Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto berencana akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025 . Saat kampanye Pilpres lalu, Prabowo memprediksi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 460 triliun untuk memberikan makan bergizi kepada siswa dan siswi.

Dalam pembentukan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025, program makan siang gratis dialokasikan mencapai Rp 71 triliun. Program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Prabowo juga menekankan pentingnya asupan makanan bergizi sebagai langkah awal untuk membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif.

Yang terang, program ini tidak hanya menargetkan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok masyarakat rentan, tetapi juga memiliki visi yang lebih luas untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan karena membutuhkan pasokan komoditas pangan yang terbilang besar.

Artinya, pemenuhan kebutuhan pangan untuk menopang MBG dari pasokan pangan lokal bukan menggantungkan dari impor agar memberikan efek ganda bagi ekonomi kerakyatan .

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, cita-cita tidak impor pangan ini mestinya bukan sekadar jargon tapi betul betul diwujudkan dengan pendekatan kebijakan yang baru.

"Tidak bisa kita menerapkan cara-cara yang sama apalagi terbukti gagal lalu diadaptasi lagi," katanya kepada KONTAN, Selasa (29/10/2024).

Menurut Eliza, tidak impor atau mengandalkan impor untuk menambal kekurangan pasokan terpulang pada kondisi di lapangan. Jika produksi pangan lokal bisa terdistribusikan dengan baik antardaerah, maka biaya logistiknya terjgangkau, tidak akan terjadi oversupply atau disparitas harga.

Hanya saja, masalahnya sentra produksi beberapa komoditas pangan ini mayoritas di Pulau Jawa, seperti beras, cabai, bawang merah, telur dan ayam, sedangkan luar Jawa masih sedikit.

"Jadi memang jika komoditas pangan kita terdistribusikan dengan baik, harga stabil, ini bisa engga impor. Impor terjadi karena pemerintah merespons cepat agar tidak terjadi lonjakan harga di masyarakat," terang Eliza.

Yang terang, jika ada basis data real time yang valid di setiap rantai pasok ini, maka akan memudahkan pendistribusian pangan untuk kebutuhan MBG yang lebih efisien. "Tapi kalau susu kan memang 80% impor, ini akan meningkatkan nilai impornya," sebut Eliza.

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pihaknya tidak mewacanakan impor 1,8 juta ton susu untuk realisasi program MBG.

"Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia," tandas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan, Moch Arief Cahyono.

Opsi tidak impor ini tak lain guna meningkatkan produksi susu nasional.Adapun calon investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu.

Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, bahwa lima perusahaan sapi perah asing dari Qatar, Brasil, Amerika Serikat, dan Vietnam serius untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk mendukung rencana tersebut, Menteri Amran dijadwalkan akan bertemu dengan Duta Besar Vietnam pada Jumat pekan ini.

"Dubesnya datang lagi, Dubes dari Vietnam," ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sejatinya, ujicoba MBG sudah dijalankan. Sebut saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan uji coba pelaksanaan MBG menu ikan yang dilaksanakan serentak di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP, Selasa (29/10/2024).

"Kami siapkan sebanyak 32.600 paket MBG di 180 UPT di seluruh wilayah Indonesia," kata Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan Ashaf dalam pelaksanaan HUT KKP-ke 25, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.