Jakarta - Emisi karbodioksida di kota-kota besar seperti di Jakarta, saat ini kian memprihatinkan. Kendati upaya pengurangan CO2 berupaya keras dilakukan oleh pemerintah, namun faktanya saat ini justru terlihat berkebalikan. Hal ini jugalah yang memicu Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity pada 3-5 Juli 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Tema hari kedua (4/7) adalah dekarbonisasi industri melalui praktik-praktik sirkular. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Eniya Listiani Dewi membuka sesi pertama dengan menekankan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia untuk mendukung proses dekarbonisasi industri guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

"Indonesia memiliki potensi EBT besar, terpencar, dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional dan capaian target bauran EBT seperti tenaga surya dengan potensi sebesar 3.294 GW, hidro dengan potensi 95 GW, bioenergi dengan potensi 57 GW, angin dengan potensi 155 GW, panas bumi dengan potensi 23 GW, dan laut dengan potensi 63 GW, ujar Direktur Jenderal Eniya dalam sambutan pembukanya," ujar Eniya Listiani Dewi dalam pernyataan resminya.
Eniya juga menyampaikan upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transisi energi menuju net zero emission (NZE) atau emisi karbon nol dilakukan dalam beberapa strategi seperti penerapan efisiensi energi, elektrifikasi, moratorium dan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sudah ada, pengembangan EBT secara offgrid, ongrid dan BBN, pengembangan sumber energi baru seperti hidrogen, nuklir dan amonia serta pengembangan Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

Baca Juga: Perusahaan Ini Klaim Punya Teknologi Baru Baterai Kendaraan Listrik

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti yang turut hadir sesi talkshow menjelaskan upaya akselerasi transformasi ekonomi melalui penerapan ekonomi hijau sudah sesuai dengan rencana pembangunan Indonesia untuk 20 tahun kedepan.

Percepatan transisi energi, penerapan ekonomi sirkular serta pengembangan industri hijau merupakan bagian dari rencana penerapan ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"Model ekonomi linear tidak lagi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjut, maka dari itu Bappenas mencoba mendorong penerapan ekonomi sirkula. Dengan ekonomi sirkular, kita dapat mencapai lebih banyak dengan menggunakan demi sedikit karena ekonomi sirkular lebih dari sekedar pengelolaan limbah tapi mencakup seluruh produksi, distribusi dan konsumsi dari hulu ke hilir rantai pasokan", ungkap Deputi Amalia.

Dalam strategi dekarbonisasi pada kawasan industri dengan mengadopsi ekonomi sirkular salah satu upaya yang tengah didorong adalah pengembangan Kawasan Industri Hijau dan Eco Industrial Park (EIP). Kebijakan lain yang dapat menjadi enabler adalah penerapan ISO dan SNI Ekonomi Sirkular oleh BSN, Ecolabel, Proper, EPR oleh Kementerian LHK, serta Sustainab Finance dan Sustainable Roadmap oleh OJK.

Baca Juga: DPRD Provinsi DKI Jakarta Usul Ojol & Taksol Juga Uji KIR

Pengembangan upaya-upaya dekarbonisasi industri tidak dapat dijalankan tanpa dukungan banyak pihak, salah satunya mitra pembangunan. Melalui Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama erat untuk memajukan pembangunan rendah karbon, energi terbarukan, dan ekonomi hijau.

Saya bangga atas kemitraan yang sudahterjalin lama dan erat dengan Bappenas dalam merancang dan menerapkan berbagai kebijakan yang membantu kita untuk terus maju, tutup Mohib Ahmed, Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia.

(UDA)