Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah strategi yang bakal dijalankan untuk merealisasikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah.

Setidaknya, terdapat 4 strategi yang disebut telah disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 3 juta rumah rakyat. Yang pertama yakni menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan.

Untuk mendorong operasional negara dalam membangun 3 juta rumah, Ara menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah yang diwujudkan lewat sinergi bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga lain.

"Saya juga telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan.

Upaya kedua, adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah," tandasnya.

Langkah ketiga yakni pengadaan insentif pajak untuk rumah rakyat. Mewujudkan hal itu, Ara mengaku bakal terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.

Tonton:Selain Dukungan Swasta, Program 3 Juta Rumah Juga Menggunaakan Lahan Sitaan dari Koruptor

Di samping itu, Ara juga berkomitmen untuk dapat bekerja sama dengan sejumlah pengembang tanah air. Khususnya, pengembang yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.

Terakhir yakni Kementerian PKP bakal memangkas durasi pengajuan perizinan kepemilikan rumah agar dapat dipercepat. Hal itu dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus legalisasi atas bangunan yang ditempatinya kelak.

"Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya," pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (8/11).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar menyampaikan usulan skema untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.

Pria yang akrab disapa Ara tersebut menjelaskan skema yang dapat berperan menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil. Salah satunya mengupayakan harga tanah yang murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Dengan lahan yang murah atau gratis, maka dapat menurunkan harga rumah karena tidak ada biaya pengadaan lahan, sehingga harga yang disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi," kata Ara.

Ara mengungkapkan, hal penting lainnya ialah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), serta dukungan kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah.

"Seperti yang sudah saya sampaikan dihadapan pimpinan pemerintah daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional, bahwa disepakati penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari pemda tingkat dua, percepatan penerbitan persetujuan bangunan gedung(PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Menurutnya, pemerintah tinggal menyediakan kebijakan untuk mengimplementasikan ide tersebut.

“Tinggal bagaimana menyediakan berbagai payung hukumnya untuk mengimplementasikan semua ide yang ada," ujar Suahasil.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin pembiayaan sindikasi dalam program pembangunan tiga juta rumah.

Kedua bank tersebut akan bekerja sama untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat.

Pemilihan BTN sebagai salah satu pemimpin sindikasi didasarkan pada pengalaman panjang bank ini dalam penyaluran kredit di sektor properti. Sementara, BRI dipilih untuk mendukung BTN yang menghadapi keterbatasan likuiditas.

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, mengonfirmasi bahwa BTN telah mengusulkan kepada Satgas Perumahan untuk membagi penyaluran KPR subsidi dengan bank lain.

Ramon menyatakan bahwa BTN siap mendukung program ini karena memiliki pengalaman dalam Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"BTN telah menguasai sekitar 80% pangsa pasar dari 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahun," ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ramon menambahkan, untuk mendukung program tersebut, BTN akan mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dana dari dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan mengingat rasio likuiditas BTN yang ketat, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 96% pada Juni 2024.

Salah satu metode yang akan digunakan BTN untuk mendapatkan dana adalah sekuritisasi aset, yang bisa menarik minat investor asing. Selain itu, pemerintah baru juga direncanakan akan mengalokasikan dana investasi, meskipun belum ada informasi resmi lebih lanjut.

Dari sisi pasokan, BTN juga akan mendukung pengembang dengan menyediakan kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal. Ramon menyebutkan bahwa dengan adanya program pembangunan perumahan ini, permintaan kredit konstruksi akan meningkat.

Sementara itu, BRI belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana penugasan ini. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyatakan bahwa penugasan baru ini bergantung pada aturan program pemerintah.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan bank adalah risiko kredit. Apabila risiko tersebut dapat diminimalisasi, program ini akan lebih bermanfaat bagi perbankan, terutama di tengah penurunan daya beli.

"Harapannya, jika ada kredit bermasalah dari program ini, pemerintah dapat menyediakan solusi yang jelas untuk meminimalisasi risiko bagi bank," kata Trioksa.

Trioksa juga menyebutkan bahwa pemilihan BRI sebagai mitra BTN tepat, karena BRI memiliki rasio LDR yang lebih longgar, yakni 89% per September 2024, dibandingkan BTN yang mencapai 96%.

Kolaborasi antara BTN dan BRI diyakini akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, karena BTN memiliki pengalaman panjang di sektor pembiayaan perumahan, sementara BRI memiliki jaringan luas hingga ke daerah terpencil.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Minang, juga mengisyaratkan bahwa kedua bank ini akan memimpin pembiayaan sindikasi program tiga juta rumah.

Awalnya, Satgas mengusulkan agar BTN memimpin sindikasi, namun setelah bertemu dengan Presiden, Direktur Utama BTN menyarankan agar tugas tersebut dibagi dengan BRI.

JAKARTA, investor.id - Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara akan tugas berat untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

Dikatakan Lasarus, untuk mencapai target tersebut, Ara dan jajarannya harus membangun rumah sebanyak 8.333 sehari dengan total anggaran sebanyak Rp 750 triliun dalam setahun. 

Lasarus menuturkan, angka tersebut diperoleh dengan membagi target 3 juta rumah dibagi bilangan hari dalam setahun atau 360 hari.

“Saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah. Selamat bertugas Pak Menteri," ujar Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Ara di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Jika dikonversi dalam satu jam, kata Lasarus, maka Kementerian PKP harus membangun 694 rumah dalam rentang waktu satu jam. Menurut dia, dengan kondisi tersebut, Menteri Ara dan jajarannya harus bekerja keras untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

"Setiap jam harus selesai 694 rumah, saya sudah hitung. Jadi kami Komisi V juga harus kerja keras supaya tercapai tujuannya," tandas Lasarus. 

Belum lagi, kata Lasarus, anggaran yang yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah sebesar Rp 750 triliun. Lasarus mendapatkan angka sebesar itu dari perbandingan anggaran untuk sektor perumahan dalam 5 tahun terakhir yang menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

Sementara pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 hanya Rp 5 triliun. Anggaran tersebut jauh di bawah anggaran Ditjen Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14 triliun.

"Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu nggak kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya gimana," tandas dia.

Menurut Lasarus, keterlibatan pihak swasta penting dalam proyek membangun 3 juta rumah tersebut. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa keterlibatan swasta pasti terukur karena memiliki hitungan-hitungan tersendiri. 

Karena itu, Lasarus meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

"Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada Pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran Bapak kami yang mengesahkan," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara akan tugas berat untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

Dikatakan Lasarus, untuk mencapai target tersebut, Ara dan jajarannya harus membangun rumah sebanyak 8.333 sehari dengan total anggaran sebanyak Rp 750 triliun dalam setahun. 

Lasarus menuturkan, angka tersebut diperoleh dengan membagi target 3 juta rumah dibagi bilangan hari dalam setahun atau 360 hari.

“Saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah. Selamat bertugas Pak Menteri," ujar Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Ara di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Jika dikonversi dalam satu jam, kata Lasarus, maka Kementerian PKP harus membangun 694 rumah dalam rentang waktu satu jam. Menurut dia, dengan kondisi tersebut, Menteri Ara dan jajarannya harus bekerja keras untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

"Setiap jam harus selesai 694 rumah, saya sudah hitung. Jadi kami Komisi V juga harus kerja keras supaya tercapai tujuannya," tandas Lasarus. 

Belum lagi, kata Lasarus, anggaran yang yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah sebesar Rp 750 triliun. Lasarus mendapatkan angka sebesar itu dari perbandingan anggaran untuk sektor perumahan dalam 5 tahun terakhir yang menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

Sementara pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 hanya Rp 5 triliun. Anggaran tersebut jauh di bawah anggaran Ditjen Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14 triliun.

"Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu nggak kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya gimana," tandas dia.

Menurut Lasarus, keterlibatan pihak swasta penting dalam proyek membangun 3 juta rumah tersebut. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa keterlibatan swasta pasti terukur karena memiliki hitungan-hitungan tersendiri. 

Karena itu, Lasarus meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

"Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada Pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran Bapak kami yang mengesahkan," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID –JAKARTA. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto akan membutuhkan dana yang sangat besar.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Senin (4/11), Lasarus menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, anggaran untuk sektor perumahan telah menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

Ia menambahkan bahwa untuk membangun 3 juta rumah, diperlukan dana mencapai Rp 750 triliun. "Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu ngga kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya gimana," ujarnya.

Lasarus juga menekankan bahwa membangun 3 juta rumah bukanlah hal yang mudah. Ia menghitung bahwa dalam satu tahun, Kementerian PKP harus mampu mendirikan sekitar 8.333 rumah setiap harinya.

"Tiga juta dibagi 360 (hari) saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 rumah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Lasarus menyatakan pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam proyek ini dengan cara yang terukur. Ia meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

"Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran bapak kami yang mengesahkan," tuturnya.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan rancangan program tersebut sebelum masa reses, yaitu pada 6 Desember 2024.

"Mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blue print peta jalan yang diminta apa yang kami lakukan, dari mana, dan saya yakin itu ngga sempurna," tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 hektare (Ha).

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut di Tangerang, Banten, Jumat (1/11).

Ara menjelaskan, di lahan tersebut akan dibangun sebanyak 250 unit rumah dengan tipe 60/36, yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian, secara gratis.

Masyarakat tersebut terdiri dari berbagai kategori seperti guru, TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negera (ASN) yang berpangkat dan berpenghasilan rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan, lokasi rumah gratis ini dijadikan percontohan sebagai gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Dia bilang, pembangunan rumah itu juga sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah, di mana nantinya akan dibangun pula sekolah hingga tempat swasta.

“Seleksi dan kriteria calon penerimanya berproses seiring pembangunan, pasti peminatnya banyak sekali. Untuk itu saya pesan yang akan menyeleksi calon penerima harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat,” tandasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Semen Indonesia Tbk (SIG) melaporkan kinerja keuangan konsolidasi (unaudited) untuk kuartal III-2024. Perusahaan dengan kode saham SMGR ini mencatatkan volume penjualan sebesar 28 juta ton dan pendapatan sebesar Rp 26,29 triliun selama periode Januari hingga September 2024.

SIG juga melaporkan beban pokok pendapatan sebesar Rp 20,27 triliun, EBITDA senilai Rp 4,3 triliun, dan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 720 miliar.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, menyampaikan bahwa kondisi industri semen domestik belum mengalami perbaikan signifikan dalam sembilan bulan pertama tahun 2024. Hal ini berdampak pada penurunan volume penjualan, terutama pada segmen semen kantong. Meski begitu, SIG berhasil meningkatkan penjualan di segmen semen curah sebesar 3% secara tahunan (year on year/yoy).

"Di tengah tantangan industri semen domestik, SIG mampu mempertahankan kinerja profitabilitas yang positif. SIG berhasil membukukan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 720 miliar," ujar Vita dalam siaran pers pada Jumat (1/11).

Selain itu, SIG juga mencatatkan penurunan biaya keuangan bersih sebesar 13,5% yoy, sejalan dengan penurunan saldo utang berbunga yang mencapai Rp 3,49 triliun dibandingkan dengan posisi pada 30 September 2023.

Vita menambahkan, SIG optimis bahwa prospek industri semen domestik akan terus membaik, seiring dengan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek strategis lainnya.

"Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertekad mempercepat penyediaan perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program ini diharapkan mampu meningkatkan permintaan semen dan berkontribusi pada pertumbuhan kinerja perusahaan," jelasnya.

SIG juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tersebut dengan menyediakan produk semen hijau dan turunannya yang ramah lingkungan.

Salah satu produk inovatifnya, Precise Interlock Brick (PIB), menawarkan solusi efektif dan efisien untuk pembangunan rumah yang tahan gempa.

PIB juga memungkinkan durasi konstruksi yang lebih cepat, seperti yang telah dibuktikan dalam pembangunan contoh hunian ramah lingkungan tipe 36 di IKN, yang selesai dalam 15 hari.

Vita menegaskan bahwa SIG terus berfokus mendorong inovasi produk semen hijau sebagai katalis pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

"SIG juga siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, dalam pembangunan rumah ramah lingkungan melalui fasilitas permodalan bagi pengembang properti, serta fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat," tutup Vita.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Bank Tanah siap menginventarisasi lahan untuk Kementerian Perumahan dalam upaya menyukseskan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkap komitmennya untuk dapat berkontribusi melakukan pengadaan tanah bagi program tersebut. Khususnya untuk pengadaan perumahan di wilayah perkotaan.

“Kita pada prinsipnya siap, tadi dikatakan itu kalau memang kita diberikan nanti terutama yang ada di perkotaan, kalau di luar kota seperti kita tanahnya dapat di Napu itu orang tidak mau pindah ke sana,” jelasnya saat ditemui usai Forum Group Discussion, Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Kamis (24/10).

Pada saat yang sama, dirinya juga memberi sinyal bahwa pengadaan lahan untuk program tiga juta rumah itu bakal dilakukan bersama Kementerian/Lembaga lainnya, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia juga menegaskan, Badan Bank Tanah telah memiliki gambaran menggarap proyek perumahan. Di mana, saat ini Badan Bank Tanah memiliki program perumahan di dua wilayah yang berlokasi di Brebes dan Kendal.

“Kita sendiri untuk program perumahan sudah ada di dua tempat di Brebes dan di Kendal tapi dalam jumlah yang kecil juga,” tambahnya.

Selain di pulau Jawa, Badan Bank Tanah juga mengaku telah memiliki aset lahan yang cukup besar di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

“Tantangannya terutama yang ada di luar Jawa orang mau pindah nggak ke sana? dan juga dari pemerintah skemanya apakah ini pemberian atau sewa atau rumah gratis untuk orang yang tidak mampu yang belum punya lahan,” pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan proses pengadaan atau inventarisasi terkait lahan untuk program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menjelaskan, pihaknya tengah berdiskusi terkait program 3 juta rumah, yang dibagi menjadi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Dia bilang, pihaknya juga tengah mengevaluasi dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan ihwal ketersediaan lahan 1 juta rumah di perkotaan.

“Kita sedang inventarisasi semua tata ruang di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan, nanti kita cek status tanahnya, apakah itu tanah-tanah yang dimiliki negara, itu bisa kita lakukan pembangunan segera,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/10).

Suyus menuturkan, aset yang disiapkan untuk program ini termasuk juga menggunakan aset-aset milik pemerintah, baik itu aset sitaan maupun milik Kementerian BUMN.

“Semua aset-aset pemerintah yang idle,yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan, tapi kalau di perkotaan cenderung untuk high risk building, apartemen di perkotaan,” tuturnya.

Sayangnya Suyus belum bisa merinci berapa luas lahan yang akan diinventarisasi tersebut. Dia hanya bilang, pihaknya akan memulai dari perkotaan seperti Jakarta.

“Kita harus melihat beberapa aset-aset yang sedang investarisasi kita akan cek dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait mengatakan lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut salah satunya tanah-tanah yang selama ini disita oleh negara.

“Saya akan ketemu dengan pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada, supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa, titiknya ada di mana," kata Pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Ara juga menyebutkan bahwa lahan yang saat ini berada dalam kepemilikan aparat hukum, tak luput dari pemanfaatan program tersebut. Menurutnya, ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo harus bergerak cepat jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang ada dalam kepemilikan aparat hukum supaya itu bisa cepat untuk dibangun," kata Ara.

Dia bilang, lahan-lahan sitaan negara tersebut diketahui memiliki luasan yang cukup besar. Dia bilang, tanah tersebut salah satunya berada di Pulau Jawa.

Selain itu, ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri BUMN terkait pemanfaatan lahan yang berada di perkotaan.

Ini semata-mata untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar pengeluarannya bisa terpangkas, efisiensi waktu dan lain sebagainya.

Presiden Prabowo mempunyai program membangun 3 juta rumah, di mana 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik aset-aset pemerintah yang tak digunakan lagi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya berencana memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tak digunakan maupun disita untuk program pembangunan rumah.

"Iya, semua aset-aset pemerintah yang idle, mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya masih berdiskusi dan mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan. Dia menyebut saat ini pihaknya sedang menginterisasi tata ruang lahannya.

"Kita sedang melakukan evaluasi terhadap semua, kita udah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan," jelasnya.

Dia enggan membeberkan terkait luasan lahan yang disediakan untuk program tersebut. Dia menekankan pihaknya masih menginventarisasi.

Kemudian pihaknya juga akan mengecek terkait status lahannya. Apabila lahan tersebut milik negara, Suyus bilang dapat dilakukan pembangunan dengan segera.

"Nanti kita cek status tanahnya, bila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera gitu ya," imbuhnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyatakan optimisme terhadap proyek pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Proyek ini dinilai sebagai peluang besar bagi pengembang properti di Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan tim pengadaan perumahan yang dipimpin langsung oleh Hasyim.

"Kami optimistis dengan adanya kementerian khusus perumahan dan tim pengadaan yang dipimpin langsung oleh Hasyim. Ini menunjukkan bahwa program perumahan yang dijanjikan Pak Prabowo menjadi prioritas. Dengan target 3 juta rumah per tahun, tim akan fokus mengejar anggaran untuk merealisasikan program ini," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Selain itu, Bambang menyoroti pengalaman Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang telah aktif di sektor properti, termasuk dalam pembangunan hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama pengembang besar.

Menurutnya, tim Kementerian PKP memiliki pemahaman mendalam tentang industri properti dan akan bekerja sama dengan mantan tim Kementerian PUPR untuk mencapai target ambisius, yaitu membangun 3 juta rumah per tahun atau 15 juta rumah selama pemerintahan Prabowo.

Tantangan Pembangunan Hunian Vertikal

Meski optimistis, Bambang mengakui tantangan besar dalam pembangunan hunian vertikal. Dari target 3 juta rumah per tahun, sekitar 2 juta unit diproyeksikan berupa hunian vertical.

Sementara 1 juta lainnya adalah rumah tapak, yang dianggap lebih mudah dicapai dengan dukungan KPR bersubsidi dari pemerintah.

"Pasar untuk rumah tapak sangat besar, terutama jika pemerintah bisa menyediakan KPR bersubsidi. Namun, hunian vertikal menghadapi tantangan besar. Hingga saat ini, belum ada pengembang swasta yang membangun rusunami karena harga jualnya tidak sebanding dengan biaya konstruksi," jelasnya.

REI telah mengusulkan kepada Kementerian PUPR untuk meninjau kembali harga jual rusunami, yang tidak berubah selama lebih dari empat tahun.

Penyesuaian harga diperlukan agar pengembang swasta tetap mendapatkan margin keuntungan, meskipun kecil, untuk menarik minat dalam mendukung pembangunan hunian vertikal.

"Kami sudah mengajukan usulan ke PUPR, dan salah satu solusinya adalah menyesuaikan harga jual. Ini penting agar ada margin keuntungan bagi pengusaha untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan hunian vertikal," pungkas Bambang.