Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas ulah salah satu jajarannya yang disebut berlaku arogan. Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu menghormati forum DPR RI.

"Saya mau menyampaikan permohonan maaf Pak, atas sikap oknum-oknum yang bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, saya yakinkan bahwa tidak ada dari pimpinan Kementerian, baik itu pejabat eselon 1, bahwa kami sangat menghargai forum ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut rapat di DPR menjadi forum komunikasi Kemenhub dan juga sebagai bentuk transparansi. Forum di DPR juga menjadi tempat Kemenhub mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menuding salah satu pejabat di Kemenhub berlaku arogan. Menurut Yasti, oknum tersebut enggan mendengar aspirasi dari anggota parlemen.

"Di dalam kementerian bapak ada mantan Sesditjen, salah satu direktur sekarang pindah, itu menyampaikan bahwa tidak ada itu yang namanya aspirasi-aspirasi anggota DPR RI, ada pak. Dan kami tidak takut dengan DPR RI. Saya bukan soal takut atau tidak takut, kami menjalankan sumpah kami sebagai anggota DPR RI," ujarnya.

Yasti berharap Menhub dapat mengevaluasi oknum yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa Kemenhub dan Komisi V adalah mitra yang seharusnya dapat bekerja dengan baik.

"Nanti kita bilang kepada Pak Menteri supaya bisa dievaluasi orang ini, nggak sopan. Kita tahu nggak boleh seperti itu, kita itu bermitra. Kalau bermitra kita tahu tupoksi kita seperti apa. Jangan arogan gitu," tutupnya.

Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]

Kabinet Presiden Prabowo Subianto sudah dibentuk, dan tak ada kader PDIP di dalamnya. Namun, PDIP merasa tak masalah karena akan tetap mendukung Prabowo dari parlemen.

"PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan, dan kita akan mendukung melalui parlemen," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (21/10).

Meski menyatakan dukungan dari parlemen, Puan tak serta-merta 'manut' dengan pemerintahan Prabowo. Mereka akan melihat rencana kerja kabinet, termasuk visi dan misi yang mereka tawarkan.

Karena, parlemen yang punya kendali atas persetujuan anggaran yang nantinya akan diajukan oleh kementerian.

"Kita lihat nanti bagaimana kinerja yang dilakukan oleh kabinet yang akan datang, ini baru pengumuman, belum melakukan apa yang harus dilakukan, kita lihat apa yang menjadi visi dan misi pemerintahan yang akan datang, kita dukung dulu," ucap Puan.

Meski tak dapat porsi di kabinet, suara PDIP sendiri perlu diperhitungkan kekuatannya di parlemen. Pasalnya, mereka partai pemenang pemilu parlemen dengan 110 kursi.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan calon presiden Ganjar Pranowo memberikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 pada hari ini, Minggu (20/10).

Ucapan tersebut disampaikan Ganjar melalui unggahan resmi di akun Instagram pribadinya (@ganjar_pranowo), mengingat dirinya tidak dapat menghadiri acara pelantikan yang berlangsung di Gedung Parlemen siang tadi.

"Hari ini saya menyampaikan selamat pada Bapak Prabowo atas pelantikannya," kata Ganjar dalam sebuah video pendek.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya yang telah memberikan kepercayaan kepada pasangan Ganjar-Mahfud MD saat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 lalu.

"Saya sangat menghargai usaha, waktu, dan pengorbanan yang telah mereka berikan," ucapnya.

Ganjar kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan mengakhiri perbedaan pilihan yang terjadi selama kontestasi yang telah selesai.

Ia menekankan bahwa perjalanan suatu bangsa tidak pernah mulus dan selalu ada tantangan yang harus dihadapi.

Namun, cita-cita bangsa Indonesia tidak pernah berubah, yaitu menjadi rumah bagi seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke.

"Dan kita mulai dari pemikiran dan tindakan kita sendiri. Mari kita bergandeng tangan, kerja bersama, dan berkomitmen untuk Indonesia yang lebih mulia," jelasnya.

Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka berangkat meninggalkan kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat untuk menghadiri pelantikan presiden-wakil presiden di Kompleks Parlemen. Ia berangkat sekitar pukul 08.15 WIB.

Ia mengendarai mobil Alphard putih, berpelat AD 1255 HU, yang dikawal rombongan paspampres.

Gibran sendiri langsung menuju ke Kompleks Parlemen. Rombongan Gibran tiba pukul 08.37 WIB.

Gibran datang mengenakan pakaian beskap betawi, didampingi istrinya Selvi Ananda yang berkebaya merah. Ia disambut oleh pimpinan para pimpinan MPR, dari Ketua MPR Ahmad Muzani, Bambang Pacul, Rusdi Kirana hingga Edhy Baskoro Yudhoyono.

Begitu tiba, Gibran langsung menuju ke ruang tunggu.

===

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Titiek Soeharto mengucapkan selamat ulang tahun untuk presiden terpilih Prabowo Subianto yang sedang berulang tahun ke-73 pada Kamis (17/10/2024) hari ini.

"Selamat ulang tahun Bapak Prabowo," kata Titiek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, seperti dilihat dalam tayangan Kompas TV.

Titiek pun mendoakan yang terbaik kepada mantan suaminya itu.

Dia berharap Prabowo panjang umur dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara untuk lima tahun ke depan.

"Panjang umur, sehat walafiat. Semoga bisa bermanfaat yang maksimal untuk bangsa dan negara," ujar Titiek.

Titiek selaku anggota DPR 2024-2029 juga akan menghadiri pelantikan Prabowo menjadi presiden pada Minggu (20/10/2024).

Ia menyebutkan, anaknya bersama Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, juga akan menghadiri pelantikan.

"Kan saya anggota dewan. Ada (Didit). Insya Allah Mas Didit, tapi kan duduknya lain-lain," kata Titiek.

Prabowo lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ayahnya adalah Sumitro Djojohadikusumo, seorang begawan ekonomi Indonesia dan ibunya adalah Dora Sigar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Titiek Soeharto Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/15242231/titiek-soeharto-ucapkan-selamat-ulang-tahun-ke-prabowo.

Petugas kesehatan melakukan simulasi penyelamatan VVIP di Ruang Rapat Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Sejumlah persiapan dilakukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2024-2029 pada Minggu (20/10) mendatang.

Mulai dari membersihkan ruangan, simulasi pengamanan, hingga simulasi penyelamatan VVIP dilakukan dalam persiapan tersebut.

JAKARTA, iNews.id – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil meraih penghargaan di Kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik pada ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 yang dihelat oleh iNews Media Group. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya Biro Pemberitaan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja DPR RI kepada publik.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyambut penghargaan ini dengan antusias. “Ini adalah salah satu apresiasi dari publik terhadap kinerja DPR, khususnya melalui Biro Pemberitaan yang membuka seluruh jendela informasi kepada masyarakat. Ini adalah ciri dari parlemen modern, di mana informasi publik menjadi bagian penting dari akuntabilitas DPR,” ujar Indra di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Indra juga menekankan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan setiap kegiatan di DPR. Penghargaan ini diberikan setelah melalui proses penjurian selama sebulan yang melibatkan para pemimpin redaksi iNews dan akademisi.

Direktur Utama iNews Media Group, Syafril Nasution menjelaskan, bahwa penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi kementerian dan lembaga negara dalam meningkatkan kontribusi mereka kepada masyarakat.

"Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi kepada lembaga yang bekerja dengan niat unggul dan berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi," ucap Syafril.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan.

“Ini adalah apresiasi khusus kepada Biro Pemberitaan untuk kategori Komunikasi dan Pelayanan Publik. Kami selalu berusaha menyampaikan informasi tentang kinerja DPR melalui berbagai platform, seperti televisi, radio parlemen, dan media digital. Penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan semangat dalam memberikan informasi yang relevan dan menarik bagi publik,” katanya.

Ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 ini juga memberikan penghargaan kepada beberapa kementerian dan lembaga lainnya dalam berbagai kategori, termasuk Kinerja Terbaik dan Inovasi Pelayanan Publik.

Penghargaan yang diterima Biro Pemberitaan Parlemen ini diharapkan akan memacu kinerja mereka ke depan, dengan terus melakukan inovasi dalam penyampaian informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap DPR RI.

Editor: Anindita Trinoviana

IDXChannel - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan Kompleks Parlemen atau Gedung DPR/MPR di IKN siap dilelang pada 2025.

Danis menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan desain bangunan terlebih dahulu sebelum masuk dalam proses lelang pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Itu sangat mungkin (lelang pembangunan gedung DPR/MPR IKN) di tahun 2025, desain sedang kita siapkan," kata Danis kepada IDXChannel, Rabu (9/10/2024).

Lebih jauh, Danis menjelaskan, saat ini alokasi lahan untuk pembangunan kompleks legislatif tersebut sudah ditetapkan. Berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, bersebelahan dengan Istana Presiden.

"Lahan sudah ada, itu ada di kiri kanan Istana, ada yudikatif dan legislatif, kalau luasnya belum hafal saya kita detailnya," kata Danis.

Selain kompleks legislatif di IKN, Danis mengatakan, kompleks perkantoran lembaga Yudikatif juga targetkan masuk dalam tahap lelang tahun depan. Lokasinya juga akan berada di samping Istana Presiden.

Sehingga, dijelaskan Danis, nantinya Istana Presiden akan diapit oleh Lembaga Yudikatif dan Lembaga Legislatif jika keduanya telah rampung. Namun, proses lelang tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 2025, menyesuaikan budget anggaran yang dialokasikan.

"(Target lelang 2025) itu ada gedung DPR/MPR, kompleks yudikatif. Legislatif dulu yang pertama (kita lelang), kedua yudikatif, kita ingin semua berjalan, tapi semua kan kita menyesuaikan budget juga," kata dia.

(Dhera Arizona)

Perdana MenteriJepang, Shigeru Ishiba, membubarkan parlemen pada Rabu (9/10). Ia membubarkan parlemen jelang pemilu 27 Oktober nanti.

Ishiba yang dilantik jadi perdana menteri minggu lalu setelah memenangi pemilihan ketua partai dalam konvensi internal Partai Demokrat Liberal (LDP), ingin menjaga mandat yang ia terima melalui kebijakan-kebijakan yang ia tawarkan, salah satunya meningkatkan anggaran pertahanan.

Ia juga ingin memperbesar anggaran untuk membantu kawasan miskin di Jepang yang terkena krisis demografi.

"Kita ingin melalui pemilu dengan adil dan jujur, agar pemerintahan ini mendapat kepercayaan publik," kata Ishiba, dikutip dari AFP, Rabu (9/10).

Surat pembubaran itu dibacakan oleh juru bicara parlemen dari Ishiba, dengan cap Kaisar, yang secara formal membubarkan parlemen sebagai pembuat kebijakan. Momen itu ditutup dengan sorakan gembira: 'Banzai!'.

Ishiba menggantikan Fumio Kishida yang sudah menjabat selama 3 tahun. Pemerintahan Kishida mencatatkan rekor, sebagai pemerintahan dengan nilai approval rating (tingkat kepuasan) paling buruk akibat naiknya harga-harga dan beredarnya dana gelap.

Pekan lalu, sebuah voting menunjukkan Ishiba memperoleh approval rating sebesar 45-50 persen. Sementara Kishida hanya memperoleh 20-30 persen approval rating pada bulan-bulan terakhir ia menjabat.

Pendukung Ishiba berharap, dengan latar belakangnya sebagai menteri pertahanan dan pengkritisi LDP, ia justru bisa meningkatkan popularitas partai dan mendorong anak muda untuk memilih.

Sementara itu, menurut pengamat politik Universitas Tokyo, Yu Uchiyama, dibubarkannya parlemen berarti Ishiba ingin menguji partainya pada masa 'bulan madu' ini.

"Masuk akal jika ia ingin mengadakan pemilu yang jadwalnya lebih cepat. Setelah wajah partai berubah, apakah mereka masih punya momentum," ucapnya pada AFP.

Uchiyama juga melihat, Ishiba ingin mengacaukan oposisi. Pasalnya, partai-partai oposisi kini belum saling berkoordinasi pada pemilu yang kurang dari sebulan lagi.

Di satu sisi, Uchiyama menilai bahwa Ishiba tunduk pada tekanan partai yang ingin membubarkan parlemen demi keunggulan politik.

Pada pekan lalu, setelah ia dilantik, Ishiba menyampaikan bahwa LDP tak akan lagi mendukung anggota partai yang diduga terlibat skandal keuangan pada pemilu.

"Pengumuman pembubaran parlemen ini merefleksikan keinginannya untuk tampil tegas di hadapan publik. Agar ia juga meraih kepercayaan publik sedikit demi sedikit," tutur Uchiyama.

Janji-janji Ishiba

Ishiba menyebut Jepang saat ini berada dalam "status darurat yang sunyi". Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran yang begitu rendah.

Ishiba berjanji akan menciptakan jam kerja yang fleksibel demi mendukung kehidupan berkeluarga di Jepang.

Ia juga ingin menaikkan upah pekerja lewat paket stimulus yang mendukung pemerintah lokal dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sementara itu, musuh Ishiba dan Partai Demokrat Konstitusional ingin membedakan diri dengan LDP. Mereka ingin berlawanan dengan LDP dalam beberapa hal, termasuk melegalkan pernikahan sesama jenis.

Mereka juga berjanji agar pasangan yang menikah dapat mempertahankan nama keluarga masing-masing.

Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati nama Ketua dan Wakil Ketua DPR. Dalam sidang, anggota dewan menyepakati Puan Maharani kembali memimpin DPR periode 2024-2029.

"Saudari Doktor Honoris Causa Puan Maharani dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI," kata Ketua Sementara DPR Guntur Sasono saat membacakan hasil sidang.

Terpilihnya Puan mengacu kepada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam aturan tersebut, posisi Ketua DPR diisi oleh kader partai peraih suara terbanyak dalam pemilihan umum. Berikut nama pimpinan DPR 2024-2029:

Ketua DPR: Puan Maharani (PDIP)
Wakil Ketua DPR: Adies Kadir (Golkar)
Wakil Ketua DPR: Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)
Wakil Ketua DPR: Saan Mustopa (Nasdem)
Wakil Ketua DPR: Cucun Ahmad Syamsurijal

Setelah pembacaan nama-nama, para pimpinan DPR mengambil sumpah jabatan. Pengambilan sumpah dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

Puan Maharani sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPR periode 2019-2014. Sebelum itu, ia pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Jabatan anak Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu saat ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

Susunan Fraksi

Agenda sidang juga berisi pembacaan susunan fraksi di DPR. Namun belum semua partai menyetor nama pimpinan fraksi partai mereka.

Fraksi PDIP dan Fraksi PAN menyebut pihaknya akan menyetor nama ketua, sekretaris, dan bendahara fraksi dalam waktu secepatnya. Partai Demokrat baru melaporkan nama Edhy Baskoro Yudhoyono selaku ketua fraksi, sementara struktur lainnya bakal segera mereka lengkapi.

Berikut daftar pimpinan fraksi partai di DPR:

Golkar

Ketua: Muhammad Sarmuji

Sekretaris: Mukhtarudin

Bendahara: Sari Yuliati

Gerindra

Ketua: Gerardus Budisatrio Djiwandono

Sekretaris: Bambang Haryadi

Bendahara: Novita Wijayanti

NasDem

Ketua: Viktor Bungtilu Laiskodat

Sekretaris: Ahmad Sahroni

Bendahara: Nafa Indria Urbach

PKB

Ketua: Jazilul Fawaid

Sekretaris: Anggia Ermarini

Bendahara: Mohammad Rano Alfath

PKS

Ketua: Jazuli Juwaini

Wakil: Sukamta

Wakil II: Amin AK

Wakil III: Netty Prasetyani

Wakil IV: Ecky Muharam

Wakil V: Adang Daradjatun

Sekretaris: Ledia Hanifa

Wakil sekretaris: Aboe Bakar Al-Habsyi

Bendahara: Kurniasih Mufidayati

Wakil bendahara: Ismail