Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono angkat bicara terkait perubahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Tak hanya sawit, badan baru ini akan mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Perubahan ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden Bernomor 132/2024 mengenai Pengelolaan Dana Perkebunan. Beleid ini terbit dua hari sebelum Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melepas jabatannya.

Nantinya, badan baru ini akan berbentuk layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"Selama dana dari sawit tidak terganggu tidak ada masalah," kata Eddy kepada KONTAN, Rabu (23/10/2024).

Menurut dia, keberadaan dana sawit ini penting bagi komoditas tersebut. Sebab, industri sawit masih membutuhkan dana cukup besar untuk peremajaan sawit rakyat (PSR), insentif biodiesel, penelitian dan sebagainya.

Gapki juga tidak mempermasalahkan jika dana dari hasil pengutan ekspor sawit digunakan untuk subdisi silang bagi pengembangan kelapa dan kakau.

"Selama dana mencukupi, tidak ada masalah," tandas Eddy.

Meski demikian, Gapki memberi catatan agar mendapat perhatian serius dari Badan Pengelola Dana Perkebunan terkait produktivitas sawit yang masih stagnan.

Padahal, kebutuhan dalam negeri terus meningkat, disamping untuk memenuhi pasokan biodisel.

"Dengan produksi yang stagnan dan produktivitas turun, maka PSR menjadi prioritas utama, sebab kita produsen minyak sawit terbesar di dunia tetapi di sisi lain kita juga konsumen minyak sawit terbesar di dunia, dan konsumsi kita naik terus," beber Eddy.

Atas dasar itu, Gapki menegaskan, peningkatan produktivitas dan produksi harus segera dilakukan apalagi pemerintah baru akan menerapkan mandatory di tahun depan untuk B40, kemudian akan dilanjutkan ke B50.

Diketahui, terbitnya Perpres No. 132/2024 menjadi landasan BPDPKS akan dilebur karena telah dicabutnya Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.66/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134).

Untuk selanjutnya, struktur model organisasi Badan Pengelola Dana ditetapkan paling lama tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Nantinya, badan baru ini akan berbentuk layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini disebutkan di Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Penghimpunan dana akan bersumber dari pungutan ekspor dan iuran.

Dana ini akan dipungut dari tiga model perusahaan yaitu Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya; pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan eksportir atas komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya.

Dana perkebunan akan digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, dan sarana prasarana perkebunan

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Sesuai dengan namanya, badan ini nantiya tak lagi mengelola sawit saja, melainkan juga dana perkebunan lainya seperti kakao, karet juga kelapa.

Ketua Umum Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung menyambut baik upaya pemerintah untuk mulai fokus mengelola komoditas perkebunan selain sawit melalui BPDPKS.

Hanya saja, Gulat berharap penugasan baru ini tidak membuat BPDPKS hilang fokus terhadap komoditas sawit. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir kinerja sawit dalam negeri terus mengalami stagnasi.

"Lihat saja, Indonesia pada 5 tahun terakhir, ekspor crude palm oil tidak lebih dari 6 % dari total produksi dalam negeri," ungkapnya pada Kontan.co.id, Senin (29/7).

Menurutnya saat ini, kondisi sawit masih perlu berbenah. Apalagi, produktivitas juga mengalami penurunan karena beberapa hal seperti tanaman sudah tua, buruknya kualitas bibit, faktor iklim hingga melonjaknya harga pupuk.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas melalui peremajaan sawit rakyat (PSR) juga tak pernah penuhi target. Bahkan dalam tiga tahun terahir total lahan yang telah mengikuti program PSR baru mencapai 67% dari target 500.000 ha.

Menurutnya, dengan masih banyaknya tantangan di komoditas sawit, tak mudah bagi BPDPKS turut mengelola komoditas perkebunan lainya. Apalagi jika, nantinya pungutan ekspor (PE) sawit juga akan dibagi untuk menanggung pengembangan komoditas perekbunan lainya seperti kakao dan kelapa.

"Masak kami pekebun harus legiwo dimana uang tersebut (PE sawit) digunakan bukan untuk sawit, disaat kebun kami masih babak belur produktivitasnya," urainya.

Sebelumnya, Menetri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemerintah saat ini perlu mulai fokus merevitasliasi komoditas perkebunan, selain sawit.

Untuk itu, BPDPKS nantinya akan menjadi BPDP yang bertugas untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana.

"Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan termasuk di dalamnya kakao, kelapa dan karet. Jadi kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit, padahal kan ini genre-nya sama," terang Airlangga.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Sesuai dengan namanya, badan ini nantiya tak lagi mengelola sawit saja, melainkan juga dana perkebunan lainya seperti kakao, karet juga kelapa.

Mesrespons hal ini, Pegamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai kebijakan ini akan menambah beban bagi badan pengelola sawit ini.

"Konsekuensinya, bukan hanya pungutan eskpor saja yang terbagi namun juga pengembangan komoditas perkebunan lainya," jelas Khudori pada Kontan.co.id, Minggu (28/7).

Menurutnya, pengelolaan perkebunan lain seperti kakao dan kelapa akan menajdi tantangan sendiri bagi BPDPKS.

Apalagi, komoditas ini mayoritas diusahakan oleh rakyat langsung yang miskin dan pohonnya sudah sangat tua, sangat berbeda dengan sawit yang sebagian besar diusahakan oleh korporasi.

Hal lain yang juga penting adalah soal keadilan pengelolaan uang dan peruntukannya di masing-masing komoditas yang akan diurusnya.

Misalnya, pengelolaan uang yang berasal dari sawit, seharusnya memang menjadi prioritas program pengembangan sawit seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), dan program sawit lainnya.

"Jangan sampai nanti serapan untuk program PSR dari pungutan sawit justri kecil dan untuk perkebunan lainya besar," urainya.

Lebih lanjut, Khurdori juga mengingatkan penugasan baru seperti ini perlu perubahan regulasi. Penugasan baru ini juga harys diputuskan dan ditetapkan oleh komite pengarah, tak cukup hanya rapat kabinet saja.

"Karena menurut regulasi yang ada, BPDPKS bertugas mengelola dana perkebunan sawit sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh komite pengarah yang didalamnya ada 8 Kementerian," imbuhnya.