Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyatakan optimisme terhadap proyek pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Proyek ini dinilai sebagai peluang besar bagi pengembang properti di Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan tim pengadaan perumahan yang dipimpin langsung oleh Hasyim.

"Kami optimistis dengan adanya kementerian khusus perumahan dan tim pengadaan yang dipimpin langsung oleh Hasyim. Ini menunjukkan bahwa program perumahan yang dijanjikan Pak Prabowo menjadi prioritas. Dengan target 3 juta rumah per tahun, tim akan fokus mengejar anggaran untuk merealisasikan program ini," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Selain itu, Bambang menyoroti pengalaman Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang telah aktif di sektor properti, termasuk dalam pembangunan hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama pengembang besar.

Menurutnya, tim Kementerian PKP memiliki pemahaman mendalam tentang industri properti dan akan bekerja sama dengan mantan tim Kementerian PUPR untuk mencapai target ambisius, yaitu membangun 3 juta rumah per tahun atau 15 juta rumah selama pemerintahan Prabowo.

Tantangan Pembangunan Hunian Vertikal

Meski optimistis, Bambang mengakui tantangan besar dalam pembangunan hunian vertikal. Dari target 3 juta rumah per tahun, sekitar 2 juta unit diproyeksikan berupa hunian vertical.

Sementara 1 juta lainnya adalah rumah tapak, yang dianggap lebih mudah dicapai dengan dukungan KPR bersubsidi dari pemerintah.

"Pasar untuk rumah tapak sangat besar, terutama jika pemerintah bisa menyediakan KPR bersubsidi. Namun, hunian vertikal menghadapi tantangan besar. Hingga saat ini, belum ada pengembang swasta yang membangun rusunami karena harga jualnya tidak sebanding dengan biaya konstruksi," jelasnya.

REI telah mengusulkan kepada Kementerian PUPR untuk meninjau kembali harga jual rusunami, yang tidak berubah selama lebih dari empat tahun.

Penyesuaian harga diperlukan agar pengembang swasta tetap mendapatkan margin keuntungan, meskipun kecil, untuk menarik minat dalam mendukung pembangunan hunian vertikal.

"Kami sudah mengajukan usulan ke PUPR, dan salah satu solusinya adalah menyesuaikan harga jual. Ini penting agar ada margin keuntungan bagi pengusaha untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan hunian vertikal," pungkas Bambang.