Pengadilan Bangladesh mengeluarkan surat penangkapan terhadap mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina (77 tahun), yang diduga kuat kabur ke India setelah digulingkan dalam pemberontakan mahasiswa.

Surat tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh (ICT), memerintahkan Hasina dan 45 orang lainnya untuk hadir di pengadilan paling lambat 18 November.

Dikutip dari Al Jazeera, Kepala Jaksa ICT, Mohammad Tajul Islam, mengatakan Hasina dituduh terlibat dalam pembantaian dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama tindakan keras pemerintah terhadap protes mahasiswa pada Juli hingga Agustus lalu. Kerusuhan dahsyat itu menewaskan lebih dari 1.000 orang.

Awalnya, massa menuntut penghapusan kuota pekerjaan bagi keluarga veteran perang, namun berkembang menjadi desakan agar Hasina mundur. Hasina sendiri juga berasal dari keluarga veteran.

Kelompok hak asasi menuduh pemerintah menggunakan kekerasan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa, tuduhan yang dibantah oleh Hasina.

Setelah kerusuhan meluas, Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke India menggunakan helikopter.

Hingga kini, keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Terakhir, ia dilaporkan berada di pangkalan militer dekat ibu kota India.

Bangladesh kemudian mencabut paspor diplomatik Hasina, dan hubungan kedua negara memanas.

Meskipun Bangladesh dan India memiliki perjanjian ekstradisi, klausul dalam perjanjian tersebut memungkinkan pengecualian jika pelanggaran dianggap “politis.”

Sebelumnya, pengadilan ICT merupakan lembaga kontroversial di bawah pemerintahan Hasina. Mereka kerap dikritik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi karena dugaan digunakan untuk menyingkirkan lawan politiknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas merespons penunjukan Muhammad Yunus sebagai penasihat utama pemerintah sementara Bangladesh pada Selasa (13/8/2024) lalu. Peraih Hadiah Nobel Perdamaian ini dipercaya mengemban amanah ini setelah negara itu bergejolak.

Pada Kamis (8/8/2024), pemimpin berusia 84 tahun ini telah diambil sumpahnya sebagai kepala pemerintahan sementara menggantikan Sheikh Hasina yang mengundurkan diri dan kabur keluar negeri karena tidak mampu mengendalikan situasi dan keamanan dalam negeri akibat adanya gerakan perlawanan yang dipimpin oleh para tokoh mahasiswa.

Anwar Abbas mengatakan, meskipun Yunus hanya menjadi pemimpin peralihan dengan tugas menghantarkan Bangladesh untuk mempersiapkan Pemilu, tetapi hal itu tidak bisa dilepaskan dengan dedikasinya selama ini kepada bangsa dan negaranya.

"Salah satu hal yang sangat menarik dan dihargai tidak saja oleh rakyat Bangladesh tapi juga oleh masyarakat dunia yaitu komitmennya untuk membela orang miskin sehingga akhirnya Yunus dan Grameen Bank dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian tahun 2006 atas kerja mereka bagi menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah," ujar Buya Anwar, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (12/8/2024).

Menurut Anwar, hal itu menunjukkan bahwa Yunus lewat Grameen Bank yang dibinanya telah mampu mengangkat harkat dan martabat orang miskin terutama kaum perempuan. Mereka pun bisa keluar dari kemiskinan yang selama ini telah melilit dan menghimpit kehidupan.

"Bahkan tidak hanya sampai di situ Yunus juga telah berhasil menumbuhkan kembali kekuatan dan kepercayaan diri masyarakat lapis bawah tersebut untuk bangkit dan mengatasi masalah yang mereka hadapi," ucap Ketua PP Muhammadiyah ini.

Atas dasar itulah, tambah dia, para tokoh mahasiswa, tentara dan rakyat serta para politisi di negara tersebut sepakat untuk meminta Yunus Memimpin bangladesh walau hanya untuk sementara.

"Karena mereka tahu dan percaya Yunus adalah sosok pemimpin yang tulus yang sangat cinta kepada rakyat dan bangsanya terutama mereka-mereka yang hidupnya termarginalkan," kata Buya Anwar.

Eks Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan pandangannya terkait situasi politik dan ekonomi global yang sedang kacau, terutama di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, Selasa (6/8).

JK berharap apa yang menimpa negara-negara tersebut jangan sampai terjadi di Indonesia. Sehingga, menurutnya, penting untuk mengantisipasi faktor-faktor perpecahan di masyarakat.

"Kalau kita lihat sekarang di Asia dan Afrika, banyak negara sedang mengalami kekacauan. Bangladesh kacau, Pakistan juga kacau. Di Kenya, di Nigeria, situasinya sama. Semua negara ini adalah negara berkembang, dan jika mereka rusak, bisa menjalar ke mana-mana. Walaupun efeknya lebih kecil dibandingkan dengan negara besar yang rusak, tapi tetap akan menjadi masalah bagi kita semua," jelas Jusuf Kalla dalam diskusi eksklusif DipTalk bersama kumparan.

Ia menyoroti bahwa kelemahan ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan kerusuhan di negara-negara tersebut.

"Ekonomi lemah, ada masalah sedikit, hancur. Perdana menteri lari. Jangan sampai terjadi di sini. Karena itu kita harus memperkuat negara kita," tegasnya.

Protes di Bangladesh meletus sejak Juni lalu akibat sistem kuota pekerjaan pemerintah yang kontroversial. Kebijakan itu berubah menjadi kerusuhan nasional usai tanggapan keras pihak berwenang.

Hampir 300 orang di Bangladesh tewas dalam beberapa minggu menjadi salah satu fase paling mencekam dari pemerintahan eks Perdana Menteri Sheikh Hasina selama 15 tahun.

Pada 21 Juli, Mahkamah Agung mengurangi kuota pekerjaan pemerintah—pekerjaan tersebut semacam Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka mengalokasikan sepertiga dari pekerjaan tersebut untuk keturunan veteran Perang Pembebasan Bangladesh tahun 1971.

Usai kediamannya diserbu ribuan mahasiswa, Hasina akhirnya mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu pada Senin (5/8).

Dalam diskusi tersebut, JK juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi demi mencegah krisis seperti yang terjadi di negara-negara lain.

"Kalau bergabung antara krisis politik dan krisis ekonomi, ya seperti terjadi pada tahun 1998-1999. Apa yang terjadi di Bangladesh, Pakistan, Kenya, dan Nigeria adalah akibat dari utang yang terlalu banyak, sehingga pajak harus dinaikkan dan tidak ada lagi dana lainnya. Itu bisa terjadi apabila kita tidak hati-hati," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah, pelaksana pemilu, dan masyarakat harus menjunjung tinggi hukum dan tidak memecah belah masyarakat.

"Artinya pemerintah, pelaksana pemilu, dan juga masyarakat harus menjunjung rule of law. Jangan sampai seperti itu lagi. Jangan memecah belah masyarakat ini. Situasi seperti di Bangladesh, Kenya, dan Nigeria bisa terjadi kalau pemerintah tidak mampu mengatur keuangan dengan baik," ungkap JK.

Protes di Bangladesh meletus sejak Juni lalu akibat sistem kuota pekerjaan pemerintah yang kontroversial. Kebijakan itu berubah menjadi kerusuhan nasional usai tanggapan keras pihak berwenang.

Hampir 300 orang di Bangladesh tewas dalam beberapa minggu menjadi salah satu fase paling keras dari pemerintahan eks Perdana Menteri Sheikh Hasina selama 15 tahun.

Pada 21 Juli, Mahkamah Agung mengurangi kuota pekerjaan pemerintah—pekerjaan tersebut semacam Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka mengalokasikan sepertiga dari pekerjaan tersebut untuk keturunan veteran Perang Pembebasan Bangladesh tahun 1971.

Namun, retorika anti-protes Hasina yang dibantu tindakan keras polisi itu berakibat pada gerakan massa melawan pemerintahan Hasina.

Pada 4 Agustus, hampir 100 orang tewas akibat tindakan keras polisi. Aksi itu menyebabkan kemarahan besar para pengunjuk rasa.

Sehari kemudian, Hasina dipaksa mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu. Kemarahan warga begitu besar hingga patung ayahnya, ikon kebebasan Sheikh Mujeebur Rahman, dirobohkan dan dirusak.

Dikutip dari Al Jazeera, ini kronologi peristiwa dan perkembangan protes di Bangladesh selama satu bulan ke belakang.

Pengadilan Tinggi memberlakukan kembali sistem kuota pekerjaan pemerintah dan membatalkan keputusan 2018 PM Hasina untuk menghapusnya.

Putusan pengadilan memicu protes awal yang dipimpin oleh para mahasiswa, generasi Gen Z.

Situasi memanas setelah Hasina menyebut mereka sebagai "rajakaar" (kolaborator pro-Pakistan), yang memicu serangan oleh Liga Chhatra Bangladesh dan polisi. Batalyon Aksi Cepat, dikenal dengan tindakan ekstrayudisialnya, juga dikerahkan.

Para mahasiswa memulai protes menuntut diakhirinya kuota pekerjaan.

Pada pertengahan Juli, protes berubah menjadi kekerasan setelah Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai yang berkuasa, bersama dengan polisi menyerang para pengunjuk rasa di ibu kota Dhaka.

Pemerintah segera menutup universitas dan memutus internet. Setidaknya 187 orang tewas dan seribu orang ditangkap dalam kekerasan dan tindakan keras pemerintah antara 10-20 Juli.

Video dari 17 Juli, yang diverifikasi oleh Kantor Berita Sanad, menunjukkan para pengunjuk rasa disergap oleh tembakan di Universitas Dhaka.

Menurut NetBlocks, sebuah organisasi pengawas yang memantau keamanan siber dan tata kelola internet, internet di Bangladesh diputus oleh pihak berwenang untuk meredam protes nasional.

Video dari 18 Juli menunjukkan Batalyon Aksi Cepat (RAB) menyelamatkan polisi yang terlantar di Universitas Kanada Bangladesh. Polisi terjebak di sana selama tiga jam usai mahasiswa memblokir pintu masuk.

Jam malam nasional diberlakukan. Angkatan bersenjata terekam menembaki kerumunan besar pengunjuk rasa yang menolak untuk mundur. Mereka terlihat melempari batu ke arah mobil yang sedang mundur.

Pengguna X sekaligus peneliti Bangladesh, Zulkarnain Saer, mengunggah video polisi Bangladesh membuang mahasiswa yang terluka ke jalan dari sebuah kendaraan pengangkut personel lapis baja.

Mahasiswa tersebut diidentifikasi sebagai Shykh Yamin, seorang mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Militer (MIST). Yamin dibiarkan mati di jalanan.

Mahkamah Agung akhirnya membatalkan sebagian besar peraturan sistem kuota. Kuota 30 persen dikurangi menjadi 5 persen, dan 2 persen diperuntukkan bagi etnis minoritas, sehingga 93 persen pekerjaan yang tersisa dapat diberikan kepada warga Bangladesh lainnya yang diputuskan berdasarkan prestasi.

Sebagian konektivitas internet telah pulih. Sebuah video diunggah di X yang memperlihatkan dua polisi menembaki seorang pengunjuk rasa yang terluka dan diseret oleh pria tak bersenjata lainnya di Dhaka selatan.

Polisi, salah satunya berpakaian sipil, terlihat menembaki mereka dari jarak dekat.

Para pemimpin mahasiswa mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan protes hingga 24 Juli, batas waktu yang kemudian diperpanjang.

Para pengunjuk rasa memperbarui tuntutan mereka, jadi meliputi pembebasan para pemimpin protes, pencabutan jam malam, dan pembukaan kembali universitas.

Sementara mereka menyetujui peraturan baru yang ditawarkan Mahkamah Agung untuk mereformasi sistem kuota.

Dikutip dari AP, aksi itu memakan lebih dari 150 pengunjuk rasa mahasiswa dan terjadi hampir 2.700 penangkapan.

Protes kembali terjadi, seruan agar Sheikh Hasina mengundurkan diri sebagai perdana menteri pun semakin gencar. Pasukan bersenjata lengkap mulai mengambil posisi di berbagai bagian kota.

Video yang beredar menggambarkan sekelompok besar pengunjuk rasa damai di kota Chattogram tampak berlarian mencari perlindungan setelah mendengar ledakan.

Ribuan pengunjuk rasa Bangladesh memadati alun-alun pusat Dhaka untuk melakukan protes massal, menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur.

Sementara, tentara turun tangan untuk membantu memulihkan ketertiban. Beberapa mantan perwira militer bergabung dengan gerakan mahasiswa.

Hampir 100 orang tewas, termasuk 13 petugas polisi. Puluhan warga terluka saat polisi menembakkan gas air mata dan melemparkan granat kejut.

Kematian tersebut dilaporkan polisi dan dokter pada Minggu (4/8) dari data di berbagai wilayah.

Ketegangan meningkat di ibu kota saat pengunjuk rasa menyerukan mobilisasi massa.

Atas serangan massal mengejutkan itu, Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan Bangladesh dengan helikopter.

Partai Nasionalis Bangladesh mengunggah sebuah video mengenai helikopter militer milik perdana menteri yang terlihat terbang dari rumahnya menuju sebuah pangkalan udara. Ia kemudian dilaporkan berangkat ke India.

Peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, resmi dipilih untuk memimpin pemerintahan sementara Bangladesh setelah eks Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan kabur akibat protes besar-besaran yang menantang kekuasaannya.

Pria yang dikenal sebagai "bankir untuk kaum miskin" dan kritikus Hasina itu akan bertindak sebagai penjabat perdana menteri hingga pemilihan baru diadakan.

Dikutip dari AP, keputusan itu diambil dalam pertemuan yang melibatkan pemimpin protes mahasiswa, kepala militer, anggota masyarakat sipil, dan pemimpin bisnis Bangladesh.

Pengunduran diri Hasina terjadi setelah berminggu-minggu protes terhadap perubahan sistem kuota untuk alokasi pekerjaan pemerintah. Meskipun ekonomi di masa kepemimpinannya terus berkembang, pemerintah semakin otoriter.

Yunus diminta pemimpin mahasiswa untuk memimpin pemerintahan interim. Dalam sebuah diskusi, pria berusia 83 tahun setuju untuk mengambil peran tersebut, meskipun ia belum memberikan komentar resmi.

Ia menyebut pengunduran diri Hasina sebagai "hari kemerdekaan kedua" bagi Bangladesh. Saat ini dirinya masih berada di Paris sebagai penasihat Olimpiade.

Yunus menerima Nobel Perdamaian pada 2006 karena usahanya dalam mengembangkan mikro kredit melalui Grameen Bank.

Ia merupakan seorang ekonom dan bankir yang mendirikan Grameen Bank pada 1983 untuk memberikan pinjaman kecil kepada pengusaha yang biasanya kesulitan memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman.

Bank tersebut sukses mengangkat banyak orang dari kemiskinan dan menjadi model bagi upaya mikrofinansial di negara lain.

Namun, Yunus mengalami masalah dengan Hasina pada 2008 ketika pemerintahannya mulai menyelidiki kegiatan Grameen Bank. Yunus dipecat sebagai direktur pelaksana bank pada 2011 dan menghadapi berbagai tuduhan, termasuk penggelapan dana.

Menurut para pendukungnya, Yunus menjadi target karena hubungannya yang dingin dengan Hasina.

Yunus lahir pada 1940 di Chittagong, sebuah kota pelabuhan di Bangladesh. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Vanderbilt di Amerika Serikat dan sempat mengajar di sana sebelum kembali ke Bangladesh.

Dengan Yunus di pucuk pimpinan Bangladesh, banyak yang berharap akan ada perubahan positif dalam politik dan ekonomi Bangladesh.

Eks Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina digulingkan dan meninggalkan negara itu pada Senin (5/8). Sudah berminggu-minggu protes besar terjadi di penjuru Bangladesh dan memakan sedikitnya 400 korban jiwa.

Bahkan satu orang korban jiwa berasal dari Indonesia.

Protes di Bangladesh mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap pemerintahan Sheikh Hasina yang dianggap bias dalam menjalankan sistem perekonomian negara dan mendistribusikan peluang kerja.

Ribuan mahasiswa dan pemuda turun ke jalan menuntut keadilan, sementara pemerintah berusaha keras meredam gejolak dengan tindakan represif.

Situasi kian memanas, parlemen Bangladesh pun telah dibubarkan. Aksi massal ini diharapkan mampu membuka jalan bagi perubahan besar dalam lanskap politik negara tersebut.

Kerusuhan di Bangladesh dipicu oleh keputusan pengadilan tinggi pada Juni 2024 yang membatalkan penghapusan sistem kuota pemerintah.

Dikutip dari AP, sistem kuota itu memberi 56 persen posisi pemerintah kepada kelompok tertentu, termasuk 30 persen untuk keturunan pejuang kemerdekaan 1971. Regulasi itu dianggap menghalangi peluang generasi muda.

Kontroversi diperparah oleh banyaknya posisi kuota yang diberikan kepada pendukung Liga Awami, partai berkuasa yang dipimpin Hasina.

Pada Juli 2024, universitas-universitas publik melakukan mogok kerja menolak reformasi pensiun yang mengurangi gaji.

Situasi memanas setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina menyebut mahasiswa sebagai "rajakaar" (kolaborator pro-Pakistan), yang memicu serangan oleh Liga Chhatra Bangladesh dan polisi. Batalyon Aksi Cepat, yang terkenal dengan tindakan ekstrayudisialnya, juga dikerahkan.

Video kematian mahasiswa Abu Sayeed menyebar dan memicu protes lebih besar yang direspons dengan kekerasan oleh pihak keamanan. Diperkirakan 266 orang, sebagian besar mahasiswa, tewas dalam protes ini.

Pemerintah menutup sekolah dan universitas, memberlakukan jam malam, dan memutus akses internet serta telekomunikasi.

Pemimpin mahasiswa ditangkap, namun gerakan nonkooperasi terus berkembang, menuntut pengunduran diri Hasina.

Akhirnya, Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan negara tersebut pada Senin (5/8).

Selain protes kuota, banyak keluhan lain yang telah menumpuk terhadap pemerintah Bangladesh.

Di bawah pemerintahan Hasina, sebenarnya Bangladesh mengalami pertumbuhan PDB yang signifikan, namun hal itu tidak diterjemahkan ke dalam kesejahteraan ekonomi bagi banyak warga Bangladesh.

Kurangnya kesempatan kerja, tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda, dan inflasi yang melonjak telah menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelusuran kumparan, data Bank Dunia menunjukkan tingkat inflasi di Bangladesh mengalami peningkatan signifikan pada 2021 ke 2022 dan 2023. Terakhir, angkanya mencapai 9,9 persen, nyaris dua kali lipat dari inflasi di 2021. Sebagai perbandingan inflasi di Indonesia hanya mencapai 2,75 persen pada Mei 2024.

Sementara itu, dalam 10 tahun tingkat pengangguran di negara tersebut cenderung fluktuatif. Namun, angkanya di lima tahun terakhir masih lebih tinggi daripada tingkat pengangguran di Indonesia. Menurut BPS, tingkat pengangguran di Indonesia pada Februari 2024 ada di angka 4,82 persen.

Menurut data IMF, rasio utang terhadap PDB Bangladesh pada 2024 mencapai 37,2 persen.

Pada akhir tahun 2023, PDB di Bangladesh diperkirakan sebesar USD 470 miliar. Rasio utang terhadap PDB itu menunjukkan tingkat utang Bangladesh berjumlah USD 164 miliar.

Dalam 10 tahun terakhir, tren rasio utang negara tersebut menunjukkan peningkatan. Sejak 2016 hingga 2023 peningkatannya mencapai hampir 10 persen.

Berbicara mengenai tingkat kemiskinan, data Bangladesh Bureau of Statistics menunjukkan tren penurunan sejak 2000 hingga 2022.

Namun, angka ketimpangan menunjukkan hasil sebaliknya. Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Dalam hal ini, Bangladesh memiliki Nilai Rasio Gini yang kian meningkat sejak 2010. Itu berarti, meskipun kekuatan ekonomi di bawah kepemimpinan Hasina terus membaik, namun ketimpangan di dalamnya semakin besar. Terbukti dari berbagai sistem dan regulasi yang diterapkan negaranya.

Meski Liga Awami mengeklaim adanya kebijakan nol toleransi terhadap korupsi, pencucian uang, suap, dan nepotisme, skandal tetap menghantui para menteri pemerintah.

Sejak kemenangan telak pada 2008, Liga Awami juga telah mengikis demokrasi di negara tersebut, termasuk mengakhiri pengaturan administrasi sementara selama 90 hari untuk mengorganisir pemilu dan mengawasi transfer kekuasaan pada 2011.

Penindasan terhadap perbedaan pendapat juga meningkat, dengan pelecehan dan penahanan aktivis, tokoh oposisi, dan pembela hak asasi manusia menjadi lebih sering.

Kritik terhadap pemerintah, termasuk satir dan unggahan media sosial, juga dikriminalisasi.

Seorang pakar politik Bangladesh di Sekolah Layanan Internasional Universitas Amerika, Tazreena Sajjad, menjelaskan bahwa perang Kemerdekaan 1971 tetap menjadi pusat identitas dan politik Bangladesh.

Pada 1971, invasi militer Pakistan Barat untuk memadamkan sentimen pro-kemerdekaan mengakibatkan perang genosida yang berlangsung sembilan bulan, dengan korban jiwa antara 500 ribu hingga 3 juta orang Bangladesh.

Kondisi perang tersebut telah membentuk politik Bangladesh hingga saat ini. Partai-partai yang mendominasi politik negara ini, termasuk Liga Awami Hasina, sering mempolitisasi kredensial Perang Kemerdekaan mereka.

Para pemimpin politik juga menggunakan 1971 sebagai alat untuk melegitimasi posisi mereka, memperoleh dukungan, atau mendiskreditkan partai oposisi.

Pengunduran diri Hasina menandakan, setidaknya untuk sementara waktu, berakhirnya kekuasaan Liga Awami di Bangladesh.

Negara-negara di Asia Selatan, termasuk Bangladesh, sebagian besar dibentuk oleh dinasti politik.

Sehingga penolakan terhadap Liga Awami, serta banyak juga yang menolak partai politik mapan lainnya seperti Partai Nasionalis Bangladesh, Jamaat-i-Islami, dan Partai Jatiya, adalah hal yang luar biasa.

Partai-partai mapan ini pasti akan berusaha untuk bangkit kembali. Sementara Liga Awami mungkin tidak dapat mengorganisir diri secara efektif dalam waktu dekat, mengingat sentimen publik. Sementara partai lainnya akan berusaha keras untuk ikut serta dalam pemilu.

Saat ini, ada peluang bagi Bangladesh untuk memiliki suara dan wajah baru dalam politik, yang mungkin muncul dari gerakan mahasiswa.

Sejak kemerdekaan Bangladesh, militer telah memainkan peran besar dalam membentuk jalur politik negara tersebut. Dari 1975 hingga 2011, Bangladesh mengalami setidaknya 29 kudeta militer dan kontra-kudeta. Negara ini juga mengalami pemerintahan militer langsung dari 1977 hingga 1981 dan antara 1981 dan 1990.

Mengingat seringnya militer masuk ke dalam politik Bangladesh, tidak mengherankan bahwa militer sempat berusaha mengambil alih kendali sementara negara saat ini.

Bagi banyak warga Bangladesh, hal itu mewakili beberapa tingkat stabilitas, mengingat kekosongan politik yang terbuka dan ketidakpastian di negaranya.

Namun, para pemimpin mahasiswa dengan jelas menyatakan tidak menginginkan keterlibatan militer dalam politik.

Menanggapi seruan ini, pimpinan militer, Jenderal Waker-uz-Zaman, telah meyakinkan para demonstran bahwa militer akan memenuhi tuntutan mereka.

Namun, apakah militer akan menepati janjinya dan menyerahkan otoritas penuh kepada pemerintahan interim sipil?

Para pemimpin mahasiswa mendesak seorang peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, untuk menjadi penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh.

Yunus telah lama menjadi pesaing politik eks perdana menteri Sheikh Hasina.

Pria berusia 84 tahun itu dianggap telah menyelamatkan jutaan orang keluar dari kemiskinan dengan penggunaan pinjaman mikro yang dipeloporinya. Ia dikenal dunia internasional sebagai "bankir bagi kaum miskin".

Para koordinator mahasiswa pedemo di Bangladesh telah merilis sebuah video di Facebook yang mengatakan tidak akan menerima pemerintahan militer, dan menyerukan pembentukan pemerintahan sementara baru dengan Yunus sebagai penasihat utamanya.

"Pemerintah mana pun selain yang kami rekomendasikan tidak akan diterima," ungkap salah satu organisator utama gerakan mahasiswa, Nahid Islam, seperti dikutip dari BBC.

Yunus pun menyatakan kesiapannya memimpin pemerintahan sementara di Bangladesh.

"Jika tindakan diperlukan di Bangladesh, demi negara saya dan demi keberanian rakyat saya, maka saya akan mengambil tindakan tersebut,” kata Yunus dikutip dari AFP, Selasa (6/8).

Dia juga menyerukan "pemilihan umum yang bebas" usai para pemimpin mahasiswa menuntut hal tersebut.

Kepergian mendadak Hasina telah menuai kelegaan dan perayaan bagi jutaan demonstran yang ingin mengakhiri kekuasaannya.

Para pemimpin protes menyatakan visi yang jelas untuk pemerintahan yang inklusif, bebas korupsi, dan demokratis. Yang mereka tidak inginkan adalah pemerintahan interim yang dibentuk tanpa keterlibatan dan masukan mereka.

Sementara itu, para pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-i-Islami bersaing untuk posisi di pemerintahan.

Namun, transisi politik semakin menantang dan bergejolak. Ada insiden penjarahan, pembakaran, dan kekerasan di seluruh negeri, serta serangan terhadap warga Hindu.

Sayap bersenjata Jamaat-i-Islami dan Liga Chhatra Bangladesh dituduh bertanggung jawab atas banyak kekerasan ini. Aksi diduga dilakukan untuk mendiskreditkan gerakan protes.

Sebagai tanggapan, mahasiswa dan masyarakat umum telah turun tangan untuk melindungi tempat-tempat ibadah minoritas.

Sementara itu, kerusakan besar yang ditimbulkan pada ekonomi negara akibat kekacauan politik dan jam malam militer juga memerlukan perhatian.

Negara-negara tetangga, terutama India, turut memperhatikan situasi yang tidak stabil ini. Para donor internasional dan mitra strategis termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, hingga China juga menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.

Parlemen Bangladesh dibubarkan imbas kerusuhan yang melanda kota tersebut sejak Juli lalu. Berita pembubaran itu disampaikan kantor presiden Bangladesh pada Selasa (6/8).

Keputusan itu merupakan salah satu tuntutan utama yang diajukan koordinator protes mahasiswa. Mereka menetapkan batas waktu untuk pembubarannya hingga Selasa pukul 15.00 waktu setempat.

Para pedemo itu dengan tegas menolak pemerintahan yang dipimpin militer, dan memastikan peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus telah setuju untuk menjadi penasihat utama pemerintah sementara.

Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 100 orang tewas di Bangladesh dalam bentrokan berdarah di seluruh negeri.

Angka itu diperoleh berdasarkan laporan media lokal yang berbicara dengan sumber rumah sakit, dan menjadi jumlah tertinggi korban tewas sejak konflik meletus.

Secara keseluruhan, lebih dari 400 orang diyakini tewas dalam kerusuhan satu bulan ini.

Pada Senin (5/8), terjadi pembakaran di sejumlah kantor polisi.

Istana hingga kediaman resmi mantan PM Sheikh Hasina di ibu kota Dhaka pun diserbu dan dijarah. Hasina akhirnya meninggalkan Bangladesh dengan helikopternya.

Sebelumnya, warga demo menolak kuota kerja yang diskriminatif dan meminta Hasina mundur dari jabatannya.

Para pemimpin mahasiswa di Bangladesh menolak pemerintahan yang dipimpin militer, dan mendesak seorang peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, untuk menjadi penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh.

Yunus telah lama menjadi pesaing politik eks perdana menteri Sheikh Hasina.

Pria berusia 84 tahun itu dianggap telah menyelamatkan jutaan orang keluar dari kemiskinan dengan penggunaan pinjaman mikro yang dipeloporinya. Ia dikenal dunia internasional sebagai "bankir bagi kaum miskin".

Dikutip dari BBC, Yunus dan Grameen Bank miliknya dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas pekerjaan perintis buatannya pada 2006.

Namun, Hasina telah berulang kali menggambarkan Yunus sebagai "pengisap darah" kaum miskin dan menuduh Grameen Bank mengenakan suku bunga yang sangat tinggi.

Pada Januari 2024, pengadilan Bangladesh menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Yunus karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Hal itu dikritik Yunus sebagai motif politik.

Para koordinator mahasiswa pedemo di Bangladesh telah merilis sebuah video di Facebook yang mengatakan tidak akan menerima pemerintahan militer, dan menyerukan pembentukan pemerintahan sementara baru dengan Yunus sebagai penasihat utamanya.

"Pemerintah mana pun selain yang kami rekomendasikan tidak akan diterima," ungkap salah satu organisator utama gerakan mahasiswa, Nahid Islam, seperti dikutip dari BBC.

Ia menambahkan bahwa Yunus telah setuju untuk mengisi peran tersebut.

"Kami tidak akan menerima pemerintahan yang didukung atau dipimpin oleh tentara," tegasnya.

Dikutip dari Reuters, menurut juru bicaranya, Yunus telah menyetujui permintaan para pedemo untuk menjadi penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh.

Mereka mengatakan Yunus akan segera kembali ke Bangladesh setelah menjalani prosedur medis ringan di Paris.

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan bahwa seorang warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap ketika hotel tempatnya menginap di Jashore, Bangladesh, terbakar pada Senin (5/8/2024). Dalam sebuah pernyataan tertulis pada Selasa (6/8/2024), Kemlu mengatakan bahwa korban yang berinisial DU tiba di Bangladesh pada 1 Agustus untuk kunjungan bisnis.

“DU meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempat almarhum menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan,” tulis pernyataan itu.

Kemlu telah menghubungi keluarga korban di Indonesia untuk menyampaikan belasungkawa dan memfasilitasi repatriasi jenazahnya. Warga Indonesia di Bangladesh diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kegiatan tidak penting di luar tempat tinggal, serta menghindari kerumunan massa dan tempat-tempat demonstrasi.

Mereka juga disarankan untuk terus menjaga komunikasi dan selalu mengikuti langkah-langkah kontijensi yang ditetapkan oleh KBRI Dhaka. Para WNI yang berencana mengunjungi Bangladesh diimbau untuk menunda perjalanan mereka sampai situasi dan kondisi keamanan membaik.

Mereka yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi KBRI Dhaka (+880-1-614-444-552) dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu (+62-812-9007-0027). Sedikitnya 73 orang tewas, termasuk 14 anggota polisi, dalam bentrokan-bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa di Dhaka dan kota-kota lain di Bangladesh.

Aksi unjuk rasa meningkat pekan lalu untuk memprotes kebijakan kuota pekerjaan publik yang diterapkan pemerintah Bangladesh, menyusul bentrokan di Universitas Dhaka. Para demonstran menuntut pencabutan kebijakan itu, yang mengalokasikan 30 persen pekerjaan publik bagi anggota keluarga veteran perang 1971.

Dilaporkan Al Jazeera, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada Senin (5/8/2024) mengundurkan diri dari jabatannya di tengah gelombang demonstrasi yang terus membesar di negaranya. Hasina juga dikabarkan langsung meninggalkan negaranya itu.

Setidaknya 300 warga telah meninggal dunia dalam demonstrasi yang telah berlangsung beberapa pekan terakhir. Pada Ahad (4/8/2024), sedikitnya 100 demonstran dilaporkan tewas dalam sehari yang membuat Angkatan Darat bersiap untuk membuat pernyataan resmi.

Namun, pada Senin siang, tensi demonstrasi menurun menyusul informasi lengsernya Hasina. Kepala Angkatan Darat Jenderal Waker-Uz-Zaman lalu membatalkan rencana mengeluarkan pernyataan resmi dan memilih membuka pembicaraan dengan partai politik mayoritas, termasuk opsisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP).

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- KBRI Dhaka menerima informasi mengenai WNI atas nama DU yang meninggal dunia di Jashore, Bangladesh pada 5 Agustus 2024. DU meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempat Alm menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan. DU baru saja tiba di Bangladesh tanggal 1 Agustus 2024 untuk kunjungan bisnis.

Kementerian Luar Negeri telah menghubungi keluarga almarhum di Indonesia untuk menyampaikan ucapan belasungkawa dan akan memfasilitasi repatrasi jenazah, bekerja sama dengan perusahaan tempat almarhum bekerja.

Terkait situasi keamanan di Bangladesh, Kemlu dan KBRI Dhaka kembali sampaikan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi dan mengikuti langkah-langkah kontimgensi yang diarahkan KBRI Dhaka.

Bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Bangladesh, diimbau untuk menunda perjalanan ke Bangladesh, sampai situasi dan kondisi keamanan membaik. Dalam kondisi darurat, segera laporkan kondisi kepada otoritas keamanan setempat dan hotline KBRI Dhaka.

"Bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Bangladesh, diimbau untuk menunda perjalanan ke Bangladesh, sampai situasi dan kondisi keamanan membaik," kata Kemlu RI dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin (5/8/2024) malam.

Kemlu RI mengungkapkan, saat ini Kedutaan Besar RI (KBRI) di Dhaka sudah meningkatkan status kedaruratan dari Siaga III menjadi Siaga II.

Kemlu RI mengimbau para WNI yang kini berada di Bangladesh meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar rumah untuk hal-hal non-esensial, serta menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi.

Gelombang protes anti-pemerintah yang diwarnai kerusuhan kembali terjadi di Dhaka, Bangladesh, pada Ahad (4/8/2024) lalu. Puluhan orang, terdiri dari warga dan aparat keamanan, dilaporkan tewas akibat bentrokan.

Pada Senin, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya dan telah meninggalkan negaranya. Menurut laporan media, pemimpin berusia 76 tahun tersebut diterbangkan menggunakan helikopter ke India.

Aksi demonstrasi di Bangladesh sudah berlangsung sejak awal Juli lalu. Awalnya, unjuk rasa hanya dilakukan sekelompok mahasiswa. Mereka menentang aturan tentang penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang 30 persen kuotanya diperuntukkan bagi anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada 1971.

Para mahasiswa berpendapat aturan terkait kuota tersebut diskriminatif dan menguntungkan pendukung Partai Liga Awami yang diketuai Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Seiring waktu, aksi demonstrasi menentang aturan kuota 30 persen PNS untuk keluarga veteran perang kemerdekaan semakin meluas dan menjalar ke beberapa kota di luar Dhaka, yakni Barsial, Sirajganj, Magura, Comilla, dan Feni.

Para demonstran kemudian menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur. Sekitar 100 orang sudah dilaporkan tewas sejak pecahnya aksi protes bulan lalu.

Para koordinator gerakan protes mahasiswa Bangladesh dijadwalkan bertemu dengan pemimpin militer negara tersebut, Jenderal Waker-Uz-Zaman.

Sebelumnya, Senin (5/8), Waker mewakili militer telah mengumumkan akan membentuk pemerintahan sementara menyusul pengunduran diri Sheikh Hasina sebagai perdana menteri.

Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri dari Bangladesh setelah ratusan orang tewas dalam demonstrasi yang dimulai sebagai protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan istimewa.

Aksi membengkak menjadi gerakan yang menuntut pengunduran dirinya. Puncak kericuhan meletus setelah Hasina mundur.

Merespons insiden itu, Amerika Serikat memuji tindakan militer Bangladesh pada Selasa (6/8) pagi.

"Amerika Serikat telah lama menyerukan penghormatan terhadap hak-hak demokrasi di Bangladesh, dan kami mendesak agar pembentukan pemerintahan sementara bersifat demokratis dan inklusif. Kami memuji tentara atas pengendalian yang mereka tunjukkan hari ini," kata seorang juru bicara Gedung Putih, seperti dikutip dari Guardian.

Pemimpin mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, mengatakan pemerintah sementara itu harus segera menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis.

"Reaksi keras PM Hasina terhadap protes yang sah membuat kekuasaannya yang berkelanjutan tidak dapat dipertahankan. Saya memuji para pengunjuk rasa yang berani dan menuntut keadilan bagi mereka yang terbunuh,” ungkap Schumer.

Hasina memenangkan masa jabatan keempat kalinya pada Januari lalu dalam pemilihan yang diboikot oleh oposisi.

Saat itu, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan pemilihan tersebut tidak bebas dan adil, juga prihatin atas laporan pelanggaran pemungutan suara hingga kekerasan yang terjadi di Bangladesh.

Militer Bangladesh langsung mengambil alih kekuasaan negara itu usai protes massal memaksa penguasa lama, Sheikh Hasina, mengundurkan diri, Selasa (6/8).

Hasina (76 tahun) telah berkuasa sejak 2009 dan dituduh melakukan kecurangan pemilu pada Januari lalu. Jutaan orang kemudian protes dan menuntutnya mundur.

Ratusan orang tewas ketika pasukan keamanan berusaha meredakan kerusuhan, tetapi protes semakin meluas. Hasina akhirnya melarikan diri dari ibu kota Dhaka dengan helikopter pada Senin (5/8).

Dikutip dari AFP, panglima militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengumumkan bahwa Hasina telah mengundurkan diri dan militer akan membentuk pemerintahan sementara.

"Negara ini telah banyak menderita, ekonomi telah terpukul, banyak orang telah terbunuh -- sudah waktunya untuk menghentikan kekerasan," kata Waker dalam siaran di televisi pemerintah, Senin sore.

Massa bersorak gembira menyerbu dan menjarah kediaman Hasina. Jutaan warga Bangladesh membanjiri jalan-jalan Dhaka setelah pengumuman tersebut.

"Saya merasa sangat senang bahwa negara kita telah terbebas," kata seorang warga, Sazid Ahnaf, kepada AFP.

Ia membandingkan peristiwa tersebut dengan perang kemerdekaan yang memisahkan Bangladesh dari Pakistan lebih dari lima dekade lalu.

"Kita telah terbebas dari kediktatoran. Ini adalah pemberontakan Bengal, seperti yang kita lihat pada tahun 1971, dan sekarang terlihat pada tahun 2024," tambahnya.

Namun, ada juga yang kecewa dan marah. Pada Senin, polisi melaporkan sedikitnya 66 orang tewas ketika massa melancarkan serangan balas dendam terhadap sekutu Hasina.

Para pengunjuk rasa menyerbu parlemen dan membakar stasiun TV, sementara beberapa orang menghancurkan patung ayah Hasina, Sheikh Mujibur Rahman, pahlawan kemerdekaan negara itu.

Menurut saksi mata, kantor-kantor Liga Awami Hasina di seluruh negeri dibakar dan dijarah.

Kerusuhan dimulai bulan Juli lalu dalam bentuk protes terhadap kuota pekerjaan pegawai negeri yang meningkat menjadi seruan agar Hasina mundur.

Pemerintahnya dituduh kelompok HAM telah menyalahgunakan lembaga negara untuk memperkuat kekuasaan dan membasmi perbedaan pendapat, termasuk melalui pembunuhan di luar hukum terhadap aktivis oposisi.

Berdasarkan laporan polisi, pejabat pemerintah, dan dokter di rumah sakit setempat, setidaknya 366 orang tewas dalam kerusuhan yang dimulai pada awal Juli.