inovasi keuangan mereka.

"Kami percaya dengan adopsi yang lebih luas dari kalangan korporasi, industri aset kripto di Indonesia akan semakin berkembang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam ekonomi digital global," tutup Oscar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pelaku usaha industri kripto menyambut positif langkah Bappebti yang mengizinkan Badan Usaha dan Hukum berinvestasi di aset kripto.

Peraturan tersebut dapat menciptakan peluang baru bagi pelaku industri untuk memanfaatkan kripto sebagai instrumen investasi.

Peluang investasi kripto untuk badan usaha dan badan hukum tercantum dalam Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2024. Langkah ini dipandang merupakan pijakan besar dalam industri aset digital di Indonesia, di mana peraturan yang ada memfasilitasi dan memperluas akses investasi dari yang sebelumnya individu kini mencapai korporasi.

CEO INDODAX Oscar Darmawan mengatakan, kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap industri aset digital di tanah air. Dengan diizinkannya badan usaha dan badan hukum untuk berinvestasi dalam aset kripto, peluang pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaan akan semakin terbuka lebar.

"Kebijakan baru Bappebti ini adalah langkah progresif yang akan semakin mendorong perkembangan industri aset kripto di Indonesia," ujar Oscar dalam siaran pers, Senin (4/11).

Oscar menambahkan, peraturan tersebut juga menunjukkan bagaimana Bappebti terus berkomitmen pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam industri yang berpotensi berkembang pesat. Bappebti telah menetapkan beberapa ketentuan ketat, termasuk penerapan prinsip Know Your Transaction (KYT) dan travel rules yang terintegrasi untuk aturan tersebut.

"Kami di INDODAX menyambut baik langkah-langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya bagi semua pelaku industri, termasuk korporasi yang kini bisa ikut serta sebagai investor," imbuh Oscar.

CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, turut mengungkapkan antusiasmenya terhadap kebijakan terbaru Bappebti. Tokocrypto mendukung penuh langkah Bappebti dalam membuka akses bagi investor institusi untuk masuk ke pasar kripto.

"Kami percaya bahwa aturan ini akan membawa dampak positif dalam pengembangan ekosistem kripto di Indonesia, terutama dalam meningkatkan volume transaksi dan menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari institusi," kata Iqbal dalam keterangannya, Kamis (31/10).

Tokocrypto memandang, pembukaan akses bagi investor institusi diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pasar kripto di Indonesia. Dengan masuknya investor institusi yang memiliki modal yang lebih besar, diperkirakan volume transaksi kripto akan meningkat secara signifikan.

"Kami optimis bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan transaksi kripto di Indonesia hingga 2-3 kali lipat di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan data Bappebti yang menunjukkan pertumbuhan transaksi kripto yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir," ungkap Iqbal.

Chief Compliance Officer (CCO) Reku, Robby juga mendukung langkah Bappebti membuka jalan bagi investor institusi untuk masuk ke industri kripto. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri kripto di Indonesia.

"Kebijakan ini semakin mendekatkan langkah Indonesia menjadi pusat kripto di Asia. Terlebih, Indonesia juga sudah mencetak sejarah sebagai negara pertama di dunia yang mengoperasikan bursa kripto. Selain itu, produk derivatif aset kripto juga sudah disahkan," tutur Robby dalam keterangannya, Jumat (1/11).

Robby yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Aspakrindo-ABI melihat, regulasi ini semakin mendewasakan industri kripto di Indonesia yang merangkul lebih banyak stakeholders, bukan hanya investor individual namun juga institusi. Selain itu, regulasi baru Bappebti ini menunjukkan bahwa aset kripto semakin bersaing dengan instrumen investasi lain yang hadir jauh sebelum aset kripto seperti saham dan obligasi.

Robby optimistis dengan kebijakan Bappebti yang juga telah mengatur jelas terkait Know Your Transaction (KYT) dan Anti-Money Laundering (AML) akan menarik minat institusi di Indonesia untuk mengadopsi kripto. Ke depan, pertumbuhan jumlah dan transaksi kripto di global dan Indonesia dapat menjadi indikator atas keberhasilan regulasi ini.

“Mudah-mudahan langkah ini merupakan gerbang menuju berbagai inovasi-inovasi lain di industri kripto di Indonesia. Reku siap mendukung regulator dalam mengembangkan produk dan layanan lain yang bisa semakin mendorong ketertarikan serta kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto, sebab di skala institusi pun sudah dapat memiliki akses ke aset kripto,” tuturnya.

Oscar menambahkan, kebijakan terbaru ini mencerminkan pula komitmen Bappebti dalam menjaga transparansi dan integritas di pasar aset kripto, terutama dalam memastikan bahwa investasi berasal dari sumber dana yang sah dan sesuai aturan. Hal itu seiring regulasi ini mengatur bahwa dana atau aset kripto yang digunakan untuk investasi harus bersumber dari kekayaan internal badan usaha atau badan hukum tersebut.

Dalam rangka mendukung peraturan ini, INDODAX siap menyediakan layanan yang sesuai dengan regulasi Bappebti dan terus berinovasi dalam memberikan pengalaman yang aman dan mudah bagi pelaku bisnis yang ingin berinvestasi di aset kripto.

Oscar berharap bahwa dengan dibukanya akses investasi bagi korporasi, semakin banyak perusahaan yang dapat melihat aset kripto sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan inovasi keuangan mereka.

"Kami percaya bahwa dengan adopsi yang lebih luas dari kalangan korporasi, industri aset kripto di Indonesia akan semakin berkembang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam ekonomi digital global,” sebut Oscar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) buka peluang investasi kripto untuk badan usaha dan badan hukum. Ini berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024.

Langkah ini merupakan pijakan besar dalam industri aset digital di Indonesia, di mana peraturan yang ada memfasilitasi dan memperluas akses investasi dari yang sebelumnya individu kini mencapai korporasi.

Dengan demikian, ini menciptakan peluang baru bagi pelaku industri untuk memanfaatkan kripto sebagai instrumen investasi.

Dalam peraturan terbaru Bappebti yang ditetapkan pada 16 Oktober 2024 lalu, tercantum bahwa badan usaha dan badan hukum kini diakui sebagai jenis pelanggan baru di crypto exchange.

Jenis pelanggan yang disebut "non-orang perseorangan" ini meliputi berbagai bentuk badan usaha dan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi.

Aturan tersebut mengamandemen peraturan sebelumnya mengenai perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia.

Peraturan Bappebti tersebut juga menyebutkan bahwa akun kripto yang dibuat oleh badan usaha atau badan hukum hanya boleh digunakan untuk tujuan investasi dan tidak diperkenankan sebagai alat pembayaran atau transaksi barang dan jasa.

Kasan, Kepala Bappebti menyatakan, prinsip kehati-hatian ini bertujuan menjaga kondusifitas industri aset digital di Indonesia.

CEO Indodax Oscar Darmawan menyampaikan pandangannya mengenai dampak positif dari
kebijakan ini terhadap industri aset digital di Indonesia.

"Kebijakan baru Bappebti ini adalah langkah
progresif yang akan semakin mendorong perkembangan industri aset kripto di Indonesia," kata Oscar dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

"Dengan diizinkannya badan usaha dan badan hukum untuk berinvestasi dalam aset kripto, peluang pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaan akan semakin terbuka lebar," imbuh Oscar.

Oscar menambahkan, peraturan ini juga menunjukkan bagaimana Bappebti terus berkomitmen pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam industri yang berpotensi berkembang
pesat.

“Dalam peraturan ini, Bappebti telah menetapkan beberapa ketentuan ketat, termasuk penerapan prinsip Know Your Transaction (KYT) dan travel rules yang terintegrasi. Kami di
Indodax menyambut baik langkah-langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya bagi semua pelaku industri, termasuk korporasi yang kini bisa ikut serta sebagai investor," jelas Oscar.

Selain itu, regulasi ini mengatur bahwa dana atau aset kripto yang digunakan untuk investasi harus bersumber dari kekayaan internal badan usaha atau badan hukum tersebut dan bukan dari pihak ketiga atau hasil tindakan melanggar hukum, sesuai dengan pernyataan yang harus diserahkan oleh perusahaan.

“Kebijakan ini mencerminkan komitmen Bappebti dalam menjaga transparansi dan
integritas di pasar aset kripto, terutama dalam memastikan bahwa investasi berasal dari sumber dana yang sah dan sesuai aturan,” papar Oscar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) buka peluang investasi kripto untuk badan usaha dan badan hukum. Ini berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024.

Langkah ini merupakan pijakan besar dalam industri aset digital di Indonesia, di mana peraturan yang ada memfasilitasi dan memperluas akses investasi dari yang sebelumnya individu kini mencapai korporasi.

Dengan demikian, ini menciptakan peluang baru bagi pelaku industri untuk memanfaatkan kripto sebagai instrumen investasi.

Dalam peraturan terbaru Bappebti yang ditetapkan pada 16 Oktober 2024 lalu, tercantum bahwa badan usaha dan badan hukum kini diakui sebagai jenis pelanggan baru di crypto exchange.

Jenis pelanggan yang disebut "non-orang perseorangan" ini meliputi berbagai bentuk badan usaha dan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi.

Aturan tersebut mengamandemen peraturan sebelumnya mengenai perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia.

Peraturan Bappebti tersebut juga menyebutkan bahwa akun kripto yang dibuat oleh badan usaha atau badan hukum hanya boleh digunakan untuk tujuan investasi dan tidak diperkenankan sebagai alat pembayaran atau transaksi barang dan jasa.

Kasan, Kepala Bappebti menyatakan, prinsip kehati-hatian ini bertujuan menjaga kondusifitas industri aset digital di Indonesia.

CEO Indodax Oscar Darmawan menyampaikan pandangannya mengenai dampak positif dari
kebijakan ini terhadap industri aset digital di Indonesia.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi mengeluarkan Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2024 yang memungkinkan badan usaha dan badan hukum untuk berinvestasi dalam aset kripto.

Beleid ini, yang disahkan pada 16 Oktober 2024, menjadi langkah signifikan dalam memperluas akses investasi kripto di Indonesia, dari yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi individu kini meliputi korporasi.

Dalam peraturan terbaru ini, badan usaha dan badan hukum, yang disebut sebagai "non-orang perseorangan," mencakup berbagai bentuk entitas, seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi.

Akun kripto yang dibuka entitas tersebut hanya diperbolehkan untuk tujuan investasi dan tidak diizinkan digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi barang dan jasa. Kepala Bappebti, Kasan, menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian diterapkan untuk menjaga stabilitas industri aset digital di Indonesia.

CEO Indodax, Oscar Darmawan menyambut positif kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan baru Bappebti ini adalah langkah progresif yang akan semakin mendorong perkembangan industri aset kripto di Indonesia.

"Dengan diizinkannya badan usaha dan badan hukum untuk berinvestasi dalam aset kripto, peluang pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaan akan semakin terbuka lebar," ujarnya dalam siaran pers, Senin (4/11).

Oscar juga mengapresiasi komitmen Bappebti dalam menjaga prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Menurutnya, alam peraturan ini, Bappebti telah menetapkan beberapa ketentuan ketat, termasuk penerapan prinsip Know Your Transaction (KYT) dan travel rules yang terintegrasi.

"Kami di Indodax menyambut baik langkah-langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya bagi semua pelaku industri, termasuk korporasi yang kini bisa ikut serta sebagai investor," tambahnya.

Peraturan ini juga mengatur bahwa dana atau aset kripto yang digunakan untuk investasi harus bersumber dari kekayaan internal perusahaan dan bukan dari pihak ketiga atau hasil tindakan melanggar hukum.

Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan integritas pasar aset kripto di Indonesia. "Kebijakan ini mencerminkan komitmen Bappebti dalam menjaga transparansi dan integritas di pasar aset kripto," kata Oscar.

Salah seorang pendiri Reku, Robby, mengungkapkan kepada Blockchainmedia.id, bahwa Indonesia semakin dekat menjadi pusat kripto Asia. Ada sejumlah alasan kuat di balik itu. Salah satunya Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang memiliki bursa khusus aset kripto yang berdiri sejak 2023 dan saat ini siap menerima investor institusi.

Hal itu ia sampaikan terkait dengan pernyataan eksklusif Kasan, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Blockchainmedia.id belum lama ini.

Kasan memastikan bahwa sesuai dengan peraturan terbaru, institusi (badan hukum dan badan usaha) di Indonesia diperbolehkan membuat akun aset kripto di sejumlah crypto exchange di Indonesia yang sudah mendapatkan lisensi sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).

Bappebti Izinkan Badan Usaha dan Badan Hukum Membuat Akun Aset Kripto, Ini Rinciannya!

Reku Ramalkan Indonesia Jadi Pusat Kripto di Asia

Kebijakan tersebut dipandang oleh Robby sebagai langkah yang mendekatkan Indonesia untuk menjadi pusat kripto di Asia, terutama karena negara ini telah mencetak sejarah sebagai yang pertama di dunia dalam mengoperasikan bursa kripto.

Selain itu, terkait disahkannya produk derivatif aset kripto yang kelak akan diperdagangkan di bursa berjangka kripto CFX, dianggap sebagai langkah yang semakin mendewasakan industri kripto di Indonesia, yang kini merangkul lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk institusi selain investor individu.

Hal ini juga menunjukkan bahwa aset kripto semakin bersaing dengan instrumen investasi tradisional seperti saham dan obligasi, yang telah ada jauh sebelumnya.

“Menurut saya kebijakan ini semakin mendekatkan langkah Indonesia menjadi pusat aset kripto di Asia. Jadi, regulasi ini semakin mendewasakan industri kripto di Indonesia yang merangkul lebih banyak stakeholders, bukan hanya investor individual namun juga institusi, sehingga dapat bersaing dengan produk keuangan lain, seperti saham dan obligasi,” jelas Robby melalui WhatsApp, Minggu (3/11/2024).

Terkait dengan optimisme terhadap keberlanjutan industri kripto, Robby menegaskan pertumbuhan jumlah dan transaksi kripto di global dan Indonesia dapat menjadi benchmark atas keberhasilan regulasi ini.

“Saat ini, investor kripto di seluruh dunia mencapai 560 juta orang, sementara di Indonesia sudah menyentuh 21,28 juta orang. Angka ini terus tumbuh di setiap bulannya hingga melebihi jumlah investor pasar modal, yang menandakan besarnya minat masyarakat global dan nasional terhadap aset kripto. Hal tersebut juga dapat dijadikan salah satu aspek bagi perusahaan untuk mengadopsi aset kripto dengan adanya demand yang tinggi terhadap aset digital ini,” ungkap Robby.

Indonesia Naik ke Peringkat ke-3 di Dunia untuk Adopsi Aset Kripto

Investor Institusi Kripto Masih Kecil, Sebuah Peluang?

Kendati begitu, Robby mengatakan bahwa adopsi aset kripto oleh institusi secara global masih cukup kecil dan masih didominasi perusahaan asal Amerika Serikat. Namun ia melihat itu sebagai peluang seiring perkembangan industri blockchain dan aset kripto itu sendiri.

“Merujuk laporan terbaru dari River, saat ini perusahaan AS lah yang mendominasi adopsi kripto, yang secara kolektif memegang sebanyak 683.332 Bitcoin (BTC) atau mewakili 3,3 persen dari total pasokan Bitcoin pada Agustus 2024 lalu. Microstrategy dan Tether misalnya mendominasi 85 persen pembelian Bitcoin pada kuartal pertama tahun ini. Bahkan, River juga memproyeksi akan ada 10 persen perusahaan AS yang mengonversi 1,5 persen dari cadangan kas mereka ke Bitcoin,” imbuh Robby.

BlackRock Beli Bitcoin US$1 Miliar, Apa Dampaknya untuk BTC?

Kendati proporsi kepemilikan Bitcoin di ranah institusi bisnis masih relatif minim, namun tren peningkatan di segmen ini menunjukkan optimisme para pelaku bisnis terhadap aset kripto.

“Artinya, prospek positif untuk mendorong volume di aset kripto sangat terbuka lebar. Ini juga menggambarkan komitmen regulator Indonesia untuk terus uptodate dengan perkembangan industri kripto secara global, sehingga bisa memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional,” kata Robby. [ps]