JAKARTA, investor.id - PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) kembali mencatatkan kinerja yang semakin tangguh sampai dengan kuartal III-2024. Pertumbuhan kinerja ini juga didukung dari aksi korporasi perseroan yang telah mengakuisisi PT Bank Commonwealth (PTBC) pada Mei 2024.

Perseroan membukukan laba bersih Rp 3,82 triliun pada akhir September 2024, meningkat 25,24% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan laba bersih ini didorong oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik sebesar 10,03% (yoy) menjadi Rp 8,12 triliun, seiring dengan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

“Memasuki kuartal ketiga tahun ini, bank semakin tangguh dengan mencatatkan kinerja yang tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan aset yang mencapai 16% dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 8% mencerminkan kepercayaan nasabah yang semakin besar terhadap OCBC," ungkap Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Adapun, total aset yang dicatatkan perseroan sebesar Rp 287 triliun, tumbuh 16,19% (yoy) per September 2024. Dengan penyaluran kredit meningkat 11,79% (yoy) menjadi Rp 161,78 triliun. Di mana kredit ritel tumbuh sebesar Rp 10,6 triliun atau 21% (yoy), dan kredit perbankan bisnis tumbuh sebesar Rp 6,4 triliun atau 7% (yoy).

Kualitas Kredit Membaik

Meningkatnya penyaluran kredit juga diimbangi dengan kualitas kredit yang membaik. Tercermin dari rasio kredit bermasalah bruto (NPL gross) dan loan at risk yang turun masing-masing 0,1% dan 0,2%, sehingga masing-masing menjadi 1,8% dan 5,6% pada kuartal III-2024.

Selain itu, Return on Equity (ROE) meningkat menjadi 13,9%. Kondisi likuiditas NISP juga tercatat sehat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 259,5%, jauh di atas ketentuan regulator.

Dari sisi pembiayaan, per 30 September 2024, Bank telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) sebesar Rp35,54 triliun, dimana 45,3% di antaranya merupakan penyaluran dalam bentuk sustainability-linked loan dan green financing.

“Dengan penurunan suku bunga BI baru-baru ini, diharapkan membuka ruang bagi bank untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit, guna membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya, dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, OCBC terus berkomitmen untuk mendukung aspirasi nasabah baik individu dan bisnis,” tutur Parwati.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus perselisihan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Commonwealth pasca aksi akuisisi oleh Bank OCBC NISP masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bakal menempuh upaya hukum perdata dan pidana untuk memperjuangkan hak pekerja yang tidak diberikan.

Pasalnya dari 1.146 pekerja yang di-PHK, masih ada 8 orang pekerja yang menolak proses PHK secara sepihak, karena dalam hal ini selama proses skorsing sejak 29 Agutus 2024, banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan secara penuh oleh perusahaan.

Padahal sejak 1 September 2024 lalu operasionaliasi Bank Commonwealth telah berhenti, dan saat ini diambil alih oleh OCBC. OPSI mengatakan, harusnya dengan demikian segala sesuatu hal yang berasal dari bank sebelumnya, maka berpindah ke pihak OCBC sebagaimana aturannya, termasuk status kepegawaian dari 8 pekerja yang dianggap saat ini adalah karyawan OCBC NISP.

Beberapa hak normatif pekerja yang dinegosiasikan oleh OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai pekerja penerima upah (PPU). Adapun sikap Manajemen OCBC tersebut disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum Perusahaan pada pertemuan bipartite Selasa tanggal 24 September 2024 lalu.

"Kami tegas menolak sikap Manajemen OCBC tersebut karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku. OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Saepul Tavip, Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI dikutip dalam siaran pers, Kamis (26/9).

Lebih jauh OPSI menjelaskan beberapa hal yang dianggap menyalahi hukum. Pertama, untuk kepesertaan di Program JKN, pihak Perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta), namun Perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, dan pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Tindakan Manajemen ini sudah menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan Perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen ini maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang elibible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika nanti PHK sudah selesai prosesnya, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Kedua, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan pun juga tidak mau mendaftarkan ke-8 pekerja sebagai PPU tetapi disuruh mendaftar sendiri sebagai PBPU (mandiri) walaupun kewajiban iuran Perusahaan ditransfer ke rekening pekerja.

Tindakan Manajemen ini pun dianggap sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP.

Sementara dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKm dan JHT maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Dana Tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil maka dengan menjadi peserta mandiri Tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

Bahwa faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum WAJIB terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengacu pada dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi turunannya yaitu Perpres No. 82 Than 2018 tentang JKN, PP no. 44 tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT, dan PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, terjadi juga pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per anum. Padahal sudah disepakati bahwa suku bunga pinjaman tidak berubah. Jelas ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para Pekerja tersebut.

”Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” ungkap Timbul.

JAKARTA, investor.id – Bank OCBC akan digugat hukum perdata imbas tak mendaftarkan 8 pekerja yang berasal dari aksi akuisisi Bank Commonwealth sebagai peserta penerima upah (PPU) BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Bank OCBC juga terancam digugat secara pidana karena diduga melakukan pelanggaran suku bunga pinjaman karyawan dan penggelapan bonus pekerja.

Sederet dugaan tersebut terkuat di dalam perselisihan yang masih berlangsung antara OCBC dengan sejumlah pekerja yang menolak pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada sebanyak 8 pekerja yang tak setuju PHK oleh Bank Commonwealth, dari total sebanyak 1.146 pekerja yang kena PHK.

Sejalan dengan proses akuisisi, sejak 1 September 2024 lalu operasional Bank Commonwealth berhenti dan diambil alih oleh Bank OCBC. Adapun dalam proses perselisihan tersebut, pihak Bank Commonwealth menjatuhkan skorsing terhadap 8 pekerja sejak tanggal 29 Agustus 2024 lalu, dengan kewajiban memberikan hak-hak pekerja selama proses penyelesaian perselisihan.

Praktis status kepegawaian dari 8 pekerja yang masih berselisih hubungan industrial saat ini adalah karyawan Bank OCBC. Tapi, surat skorsing yang menjamin pemberian hak-hak pekerja secara penuh dalam prakteknya ternyata terjadi penyimpangan oleh Bank OCBC

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) yang sekaligus Kuasa Hukum 8 Pekerja Bank OCBC, Timboel Siregar menyampaikan, hak yang semestinya diterima oleh para pekerja tersebut ternyata tidak diberikan. Beberapa hak normatif pekerja yang dinegasikan oleh Bank OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai PPU.

Sikap Manajemen OCBC tersebut telah disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum perusahaan pada pertemuan bipartite, pada Selasa, 24 September 2024 lalu. OPSI dengan tegas menolak sikap Manajemen Bank OCBC itu karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku.

“Bank OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Timboel, pada Kamis (26/9/2024).

Timboel pun menerangkan, untuk kepesertaan di Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pihak perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta). Namun perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, untuk selanjutnya pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Karena tindakan itu, manajemen dinilai menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen tersebut, maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang eligible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri, maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika proses PHK sudah selesai, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Selain itu, dengan kepesertaan PPU, maka pekerja dan keluarganya berhak mendapatkan layanan JKN maksimal 6 bulan usai PHK tanpa mengiur lagi, sesuai amanat Pasal 27 Perpres Nomor 59 Tahun 2024. Namun, bila sebagai PBPU (mandiri) maka manfaat di Pasal 27 tersebut tidak bisa diterima pekerja dan keluarganya.

“Tindakan Manajemen ini pun berpotensi merugikan BPJS Kesehatan. Dengan kepesertaan PPU maka iuran yang akan menjadi penerimaan BPJS Kesehatan adalah Rp. 600 ribu per pekerja per bulan,” kata Timboel.

Bila menjadi peserta mandiri, iuran yang dibayarkan oleh pekerja nilainya di bawah Rp. 600 ribu. Seperti pekerja dengan satu anak maka dengan membayar kelas 1 mandiri total iurannya hanya Rp. 450 ribu sebulan. Ini sudah merugikan BPJS Kesehatan. Prinsip gotong royong tidak terjadi lagi dan ini menurunkan penerimaan iuran di program JKN.

Indikasi Penggelapan

Di sisi lain, OCBC disebut enggan mendaftarkan 8 pekerja lungsuran Bank Commonwealth sebagai PPU dalam program jaminan ketenagakerjaan. Program yang dimaksud seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Sebaliknya, para pekerja disuruh untuk mendaftar sendiri sebagai PBPU atau peserta mandiri. Dalam hal ini, OCBC masih mau menanggung kewajiban melalui transfer ke rekening mandiri pekerja, untuk selanjutnya membayarkan sendiri sebagai peserta mandiri.

“Tindakan manajemen ini pun sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP. Lalu perlindungan manfaat di JKK dan JKM akan menurun karena basis iurannya (ketika menjadi PBPU) tidak lagi berdasarkan upah yang diterima tetapi hanya berdasarkan iuran nominal yang didaftarkan,” urai Timboel.

Dia menerangkan, dengan terhentinya kepesertaan para pekerja di program JP maka akan mengurangi akses pekerja mendapat Manfaat Pasti di program JHT karena gagal mengiur minimal 15 tahun. Demikian juga dengan nilai manfaatnya akan berkurang juga karena iuran terhenti. Kemudian, dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKM dan JHT, maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible, sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Lalu, dana tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil, maka dengan menjadi peserta mandiri tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

“Demikian juga tindakan manajemen OCBC ini pun merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Iuran JKK sebesar 0,24% dan JKM sebesar 0,3% dari upah riil (upah pekerja semuanya sudah di atas Rp 30 juta perbulan) maka dengan menjadi peserta mandiri jumlah iurannya akan jauh lebih rendah. Ini akan merugikan Program JKK dan JKM yang memang memiliki prinsip gotong royong,” terang Timboel.

Dia menegaskan, faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum wajib terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepada Investor Daily, Timboel mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk segera ditindaklanjuti. Menurut dia, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketanagakerjaan akan memanggil pihak Bank OCBC untuk dimintai penjelasan.

“Ya tadi kami sudah datang ke kedua BPJS dan kami sudah laporkan ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tentang masalah ini. Kedua BPJS akan memanggil OCBC. Kalau tetap juga tidak mau kami akan naikkan ke gugatan perdata dan pidana,” kata Timboel.

Terlepas dari bentuk-bentuk pelanggaran di atas, OPSI juga mengendus pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan. Pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per tahun.

Menurut Timboel, bunga pinjaman tersebut sudah disepakati tidak berubah. Dia mengatakan temuan ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para pekerja tersebut.

“Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” pungkas Timboel.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus perselisihan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Commonwealth pasca aksi akuisisi oleh Bank OCBC NISP masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bakal menempuh upaya hukum perdata dan pidana untuk memperjuangkan hak pekerja yang tidak diberikan.

Pasalnya dari 1.146 pekerja yang di-PHK, masih ada 8 orang pekerja yang menolak proses PHK secara sepihak, karena dalam hal ini selama proses skorsing sejak 29 Agutus 2024, banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan secara penuh oleh perusahaan.

Padahal sejak 1 September 2024 lalu operasionaliasi Bank Commonwealth telah berhenti, dan saat ini diambil alih oleh OCBC. OPSI mengatakan, harusnya dengan demikian segala sesuatu hal yang berasal dari bank sebelumnya, maka berpindah ke pihak OCBC sebagaimana aturannya, termasuk status kepegawaian dari 8 pekerja yang dianggap saat ini adalah karyawan OCBC NISP.

Beberapa hak normatif pekerja yang dinegosiasikan oleh OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai pekerja penerima upah (PPU). Adapun sikap Manajemen OCBC tersebut disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum Perusahaan pada pertemuan bipartite Selasa tanggal 24 September 2024 lalu.

"Kami tegas menolak sikap Manajemen OCBC tersebut karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku. OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Saepul Tavip, Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI dikutip dalam siaran pers, Kamis (26/9).

Lebih jauh OPSI menjelaskan beberapa hal yang dianggap menyalahi hukum. Pertama, untuk kepesertaan di Program JKN, pihak Perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta), namun Perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, dan pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Tindakan Manajemen ini sudah menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan Perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen ini maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang elibible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika nanti PHK sudah selesai prosesnya, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Kedua, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan pun juga tidak mau mendaftarkan ke-8 pekerja sebagai PPU tetapi disuruh mendaftar sendiri sebagai PBPU (mandiri) walaupun kewajiban iuran Perusahaan ditransfer ke rekening pekerja.

Tindakan Manajemen ini pun dianggap sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP.

Sementara dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKm dan JHT maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Dana Tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil maka dengan menjadi peserta mandiri Tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

Bahwa faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum WAJIB terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengacu pada dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi turunannya yaitu Perpres No. 82 Than 2018 tentang JKN, PP no. 44 tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT, dan PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, terjadi juga pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per anum. Padahal sudah disepakati bahwa suku bunga pinjaman tidak berubah. Jelas ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para Pekerja tersebut.

”Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” ungkap Timbul.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai langkah sejumlah bank asing yang meninggalkan pasar Indonesia. Aksi merger Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP per 1 September 2024 lalu menambah panjang daftar tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyiratkan bahwa segmen bank asing masih prospektif dengan terus membaiknya iklim investasi Tanah Air usai pandemi Covid-19 berlalu.

“Itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing. Prospek kinerja bank asing di Indonesia tentunya masih sesuai dengan harapan, dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Dian menjelaskan, keputusan bank asing untuk bertahan maupun meninggalkan palagan industri perbankan Indonesia ada padaheadquarteralias kantor pusat bank terkait. Menurutnya, keputusan itu tak hanya diterapkan di Indonesia, melainkan juga di pasar negara lain.

Selain itu, OJK juga disebutnya tak hanya memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing perbankan kepada bank 'asli Indonesia', tetapi juga bank asing yang beroperasi di Tanah Air.

“Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud,” sambungnya.

Dian lantas menjelaskan bahwa prinsip serupa juga berlaku terhadap langkah sejumlah bank yang menerapkan akuisisi, penggabungan, ataupun aksi korporasi lainnya. Asalkan berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan regulasi, OJK menyatakan bakal senantiasa mengawal proses-proses tersebut.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirils OJK, jumlah bank asing di Indonesia yang pada 2006 tercatat sebanyak 11 nama terus berkurang hingga tahun ini.

Kali pertama bank asing pamit dari Indonesia terjadi pada 2008 sehingga menyisakan 10 entitas. Jumlah tersebut terus stagnan hingga awal 2017.

Berkurangnya jumlah bank asing kembali terjadi pada Februari 2018 sehingga jumlahnya tersisa sebanyak 9 entitas hingga Maret 2019. Sebulan kemudian, satu bank asing turut pamit sehingga tersisa delapan pemain hingga 2021.

Pada 2022, jumlah bank asing di Indonesia berkurang menjadi 7 bank. Angka ini tidak berubah sampai dengan Juni 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons Bank OCBC NISP yang resmi akuisisi Bank Commonwealth. Menyikapi ini, Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menyebut pihaknya senantiasa mendukung industri keuangan yang semakin berdaya saing.

Menurutnya OJK juga siap mengawal aksi korporasi semacam ini.

"Adapun langkah aktif industri dengan cara akuisisi, penggabungan ataupun aksi korporasi lainnya, kami selaku otoritas akan seantiasa mengawal proses tersebut dengan tetap mengedepankan proses yang berlaku umum di industri dan sesuai dengan ketentuan," katanya dalam keterangan tertulis, sabtu (14/9/2024).

Terkait persaingan bank asing di Indonesia, OJK menyebut iklim investasi semakin membaik pasca pandemi COVID-19. Kondisi ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing.

"Prospek kinerja bank asing di Indonesia tentunya masih sesuai dengan harapan dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik. Dukungan kami terhadap peningkatan daya saing perbankan nasional tidak hanya diberikan kepada bank "asli Indonesia" namun tentunya juga bank asing yang beroperasi di Indonesia," bebernya.

Adapun keputusan untuk tetap bertahan di Indonesia atau tidak, kata dia, merupakan salah satu strategi besaran dari headquarter bank dimaksud yang tidak hanya diaplikasikan pada pasar Indonesia namun juga pasar lain.

"Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sikap optimistis masih terlihat jelas dari kalangan bankir dan regulator mengenai prospek bank asing di Indonesia, meskipun saat ini sejumlah bank asing mulai meninggalkan pasar Tanah Air.

Teranyar, aksi merger Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP yang efektif per 1 September 2024 menambah daftar bank asing yang pamit usai beroperasi di Indonesia.

UOB Indonesia memproyeksikan perubahan signifikan dalam sektor perbankan asing di Indonesia setelah konsolidasi besar antara PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) dan PT Bank Commonwealth (PTBC). Selain itu, UOB Indonesia juga telah mengakuisisi bisnis perbankan konsumer Citigroup di Indonesia, termasuk integrasi penuh aset dan liabilitas Citibank Indonesia.

Head of Cards and Payment UOB Indonesia Herman Soesetyo mengungkapkan bahwa jumlah nasabah akan meningkat secara signifikan. Ia menyebutkan bahwa kenaikan ini hampir mencapai tiga hingga empat kali lipat dibandingkan sebelumnya, berkat aksi korporasi tersebut. Menurutnya, proses ini adalah hal yang wajar, baik dalam hal pertumbuhan organik maupun anorganik.

Kemudian Herman juga menambahkan, persaingan dengan bank-bank lokal adalah hal yang normal dan setiap bank memiliki keunggulannya masing-masing. Ia menyadari bahwa ada beberapa kompetitor yang memang sudah sangat besar di industri perbankan.

“Jadi kita memang melihat ada liga-liganya masing-masing. Jadi nggak semuanya itu bersaing semuanya melebur di tempat yang sama,” kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/9).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini belum ada rencana aksi korporasi baru, mengingat perusahaan baru saja menyelesaikan aksi korporasi pada tahun lalu dan saat ini masih dalam tahap stabilisasi. Menurutnya, kondisi UOB Indonesia saat ini sudah cukup baik dan fokus ke depan perusahaan saat ini adalah pertumbuhan.

Salah satu strategi pertumbuhan UOB adalah dengan meluncurkan platform penjualan kartu kredit. Herman juga menyebut bahwa dampak bisnis dari langkah ini cukup positif. Ia menjelaskan setelah aksi korporasi, ekspektasi UOB Indonesia adalah tumbuh secara agresif dan hingga saat ini pertumbuhannya selaras dengan pasar.

Namun, ketika ditanya mengenai persentase pertumbuhannya, Herman tidak menyebutkan angka spesifik. Namun ia meyakini pertumbuhan UOB sejalan dengan pertumbuhan pasar.

“Persentasinya ya mungkin saya nggak bisa sebutkan, tapi saya berani memastikan bahwa memang selaras dengan grow-nya di market,” katanya.

Ramai-ramai Bank Asing Tinggalkan Indonesia, Apa Alasannya?

Sejumlah bank asing mulai meninggalkan Indonesia. Di antaranya Citibank, N.A., yang menutup bisnis consumer banking di Indonesia pada 18 November 2023. Kemudian, Commonwealth yang menjual seluruh sahamnya di PT Bank Commonwealth Indonesia kepada PT OCBC NISP Tbk (OCBC). Apa alasan bank-bank asing tersebut meninggalkan Indonesia?

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan bahwa penutupan Citibank dan Bank Commonwealth di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di negara-negara asalnya, kinerja bank-bank asing tersebut tidak sebaik bank-bank lokal di Indonesia, khususnya bank.

Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV, yang memiliki likuiditas sangat memadai. Bank-bank yang masuk ke dalam KBMI IV, misalnya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Selain itu, Nafan menyebut bank-bank asing sering kali menghadapi tantangan likuiditas yang terbatas, terutama dari bank-bank sentral di negara asalnya. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan dalam ekspansi bisnis dan penyaluran kredit di Indonesia. Akibatnya, bank seperti Commonwealth dan Citibank tidak dapat beroperasi secara optimal di pasar Indonesia.

“Lalu ada beberapa kasus di mana bank-bank non-KBMI IV itu kalau secara non-performing loan (NPL) relatif tinggi,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Jumat (26/7).

Nafan menyatakan keterbatasan likuiditas dan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah pada bank asing yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan bank KBMI IV menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Di Indonesia, para investor cenderung mencari bank yang lebih likuid dan memiliki kinerja fundamental yang solid.

Analis Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer menyatakan bahwa keputusan Citibank dan Bank Commonwealth untuk menutup sebagian besar operasional mereka di Indonesia merupakan bagian dari tren global. Bank-bank besar sedang melakukan penyesuaian strategi bisnisnya. Meskipun pasar Indonesia memiliki potensi besar, persaingan di sektor perbankan ritel sangat ketat.

“Margin keuntungan yang tipis dan biaya operasional yang tinggi membuat beberapa bank asing memilih untuk mundur,” ujar Miftahul kepada Katadata.co.id, Kamis (25/7).

Penggabungan PT Bank Commonwealth ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sejak 1 September 2024, penggabungan ini telah efektif dan kedua bank kini beroperasi sebagai satu entitas di bawah nama PT Bank OCBC NISP Tbk.

"Efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh. Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya,” kata Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Ia mengutarakan bila nasabah PT Bank Commonwealth akan secara otomatis menjadi nasabah OCBC dan dapat melakukan transaksi di seluruh cabang OCBC di Indonesia serta melalui kanal digital OCBC untuk kebutuhan pribadi dan bisnis.

"Kami mengucapkan selamat bergabung kepada nasabah baru dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kami berkomitmen untuk memastikan transisi berjalan lancar dan memberikan pengalaman perbankan yang komprehensif, sejalan dengan visi kami untuk menjadi mitra tepercaya dalam meningkatkan kualitas hidup,” tutupnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kiprah PT Bank Commomwealth di Indonesia telah resmi berakhir. Bank asal Australia tersebut kini menjadi menjadi bagian dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) per 1 September 2024.

Penggabungan tersebut pun telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, nasabah PT Bank Commonwealth secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC. Ke depannya, nasabah dapat bertransaksi di cabang OCBC seluruh Indonesia, dan melalui kanal digital OCBC baik untuk kebutuhan individual maupun bisnis.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja menegaskan efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh.

Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya.

“Kami mengucapkan selamat bergabung kepada nasabah OCBC yang baru, dan terima kasih atas kepercayaannya kepada OCBC,” ujar Parwati dalam keterangan resminya, Senin (2/8).

Untuk menyegarkan ingatan, kabar OCBC akuisisi Bank Commonwealth tersiar pada 16 November 2023. Kala itu, OCBC menandatangani perjanjian akan mengakuisisi 99% saham milik Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Adapun, penjualan kepemilikan saham CBA di Bank Commonwealth sejalan dengan strategi CBA untuk menjadi lebih efisien dan lebih baik dengan berfokus pada bisnis domestik di Australia dan Selandia Baru.

Hal ini juga mengikuti penjualan beberapa saham international, termasuk PT Commonwealth Life di Indonesia, BoCommLife, dan 10% saham di Bank Hangzhou di China.

Bisnis.com, JAKARTA - Per 1 September 2024, penggabungan atau merger PT Bank Commonwealth dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. telah efektif. Nasabah Bank Commonwealth pun secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC.

Merger keduanya telah efektif usai mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan persetujuan ini, maka per 1 September 2024, keduanya menjadi satu di Bawah entitas PT Bank OCBC NISP Tbk.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh.

"Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/9/2024).

Dengan demikian, maka nasabah Bank Commonwealth secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC. Ke depannya, nasabah dapat bertransaksi di cabang OCBC seluruh Indonesia, dan melalui kanal digital OCBC baik untuk kebutuhan individual maupun bisnis.

Parwati juga menyatakan perseroan mengucapkan selamat bergabung kepada nasabah OCBC yang baru, dan berterima kasih atas kepercayaannya kepada OCBC. OCBC pun berkomitmen penuh untuk memastikan transisi berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman perbankan yang komprehensif untuk semua.

"Penggabungan ini akan memperkuat komitmen kami dalam memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan sejalan dengan visi kami untuk menjadi mitra tepercaya dalam meningkatkan kualitas hidup,” kata Parwati.

Dalam keterangan perusahaan sebelumnya, Parwati menyatakan keyakinan bahwa merger ini akan membawa sinergi. Menurutnya, merger ini juga mencerminkan komitmen dalam peningkatan layanan Nasabah dan pemanfaatan peluang yang ada di pasar perbankan nasional.

Lebih lanjut, integrasi nasabah ritel dan UKM Bank Commonwealth akan menguatkan posisi pasar OCBC, memperbesar portfolio, dan mengukuhkan OCBC menjadi salah satu bank swasta terdepan di Indonesia.

Dengan memiliki jaringan yang kini mencakup lebih dari 200 cabang di kota-kota besar Indonesia, OCBC berkomitmen untuk memajukan layanan perbankan ritel dan UKM serta memperkuat posisi strategis dalam pasar yang ditargetkan.

PT Bank OCBC Indonesia Tbk (NISP) akan membeli kembali (buyback) saham perusahaan dengan harga Rp 1.230 per saham. Aksi korporasi ini dilakukan setelah perusahaan mendapatkan restu dari pemegang saham untuk melaksanakan merger dengan PT Bank Commonwealth (PTBC).

OCBC mendapatkan persetujuan merger dengan PTBC dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (2/8). Pembelian kembali saham itu dilakukan untuk mengambil alih saham milik para pemegang saham NISP yang tidak setuju merger tersebut dilakukan.

Perseroan menetapkan harga pembelian kembali saham berdasarkan harga rata-rata penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam 90 hari kalender terakhir sebelum tanggal pengumuman perubahan atau tambahan informasi terkait ringkasan rancangan penggabungan. Tanggal acuan untuk pengumuman perubahan atau tambahan informasi tersebut adalah 31 Juli 2024.

Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, NISP memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk meminta agar sahamnya dibeli kembali oleh perseroan. Pemegang saham yang dapat mengajukan permohonan pembelian saham harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Nama pemegang saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, yaitu satu hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.
2. Pemegang saham telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB terhadap mata acara persetujuan rencana merger.
3. Pemegang saham harus menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham (Formulir Pernyataan Menjual Saham) beserta dokumen bukti kepemilikan yang sah dan bukti yang cukup bahwa penggabungan tersebut merugikan pemegang saham atau Perseroan, selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada 9 Agustus 2024.

Adapun dokumen pendukung yang dimaksud adalah dokumen atau data atau informasi tertulis yang sah, asli, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Formulir Pernyataan Menjual Saham yang telah ditandatangani dan dilengkapi dengan dokumen pendukung harus disampaikan kepada PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh perseroan. Dokumen tersebut bisa juga disampaikan kepada NISP melalui sekretaris perusahaan. Informasi lengkap mengenai tata cara penyampaian formulir dan dokumen pendukung dapat dibaca dalam Formulir Pernyataan Menjual Saham.

“Apabila terdapat pemohon yang meminta sahamnya dibeli oleh perseroan, namun tidak memenuhi syarat di atas, maka Pemohon tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan,” demikian tertulis dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (6/8).

Dengan demikian, perkiraan tanggal pembayaran pelaksanaan pembelian kembali saham akan dilaksanakan pada 6 September 2024 atau tanggal lain tunduk pada tanggal efektif penggabungan.

Pada penutupan perdagangan Selasa (6/8), harga saham NISP turun 0,78% ke level Rp 1.275 per saham.