JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tak mau ambil pusing soal investigasi yang dilakukan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) terkait pemberian gelar doktor kepadanya.

Bahlil menegaskan bahwa dirinya telah menjalankan seluruh proses studi sesuai dengan mekanisme yang berlaku di UI.

“Itu urusan UI. Saya menjalankan studi di UI sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di UI," kata Bahlil di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

"Semua tahapan sudah saya lakukan, tidak ada yang saya lewatkan," ujar dia.

Bahlil mengatakan, jika ada yang tidak berkenan atau mempertanyakan hasil disertasi miliknya, itu merupakan urusan internal yang tak ingin dia campuri.

Ketua umum Partai Golkar ini memastikan hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, itu urusan internal mereka. Saya hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh UI,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kejanggalan dalam pemberian gelar doktor dengan predikat cumlaude kepada Bahlil.

Gelar doktor itu menjadi sorotan karena Bahlil menyelesaikan studinya dalam waktu relatif singkat, yakni 1 tahun 8 bulan.

“Kami bersama Senat Akademik UI sudah membentuk tim investigasi untuk memeriksa kasus ini,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, kepada Kompas.com.

Harkristuti menyebut bahwa tim investigasi dibentuk karena adanya sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam proses pemberian gelar doktor kepada Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia menyebut partainya dan Partai Gerindra adalah satu kesatuan.

Bahlil menyinggung ini saat sedang menjawab pertanyaan seorang penguji dalam sidang promosi doktor Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Awalnya, Bahlil menjelaskan soal keberlanjutan hilirisasi di Indonesia, sesuai tema disertasinya.

Ia mengatakan bahwa sumber daya alam di Indonesia bukan hanya milik segelintir orang, melainkan milik generasi penerus bangsa.

"Generasi kita punya hak untuk harus hidup layak untuk melihat lingkungan dan menghirup udara segar. Jangan hak-hak mereka kita caplok dari sekarang dengan cara-cara yang tidak elegan," ujar Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil berjanji akan menerapkan keadilan dan keberlanjutan hilirisasi jika dirinya kembali menjadi menteri di kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ia lanatas mengungkit jabatannya sebagai ketua umum Golkar yang kemungkinan akan kembali terpilih masuk kabinet Prabowo mendatang.

Ia juga bicara soal hubungan Partai Golkar dan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

"Dan insya Allah, kalau kami masih dipercayakan oleh Pak Presiden terpilih, maka kami bersama Partai Gokar akan menjadikan ini sebagai bagian terpenting dalam perjuangan politik. Ini anak muda, ini kan penting, sudah tentu bersama-sama Partai Gerindra," ucapnya.

"Kalau Gokar sendiri enggak bisa meraih ini kan. Tapi enggak apa-apa, Gerindra dan Golkar itu kan satu saja sebenarnya, 11-12 lah kira-kira. Jadi, ini akan kita lakukan. Jadi, kita akan fokus untuk bagaimana kita meletakkan ini supaya anak cucu kita itu senyum," kata dia.

Lebih lanjut, Bahlil menilai Indonesia memerlukan pengaturan tata kelola sumber daya alam yang baik.

Sementara terkait lembaga yang mengurusnya, Bahlil menyerahkan itu kepada presiden.

"Apakah mau di pertanian, apakah mau di perikanan, apakah mau di SDM, kehutanan, monggo saja. Itu kewenangan hak prioritif bapak presiden," ujarnya.

Melalui disertasinya, Bahlil mengaku hanya membuat kerangka penelitian dan konsep soal hilirisasi yang adil dan berkelanjutan agar bisa diimplementasikan di Indonesia.

"Mudah-mudahan konsep diterima. Kalau tidak diterima, kita mau apa? Namanya saja naskah akademik, gitu kan. Tapi rasanya sih insya Allah, kita kira," ucapnya.

"Yang berikut kalau ditanya, siapa orangnya? Pertanyaannya lebih tajam lagi, tanya Pak Hasyim. Nanti abis ini ada Pak Hasyim di sini, sama Pak Muzani, Sekjen Partai Gerendra. Jangan kita menyampaikan hal yang melampaui batas kewenangan," imbuhnya.

Adapun sidang doktor yang dijalani Bahlil dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Ahmad Muzami, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) serta tokoh publik lainnya.