JAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Indonesia (UI) memberi tanggapan atas Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengajukan keberatan kepada mereka atas pencatutan nama organisasinya dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI Amelita Lusia menyinggung bahwa proses disertasi itu masih dapat direvisi.

"Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut," ujar Amelita kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

"Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya," kata dia.

Amelita belum mengonfirmasi apakah keberatan yang dilayangkan Jatam sudah diterima UI secara resmi.

Ia juga belum mengonfirmasi apakah UI secara resmi telah bersurat kepada Bahlil mengenai keberatan yang disampaikan Jatam untuk menjadi atensi dalam proses revisi disertasi Bahlil.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, menjelaskan bahwa surat keberatan tersebut sudah disampaikan kepada pihak UI pada Kamis (7/11/2024) kemarin.

Keberatan ini dilayangkan karena Jatam tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil untuk menjadi informan utama dalam disertasi yang disusunnya dalam rangka menyelesaikan program studi doktor di UI.

“Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” ujar Melky saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Melky menerangkan bahwa pihaknya memberikan persetujuan wawancara kepada seseorang bernama Ismi Azkya pada 28 Agustus 2024, yang mengaku sedang melakukan penelitian.

Saat itu, Ismi Azkya mengaku kepada Jatam sedang melakukan penelitian untuk dirinya sendiri sebagai tim peneliti di Lembaga Demografi UI, bukan orang lain.

“Sebagaimana ia memperkenalkan diri kepada kami. Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI,” kata Melky.

“Adapun penelitian yang dimaksud berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang,” sambungnya.

Melky menegaskan ketika Ismi Azkya mengajukan penelitian hingga proses wawancara, Jatam tidak diberikan informasi yang memadai bahwa hal ini adalah bagian proses penyelesaian disertasi Bahlil.

“Kami tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia,” jelas Melky.

Selain itu, Ismi Azkya juga tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya, sampai akhirnya terungkap bahwa nama Jatam dijadikan informasi utama dalam disertasi Bahlil.

“Surat penolakan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Kami menuntut nama Jatam beserta seluruh informasi yang telah diberikan untuk dihapus dari disertasi tersebut,” kata Melky.

Untuk diketahui, Bahlil Lahadalia meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global UI pada 16 Oktober 2024 lalu.

Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian cumlaude.

Adapun Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia", sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.

Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.

Kemudian penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil belum merespons dugaan praktik joki yang dilaporkan Jatam. Namun, ia pernah mengeklaim bahwa ia telah menjalankan seluruh proses studi sesuai mekanisme yang berlaku di UI.

"Semua tahapan sudah saya lakukan, tidak ada yang saya lewatkan," kata Bahlil, 19 Oktober 2024 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia (UI) atas pencatutan nama organisasi mereka, dalam disertasi yang disusun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah diwawancarai oleh Bahlil. Dia pun menduga ada praktik perjokian karya ilmiah demi kepentingan disertasi Bahlil agar bisa meraih gelar doktor.

“Kami menduga peneliti bernama Ismi Azkya merupakan bagian dari praktik perjokian karya ilmiah untuk kepentingan disertasi Bahlil Lahadalia,” ujar Melky dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

“Ini melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait lainnya,” imbuh dia.

Melky menguraikan bahwa pada 28 Agustus 2024 seorang peneliti bernama Ismi Azkya datang ke kantor Sekretariat Jatam. Saat itu Ismi mengaku sebagai peneliti dari Lembaga Demografi UI.

Islm datang bersama seorang rekannya yang juga disebut sebagai peneliti Lembaga Demografi UI. Keduanya menyatakan tengah melakukan penelitian mengenai hilirisasi nikel dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Berulang kali ia menyebutkan, ‘Saya sedang meneliti,’ yang menunjukkan ia sebagai peneliti aktif yang berkepentingan langsung, bukan untuk orang lain, terkhusus Bahlil Lahadalia,” kata Melky.

Namun, Jatam mengaku terkejut saat mengetahui nama organasi mereka dicantumkan sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil, untuk menyelesaikan studi di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

Setelah sidang terbuka promosi doktor pada 16 Oktober 2024, Jatam menerima salinan disertasi Bahlil yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

“Di dalam disertasi tersebut, kami menemukan nama Jatam sebagai informan utama. Selain itu, kami juga menemukan verbatim yang menggambarkan isi percakapan antara dua pegiat Jatam dengan Ismi pada 28 Agustus 2024,” ungkap Melky.

Sehari setelah sidang, dua pegiat Jatam mencoba menghubungi Ismi melalui telepon dan WhatsApp untuk meminta klarifikasi.

Namun, mereka mendapatkan dua pernyataan yang berbeda. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ismi awalnya menyatakan bahwa informasi dari Jatam tidak digunakan untuk disertasi Bahlil.

Setelahnya, Ismi justru menyampaikan permintaan maaf melalui pesan WhatsApp kepada pegiat Jatam. Dia mengaku hanya diminta membantu mewawancarai pihak Jatam.

“Begini bunyi pesannya: Sebelumnya mohon maaf, kak, saya kurang paham sejauh itu karena saya hanya diminta untuk bantu wawancara. Untuk penjelasan lebih jelas bisa hubungi kontak berikut kak,” kata Melky mengutip pesan Ismi Azkya.

Namun, Ismi tidak menjelaskan identitas kontak yang dikirimkannya. Tak lama setelahnya, Ismi justru memblokir nomor kontak dua pegiat Jatam yang mencoba menghubunginya.

“Menurut kami, tindakan yang dilakukan Ismi Azkya dan Bahlil Lahadalia merupakan bentuk penipuan intelektual yang mencederai integritas dan marwah pendidikan Indonesia,” tutur Melky.

Adapun surat keberatan atas pencatutan nama Jatam sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil sudah dilayangkan kepada pihak UI pada Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut," kata Melky.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia (UI).

Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian cumlaude.

Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia", sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.

Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.

Kemudian penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil belum merespons dugaan praktik joki yang dilaporkan Jatam. Namun, ia pernah mengeklaim bahwa ia telah menjalankan seluruh proses studi sesuai mekanisme yang berlaku di UI.

"Semua tahapan sudah saya lakukan, tidak ada yang saya lewatkan," kata Bahlil, 19 Oktober 2024 lalu.

Sementara itu, pihak Universitas Indonesia menyatakan bahwa keberatan yang diajukan Jatam dapat menjadi pertimbangan bagi kampus. Sebab, proses disertasi Bahlil tersebut masih dapat direvisi.

"Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut," ujar Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI, Amelita Lusia, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

"Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya," kata dia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemilu Raya Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Pemira ILUNI FHUI) 2024 semakin mendekati hari pelaksanaan.

Lima kandidat ketua umum ILUNI FHUI terus memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi mereka kepada para alumni melalui berbagai momen kampanye.

Sebagai pemanasan sebelum Debat yang akan berlangsung pada 17 dan 24 November mendatang, kelima kandidat ini, yaitu Raden Rahmat Bastian (FHUI 1992), Fernandes Raja Saor (FHUI 2006), Mohamad Fajri Mekka Putra (FHUI 1999), Robby Ferliansyah Asshiddiqie (FHUI 2005), dan Yusuf Didi Setiarto (FHUI 1994), tampil dalam diskusi di YouTube Channel Podcast Sembilan pada Senin (4/11/2024).

Setiap kandidat diberi waktu 10 menit untuk memperkenalkan visi dan misi mereka dalam podcast bertema "Mensinergikan Peran Hukum di FHUI dan Peran Aktif Alumni FHUI Membangun Sistem Hukum di Indonesia," yang dipandu oleh Alexander Frans dan Wina Armada Sukardi.

Dalam kesempatan tersebut, Raden Rahmat Bastian, kandidat nomor 5, menyoroti pentingnya sinergi dan konektivitas antaralumni serta pemberdayaan para alumni FHUI di masa depan.

"Sinergi antaralumni tidak bisa dipisahkan. Kami merasa tidak bisa membangun ILUNI yang kuat tanpa peran masing-masing alumni," ujarnya melalui keterangannya Kamis (7/11).

Rahmat menambahkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) alumni FHUI menjadi kunci utama. Menurutnya, lulusan FHUI memiliki latar belakang yang beragam, tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga menjadi entrepreneur dan birokrat.

"Saya memiliki data dari 1964, dan variasi profesi alumni sangat beragam. Saya sendiri berasal dari korporat lawyer, mendirikan firma hukum, dan belajar manajemen perkantoran. HRE (Human Resources Empowerment) adalah elemen penting dari ILUNI," jelas CEO PT Kalimatera Kotawaringin itu.

Ia menegaskan bahwa semua alumni FHUI memiliki keistimewaan, mengingat proses seleksi yang ketat untuk bisa masuk dan menempuh pendidikan di FHUI. Meski begitu, Rahmat mengakui masih banyak lulusan FHUI yang menunggu kesempatan kerja.

"Ada alumni lain yang bertanya, kenapa alumni FHUI tidak membuka lapangan kerja. Jika saya terpilih, saya akan proaktif memberdayakan alumni agar bisa menciptakan lapangan kerja bagi lulusan FHUI lainnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Rahmat menekankan bahwa ILUNI FHUI harus aktif menjalin *link and match* dengan dunia praktik.

"Dunia praktik tidak terbatas pada lamaran kerja, tetapi juga mencakup kewirausahaan yang membuka lapangan kerja baru," ucapnya.

Jika terpilih sebagai Ketua Umum ILUNI FHUI 2024-2027, Rahmat telah menyiapkan tiga program utama. Pertama, memperkuat konektivitas dan jaringan bagi ILUNI FHUI dan mahasiswa FHUI.

Kedua, berkontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan hukum di Indonesia. Ketiga, menjadikan ILUNI FHUI sebagai organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Rahmat juga menekankan bahwa proses Pemira ini bukan sekadar kompetisi, tetapi bentuk pengabdian.

"Kami berlima adalah kandidat terbanyak dalam sejarah Pemira ILUNI FHUI. Ini adalah langkah sejarah bagi kita," ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh alumni FHUI untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih secara online hingga 9 November, agar bisa memberikan suara pada pemungutan suara online yang akan digelar 29-30 November 2024.

Rahmat menambahkan, jika terpilih, ia berencana mengadakan berbagai program, termasuk kegiatan besar bagi notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta reuni akbar FHUI di Gelora Bung Karno untuk merangkul semua alumni tanpa kecuali.

Wakil Ketua Panitia Pemira ILUNI FHUI Arya Wibisana menjelaskan bahwa pendaftaran pemilih menggunakan sistem elektronik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. "Kali ini, pemilih harus melampirkan pindaian ijazah," ungkap Arya.

Bagi alumni yang tidak memiliki ijazah, mereka bisa melampirkan surat keterangan dari FHUI. Sistem baru ini menggunakan *OC Independent Electronic Voting System*, yang memungkinkan pemilihan dilakukan melalui situs web, tanpa aplikasi tambahan.

Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 29-30 November 2024, dan hasilnya akan diumumkan pada Musyawarah Nasional ILUNI FHUI pada 1 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital menerima policy brief rekomendasi kebijakan dari Universitas Indonesia, pada Kamis (7/11/2024) di Nusantara.

Policy brief ini berisikan serangkaian rekomendasi kebijakan terkait pembangunan IKN yang berfokus pada empat klaster utama yakni Energi, Pangan dan Transportasi, Sosial Humaniora, Well-being dan Konservasi Lingkungan, serta Teknologi dan Informatika.

“Kita sangat berterima kasih sekali tentunya dari kajian-kajian ilmiah ini. Maka pengambilan keputusan yang dilakukan lebih memiliki basis data, basis argumentasi, sehingga ke depan kami melihat kontribusi yang dilakukan oleh teman-teman di akademisi termasuk juga dari teman-teman akademisi Universitas Indonesia ini akan memperkaya bagaimana kami merencanakan dan membangun,” ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi dalam siaran persnya, Kamis (7/11/2024).

Ali menjelaskan pembangunan IKN ditargetkan sampai 2045 dan dibagi dalam 5 tahap dan tentunya membutuhkan pendekatan holistik.

“Sehingga kajian-kajian yang bersifat multidisiplin tentunya ini akan bermanfaat bagi kami untuk bisa kemudian diimplementasikan ke depannya ini dengan tetap memperhatikan bagaimana proses-proses pembangunan itu tetap berbasiskan kepada data dan fakta yang ada yang sudah diberikan oleh teman-teman akademisi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Universitas Indonesia, Agustin Kusumayati, mengungkapkan, policy brief ini adalah partisipasi kontribusi Universitas Indonesia untuk memberikan pemikirannya dalam pengembangan IKN ke depan.

“Ada total 30 policy brief yang dikembangkan secara komprehensif dengan melibatkan para ilmuan dari berbagai bidang ilmu. Jadi kajiannya adalah kajian yang komprehensif karena multidisipilin,” ujar Agustin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital menerima policy brief rekomendasi kebijakan dari Universitas Indonesia, pada Kamis (7/11/2024) di Nusantara.

Policy brief ini berisikan serangkaian rekomendasi kebijakan terkait pembangunan IKN yang berfokus pada empat klaster utama yakni Energi, Pangan dan Transportasi, Sosial Humaniora, Well-being dan Konservasi Lingkungan, serta Teknologi dan Informatika.

“Kita sangat berterima kasih sekali tentunya dari kajian-kajian ilmiah ini. Maka pengambilan keputusan yang dilakukan lebih memiliki basis data, basis argumentasi, sehingga ke depan kami melihat kontribusi yang dilakukan oleh teman-teman di akademisi termasuk juga dari teman-teman akademisi Universitas Indonesia ini akan memperkaya bagaimana kami merencanakan dan membangun,” ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi dalam siaran persnya, Kamis (7/11/2024).

Ali menjelaskan pembangunan IKN ditargetkan sampai 2045 dan dibagi dalam 5 tahap dan tentunya membutuhkan pendekatan holistik.

“Sehingga kajian-kajian yang bersifat multidisiplin tentunya ini akan bermanfaat bagi kami untuk bisa kemudian diimplementasikan ke depannya ini dengan tetap memperhatikan bagaimana proses-proses pembangunan itu tetap berbasiskan kepada data dan fakta yang ada yang sudah diberikan oleh teman-teman akademisi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Universitas Indonesia, Agustin Kusumayati, mengungkapkan, policy brief ini adalah partisipasi kontribusi Universitas Indonesia untuk memberikan pemikirannya dalam pengembangan IKN ke depan.

“Ada total 30 policy brief yang dikembangkan secara komprehensif dengan melibatkan para ilmuan dari berbagai bidang ilmu. Jadi kajiannya adalah kajian yang komprehensif karena multidisipilin,” ujar Agustin.

Adapun ringkasan dari rekomendasi kebijakan dibagi menjadi empat klaster. Pertama, terkait Energi, Pangan, dan Transportasi berfokus pada penciptaan system yang efisien dan ramah lingkungan.

Di sektor energi, diperlukan strategi yang dapat menjaga stabilitas pasokan serta mendorong penerapan energi terbarukan.

Di bidang pangan, pendekatan yang mendukung efisiensi produksi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi lokal sangat diperlukan, termasuk melalui praktik pertanian yang berkelanjutan dan teknologi inovatif.

Di sektor transportasi, penguatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pemanfaatan teknologi terkini menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran arus barang dan jasa serta mendukung mitigasi perubahan iklim.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini secara optimal di IKN.

Kedua, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusi sosial di IKN, kebijakan di klaster Sosial Humaniora berfokus pada penguatan kohesi sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pelestarian budaya lokal.

Di bidang sosial, pendekatan yang mendorong partisipasi masyarakat adat, keseimbangan antara komunitas lokal dan pendatang, serta akses pendidikan dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sangat diperlukan.

Ketiga, kebijakan yang direkomendasikan oleh para peneliti Universitas Indonesia di klaster Teknologi dan Informatika berfokus pada penerapan teknologi cerdas, pemantauan lingkungan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

Sistem pemantauan secara real-time perlu diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Pengembangan aplikasi layanan publik terpadu juga harus ditingkatkan untuk mendukung efisiensi dan aksesibilitas layanan di IKN. Selain itu, strategi diplomasi publik perlu diperkuat untuk membangun citra positif IKN di kancah internasional.

Terakhir, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di IKN, kebijakan yang diusulkan oleh para peneliti untuk klaster well-being dan Konservasi Lingkungan berfokus pada tata kelola sumber daya yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur hijau, dan peningkatan kualitas hidup.

Di aspek well- being, kebijakan mencakup dukungan sosial bagi masyarakat lokal dan ASN yang akan tinggal di IKN. Sementara di bidang lingkungan, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan pengelolaan limbah, air bersih, dan udara yang efisien serta berkelanjutan.

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) melalui Direktorat Riset dan Pengembangan menyerahkan buku Kumpulan 30 Policy Brief untuk Otorita Ibu kota Nusantara (OIKN). Buku yang disusun peneliti UI itu berisi gagasan inovatif serta solusi berbasis kajian ilmiah untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan IKN sebagai ikon masa depan Indonesia.

Terdapat berbagai topik strategis mulai dari energi, pangan, transportasi, sosial-humaniora, teknologi dan informatika, hingga kesejahteraan dan konservasi lingkungan. Sekretaris Universitas UI, Agustin, mengatakan buku ini mencerminkan komitmen UI mengintegrasikan kebijakan publik guna mendorong transformasi positif bagi masyarakat dan lingkungan di kawasan IKN.

"Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan IKN dan memberikan dampak positif bagi perkembangan kawasan ini,” kata Agustin dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 7 November 2024.
Pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan menerapkan tiga konsep utama kota, yakni Kota Hutan, Kota Spons dan Kota Cerdas. Kota Hutan bertujuan melestarikan ekosistem hutan melalui penyediaan ruang terbuka hijau dan perlindungan habitat satwa.

Kota Spons mengelola siklus air kota untuk mencegah banjir, menjaga kualitas air, dan mendukung keberlanjutan sumber daya air. Kota Cerdas memanfaatkan teknologi dan mengoptimalkan layanan publik serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kota.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan ada lima prinsip yang dijalankan saat perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian IKN. Kelima prinsip itu adalah green (hijau), sustainable (berkelanjutan), resilience (berketahanan), inclusive (inklusif), dan smart (cerdas).

Pada prinsip green, dari seluruh luas area IKN, 65 persen akan digunakan untuk tropical forest dan 10 persen digunakan untuk green area, seperti city park dan smart farming. Sementara itu, 25 persen area akan dibangun sebagai built environment area yang dibagi menjadi sembilan economy generator.

Selain menjadi kota hijau dan berkelanjutan, IKN ditargetkan menjadi kota modern yang cerdas dan inklusif. Semua program pemberdayaan masyarakat akan mengikutsertakan vulnerable groups.

"IKN mengundang large scale investor sampai dengan UMKM karena ini adalah kota inklusif untuk semua orang. Karena itu, filosofi ini berpengaruh secara langsung di dalam perencanaan dan pembangunan IKN,” ujar Ali Berawi.

Beberapa rekomendasi diberikan untuk mendukung keberlanjutan dan inovasi dalam sektor energi, pangan, dan transportasi. Antara lain pengembangan standar keamanan Battery Energy Storage System (BESS), insentif finansial, serta pembangunan rantai pasokan bioenergi yang memperkuat sistem kelistrikan di IKN.

Di sektor pangan, strategi ketahanan dapat dilakukan melalui penerapan agroforestri dan reorientasi paradigma pangan sebagai bentuk hak asasi manusia (HAM) untuk ketahanan pangan. Pada sektor transportasi, aksesibilitas lalu lintas laut Balikpapan harus diperkuat sebagai pintu gerbang menuju IKN, serta perlunya perhatian, khususnya pada keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.

Sementara itu, sektor sosial-humaniora, rekomendasi yang diberikan mencakup keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan, penciptaan ruang publik beragam budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Dialog antar-umat beragama, penyediaan akses pendidikan yang merata, hingga insentif fiskal untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus diperhatikan.

Selain itu, upaya menciptakan IKN yang ramah bagi semua warga dapat dilakukan melalui kebijakan inklusif untuk perempuan, disabilitas, dan anak-anak yang harus sejalan dengan nilai kearifan lokal.

Pada sektor teknologi dan informatika, rekomendasi mencakup penerapan pemantauan kualitas udara secara real-time dengan memanfaatkan pemetaan spasial berbasis teknologi navigasi, penguatan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Strategi diplomasi publik juga dapat dijalankan dengan menekankan aspek legal-konstitusional pemindahan dan melibatkan komunitas akademik internasional dalam diseminasi informasi guna meningkatkan citra IKN di media internasional.

Sedangkan, sektor kesejahteraan, rekomendasi yang diberikan berupa program kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindahkan ke IKN. Meliputi pelatihan, dukungan psikologis, pengembangan sumber daya manusia, serta fasilitas untuk keluarga.

Sementara itu, untuk konservasi lingkungan, rekomendasi mencakup peranan Good Governance, termasuk tata kelola sampah, pengelolaan limbah konstruksi, serta pembangunan smart green village untuk mengatasi masalah lingkungan. Strategi dekarbonisasi melalui carbon offset, reforestasi, carbon capture, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan juga diusulkan guna mengurangi dampak konversi lahan dan vegetasi alami di IKN.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Nurtami, mengatakan seluruh rekomendasi atau policy brief dalam buku ini merupakan hasil kolaborasi dan pemikiran dari para akademisi dan peneliti lintas disiplin ilmu di UI dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan IKN. Ia mengatakan sebagai universitas yang berperan sentral dalam riset dan inovasi, pihaknya berharap buku ini dapat membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

"Sinergi ini krusial dalam mendorong pembangunan yang cerdas, adaptif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan. Semoga buku ini memberikan kontribusi positif bagi pembangunan IKN yang menjadi smbol kemajuan negara,” kata Nurtami.

Baca juga: Ide Twin Cities IKN dan Jakarta, Begini Konsep 'Kota Kembar'

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) kembali memantapkan posisi sebagai yang terbaik di Indonesia selama lima tahun berturut-turut berdasarkan penilaian QS Asia University Rankings (QS AUR) 2025. Di level Asia, posisi UI naik dua peringkat, dari 48 menjadi 46.

Total skor UI adalah 74,7 dari 984 universitas yang berasal dari 25 negara. Hal itu diumumkan pada QS Asia Pacific Summit 2024 di Macau University of Science and Technology (MUST) pada 6 November 2024 pukul 17:00 WIB.

Delegasi UI turut hadir di ajang tersebut, dipimpin oleh Kepala Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan Monitoring Evaluasi (TREM) UI, Vishnu Juwono. Lembaga pemeringkatan internasional QS AUR 2025 menggunakan empat kriteria utama dalam penilaian, yaitu Research and Discovery, Employability and Outcomes, Learning Experience, dan Global Engagement.

11 indikator penilaian QS AUR 2025:

Kriteria ini dipecah lagi menjadi 11 indikator, di antaranya Academic Reputation (30 persen), Employer Reputation (20 persen), Faculty Student Ratio (10 persan), Citations per Paper (10 persen), International Research Network (10 persen), Papers per Faculty (5 persen), Staff with Ph.D (5 persen), International Student Ratio (2,5 persen), International Faculty Ratio (2,5 persen), Inbound Exchange Students (2,5 persen), dan Outbound Exchange Students (2,5 persen).
UI mencatat skor tertinggi pada indikator Inbound Exchange Students (100,0), Outbound Exchange Students (100,0), International Faculty Ratio (98,8), dan Employer Reputation (98,0). Secara keseluruhan, UI mengalami kenaikan skor di hampir semua indikator penilaian.

UI juga mengalami kenaikan peringkat pada tujuh indikator, yakni Inbound Exchange Students, Employer Reputation, International Faculty Ratio, Academic Reputation, Faculty Student Ratio, International Student Ratio, dan International Research Network.

“Selama lima tahun berturut-turut, UI bertahan di posisi 1 di Indonesia dan terus meningkat di Asia," kata Rektor UI, Ari Kuncoro dalam siaran persnya, Rabu, 6 November 2024 .

Hal ini, kata Ari, membutuhkan kerja keras dari seluruh sivitas akademika UI. "Kami terus memperluas jangkauan global, selain meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan riset yang berdampak, dan mengembangkan jalinan kolaborasi dengan berbagai mitra dari dalam dan luar negeri. Semoga prestasi ini dapat terus ditingkatkan, sehingga UI dapat menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Asia,” kata Ari.

Sementara itu, Kepala Biro TREM UI, Vishnu Juwono selain memimpin delegasi UI di Macau, juga membawakan presentasi berjudul “Environment, Sustainable and Governance (ESG) Universities in Southeast Asian Universities: Challenges and Collaborative Solutions”.

Menurut Vishnu, pencapaian UI di QS AUR 2025 dengan terus unggul di tingkat nasional serta meningkat di tingkat Asia, meletakkan fondasi yang kuat bagi pimpinan UI berikutnya untuk dapat meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, pengabdian masyarakat, dan publikasi di lingkungan universitas.

"Peningkatan kinerja keseluruhan UI ini dapat tergambar dalam kenaikan peringkat di berbagai pemeringkatan internasional, termasuk QS Asia University Rankings,” ujarnya.

Dengan pencapaian ini, UI optimistis dapat melanjutkan tren positif dalam berbagai peringkat dunia, serta menjadi pusat pendidikan unggulan di kawasan Asia.

Baca juga: 14 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS AUR 2025, Ada Kampus Idamanmu?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Syaroni Rofii menilai politik luar negeri Indonesia bebas aktif memberi ruang kerja sama dengan Negara Paman Sam usai Donald Trump mengungguli hasil quick count (hitung cepat) Pilpres Amerika Serikat (AS).

"Doktrin politik Indonesia yang bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan semua negara termasuk dengan AS," kata Syaroni yang juga dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump tampaknya akan menggunakan pendekatan politik luar negeri yang pragmatis dengan mengedepankan kepentingan ekonomi AS di atas segalanya, sebagaimana yang dilakukan Trump pada periode pertama kepemimpinannya.

Menurut dia, pendekatan Donald Trump yang cenderung strict tentu saja perlu direspons oleh kepemimpinan di Indonesia dengan mengedepankan konsep kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

Dalam hal ini, Syaroni mengatakan bahwa komitmen investasi Amerika Serikat di Indonesia yang menjadi kebutuhan Indonesia saat ini adalah di bidang energi.

Untuk itu, lanjut dia, komitmen transpacific partnership perlu ditunjukkan Amerika Serikat di wilayah investasi.

Syaroni berpendapat bahwa Indonesia harus memastikan perdamaian di kawasan tengah terkait dengan tren konflik pada Laut China Selatan.

"AS sebagai aktor utama memiliki kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan," ujarnya.

Pilpres AS diselenggarakan pada hari Selasa, 5 November waktu AS, dan diikuti dua kandidat, yakni Donald Trump dan Kamala Harris.

Hingga Rabu pukul 11.47 WIB, Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump unggul sementara versi hitung cepat atas pesaingnya Kamala Harris dari Partai Demokrat.

Berdasarkan data terkini Associated Press (AP), hingga 6 November 2024 waktu Indonesia, secara nasional Trump unggul 52,4 persen suara atas Harris yang meraih 46,3 persen suara.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Sejumlah perguruan tinggi negeri masuk daftar kampus terbaik di Indonesia versi Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) 2025. Beberapa di antaranya merupakan perguruan tinggi populer di Tanah Air, termasuk Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Airlangga (Unair).

Mengutip informasi dari laman resmi QS Top Universities, pemeringkatan QS WUR melibatkan lebih dari 1.500 universitas di seluruh dunia.

Pada teknisnya, pemeringkatan QS WUR dilakukan berdasarkan analisis enam indikator terhadap data dari lebih dari 17 juta juta karya ilmiah serta opini 240.000 staf akademik dan pemberi kerja. Sementara, hasilnya didasarkan pada beberapa komponen dengan bobot berbeda, seperti reputasi akademik, reputasi pemberi kerja, rasio fakultas/mahasiswa, rasio mahasiswa internasional, jaringan penelitian mahasiswa internasional, hasil pekerjaan, dan lainnya.

Lalu, apa saja kampus di Indonesia yang masuk pemeringkatan tersebut? Berikut empat kampus teratas.

4 Kampus Terbaik di Indonesia versi QS WUR 2025

1. Universitas Indonesia (UI)

-Peringkat dunia: 206
-Total skor: 45,7

Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka di Tanah Air. Setiap tahunnya, kampus tersebut selalu menjadi tujuan para calon mahasiswa dari berbagai daerah berbeda.

UI juga termasuk kampus tertua di Indonesia. Seiring perkembangannya, UI telah menjadi perguruan tinggi populer di Indonesia. Tak hanya menghasilkan lulusan kompeten, keberadaannya juga turut berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia.

Pada pemeringkatan QS WUR 2024, UI berada di urutan ke-206 dunia. Jika cakupannya Indonesia, kampus tersebut berada di posisi teratas dan mengungguli sejumlah pesaingnya yang juga masuk daftar.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

-Peringkat dunia: 239
-Total skor: 41,8

Beralih ke Yogyakarta, ada Universitas Gadjah Mada (UGM). Tak kalah dari UI, kampus ini juga punya peminat yang sangat banyak setiap tahunnya.

UGM berdiri pada Desember 1949. Dulu, universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah didirikan serta disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit.

Menempel ketat UI, UGM juga masuk pemeringkatan QS WUR 2024. UGM berada di urutan ke-239 dunia.

3. Institut Teknologi Bandung (ITB)

-Peringkat dunia: 256
-Total skor: 39,9

Lanjut, ada Institut Teknologi Bandung (ITB). Kampus ini mendapat peringkat ke-256 dunia dalam pemeringkatan QS WUR 2024.

Sejarah ITB bermula pada 1920, yakni saat pemerintah kolonial Belanda mendirikan de Techniche Hoogeschool te Bandung (TH). Waktu itu, tujuan pendirian TH dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang terbatas akibat pecahnya Perang Dunia.

Pada perkembangannya, lembaga pendidikan itu beberapa melakukan pergantian nama. Setelah kemerdekaan Indonesia, diresmikan berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2 Maret 1959 oleh pemerintah yang dilandasi semangat proklamasi serta wawasan ke masa depan.

4. Universitas Airlangga (Unair)

-Peringkat dunia: 308
-Total skor: 35,3

Kemudian, ada Universitas Airlangga (Unair). Salah satu kampus tertua di Pulau Jawa ini masuk pemeringkatan QS WUR dan berada di urutan ke-308.

Melihat sejarahnya, pendirian Unair berawal dari lembaga pendidikan Nederlands Indische Artsen School (NIAS) dan School Tot Opleiding van Indische Tandartsen (STOVIT) yang dibentuk kolonial Hindia Belanda pada 1913 dan 1928. Pada perkembangannya, baru pada 10 November 1954, Universitas Airlangga diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.



Itulah daftar empat kampus terbaik di Indonesia versi QS WUR 2025.

Jakarta: Ujian Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) Pascasarjana untuk Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025 digelar secara tatap muka (offline) pada Minggu, 3 november 2024 di Kampus UI Depok. Ini merupakan kali pertama ujian dilaksanakan secara tatap muka sejak pandemi Covid-19.

Pelaksanaan ujian dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi yang dimulai pukul 07.30 WIB dan sesi siang pukul 12.30 WIB, untuk menjaga kenyamanan peserta dalam mengikuti ujian berbasis komputer. Sebanyak 2.648 pendaftar turut berpartisipasi dalam ujian kali ini.

Rinciannya, sebanyak 1.256 peserta adalah pendaftar Program Magister, 233 pendaftar Program Profesi, 817 pendaftar Program Spesialis di Fakultas Kedokteran (FK), 155 pendaftar Program Subspesialis di FK, dan 197 pendaftar Program Doktor. “Untuk program studi yang paling diminati kali ini, di antaranya Magister Manajemen dan Magister Kenotariatan,” ujar Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia dalam siaran persnya, Selasa, 5 November 2024.
Dalam persiapannya, Universitas Indonesia menyiapkan 1.519 komputer guna mendukung pelaksanaan ujian dengan sistem Computer Based Test (CBT) di berbagai lokasi di Kampus Depok. "Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pendaftar ujian, SIMAK UI dilaksanakan dalam dua sesi. Kami bersyukur, pelaksanaan ujian berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kendala signifikan yang dapat merugikan peserta ujian,” katanya.

Meski ujian CBT di kampus terakhir dilaksanakan pada Maret 2020, pengalaman UI dalam menyelenggarakan UTBK Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2024 memberi kesiapan yang baik bagi pelaksanaan ujian kali ini. “Pada kesempatan tersebut, UI telah menyediakan 1.870 komputer dan 241 komputer cadangan, yang menjadi salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan ujian CBT SIMAK UI ini,” tutur Amelita.

Selain perangkat komputer, fasilitas serta ruangan ujian pun dipersiapkan secara maksimal. UI menyediakan 24 ruang ujian di 14 lokasi di Kampus Depok, termasuk Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Teknik (FT), serta fasilitas lainnya seperti Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) dan Information Technology Training Center (ITTC).

Dalam setahun, UI membuka tiga periode pendaftaran (gelombang) untuk program pendidikan pascasarjana. Pada SIMAK UI Pascasarjana gelombang ketiga ini, hasil ujian akan diumumkan pada Kamis, 5 Desember 2024, melalui laman www.penerimaan.ui.ac.id setelah terlebih dahulu mengisi nomor ujian.

Baca juga: Intip Jurusan Paling Diminati di SIMAK UI dan Daya Tampungnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Fitur Anti-lock Braking System (ABS) di sepeda motor dapat memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh P2M Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (POLAR UI), penyematan ABS di sepeda motor berpotensi menurunkan angka kecelakaan hingga 24 persen, atau setara dengan mencegah satu dari empat kecelakaan yang terjadi.

Data kecelakaan dari Korlantas POLRI menunjukkan, pada tahun 2023 terdapat 115.518 kasus kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, hampir dua kali lipat dibandingkan 71.072 kasus pada tahun 2017. Berdasarkan proyeksi POLAR UI, penurunan jumlah kecelakaan dapat mencapai angka signifikan jika ABS diaplikasikan secara menyeluruh.

“Jika semua motor dilengkapi dengan ABS, sebanyak 8.000 orang per tahun bisa dihindarkan dari kecelakaan lalu lintas,” ujar Ketua Tim Kajian POLAR UI, Tri Tjahjono, melalui keterangan resminya.
Untuk memproyeksikan penurunan jumlah korban kecelakaan, POLAR UI menggunakan data kecelakaan dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Indonesia selama periode 2016-2022. Analisis ini dilakukan menggunakan metode proyeksi berbasis data Road Accident Sampling System India (RASSI) yang menunjukkan kesamaan karakteristik antara kedua negara, khususnya dalam hal kepadatan lalu lintas dan penggunaan kendaraan roda dua.

Baca Juga: Menteri Perindustrian Siap Pakai Pindad Maung untuk Dinas

“Dengan pendekatan ini, diharapkan proyeksi dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai potensi pengurangan kecelakaan akibat penggunaan fitur ABS,” jelas Tri.

Simulasi dari POLAR UI juga menunjukkan penggunaan ABS secara signifikan dapat mengurangi potensi kecelakaan berbagai jenis. Misalnya, kecelakaan tabrak belakang diperkirakan dapat berkurang hingga 38 persen dengan ABS, karena sistem ini membuat kendaraan dapat melakukan pengereman lebih stabil. “Penyematan ABS akan membuat kendaraan mengalami pengereman dengan lebih stabil,” tambahnya.

Hasil kajian ini mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 atau menyusun ketentuan spesifik terkait ABS pada peraturan tingkat menteri sebagai langkah awal. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, Jumardi, menekankan pentingnya pengaturan teknis pada level peraturan menteri.

“Agar aturan yang sifatnya mendesak (urgent) dapat diatur segera dalam peraturan menteri, tidak perlu menunggu revisi UU atau PP yang membutuhkan waktu lama,” ungkapnya.

Jumardi juga mengusulkan bahwa regulasi teknis sebaiknya mencakup aspek stabilitas pengereman, bukan hanya perlambatan kendaraan. Sementara itu, Tri menambahkan fitur ABS saat ini masih terbatas pada model motor premium dan mendorong agar fitur ini diterapkan pada berbagai tipe sepeda motor.

Meski terdapat kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga motor akibat pemasangan ABS, pengalaman di India menunjukkan kenaikan harga relatif kecil, sekitar 10 persen atau setara dengan inflasi. Tri optimis Indonesia dapat menyerap dampak biaya tambahan ini. “Kalau ada kendala pendanaan, negara semestinya mencari bantuan fiskalnya,” kata Tri.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Jakarta -

Industri tekstil tengah mengalami tekanan, bahkan membuat raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. Salah satu aturan yang disebut menjadi penyebab babak belurnya perusahaan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Ekonom memandang aturan tersebut tidak bisa dikatakan menjadi biang kerok penyebab Sritex pailit. Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan sudah sejak 1 dekade lalu industri tekstil sudah mengalami tekanan. Maka kondisi saat ini harus dilihat secara objektif.

"Apakah (Permendag 8 tahun 2024) ini merugikan (industri tekstil)? Ini harus dites lagi. Ketika permendag dijadikan semacam 'kambing hitam' makanya harus diuji dulu. apakah benar karena peraturan tersebut mereka menjadi tertekan," kata Fithra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024). .

Menurutnya, untuk menguji Permendag 8/2024 tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua tahun setelah terbitkan. Apalagi sudah sejak 10 tahun ini, industri tekstil mengalami tekanan.

"Tapi kalau menguji suatu industri tidak bisa setahun dua tahun. (Industri tekstil tertekan) Itu kan merupakan suatu hal yang bertahun-tahun. Kemudian industri tersebut bermasalah (karena) satu peraturan saja langsung collapse itu bukan karena itu tapi itu sebuah konsekuensi dari perjalanan yang sudah menahun," tuturnya.

Untuk kasus Sritex, dia mengatakan tidak bisa menyalahkan Permendag 8/2024 sebagai biang kerok. Pailitnya Sritex harus dilihat secara menyeluruh, salah satunya dari kinerja perusahaan.

"Sritex yang membangun industri tekstilnya hanya kepada satu atau dua segmen saja itu membuat kemampuan membayar (utangnya) diragukan. Sehingga saya melihat Permendag 8 tahun 2024 itu bahkan bukan penyebab. Penyebabnya inefisiensi dari Sritex sendiri karena mismanagement," ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar industri tekstil bisa bertumbuh positif maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh. "Dari sisi industri tekstilnya sudah harus ada pembenahan industri secara massif dalam konteks ekosistemnya," jelasnya.

Faktor Penyebab Industri Tekstil Tertekan

Fithra mengatakan ada banyak faktor yang menyebankan industri tekstil tertekan. Dia mencontohkan salah satu penyebab industri tekstil tertekan yakni ongkos produksi yang cukup mahal.

Menurutnya, ongkos produksi yang mahal membuat industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk lain. Apalagi ongkos produksi yang mahal tidak diimbangi produktivitas yang memadai.

"Pertama dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi ini berasal dari dua hal pertama adalah tenaga kerja dari sisi tenaga kerja dalam konteks produktivitas relatif dari negara-negara lain relatif tertinggal. Kalau kita lihat dari upah dari tenaga itu tidak sebanding dengan kenaikan produktivitasnya. Jadi upahnya itu lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan produktivitasnya," tuturnya.

Faktor lain, input produksi juga menghadirkan tekanan tersendiri bagi industri tekstil. Dia mengatakan saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

"Jadi ketika industri tekstil ingin mendapatkan input produksi yang tentu semua tidak berasal dari dalam negeri yang tentu juga berasal dari luar negeri, itu juga dipenuhi pembatasan-pembatasan. Banyak sekali peraturan impor yang membatasi sehingga membuat industri tekstil kesulitan untuk mendapatkan akses bahan baku murah," jelasnya.

Menurutnya, kesulitan bahan baku murah membuat harga hasil produksi sulit untuk bersaing dengan produk lainnya. Sehingga harga yang dihadirkan tidak kompetitif.

"Dua hal ini kemudian yang membuat pricing (harga produk) menjadi tidak kompetitif. Karena ongkos produksinya itu sudah relatif mahal dari sisi penggunaan tenaga kerja dan juga penggunaan input produksi. Makanya Ketika mau dikasih harga, harganya jadi tidak kompetitif. Ini juga menjadi masalah jadi kalau kita lihat dari sisi global," ungkapnya.

Belum lagi faktor seperti pandemi COVID-19 hingga perang terjadi di sejumlah negara juga menjadi salah satu penyebab industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan.

"(Perang) Pasti ini terjadi penurunan global demand. Setelah pandemi membuat demand global dan domestik terdampak. Plus ditambah COVID-19 bukan cuma daya beli turun tapi dari sisi produksi harus shut down. Ketika shutdown menjadi beban tambahan (untuk industri tekstil). Karena harus membayar tenaga kerja dan operasional," tutupnya.

(ada/ara)