JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah di 2025.

"Tahun 2025 kita sedang mengusulkan, tapi kan kita bicara ekonomi makro juga," kata Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto usai melakukan rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (6/11/2024).

Iwan melanjutkan, pihaknya juga mengusulkan pemberian insentif PPN DTP termasuk untuk pembelian rumah inden, sehingga tidak hanya diberikan kepada rumah-rumah yang ready stok saja.

"Kalau untuk rumah inden itu harus dibicarakan bersama, bukan hanya di kami saja, tapi di Kementerian Keuangan juga. Karena itu kan berpengaruh terhadap penerimaan negara nantinya," kata Iwan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN-DTP merupakan komponen yang dibutuhkan kelas menengah, lantaran konsumsi masyarakat tengah melemah saat ini.

"PPN-DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Dan kelas masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, yang kedua beli mobilitas untuk bekerja," ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun pada 2024, PPN DTP sektor properti terus dilanjutkan dari 50 persen menjadi 100 persen hingga akhir Desember 2024. Insentif ini akan dialokasikan untuk kelas menengah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kami sudah usulkan itu diperpanjang, berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," kata Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengklaim banyak investor asing yang tertarik dengan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

Maka dari itu, kata dia, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema investasi yang menarik untuk ditawarkan kepada investor dalam rangka membangun rumah-rumah baru di Indonesia.

"Secara prinsip, sejak rencana pembangunan 3 juta rumah diumumkan, maka permintaan (investasi) dari berbagai negara di dunia baik swasta maupun pemerintah sangat besar. Oleh karena itu, menjadi tugas kita untuk menyiapkan diri bagi investasi yang akan menguntungkan rakyat ini," kata Fahri Hamzah melalui pesan singkat kepada IDXChannel, Kamis (7/11/2024).

Fahri Hamzah mengakui hingga saat ini paling tidak ada tiga calon investor asing yang siap mendanai program 3 juta rumah, seperti Qatar, China, dan Dubai. Namun, dia masih enggan untuk menyebutkan investasi itu berasal dari perusahaan apa, serta berapa komitmen nilai investasi yang akan dilakukan.

"Ada banyak negara dan swasta (siap berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," kata dia.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto mengatakan, calon investor dari ketiga negara tersebut siap melaksanakan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing) ada. Jadi kebetulan Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, tampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada China, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Ada rencana untuk meneken MoU, tetapi kami ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi kemudian beban negara dan rakyat di kemudian hari," katanya.

(Dhera Arizona)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID –JAKARTA. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto akan membutuhkan dana yang sangat besar.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Senin (4/11), Lasarus menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, anggaran untuk sektor perumahan telah menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

Ia menambahkan bahwa untuk membangun 3 juta rumah, diperlukan dana mencapai Rp 750 triliun. "Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu ngga kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya gimana," ujarnya.

Lasarus juga menekankan bahwa membangun 3 juta rumah bukanlah hal yang mudah. Ia menghitung bahwa dalam satu tahun, Kementerian PKP harus mampu mendirikan sekitar 8.333 rumah setiap harinya.

"Tiga juta dibagi 360 (hari) saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 rumah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Lasarus menyatakan pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam proyek ini dengan cara yang terukur. Ia meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

"Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran bapak kami yang mengesahkan," tuturnya.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan rancangan program tersebut sebelum masa reses, yaitu pada 6 Desember 2024.

"Mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blue print peta jalan yang diminta apa yang kami lakukan, dari mana, dan saya yakin itu ngga sempurna," tandasnya.

Banten: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mencanangkan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat. Hal ini ditandai dengan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari sumbangan swasta.

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi MBR tersebut dilaksanakan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Jumat, 1 November 2024 di atas lahan seluas 2,5 Hektare (Ha).

Menteri Maruarar (Ara) mengatakan tanah tersebut merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses yang sebagian merupakan milik Menteri Ara.
"Jadi tanahnya ini sebagian punya Pak Menteri, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Menteri Ara, Jumat, 1 November 2024.

Menurutnya, rumah gratis yang dibangun sebanyak 250 unit dengan tipe 60/36 tersebut akan diperuntukkan untuk MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk Guru, Anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

"Tujuannya agar ekosistemnya berkembang dengan baik, untuk itu nanti kita lengkapi dengan sekolah dan tempat ibadah. Seleksi dan kriteria calon penerimanya berproses seiring pembangunan, pasti peminatnya banyak sekali. Untuk itu saya pesan yang akan menyeleksi calon penerima harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat," jelas dia.

Menurut Menteri Ara, lokasi rumah gratis ini akan dijadikan percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Baca juga: Pemerintah Kasih Rumah Gratis di Tangerang

"Intinya kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya sudah bertemu sejumlah pengembang mulai dari Pak Aguan dari Agung Sedayu, Boy Tohir dari Adaru, Prayoko dari Barito Grup, Franki Wijaya dari Sinar Mas, Laurence dari Harum Energi, juga tadi sudah ada yang menawarkan tanah di Palangkaraya dan Kalimantan Barat untuk dibangun rumah," ujar dia.

Direktur Utama PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) sekaligus CEO Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma (Aguan), yang akan terlibat membangun rumah gratis tersebut mengatakan, bahwa Agung Sedayu Grup selalu mendukung program Pemerintah untuk membangun rumah bagi rakyat kecil.

"Kami grup Agung Sedayu sudah membantu bangun rumah untuk rakyat sekitar 6.800 rumah. Sehingga lewat pencanangan ini oleh Pak Menteri yang sesuai perintah Bapak Presiden, kami langsung menyatakan dukungan bantuannya. Kita harapkan pengusaha lain bisa ikut bangun rumah untuk rakyat yang kurang beruntung," kata Aguan.

Dikatakan Aguan, pembangunan rumah gratis tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) atau bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan masyarakat.

Aguan menambahkan, pada 2025, PIK merencanakan membangun 10 ribu rumah sehingga pekerjaan Kementerian PKP bisa lebih ringan. "Dana pembangunannya dari alokasi dana CSR yang memang sudah dialokasikan sekitar Rp60 miliar tiap tahunnya," jelas dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan sejumlah pengusaha akan terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka di antaranya Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, Pendiri Barito Pacific Prajogo Pangestu, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, dan Bos Sinar Mas Franky Widjaja.

"Saya sudah undang empat partner saya, kebetulan kami membangun Hotel Nusantara di IKN, ada dari Agung Sedayu, Pak Aguan, ada Pak Prajogo dari Barito, ada Pak Boy Thohir dari Adaro, ada Pak Franky dari Sinar Mas, untuk bergotong royong," katanya di Gedung Nusantara DPR, Selasa (29/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan langkah gotong royong itu akan dimulai dengan ground breaking pembangunan rumah di Tangerang pada 10 November mendatang. Tanahnya seluas 2,5 ha yang disumbangkan oleh Ara, sedangkan pembangunan akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

"Ini enggak menggunakan uang negara, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Nanti kita lihat bagaimana diserahkan kepada rakyat," imbuhnya.

Ara mengatakan skema pembangunan 3 juta rumah bisa bermacam-macam. Bisa tanahnya berasal dari swasta dan dibangun oleh swasta seperti yang akan ground breaking pada November. Kemudian bisa juga tanahnya berasal dari tanah sitaan dan dibangun swasta.

"Modelnya beda-beda. Jadi bisa tanahnya itu dari tanah sitaan, bisa tanah dari milik negara. Ya, itu kita akan bicarakan. Nanti masuknya ke dirjen kekayaan negara dulu," katanya.

Sebelumnya, Ara mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotong royongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya."Anggaran negara nggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyak rumah susun (rusun) yang dibangun Pemerintah tak dihuni.

Sebagai contoh, rusun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah yang masih sepi.

"Lihat, rumah susun yang sudah jadi, tapi yang nempatin masih sedikit," ungkap Ara di Kantor Kementerian PU, Selasa (28/10/2024).

Untuk ke depannya, dia ingin agar masalah tersebut cepat diselesaikan.

Misalnya, dengan mengalokasikan sejumlah tertentu unit rusun yang akan dijadikan komersial. Sebab, itu merupakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Ara menyebutkan, setidaknya ada dua tower rusun di Rancaekek maupun KIT Batang yang tak berpenghuni.

Berangkat dari hal itulah dirinya akan mengunjungi beberapa rusun seperti Wisma Atlet Kemayoran, dan Pasar Rumput, Jakarta.

"Saya hari Jumat lusa dengan Mensesneg ke sana jam empat sore, jam 2 saya ke (rusun) Pasar Rumput. Jam 4 ke situ (Wisma Atlet)," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membocorkan, Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan bakal melaksanakan groundbreaking (peletakan batu pertama) program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengungkapkan, pembangunannya akan dilaksanakan di Tangerang, Banten, pada November mendatang.

"10 November groundbreaking di Tangerang, tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu," jelas Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dia memastikan, rumah yang dibangun tersebut akan digunakan untuk masyarakat.

"Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," lanjutnya lagi.

Sebelumnya, Ara pun mengatakan akan menyumbangkan 2 hektar tanah miliknya untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.

Hal ini disampaikannya ketika melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta, Minggu (27/10/2024).

"2 hektar minimal," ujar Ara singkat.

Langkah tersebut diharapkan bisa menjadi contoh untuk masyarakat lain agar tertarik melakukan hal serupa. Pasalnya,

Ara berkali-kali menegaskan bahwa program 3 juta rumah dilakukan dengan konsep gotong royong.

Artinya, pemerintah dengan senang hati menampung inisiatif baik masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya untuk dibangun rumah rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus membagi-bagikan rumah kepada masyarakat.

Hal ini dinilai lebih baik dari apa yang dilakukan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden yakni gencar membagikan sertifikat tanah.

“Kalau pak Jokowi bisa bagi sertifikat (tanah), saya mau pak Prabowo bagi rumah buat rakyat,” ungkap Menteri PKP yang akrab disapa Ara tersebut dalam Rapat Koordinasi Kementerian PKP bersama Satgas Perumahan, Senin (28/10/2024).

Dikatakan, apa yang terjadi pada periode pemerintahan saat ini harus semakin meningkat dari yang terjadi pada zaman Pemerintahan Jokowi.

Seperti diketahui, demi mengentaskan backlog perumahan, salah satu program yang akan dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo adalah pembangunan 3 juta rumah per tahun.

“Untuk itu, saya sangat membutuhkan bagaimana tanah sitaan, tanah-tanah milik negara kenapa gak kita bagikan buat rakyat,” papar Ara.

Ia berharap tanah-tanah sitaan dan tanah milik negara tersebut diberikan kepada aparatur negara seperti TNI, Polisi, PNS dan juga karyawan BUMN.

Tanah tersebut kemudian bisa digunakan oleh mereka untuk dijaminkan ke bank demi mendapatkan dana untuk membangun hunian.

“Contoh saja TNI. Jangan hanya pada saat dia kerja dikasih rumah dinas sesudah pensiun diusir dari rumahnya,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Fajar menyingsing untuk industri properti usai Presiden Prabowo Subianto resmi duduk di puncak tertinggi pemerintahan Indonesia. Sinyal gairah sektor properti pun mulai terlihat dari realisasi prapenjualan atau marketing sales yang meningkat hingga akhir kuartal III/2024.

Adapun, tren marketing sales yang membaik itu diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun ini. Hal itu seiring dengan perpanjangan stimulus properti dan potensi era suku bunga rendah di masa depan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan soal minimnya anggaran untuk pembangunan program tiga juta rumah.

Ara mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut hanya mengantongi alokasi pagu sebesar Rp 5,07 triliun.

“Saya anggarannya Rp 5 triliun dan dari Rp 5 triliun itu kita breakdown. Kita akan menerapkan paling tinggi tentang keterbukaan publik,” tegasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut membandingkan alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang jauh menurun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2024.

Pada saat itu, Ditjen Kementerian Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun. Namun, dengan anggaran lumayan jumbo itu juga disebut hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat hanya sekitar 200.000 unit.

“Tahun 2024 dikasih Rp 14 triliun, tapi yang terbangun 200.000-an unit, itu anggaran Rp 14 triliun,” sebutnya.

Pasalnya, kata Ara, kala itu alokasi anggaran Ditjen Perumahan banyak yang difokuskan untuk pembangunan hunian di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, Ara mengaku tetap optimis untuk bisa merealisasikan program tiga juta rumah dengan sebaik mungkin. Di mana, pada tahap awal konsentrasi pembangunan bakal difokuskan untuk pengadaan rumah susun (rusun) dengan alokasi mencapai Rp 3,53 triliun.

Perincian pembangunan rusun itu untuk membangun hunian vertikal TNI, ASN dan Hankam di IKN, lanjutan pembangunan rusum MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran.

Kemudian, alokasi untuk pengadaan rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp 747 miliar untuk mendukung pembangunan rumah swadaya melalui skema BSPS dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Berikutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, rumah umum dan komersial Rp 121 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 575 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan akan mendapatkan tanah secara gratis untuk program 3 juta rumahPresiden Prabowo Subianto.

Caranya, dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear. Sehingga, dalam proses pembangunan berjalan lancar di lapangan.

Kini, pihaknya telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan.

"Bank tanah ini bisa didapatkan dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, Pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah, serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat,” terang dia, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, bank tanah menjadi kunci keberhasilan program tiga juta rumah.

“Bank tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Tiga Juta Rumah yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto,” tambah Ara.

Menurut Ara, bank tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta.

Untuk itu, pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah.

Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Adapun Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan hal demikian.

Menurut Suyus, Kementerian ATR/BPN tengah menginventarisasi semua tata ruang yang mana saja bisa dibangun perumahan.

"Kita cek status tanahnya, apabila itu tanah-tanah yang dimiliki negara, maka kita bisa lakukan pembangunan, segera," ujarnya usai Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Kamis (24/10/2024).