JAKARTA, investor.id - Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia meminta partai Golkar menjadi pelopor program makan bergizi gratis, tidak sekadar memberikan dukungan.  Sebab program tersebut merupakan program unggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan menjadi program prioritas.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham di sela-sela acara bertajuk "Jumat Berkah dan Makan Gratis" di Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (8/11/2024).

"Ketua umum menginstruksikan kepada saya selaku wakil ketua umum bidang kebijakan publik bahwa apa yang dilakukan atau program yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yaitu makan bergizi gratis, kata ketua umum tidak hanya sekedar mendukung, tetapi DPP Partai Golkar akan mengambil kepeloporan secara operasional," kata Idrus.

Salah satu bentuk kepeloporan tersebut dipraktikkan dalam acara bertajuk "Jumat Berkah dan Makan Gratis,” acara tersebut merupakan perintah langsung Bahlil Lahadalia selaku Ketum Partai Golkar.

Menurut Idrus, selain perintah kepeloporan Golkar dalam program makan bergizi gratis, Bahlil pun mengumumkan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029.

"Ketua umum menyampaikan kepada kita bahwa dengan adanya pengumuman kepengurusan kemarin itu, diharapkan menjadi starting point bagi perjuangan Partai Golkar untuk mengukir berbagai prestasi untuk kemajuan Indonesia," tandas Idrus.

Idrus juga mengungkapkan, dukungan partai Golkar kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak boleh sekedar wacana atau omong-omong saja. Dukungan tersebut harus konkret dan nyata. Idrus menegaskan Partai Golkar berkomitmen untuk menyebarkan makan gratis ke seluruh Nusantara.

"Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak hanya di Slipi ini, tetapi karena memang kepeloporan dan ini sebagai sebuah gerakan, ciri gerakan itu adalah kegiatan itu kontinyu dilakukan secara serentak dan merata di seluruh Nusantara ini," ungkap Idrus.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Syahmud Basri Ngabalin, berharap agar kegiatan itu bisa berjalan terus menerus sesuai dengan kebijakan Pemerintahan Prabowo.

"Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita semua untuk melaksanakan agenda-agenda ini dan bangsa kita menuju kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan makmur," pungkas Syahmud.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI periode 2024-2029 Yahya Zaini ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Organisasi pada kepengurusan periode 2024-2029.

Penunjukan Yahya Zaini diketahui saat Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia membacakan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024).

"Ketua bidang organisasi, Pak Yahya Zaini,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis.

Dekat dengan Akbar Tandjung

Yahya Zaini diketahui memang besar bersama Partai Golkar. Dikutip dari Kabargolkar yang merupakan media internal Partai Golkar, Yahya Zaini bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu berawal karena kedekatannya dengan Akbar Tandjung.

Kedekatan Yahya Zaini dengan Akbar Tandjung terbangun karena dia aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak kuliah di Universitas Airlangga (Unair).

Akbar Tanjung saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga langsung menunjuk Yahya Zaini sebagai staf khusus menteri pada tahun 1990. Padahal, Yahya saat itu baru menyelesaikan studi S1-nya.

Bahkan, Yahya Zaini dipercaya menjadi wakil rakyat periode 1997-1999. Dia juga menempati jabatan Wakil Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Golkar periode 1998-2004. Saat itu, Golkar berada di bawah pimpinan Akbar Tandjung.

Namun, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tahun 2004, Yahya Zaini justru memihak pada Jusuf Kalla dan berhasil menggagalkan ambisi Akbar Tandjung kembali menduduki kursi Ketum Golkar.

Kerja keras Yahya Zaini saat itu diganjar dengan posisi Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI oleh Jusuf Kalla.

Pada era kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketum Golkar, Yahya Zaini menduduki posisi Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar.

Kemudian, saat era kepemimpinan Airlangga Hartarto, Yahya Zaini juga didapuk menjadi salah satu Ketua DPP Partai Golkar.

Terakhir, Yahya Zaini diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar.

Diberitakan Antaranews pada 23 Maret 2024, Yahya Zaini memberikan dukungan kepada Airlangga untuk maju kembali sebagai Ketum Golkar periode 2024-2029.

Anggota DPR 4 periode

Selain menjadi anggota DPR pengganti antar waktu periode 1997-1999, Yahya Zaini empat kali terpilih menjadi wakil rakyat melalui pemilihan anggota legislatif (pileg).

Pria yang lahir di Dusun Teluk Jati, Gresik, Jawa Timur pada 24 April 1964 ini diketahui terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 1999-2004, 2004-2009, 2019-2024, dan 2024-2029.

Yahya Zaini maju dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII yang meliputi Jombang, Nganjuk, Kabupaten, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.

Sementara itu, dalam dunia organisasi, Yahya Zaini pernah menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1992-1994, dan Ketua Bidang KNPI periode 1996-1999.

Selain aktif di dunia organisasi dan politik, Yahya Zaini aktif dalam berbagai bidang profesional usaha. Pada 1995 -1997, dia mendirikan PT. Intelegensia Graha Pratama dan memegang jabatan sebagai Direktur Utama.

Kemudian, pada 2019, Yahya Zaini bertindak sebagai Komisaris Utama dari PT. Savindo Karya Perdana. Sedangkan, pada 2010-2019, dia tercatat menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Jaya Abadi Sukses.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Yahya Zaini memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 25.702.706.646. Jumlah tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 11 Juni 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta kekayaan tersebut terdiri dari tiga bidang tanah yang terletak di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dari hasil sendiri senilai Rp 22.200.000.000.

Kemudian, Toyota Alphard tahun 2012 yang tercatat dari hasil sendiri senilai Rp 275.000.000, dan Toyota Vellfire tahun 2017 dari hasil sendiri senilai Rp 550.000.000.

Selanjutnya, Yahya Zaini juga tercatat melaporkan kas dan setara kas senilai Rp 2.677.706.646.

Dalam LHKPN tersebut, Yahya Zaini tidak tercatat melaporkan kepemilikan utang. Sehingga, total harta kekayaannya mencapai Rp 25.702.706.646.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia menunjuk Yahya Zaini sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Organisasi pada kepengurusan periode 2024-2029.

“Ketua bidang organisasi, Pak Yahya Zaini,” kata Bahlil saat mengumumkan struktur lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Anggota DPR RI periode 2024-2029 ini dipercaya menjadi Ketua DPP bersama dengan 38 orang lainnya. Di antaranya ada nama Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Ridwan Kamil dan Cagub Banten Airin Racmi Diany.

Ridwan Kamil didapuk menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri. Sedangkan Airin dipercaya menduduki posisi Ketua DPP Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria.

Yahya Zaini diketahui politikus yang sudah malang melintang bersama Golkar. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Golkar periode 1998-2004.

Saat itu, Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung. Kemudian, para era kepemimpinan Jusuf Kalla, Yahya Zaini menduduki posisi Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Bersama Golkar, Yahya Zaini juga sukses beberapa kali melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat.

Dia tercatat terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 1999-2004, 2004-2009, 2019-2024, dan 2024-2029.

Namun, Yahya Zaini juga sempat tersandung kasus video asusila bersama penyanyi dangdut Maria Eva pada 2006.

Setelah kasus tersebut, Yahya Zaini diketahui mundur sebagai Anggota DPR RI. Namanya juga mulai tenggelam hingga akhirnya kembali aktif kembali dalam dunia politik.

Yahya Zaini menduduki posisi Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar pada 2017. Kemudian, dia juga terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golkar telah resmi mengumumkan susunan baru kepengurusan partai yang dibuat lebih ramping dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perampingan kepengurusan Partai golkar dari yang sebelumnya berjumlah 250 orang menjadi 150 orang pada periode 2024-2029 membuat kompromi-kompromi tersebut terjadi lebih kuat.

Aroma santer lobi-lobi dalam penyusunan kepengurusan partai tecermin pada nama-nama yang menduduki posisi strategis pada partai berlambang pohon beringin itu.

Dinamika pemilihan kepengurusan Partai Golkar ditunjukkan dengan sejumlah nama menteri yang saat ini menjabat pada Kabinet Merah Putih.

Maman Abdurrahman dan Agus Gumiwang Kartasasmita, Meutya Hafid mengisi posisi kepengurusan partai saat ini.

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto justru tidak mengisi posisi kepengurusan yang telah dirampingkan itu. Namanya justru digantikan oleh anaknya, Ravindra Airlangga yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia semula ingin menyusun kepengurusan yang lebih sedikit. Namun karena antusiasme dan berbagai macam pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk memasukan sekitar 150 nama dalam kepengurusan Partai Golkar 2023-2024.

Jumlah tersebut menurut Bahlil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, yang sekitar 250 nama.

"Sebenarnya kami berencana untuk Paling banyak 100, Tapi saya melihat animo dan kader-kader partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai golkar Maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir," jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi dibandingkan kaya struktur miskin fungsi.

Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

"Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100," ucap Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24)

Pada saat itu, Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Golkar.

Pemilihan struktur Dewan Pembina Golkar itu sekaligus menyanggah rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menduduki posisi strategis di internal partai beringin tersebut.

"Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu," ucap Bahlil.

Bahlil usai memaparkan nama struktur DPP Golkar, menegaskan bahwa baik Jokowi ataupun Gibran tak masuk di dalam daftar.

"Kami menyampaikan bahwa nama Presiden yang ketujuh, yaitu Pak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres," terangnya dalam konferensi pers tersebut.

Bahlil mengakui bahwa memang aspirasi yang datang soal bergabungnya Jokowi ke dalam partai. Namun menurutnya Mantan Presiden tersebut memiliki banyak pertimbangan.

Terlebih, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar terbuka bagi siapapun.

"Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tak mengenal asal dari mana," jelas Bahlil.

Berikut susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo
4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji
7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham
9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid
10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena

Kepartaian
11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini
12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin
13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto

Hubungan Antar Lembaga
14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafi
15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu
17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan
18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin
19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko
20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi
21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin
22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Polisi (Purn) Rikwanto

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih
25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1
26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid
27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman
28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla
29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar
30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja
31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung
33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah

Fungsi Elektoral 2
34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi
35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty
36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko
37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus
39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi, Muhammad Misbakhun
40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Christiani Aryani
41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Dosmar Banjarnahor
42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan, Lamhot Sinaga
43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan, Mochamad Syafei Kasno
44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil
45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Ali Mochtar Ngabalin
46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Andi Sinulingga
47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Aziz Samual
48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria, Airin Rachmi Diani
49. Ketua Bidang Kebijakan Industri, Ilham Permana

Kesekjenan
50. Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji
51. Wasekjen Kepartaian, Hakim Komarudin
52. Wasekjen Pemenangan Pemilu Sumatera, Riyono Asnan
53. Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo
54. Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Umar Lessy
55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1, Veno Tetelepta
56. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1, Ratu Dian Hatifah
57. Wasekjen Fungsi Elektoral 2, Daniel Muttaqien
58. Wasekjen Hubungan Antar Lembaga, Dewi Yulistiana
59. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2, M Shoim Haris;
60. Wakil Sekretaris Jenderal, Sosialisman Hidayat Hasibuan

Bendahara Umum
62. Bendahara umum, Sari Yuliati
63. Wakil Bendahara Umum, Doni Akbar
64. Wakil Bendahara Umum, Gavriel Putranto Novanto
65. Wakil Bendahara Umum, Ernawati Tahang
66. Wakil Bendahara Umum, Raymond C Syauta
67. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga
68. Wakil Bendahara Umum, Akbar Buchari
69. Wakil Bendahara Umum, Ahmad Mus

Sekretaris
70. Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty
71. Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Tardjo Ragil
72. Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, Siti Marhamah
73. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini, Dara Adinda Kesuma Nasution
74. Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Helmi Jen
75. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara, Karmila Sari
76. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan, Sekarwati
77. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara
78. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono
79. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur, Ahmad Labib
80. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah, Adrianus Asia Sidot
81. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara, Bambang Heri Purnama
82. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi, Haris Andi Surahman
83. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra: Herman Hayong
84. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra
85. Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam
86. Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri
87. Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung
88. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said
89. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo
90. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana
91. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana
92. Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar
93. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih
94. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu
95. Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: --
96. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
97. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: --
98. Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali
99. Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen
100. Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita
101. Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam
102. Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino
103. Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara
104. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi
105. Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati
106. Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab
107. Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin
108. Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu
109. Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah
110. Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha
111. Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati
112. Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opin: Ahmad Anama
113. Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo
114. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara
115. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani
116. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin
117. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha
118. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono
119. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani
120. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah
121. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta
122. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusa: Busfi Arusagara
123. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai
124. Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assaafri Nasa'i
125. Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah
126. Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa
127. Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari
128. Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Angelia Dhian Permata Da Silva
129. Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya
130. Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji
131. Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung
132. Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif
133. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr G Ayu Amelinda Hanjani
134. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla
135. Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani
136. Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana
137. Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika
138. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa
139. Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi
140. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia
141. Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya
142. Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar
143. Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia: Miranti Amelia P Kono
144. Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin
145. Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati
146. Departemen Bidang Pertahanan: --
147. Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara
148. Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini
149. Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi
150. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda
151. Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita
152. Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan

Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie
Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
Dewan Etik: Muhammad Hatta
Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman
Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono
Mahkamah Partai: Freedy Latimahina
Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi
Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak ada kejutan dalam susunan kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029 yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.

Presiden Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, yang digadang-gadang bakal menjadi kader Golkar, tidak masuk dalam susunan pengurus yang diumumkan Bahlil pada Kamis (7/11/2024) kemarin.

“Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur. Termasuk, Mas Wapres (Gibran),” kata Bahlil, Kamis.

Pasalnya isu Jokowi akan merapat ke Golkar sudah lama beredar. Kala itu, Jokowi diisukan akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Isu ini santer muncul di awal 2024 dan kembali menguat di tengah-tengah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar, pertengahan Agustus lalu.

Akan tetapi, dalam struktur dewan Partai Golkar, Bahlil membacakan bahwa posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar diisi Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar diisi Aburizal Bakrie.

Bahlil mengaku mendengar rumor Jokowi dan Gibran akan bergabung Golkar tersebut justru dari awak media yang menanyakan kepadanya.

Di sisi lain, ia mengaku senang jika ke depannya Presiden ke-7 RI dan putra sulungnya itu mau bergabung ke Partai Golkar.

“Tapi, kalau doa teman-teman terus, ya wallahu a’lam,” ujarnya.

Banyak aspirasi

Lebih lanjut, Bahlil mengeklaim banyak kadernya yang memberi aspirasi agar Presiden Joko Widodo bergabung menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu.

Menteri ESDM itu mengatakan bahwa Jokowi merupakan tokoh bangsa. Akan tetapi, menurutnya, tidak semua aspirasi bisa diterima, termasuk menjadikan Jokowi kader Partai Golkar.

"Pak Presiden ini kan Bapak Presiden yang ketujuh ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima," ucap Bahlil.

Dia menekankan bahwa Golkar adalah partai terbuka yang menerima siapa pun yang ingin menjadi bergabung masuk partainya.

Partai Golkar, kata Bahlil, sangat terbuka dan tidak mengenal perbedaan suku, agama, dan ras. Oleh karenanya, siapa pun bisa bergabung asalkan sudah memenuhi syarat.

"Jadi siapa saja karena Golkar ini kan inklusif. Tidak mengenal suku. Tidak mengenal agama. Tidak mengenal asal dari mana. Selama dia warga negara Indonesia yang sudah berusaha dengan senang hati kalau mau jadi kader Partai Golkar," ujar Bahlil.

Bahlil juga mencontohkan dirinya yang merupakan keturunan suku Papua, tetapi kini bisa memimpin Partai Golkar.

Menurut dia, dirinya sendiri adalah bukti inklusivitas dan nasionalisme Partai Golkar. Dia juga mengajak banyak orang bergabung partainya.

“Coba bayangkan partai mana di republik ini yang ketumnya dari Papua, baru Golkar kan. Itu menunjukkan bahwa partai kami adalah partai yang nasionalis. Sudah ada ketum kami dari Aceh, Jawa, Sulawesi dan sekarang Papua,” kata Bahlil.

“Jadi, silahkan saja masuk Golkar, semakin banyak semakin bagus,” ujar Bahlil melanjutkan.

Sinyal Jokowi nyaman di Golkar

Sebelumnya, Jokowi sudah kerap kali melempar kode bahwa ia punya hubungan yang baik dengan Partai Golkar.

Sinyal kemeseraan Jokowi dengan Partai Golkar juga semakin terpampang ketika Jokowi mengenakan kemeja kuning, warna kebesaran Golkar, saat menghadiri penutupan Munas XI Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada 21 Agustus 2024.

Bahkan, dalam pidatonya di Munas XI Jokowi mengaku merasa nyaman berada di dekat pohon beringin.

"Kalau di bawah pohon beringin betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, dekat pohon beringin membuat kita lebih teduh," ujar Jokowi ketika itu.

Mantan gubernur DKI Jakarta menyebut dirinya senang karena Golkar merupakan partai yang terbuka untuk siapa saja.

Jokowi lantas berseloroh, jika diibaratkan perusahaan bisnis, maka Golkar bisa disebut perusahaan Tbk atau terbuka.

Keterbukaan itu juga tampak dari para ketua umum Partai Golkar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

"Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget, dan jangan lupa malam hari ini saya pakai kuning. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis itu yang menurut saya membuat Golkar lebih teduh dari yang lain," ujar Jokowi.

Namun, meksi sinyal-sinyal sudah sering diberikan, Jokowi rupanya belum juga resmi bergabung ke Partai Golkar.

Teka-teki mengenai partai politik mana yang akan menjadi kendaraan politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden pun belum terjawab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Dari 158 nama Kepengurusan DPP Partai Golkar dan delapan nama ketua dewan pembina, kehormatan, etik, mahkamah partai dan badan lainnya, ada 43 nama yang merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Namun, beberapa dari anggota DPR tersebut diketahui telah dilantik menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, sehingga posisinya akan digantikan oleh kader Partai Golkar lainnya.

Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Selain itu, ada juga nama Ace Hasan Syadzily yang dilantik Prabowo menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta pada 22 Oktober 2024.

Berikut daftar nama pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 yang merupakan anggota DPR RI Periode 2024-2029:

1. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu (Aceh II)
2. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga (Sumatera Utara II)
3. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia (Sumatera Utara III)
4. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda (Sumatera Barat I)
5. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani (Riau I)
6. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari (Riau I)
7. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir (Sumatera Selatan I)
8. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama (Sumatera Selatan I)
9. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin (Jawa Barat I)
10. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga (Jawa Barat V)
11. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin (Jawa Barat VII)
12. Wasekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien (Jawa Barat VIII)
13. Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Dimuntur Kartasasmita (Jawa Barat IX)
14. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko (Jawa Tengah V)
15. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto (Jawa Tengah VI)
16. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo (Jawa Tengah VII)
17. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih (Jawa Tengah VIII)
18. Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar (Jawa Tengah X)
19. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir (Jawa Timur I)
20. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun (Jawa Timur II)
21. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin (Jawa Timur III)
22. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan (jawa Timur V)
23. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji (Jawa Timur VI)
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi (Jawa Timur VII)
25. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini (Jawa Timur VIII)
26. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib (Jawa Timur X)
27. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa (Banten I)
28. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gde Sumarjaya Linggih (Bali)
29. Bendahara umum: Sari Yuliati (Nusa Tenggara Barat II)
30. Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto (Nusa Tenggara Timur II)
31. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot (Kalimantan Barat II)
32. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin (Kalimantan Tengah)
33. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama (Kalimantan Selatan I)
34. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol (Purn) Rikwanto (Kalimantan Selatan II)
35. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah (Kalimantan Timur)
36. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian (Kalimantan Timur)
37. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin M. Said (Sulawesi Tengah)
38. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra (Papua Tengah)
39. Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave laksono (Jawa Barat VIII)
40. Ketua Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman (Kalimantan Barat I)
41. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meutya Hafid (Sumatera Utara I)
42. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily (Jawa Barat II)
43. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid (Jawa Tengah II).

Sementara itu, sebelum mengumumkan pengurus DPP Partai Golkar yang baru, Bahlil menjelaskan bahwa struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

Bisnis.com,JAKARTA - Nama Airlangga Hartarto tidak masuk dalam struktur baru pengurus Partai Golkar. Hanya saja, nama anak Airlangga yakni, Ravindra Hartarto tercatat sebagai wakil bendahara Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia semula ingin menyusun kepengurusan yang lebih sedikit. Namun karena antusiasme dan berbagai macam pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk memasukan sekitar 150 nama dalam kepengurusan Partai Golkar 2023-2024.

Jumlah tersebut menurut Bahlil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, yang sekitar 250 nama.

"Sebenarnya kami berencana untuk Paling banyak 100, Tapi saya melihat animo dan kader-kader partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai golkar Maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir," jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi dibandingkan kaya struktur miskin fungsi.

Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

"Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100," ucap Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24)

Pada saat itu, Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Golkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Menurut Bahlil, struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

“Saya umumkan secara resmi hari ini susunan pengurus lengkap Partai Golkar periode 2024-2029,” ujarnya melanjutkan.

Menariknya, ada beberapa nama calon kepala daerah yang merupakan kader Partai Golkar masuk dalam struktur kepengurusan DPP era kepemimpinan Bahlil.

Di antaranya adalah Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Ridwan Kamil dan Cagub Banten Airin Racmi Diany.

Ridwan Kamil didapuk menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri. Sedangkan Airin dipercaya menduduki posisi Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria.

Sebelum menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil diketahui menduduki posisi Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemili era kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Airin sebelumnya dipercaya Airlangga menjadi Ketua DPD Golkar Banten.

Ramping

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa dia merampingkan jajaran kepengurusan partainya. Kini, jumlah pengurus hingga dewan DPP Partai Golkar berjumlah kurang lebih 150 orang.

Menurut Bahlil, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan pengurus pada periode sebelumnya.

"Untuk pengurus DPP (Golkar) lengkap kurang lebih 150-an (orang) dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 250-an (orang)," ujar Bahlil.

Bahlil bahkan mengatakan, dia awalnya berencana membuat pengurus Partai Golkar berjumlah sekitar 100 orang

Namun, menurut dia, kader Partai Golkar sangat antusias untuk berkarya melalui partai. Oleh karena itu, Bahlil mengakomodir lebih banyak kader menjadi pengurus.

"Sebenarnya kami berencana untuk paling banyak 100 tapi saya lihat animo dan kader-kader Partai Golkar ini ingin menawarkan diri di bangsa lewat Partai Golkar. Maka kami juga harus mengakomdir. Memang Golkar semakin ke sini semakin banyak yang mencintai,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia menunjuk Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar periode 2024-2029.

Kemudian, Bahlil memercayakan posisi Dewan Pembina Partai Golkar kepada Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK).

“Dewan Etik Partai Golkar, ketua Ir., H. Aburizal Bakrie. Dewan etik, ketua Prof., M. Hatta. Kemudian, mahkamah partai, ketua Freddy Latumahina,” kata Bahlil saat membacakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

“Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu, dewan pembina partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita,” ujarnya melanjutkan.

Diketahui, Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar era kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Sementara itu, posisi Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar era kepemimpinan Airlangga diduduki oleh Akbar Tandjung.

Dengan ditunjuknya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar mematahkan rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal bergabung ke Golkar dan menempati jabatan tersebut.

Tidak adanya nama Jokowi tersebut juga dikonfirmasi oleh Bahlil usai membacakan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar.

"Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik dewan kehormatan, dewan pembina maupun dalam struktur. Termasuk, Mas Wapres (Gibran),” kata Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merampingkan jajaran kepengurusan partainya. Kini, jumlah pengurus hingga dewan DPP Partai Golkar berjumlah 160 orang.

Menurut Bahlil, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan pengurus pada periode sebelumnya.

"Untuk pengurus DPP (Golkar) lengkap kurang lebih 150-an dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 270-an," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Bahlil awalnya menjelaskan ia berencana membuat pengurus Partai Golkar berjumlah di bawah 100.

Namun, menurutnya, kader Partai Golkar sangat antusiasi untuk berkarya melalui partai. Oleh karenanya, ia mengakomodir lebih banyak kader menjadi pengurus.

"Sebenarnya kami berencana untuk paling banyak 100 tapi saya lihat animo dan kader-kader Partai Golkar ini ingin menawarkan diri di bangsa lewat Partai Golkar. Maka kami juga harus mengakomdir. Memang Golkar semakin ke sini semakin banyak yang mencintai," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan nama-nama yang mengisi dewan pimpinan pusat partai berlambang pohon beringin itu.

Bahlil mengatakan, ada lebih dari 150 nama pengurus yang masuk periode 2024-2029. Dari ratusan nama yang disebutkan, beberapa merupakan anak politikus senior partai tersebut.

"Untuk pengurus DPP lengkap kurang lebih 150-an dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 270-an," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Adapun beberapa nama tersebut yakni Fitri Trisnawati Tandjung yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kewirausahaan. Fitri merupakan putri dari Akbar Tandjung.

Kemudian ada Solihin Kalla yang adalah putra dari Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kewiraswastaan.

"Ini Fitri ini anaknya Pak Akbar Tandjung ini, berarti ada dua ini, anaknya Pak Jusuf Kalla ketua dan anaknya Pak Akbar Tandjung ini," ujar Bahlil.

Selanjutnya, ada Gavriel Putranto Novanto selaku Wakil Bendahara Umum Partai Golkar. Ia adalah anak dari Setya Novanto.

Kemudian, ada juga nama dari putra Agung Laksono yakni Dave Akbarshah Laksono yang menjabat posisi Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar.

Selain itu, dalam susunan kepengurusan DPP Partai Golkar itu ada nama Ravindra Airlangga yang juga menjadi Wakil Bendahara Umum Partai Golkar.

Ravindra merupakan putra dari mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Selanjutnya, Wakil Bendahara Umum Ravindra Airlangga," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap kepengurusan partainya periode 2024-2029 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Menurut Bahlil, struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

“Saya umumkan secara resmi hari ini susunan pengurus lengkap Partai Golkar periode 2024-2029,” ujarnya melanjutkan.

Pengumuman kepengurusan Partai Golkar tersebut memang dinantikan karena beredar rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal masuk di dalamnya.

Namun, rumor tersebut meleset karena tidak ada nama Jokowi dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029, maupun dalam susunan dewan pembina dan kehormatan.

Berikut susunan lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:

• Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
• Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
• Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo
• Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
• Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
• Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji
• Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
• Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 2: Idrus Marham
• Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid
• Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena

Kepartaian

• Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini
• Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin
• Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto

Hubungan Antar Lembaga

• Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq
• Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol (Purn) Rikwanto

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

• Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid
• Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman
• Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla
• Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar
• Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja
• Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
• Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung
• Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah

Fungsi Elektoral 2

• Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi
• Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty
• Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko
• Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
• Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus
• Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun
• Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani
• Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor
• Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga
• Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (purn) Mochamad Syafei Kasno
• Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil
• Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin
• Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga
• Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual
• Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany
• Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

Kesekjenan

• Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji
• Wasekjen Kepartaian: Hakim Komarudin
• Wasekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan
• Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan: Dwi Priyo Atmojo
• Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy
• Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta
• Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah
• Wasekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien
• Wasekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana
• Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris
• Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

Bendahara

• Bendahara umum: Sari Yuliati
• Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar
• Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto
• Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang
• Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta
• Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga
• Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari
• Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus

Sekretaris Bidang

• Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty
• Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil
• Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah
• Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution
• Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Herman Hayong
• Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra
• Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam
• Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri
• Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung
• Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said
• Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo
• Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana
• Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana
• Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar
• Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih
• Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu
• Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto
• Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa
• Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan
• Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali
• Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen
• Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita
• Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam
• Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino
• Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara
• Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Farisi
• Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati
• Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab
• Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin
• Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu

Departemen

• Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah
• Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha
• Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati
• Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opin: Ahmad Anama
• Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa: Busfi Arusagara
• Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai
• Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assaafri Nasa’i
• Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah
• Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa
• Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari
• Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Angelia Dhian Permata Da Silva
• Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya
• Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji
• Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung
• Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif
• Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani
• Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla
• Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani
• Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana
• Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Sandhika
• Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa
• Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi
• Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia
• Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya
• Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar
• Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia: Miranti Amelia P Kono
• Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin
• Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati
• Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara
• Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini
• Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi
• Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda
• Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita
• Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan.

Dewan Kehormatan

• Ketua: Ir. H. Aburizal Bakrie

Dewan Etik

• Ketua: Prof M. Hatta

Mahkamah Partai

• Ketua: Freddy Latumahina

Dewan Pembina

• Ketua: Agus Gumiwang Kartasasmita

Badan Penelitian dan Pengembangan

• Ketua: Prof., Dr., Yudi Krisnandi

Lembaga Komunikasi dan Informasi

• Ketua: Dave laksono

Pusat Data dan Transformasi Digital

• Ketua: Maman Abdurrahman

Badan Saksi Nasional merangkap Direktur Sksekutif DPP Partai Golkar

• Ketua: Syahmud Basri Ngabalin.