Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, termasuk kedelai. Namun nyatanya, Indonesia masih bergantung pada impor kedelai dari negara maju, terutama dari Amerika Serikat (AS).

Bahkan, sepanjang Januari—September, impor kedelai RI tembus US$1,15 miliar atau sekitar Rp18,14 triliun. Di mana, AS paling banyak menerima pembayaran impor senilai US$1,03 miiiar atau sekitar Rp16,24 triliun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan pada 2028 mendatang. Cita-cita ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Zulhas pun menjelaskan bahwa pangan yang dimaksud bukan hanya sekadar komoditas beras, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

Lantas, bagaimana tren impor kedelai Indonesia seiring dengan cita-cita menjadi negara swasembada pangan?

Berdasarkan data yang diterimaBisnis, sepanjang Januari—September 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor kedelai yang diterima Indonesia mencapai 2.162 ton.

Adapun, impor sepanjang periode tersebut bernilai US$1,15 miliar atau sekitar Rp18,14 triliun (asumsi kurs Rp15.771 per dolar AS).

Jika ditelisik lebih jauh, tren impor kedelai yang diterima Indonesia bergerak fluktuatif dan cenderung menyusut dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2018, total impor kedelai pernah mencapai 2.585 ton dengan nilai US$1,1 miliar. Setahun kemudian, volumenya naik 3,26% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 2.670 ton dengan nilai US$1,06 miliar.

Namun, Indonesia mulai mengurangi impor kedelai sebesar 7,3% dibandingkan periode 2019 menjadi 2.475 ton pada 2020. Kala itu, nilai impor kedelai mencapai US$1 miliar.

Setahun berlalu, volume impor kedelai kembali merangkak tipis 2.489 ton. Nilai yang digelontorkan adalah US$1,48 miliar. Lalu, pada 2022, tren impor kedelai terus melandai menjadi 2.324 ton dengan nilai US$1,63 miliar.

Sama hanya dengan tahun lalu, volume impor kedelai yang dilakukan Indonesia adalah sebanyak 2.274 ton dengan nilai US$1,47 miliar.

Sepanjang periode itu pula, 2018 hingga Januari—September 2024, volume impor kedelai masih didominasi dari Amerika Serikat (AS).

Pada 2018, misalnya, volume impor kedelai dari AS menyentuh 2.520 ton dengan total nilai mencapai US$1,07 miliar, sedangkan total impor pada periode ini adalah 2.585 ton.

Ini artinya, Indonesia sangat bergantung pada kebutuhan kedelai dari AS sebanyak 97,46% dari keseluruhan impor pada 2018.

Sementara itu, impor kedelai dari AS sepanjang Januari—September 2024 adalah sebanyak 1.925 ton. Nilai impornya mencapai US$1,03 miliar atau sekitar Rp16,24 triliun.

Selain AS, Indonesia juga bergantung pada Kanada, Argentina, hingga Malaysia untuk memenuhi kebutuhan kedelai.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus impor gula.

Penetapan ini terkait dua izin impor gula kristal mentah (GKM) yang diberikan kepada perusahaan swasta pada 2015 dan 2016.

Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menjelaskan bahwa langkah Tom Lembong dalam memberikan izin impor tersebut dianggap menyalahi aturan.

Pada 2015, Tom Lembong memberikan izin impor 105.000 ton GKM kepada PT AP, sebuah perusahaan swasta, padahal peraturan menyatakan bahwa hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor gula.

Khudori juga mengungkapkan kasus kedua, yaitu pada Januari 2016 ketika Tom Lembong kembali mengeluarkan izin impor 300.000 ton GKM kepada PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia), sebuah BUMN non-pabrik gula.

"Tom Lembong disalahkan karena menunjuk PPI, yang bukan BUMN produsen gula, untuk mengimpor GKM. Padahal, sesuai aturan, yang diizinkan adalah impor gula kristal putih (GKP)," ujar Khudori dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Impor GKM ini kemudian diolah menjadi GKP oleh pabrik gula rafinasi, yang sebenarnya hanya berlisensi memproduksi gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi masyarakat umum.

Akibatnya, gula tersebut dijual dengan harga tinggi di pasar, mencapai Rp 16.266 per kilogram pada Juli 2016, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) waktu itu yang sebesar Rp 13.000 per kilogram.

Menurut Khudori, keputusan impor ini memicu gejolak harga gula di pasar karena suplai gula tidak memadai sementara permintaan tetap tinggi.

"Langkah ini menyalahi aturan, baik dari sisi proses impor maupun penugasan pengelolaannya. Hasilnya, para pedagang menahan stok gula untuk menaikkan harga," tegas Khudori.

Kejagung juga menemukan bahwa gula impor yang diolah oleh pabrik gula rafinasi tidak digunakan untuk operasi pasar, melainkan dijual kepada masyarakat melalui distributor dengan harga yang jauh di atas HET.

Selain Tom Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS atau Charles Sitorus, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Khudori menyarankan agar Kejagung tidak hanya fokus pada kasus Tom Lembong, tetapi juga memeriksa keseluruhan kebijakan impor pangan yang berpotensi merugikan negara.

“Kekacauan dalam impor pangan bukan hanya terjadi pada gula, tapi juga pada komoditas lain seperti beras, garam, kedelai, dan daging,” ungkapnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto berencana akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025 . Saat kampanye Pilpres lalu, Prabowo memprediksi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 460 triliun untuk memberikan makan bergizi kepada siswa dan siswi.

Dalam pembentukan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025, program makan siang gratis dialokasikan mencapai Rp 71 triliun. Program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Prabowo juga menekankan pentingnya asupan makanan bergizi sebagai langkah awal untuk membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif.

Yang terang, program ini tidak hanya menargetkan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok masyarakat rentan, tetapi juga memiliki visi yang lebih luas untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan karena membutuhkan pasokan komoditas pangan yang terbilang besar.

Artinya, pemenuhan kebutuhan pangan untuk menopang MBG dari pasokan pangan lokal bukan menggantungkan dari impor agar memberikan efek ganda bagi ekonomi kerakyatan .

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, cita-cita tidak impor pangan ini mestinya bukan sekadar jargon tapi betul betul diwujudkan dengan pendekatan kebijakan yang baru.

"Tidak bisa kita menerapkan cara-cara yang sama apalagi terbukti gagal lalu diadaptasi lagi," katanya kepada KONTAN, Selasa (29/10/2024).

Menurut Eliza, tidak impor atau mengandalkan impor untuk menambal kekurangan pasokan terpulang pada kondisi di lapangan. Jika produksi pangan lokal bisa terdistribusikan dengan baik antardaerah, maka biaya logistiknya terjgangkau, tidak akan terjadi oversupply atau disparitas harga.

Hanya saja, masalahnya sentra produksi beberapa komoditas pangan ini mayoritas di Pulau Jawa, seperti beras, cabai, bawang merah, telur dan ayam, sedangkan luar Jawa masih sedikit.

"Jadi memang jika komoditas pangan kita terdistribusikan dengan baik, harga stabil, ini bisa engga impor. Impor terjadi karena pemerintah merespons cepat agar tidak terjadi lonjakan harga di masyarakat," terang Eliza.

Yang terang, jika ada basis data real time yang valid di setiap rantai pasok ini, maka akan memudahkan pendistribusian pangan untuk kebutuhan MBG yang lebih efisien. "Tapi kalau susu kan memang 80% impor, ini akan meningkatkan nilai impornya," sebut Eliza.

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pihaknya tidak mewacanakan impor 1,8 juta ton susu untuk realisasi program MBG.

"Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia," tandas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan, Moch Arief Cahyono.

Opsi tidak impor ini tak lain guna meningkatkan produksi susu nasional.Adapun calon investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu.

Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, bahwa lima perusahaan sapi perah asing dari Qatar, Brasil, Amerika Serikat, dan Vietnam serius untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk mendukung rencana tersebut, Menteri Amran dijadwalkan akan bertemu dengan Duta Besar Vietnam pada Jumat pekan ini.

"Dubesnya datang lagi, Dubes dari Vietnam," ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sejatinya, ujicoba MBG sudah dijalankan. Sebut saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan uji coba pelaksanaan MBG menu ikan yang dilaksanakan serentak di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP, Selasa (29/10/2024).

"Kami siapkan sebanyak 32.600 paket MBG di 180 UPT di seluruh wilayah Indonesia," kata Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan Ashaf dalam pelaksanaan HUT KKP-ke 25, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong agar desa bisa swasembada pangan dan energi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pangan merupakan kebutuhan pokok sehingga penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia untuk bisa memenuhinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki tanpa harus bergantung impor dari negara lain.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, swasembada pangan harus mulai dari desa. Menurut dia, sehebat-hebatnya negara kalau ketahanan pangan masih diragukan, maka sesungguhnya negara itu rapuh.

“Kita Indonesia tanah airnya, sumber dayanya cukup jadi tinggal kita sinergikan, kolaborasikan potensi yang ada itu bisa kita percepat terutama di daerah tertinggal. Kalau kita lakukan percepatan maka insyaallah Indonesia emas 2045 akan tercapai. Swasembada pangan akan kita mulai dari desa,” ungkap Yandri dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (28/10/2024).

Selain swasembada pangan, swasembada energi juga menjadi hal penting dengan memanfaatkan potensi setiap desa termasuk di daerah tertinggal. Dengan demikian maka Indonesia tidak akan lagi bergantung pada negara-negara luar untuk memenuhi kebutuhan minyak. Yandri meminta pemetaan daerah tertinggal berikut dengan potensi yang ada sehingga muncul peluang baru tidak hanya dalam pemenuhan minyak namun juga bisa meluas pada kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai arahan Pak Presiden bahwa Indonesia harus swasembada energi. Dari mana? Dari energi terbarukan. Kita punya potensi yang besar dari sawit, minyak jarak dan sebagainya. Maka untuk daerah tertinggal coba kita petakan apa potensi alamnya. Kalau banyak lahan tidur, tidak mesti membangun jalan atau jembatan tapi bisa jadi kita wujudkan ekonomi kerakyatan melalui BUMDesa akan muncul sumber ekonomi baru,” kata Yandri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha keras untuk mencapai swasembada pangan. Lantaran pemerintah harus mengantisipasi bila dunia sedang menghadapi krisis pangan. Indonesia harus mencapai kemandirian pangan agar tidak bergantung ke negara lain.

“Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” terang Prabowo.

Swasembada Energi

Prabowo mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Khususnya terkait dengan bidang energi. Dengan potensi alam yang ada seharusnya Indonesia sudah bisa memiliki kemandirian energi.

“Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia kaya akan komoditas sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi. Misalnya kelapa sawit yang bisa diolah menjadi solar dan bensin. Indonesia juga memiliki energi bawah tanah geothermal yang cukup. Selain itu Indonesia memiliki komoditas batu bara serta memiliki potensi energi dari air.

 “Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air dengan baik, alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita,” tutur Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Airlangga Hartarto merapat ke Istana Kepresidenan malam ini. Rencananya setelah acara gala dinner, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan nama-nama menteri di kabinetnya.

Belum dipastikan posisi apa yang akan ditempati oleh Airlangga, namun hal yang dia tangkap dari pidato pertama Prabowo siang tadi salah satunya adalah swasembada pangan, swasembada energi dan berkaitan dengan subsidi.

"Pertama tentu arahnya jelas yang pertama tentu swasembada pangan, swasembada energi, kemudian swasembada subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus melihat beyond indikator-indikator yang ada. Jadi lebih dalam lagi," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Airlangga mengaku menggaris bawahi misi Prabowo terkait swasembada tersebut. Apalagi Prabowo sudah mencanangkan target bahwa swasembada akan tercapai Dalam kurun waktu 4 tahun.

"Jadi kalau kita lihat dari pidato bapak Presiden hari ini catatan mengenai swasembada pangan, swasembada energi, kemudian subsidi kepada mereka yang berhak. Kemudian juga bahwa pembangunan beyond angka-angka indikator itu yang saya pikir pesannya yang sudah sangat dalam. Seperti tadi disampaikan target swasembada empat tahun," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Misi itu dia canangkan agar Indonesia tidak bergantung pada impor pangan. Oleh sebab itu dia berjanji Indonesia bisa swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dia juga tak akan segan tidak mengizinkan pangan luar masuk ke Indonesia.

(das/das)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Misi itu dia canangkan agar Indonesia tidak bergantung pada impor pangan. Oleh sebab itu dia berjanji Indonesia bisa swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dia juga tak akan segan tidak mengizinkan pangan luar masuk ke Indonesia.

"Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar dalam krisis, dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Untuk itu, Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi pangan sendiri demi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

(ada/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis target 75% pengelolaan susut dan sisa pangan tercapai pada 2045.

Hal tersebut sesuai dengan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045, yang memproyeksikan target pengelolaan susut dan sisa pangan sebesar 50% pada 2030 dan 75% tahun 2045 dapat dicapai melalui penerapan strategi dan skenario yang tepat guna.

Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, mengatakan dalam membangun Indonesia sebagai negara maju, perlu memperhatikan aspek susut dan sisa pangan pula.

"Kita harus membangun negara yang maju tanpa food waste, karena sekarang yang terjadi, negara maju tapi food waste-nya besar. Kita dalam menyiapkan Indonesia sebuah negara maju, perlu berbeda. Itu yang sekarang sudah dimulai,” kata Nyoto dalam keterangan resminya, dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Guna memperkuat penanganan susut dan sisa pangan, Bapanas mendorong adanya regulasi yang dapat menjadi dasar tata kelola susut dan sisa pangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Nyoto setelah ada peta jalan, harus ada regulasi yang mendasari. Oleh karena itu, pihaknya mempersiapkan draft rancangan peraturan presiden.

“Muatannya adalah bagaimana menyiapkan tata kelola yang baik terkait food loss and waste. Ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Ini akan efektif diterapkan nantinya, kami sangat optimis,” kata Nyoto.

Regulasi yang dapat menyentuh sampai masyarakat dinilainya cukup urgent, karena sektor rumah tangga berkontribusi besar dalam susut dan sisa pangan.

Menurut laporan Food Waste Index 2024, United Nations Environment Programme (UNEP) pada 2022, food waste secara global diperkirakan mencapai 1,05 miliar ton makanan yang tersebar di sektor ritel, jasa makanan, sampai rumah tangga.

Jumlah tersebut setara dengan rerata 132 kilogram per kapita per tahun, yang sebagian besarnya atau 59,85% bersumber dari sektor rumah tangga dengan rerata 79 kilogram per kapita per tahun.

"Ini memang terkait moralitas, moralitas pangan. Ini merupakan konsep bagaimana masyarakat menghargai pangan dan kemudian memaknainya dan memanfaatkan pangan dengan sebaik-baiknya secara bijak. Ini tentu akan ada efisiensi. Kalau efisiensi terkait tentunya pemborosan pangan akan berkurang dan mempengaruhi total konsumsi. Dengan itu memposisikan kemandirian dan kedaulatan pangan terus terjaga di Indonesia," kata Nyoto.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan pesan bahwa dengan perilaku penyelamatan pangan dan stop boros pangan akan berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin terus mengajak seluruh pihak dan elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya gerakan penyelamatan pangan. Tentunya ini akan dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan Indonesia emas 2045," ungkap Arief.

Arief mengatakan Pemerintah akan terus mendorong kesadaran dan penciptaan wawasan dalam menerapkan perilaku stop boros pangan dan penyelamatan pangan dalam keseharian masyarakat. Terlebih ada estimasi peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang bisa mencapai 319 juta jiwa pada 2045, sedangkan populasi penduduk itu linier dengan potensi susut dan sisa pangan.

“Jadi semangat gotong royong diperlukan untuk menangani hal ini. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ayo selamatkan pangan. Stop boros pangan. Demi kita, demi bumi," tutup Arief.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa Indonesia dapat mengurangi bahkan menghentikan kegiatan impor pangan jika berhasil mengurangi food loss and waste atau susut dan sisa pangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan, masalah susut dan sisa pangan menjadi perhatian penting pemerintah lantaran sisa makanan yang terbuang cukup banyak. Setidaknya sekitar 30% makanan terbuang per tahunnya.

“Kalau kita bisa tangani itu, sudah pasti bisa jadi impor itu sudah tidak kita lakukan lagi,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyusun target pengurangan susut dan sisa pangan dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pemerintah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan 3%-5% per tahun untuk sisa pangan.

Adapun, pada 2045, Indonesia menargetkan pengurangan susut dan sisa pangan sebesar 75%, yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah mengimbau semua pihak untuk dapat melaksanakan program tersebut melalui sosialisasi yang masif ke seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi susut dan sisa pangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Bapanas juga telah mengusulkan pembentukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) susut dan sisa pangan. Usulan ini muncul usai Komisi IV DPR RI dalam berbagai kesempatan kerap meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi soal susut dan sisa pangan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun Peraturan Presiden,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Sarwo mengharapkan, penyusunan aturan susut dan sisa pangan dapat mulai berjalan tahun ini dan terbit dalam enam bulan kedepan. “Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan,” ujarnya.

Jakarta -

Situasi perpanganan Indonesia disebut mengerikan. Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan kondisi itu karena sebagian besar pangan untuk Indonesia diimpor.

Dia menjelaskan komoditas pangan Indonesia kini dominan impor, seperti kacang hijau, kedelai, daging, gandum, hingga beras.

"Hampir tidak ada yang tidak impor pangan. Meskipun ya okelah bagi dunia internasional memang kita bebas tapi bayangkan, saya baru dapat punya data dari BPS kacang hijau aja impor, kacang tanah, apalagi kedelai 90%, daging, jagung impor, gandum apa lagi 12 juta ton, terus apa yang nggak impor?" kata dia ditemui di Indonesia International Rice Conference (IIRC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9) kemarin.

Dia pun menyinggung impor beras yang dua sampai tiga tahun belakangan angka impornya naik. Untuk tahun ini sendiri kuota impor beras Indonesia mencapai 3,6 juta ton.

"Beras impor 2 tahun ini 6 jutaan (ton). Meskipun yang 2023 itu kan carry overnya 2022 makanya 2022 itu kecil. Tapi 2023 menjadi 3 juta ton tahun ini sekarang sudah masuk 2,4 (juta ton) nampaknya akan digenepin menjadi 3,6 (juta ton) ya. Kan ini kan sesuatu yang sebenarnya tanda petik mengerikan," tuturnya.

Menurut dia situasi pangan Indonesia yang kini banyak impor disebabkan dengan kondisi lahan pertanian yang menurun. Oleh karena itu harus ada langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas.

Khususnya beras, Sutarto menyebut luas panen untuk komoditas itu terus mengalami penurunan sejak 2018. Hal itu yang menunjukan bahwa kondisi perberasan Indonesia dalam kondisi kritis.

"Kan kita tahu beberapa tahun terakhir ini sejak tahun 2018, kita dari 2018 sajalah setelah data itu dikoreksi kan, itu kan tahu luas panen kita itu kan turun terus dari 10,7 (juta hektare) sekarang tinggal 10,1 (juta ha) kalau nggak salah, juta hektar itu. Artinya apa ini masalah lahan ini sangat kritis sebenarnya," ujar dia.

Masalah kedua, adanya masalah infrastruktur. Menurut dia banyak infrastruktur terutama irigasi pemeliharannya kurang. Hal itu yang berpengaruh kepada daerah yang curah hujannya rendah.

"Karena jaringan irigasinya lancar ada di apa itu di daerah daerah yang sumber airnya cukup. Tapi ada yang hanya dua kali, itu biasanya karena curah hujannya cukup tapi bahkan ada yang hanya satu kali karena dia memang betul-betul lahan kering gitu ya hanya pada saat musim penghujan," ucapnya.

Selain itu juga ada banyak lahan yang ditinggal, sehingga penurunan luas panen terjadi cukup signifikan. Menurutnya hal ini juga yang harus dilihat menjadi masalah ya serius.

"Ini kalau kita tidak serius melihat ke sana kemudian kita menyelesaikan ada yang hubungan utamanya dengan tadi itu dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan lahan ini saya kira dalam keadaan gawat darurat untuk beras loh kita harus hati-hati," pungkasnya.

Simak Video: Mau Impor Beras Susah, Jokowi Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan perkembangan impor beberapa komoditas pangan Indonesia. Impor pangan seperti gandum dan meslin, gula, sampai beras tercatat mengalami kenaikan secara kumulatif dari Januari-Agustus 2024.

"Sepanjang Januari-Agustus 2024 impor gandum dan meslin, gula, serta beras telah menyumbang sekitar 5,07% terhadap total impor non migas Indonesia," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Pudji mengatakan total impor gandum dan meslin sepanjang Januari-Agustus 2024 mencapai 8,44 juta ton dengan nilai US$ 2,56 miliar. Jumlah itu naik 3,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Lebih rinci dijelaskan, negara asal impor terbesar untuk komoditas gandum dan meslin adalah Australia yang menyumbang 2,27 ton senilai US$ 707,39 juta; kemudian dari Kanada 1,82 juta ton senilai US$ 639,71 juta; dan dari Argentina 1,32 juta ton senilai US$ 373,56 juta.

Sementara itu, untuk impor gula selama 8 bulan pertama di 2024 mencapai 3,38 juta ton dengan nilai US$ 2 miliar. Nilai itu naik 5,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Andilnya sekitar 1,56% dari total impor non migas Indonesia. Brasil merupakan negara asal impor gula terbesar," beber Pudji.

Lalu impor beras selama Januari-Agustus 2024 adalah 3,05 juta ton dengan nilai US$ 1,91 miliar. Jumlah itu meningkat tajam hingga 121,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Negara asal impor beras tertinggi adalah Thailand dengan jumlah mencapai 1,13 juta ton senilai US$ 734,78 juta; lalu Vietnam 0,87 juta ton senilai US$ 542,86 juta; dan Pakistan 0,46 juta ton senilai US$ 290,56 juta.

"Beras naik 121,34%. Memberikan andil sebesar 1,50% dari total nilai impor non migas Indonesia," ujar dia.

(aid/kil)

Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjawab kekhawatiran program makan bergizi gratis bakal mendongkrak impor pangan Indonesia. Program yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu disebut berpotensi mengerek impor beras dan susu.

Suharso sempat tertawa dan menanyakan sumber yang mengkhawatirkan program makan bergizi gratis bisa menambah impor pangan. Untuk susu yang masih mengandalkan impor misalnya, menu tersebut bisa disesuaikan dengan sumber protein lainnya yang tersedia di Indonesia.

"Dari mana (bisa menambah impor pangan)?" tanya Suharso lalu kemudian tertawa saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Nah susu kan bisa diganti, jadi kalau misalnya butuhnya protein kita ganti dong dari hewani ke nabati. Telur itu kan hewani, ayam itu hewani gitu," jelas dia.

Suharso menegaskan anggapan tersebut tidak benar, terlebih banyak opsi lain pengganti susu. Yang jelas, kata dia, banyak negara-negara di dunia sudah menerapkan perbaikan gizi untuk anak-anak di sekolah.

"China melakukan, Jepang melakukan, bahkan Amerika melakukan, negara-negara maju melakukan, Brasil melakukan .Dan di zamannya Pak Harto dulu juga ada tambahan makanan itu. Sekarang ini kita punya tambahan makanan untuk Ibu-ibu yang sedang hamil tapi memang jumlahnya sedikit," bebernya.

Pada kesempatan itu, ia menyebut kebutuhan protein untuk masyarakat memang penting dipenuhi. Ia menyebut konsumsi daging merah Indonesia termasuk yang terendah di kawasan Asia Tenggara, yaitu hanya 1,7 kilogram per kapita per tahun.

Sementara negara-negara di Eropa ada yang sudah mencapai 14 kilogram per kapita per tahun. Bahkan di kawasan Asia Tenggara sudah ada yang konsumsinya mencapai 6-8 kilogram per kapita per tahun.

"Tapi sebenarnya kebutuhan daging merah Itu penting buat usia pertumbuhan anak-anak sampai dengan balita dan khususnya untuk ibu-ibu yang sedang hamil untuk mencegah stunting. Jadi sebenarnya bagus itu kalau kita tidak makan daging, bagus juga 1,7 kilo," ujar Suharso.

Dalam catatan detikcom, program makan bergizi gratis disebut Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa menambah jumlah impor beras dan susu. Hal ini berpeluang dilakukan jika kuota beras dan susu yang diproduksi dari dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

Simak Video: Ketum MUI: Kalau Ada Presiden Mau Beri Makan Rakyat Itu Program Allah

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyinggung persoalan tingginya impor dan krisis pangan yang mengancam Indonesia harus disikapi serius untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," tegas dia dalam Sidang Tahunan MPR RI yang dihadiri Jokowi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bamsoet menyebut seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, maka dibutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Untuk itu ia menilai diperlukan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan guna menghindari risiko krisis pangan di masa mendatang.

"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," ujarnya.

Seperti diketahui, krisis pangan memang sedang menjadi perhatian bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Dalam periode Januari hingga April 2024, Indonesia telah mengalami penurunan produksi tanaman pangan misalnya beras sebesar 17,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Bulog sepanjang tahun 2024 ini produksi beras nasional hanya menyentuh angka 18,55 juta ton. Padahal di paruh pertama tahun 2023 lalu, produktivitas beras nasional mampu mencapai angka yang jauh lebih besar, yakni hingga 22,55 juta ton.