PT Bank Commonwealth (PTBC) dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan. Pemangkasan ini menyasar setidaknya 1.146 karyawan.

PHK massal dilakukan imbas akuisisi 99 persen saham PTBC oleh PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC).

Informasi ini diungkapkan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). Mereka menilai tak ada transparansi sejak awal proses akuisisi dilakukan. Dalam hal ini, mereka menuding tak melibatkan Serikat Karyawan Bank Commonwealth yang berafiliasi pada OPSI.

"Para karyawan secara tiba-tiba diberi tahu pada tanggal 16 November 2023 bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP. Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan. Terlebih ketika itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib, dan masa depan karyawan," ucap Jenderal OPSI Timboel Siregar dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7), mengutip detikfinance.

Setelah itu, barulah manajemen Bank Commonwealth menyatakan bakal melakukan PHK terhadap seluruh karyawan dan menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

"Dalam perkembangannya, manajemen Bank Commonwealth ternyata menetapkan bahwa DPLK (dana pensiun lembaga keuangan), yang sesungguhnya sudah menjadi hak karyawan sejak lama, sebelum akuisisi akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon," tambahnya.

Padahal, ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon itu baru lahir melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Menurut Timboel, aturan ini tidak berlaku surut.

"Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan yang pesangon," jelas dia.

"Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan. Kalaupun DPLK mau dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, maka penghitungannya harus dimulai dari tahun 2021," imbuh Timboel.

Merespons hal itu, PTBC pun buka suara. Corporate Communications PTBC mengatakan pihaknya memastikan bahwa karyawan yang terkena PHK bakal mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) yang berlaku.

"Sehubungan dengan rencana penggabungan PT Bank Commonwealth (PTBC) ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC), manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," ujar dia.

Selain itu, manajemen bank yang merupakan unit usaha Commonwealth Bank of Australia (CBA) itu juga menyatakan bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan kepada para karyawannya untuk bergabung dengan perusahaan.

"OCBC secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Commonwealth (PTBC) telah diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) alias OCBC Indonesia pada Mei 2024. Saat ini, PTBC tengah berproses untuk menjalankan penggabungan atau merger ke OCBC Indonesia.

Berdasarkan keterbukaan informasi, PTBC akan menggabungkan diri dengan OCBC Indonesia. Kemudian, OCBC Indonesia akan menjadi perusahaan penerima penggabungan. Proses penggabungan tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada 1 September 2024.

Berdasarkan ketentuannya, setelah penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang nenggabungkan diri akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan. Selanjutnya, status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Namun, di tengah proses penggabungan itu, PTBC menghadapi ragam kondisi. PTBC masih membukukan rugi. Setidaknya hingga kuartal I/2024, rugi bersih yang dibukukan bank mencapai Rp130,03 miliar.

PTBC sebenarnya membukukan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp123,86 miliar pada kuartal I/2024. Namun, beban operasional yang dicatat perusahaan terlampau besar dan melebihi pendapatan, yakni Rp274,92 miliar. Alhasil, bank membukukan rugi.

Dari sisi intermediasi, PTBC mencatatkan penurunan kinerja kredit 12,71% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp7,89 triliun hingga Maret 2024. Aset juga turun 7,25% yoy menjadi Rp16,47 triliun.

Adapun, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross PTBC membengkak dari 2,15% per Maret 2023 menjadi 2,42% per Maret 2024. Raupan dana pihak ketiga (DPK) bank juga susut 0,85% yoy menjadi Rp11,15 triliun hingga Maret 2024.

PHK Masal Bank Commonwealth

Di tengah langkah penggabungan yang ditarget rampung per September 2024, Bank Commonwealth juga dihadapkan pada kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menyampaikan ada sebanyak 1.146 karyawan PTBC yang mengalami PHK massal. Para karyawan pada November 2023 sempat dibuat khawatir terhadap nasibnya usai mendengar kabar bahwa OCBC Indonesia akan mengakuisisi PTBC.

Menurut Opsi, Manajemen PTBC secara sepihak menyatakan bahwa pihaknya akan mem-PHK seluruh karyawan. Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan proses PHK sudah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga Desember 2024 atau pada saat proses merger rampung.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di-PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

PTBC juga menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Saepul mengatakan Bank Commonwealth sempat berjanji bahwa pekerja yang terdampak akan ditampung di Bank OCBC Indonesia.

Namun, hal ini menjadi tanda tanya besar lantaran OCBC Indonesia tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk di perusahaannya. Itu artinya, tak semua karyawan PTBC dapat bekerja di bank tersebut.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Merujuk laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dana tersebut terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Saepul lantas menilai bahwa keputusan yang diambil Perseroan keliru. Hal ini juga dapat menurunkan nilai pesangon yang akan diterima karyawan.

Manajemen Bank Commonwealth pun buka suara dan memastikan bahwa hak-hak karyawan yang di PHK akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Manajemen Bank Commonwealth kepada Bisnis, Selasa (24/7/2024).

Selain itu, Manajemen Bank Commonwealth menyebut bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC Indonesia, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Commonwealth (PTBC) telah diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) alias OCBC Indonesia pada Mei 2024. Saat ini, PTBC tengah berproses untuk menjalankan penggabungan atau merger ke OCBC Indonesia.

Berdasarkan keterbukaan informasi, PTBC akan menggabungkan diri dengan OCBC Indonesia. Kemudian, OCBC Indonesia akan menjadi perusahaan penerima penggabungan. Proses penggabungan tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada 1 September 2024.

Berdasarkan ketentuannya, setelah penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang nenggabungkan diri akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan. Selanjutnya, status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Namun, di tengah proses penggabungan itu, PTBC menghadapi ragam kondisi. PTBC masih membukukan rugi. Setidaknya hingga kuartal I/2024, rugi bersih yang dibukukan bank mencapai Rp130,03 miliar.

PTBC sebenarnya membukukan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp123,86 miliar pada kuartal I/2024. Namun, beban operasional yang dicatat perusahaan terlampau besar dan melebihi pendapatan, yakni Rp274,92 miliar. Alhasil, bank membukukan rugi.

Dari sisi intermediasi, PTBC mencatatkan penurunan kinerja kredit 12,71% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp7,89 triliun hingga Maret 2024. Aset juga turun 7,25% yoy menjadi Rp16,47 triliun.

Adapun, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross PTBC membengkak dari 2,15% per Maret 2023 menjadi 2,42% per Maret 2024. Raupan dana pihak ketiga (DPK) bank juga susut 0,85% yoy menjadi Rp11,15 triliun hingga Maret 2024.

PHK Masal Bank Commonwealth

Di tengah langkah penggabungan yang ditarget rampung per September 2024, Bank Commonwealth juga dihadapkan pada kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menyampaikan ada sebanyak 1.146 karyawan PTBC yang mengalami PHK massal. Para karyawan pada November 2023 sempat dibuat khawatir terhadap nasibnya usai mendengar kabar bahwa OCBC Indonesia akan mengakuisisi PTBC.

Menurut Opsi, Manajemen PTBC secara sepihak menyatakan bahwa pihaknya akan mem-PHK seluruh karyawan. Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan proses PHK sudah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga Desember 2024 atau pada saat proses merger rampung.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di-PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

PTBC juga menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Saepul mengatakan Bank Commonwealth sempat berjanji bahwa pekerja yang terdampak akan ditampung di Bank OCBC Indonesia.

Namun, hal ini menjadi tanda tanya besar lantaran OCBC Indonesia tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk di perusahaannya. Itu artinya, tak semua karyawan PTBC dapat bekerja di bank tersebut.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Merujuk laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dana tersebut terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Saepul lantas menilai bahwa keputusan yang diambil Perseroan keliru. Hal ini juga dapat menurunkan nilai pesangon yang akan diterima karyawan.

Manajemen Bank Commonwealth pun buka suara dan memastikan bahwa hak-hak karyawan yang di PHK akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Manajemen Bank Commonwealth kepada Bisnis, Selasa (24/7/2024).

Selain itu, Manajemen Bank Commonwealth menyebut bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC Indonesia, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu.