Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Sesuai dengan namanya, badan ini nantiya tak lagi mengelola sawit saja, melainkan juga dana perkebunan lainya seperti kakao, karet juga kelapa.

Mesrespons hal ini, Pegamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai kebijakan ini akan menambah beban bagi badan pengelola sawit ini.

"Konsekuensinya, bukan hanya pungutan eskpor saja yang terbagi namun juga pengembangan komoditas perkebunan lainya," jelas Khudori pada Kontan.co.id, Minggu (28/7).

Menurutnya, pengelolaan perkebunan lain seperti kakao dan kelapa akan menajdi tantangan sendiri bagi BPDPKS.

Apalagi, komoditas ini mayoritas diusahakan oleh rakyat langsung yang miskin dan pohonnya sudah sangat tua, sangat berbeda dengan sawit yang sebagian besar diusahakan oleh korporasi.

Hal lain yang juga penting adalah soal keadilan pengelolaan uang dan peruntukannya di masing-masing komoditas yang akan diurusnya.

Misalnya, pengelolaan uang yang berasal dari sawit, seharusnya memang menjadi prioritas program pengembangan sawit seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), dan program sawit lainnya.

"Jangan sampai nanti serapan untuk program PSR dari pungutan sawit justri kecil dan untuk perkebunan lainya besar," urainya.

Lebih lanjut, Khurdori juga mengingatkan penugasan baru seperti ini perlu perubahan regulasi. Penugasan baru ini juga harys diputuskan dan ditetapkan oleh komite pengarah, tak cukup hanya rapat kabinet saja.

"Karena menurut regulasi yang ada, BPDPKS bertugas mengelola dana perkebunan sawit sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh komite pengarah yang didalamnya ada 8 Kementerian," imbuhnya.