Jakarta: Bantuan Sosial (Bansos) Disabilitas adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan finansial dan meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Program ini bertujuan meringani beban ekonomi, yang seringkali lebih besar dibandingkan individu nondisabilitas, serta memastikan hak dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Penerima Bansos Disabilitas dipilih melalui seleksi yang berat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Data penerima diperoleh dari Kementerian Sosial, dinas sosial, dan lembaga terkait disabilitas. Verifikasi tersebut penting agar bantuan diberikan kepada yang membutuhkan.

Baca juga: Mudah! Begini Cara Cek Bansos Rp600 Ribu Sudah Cair atau Belum

Cara mengecek penerimaan Bansos bagi disabilitas

Melansir dari laman UMSU, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ingin mengecek bahwa dirinya termasuk dalam penerima bansos disabilitas dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Kunjungi situs https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Lalu, sebelum itu pastikan Anda Warga Negara Indonesia (WNI) dan masukkan wilayah daerah penerima bantuan dengan mengisi kolom provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan.
3. Isi empat huruf kode captcha yang tertera dalam kotak.
4. Tekan menu "Cari Data" dan tinggal menunggu saja apakah ada hasilnya atau tidak.

Baca juga: Cara Cek Bansos untuk Lansia Sudah Cair atau Belum

Dengan adanya langkah sederhana yang ada di atas, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah dapat memastikan status mereka terkait sebagai penerima bansos dengan lebih pasti. (Muhammad Rizky H)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 4.723 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, disebut tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Hal itu diungkap oleh anggota Koalisi Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas, Ariyani.

"Jumlah penyandang disabilitas yang tidak pernah menerima bantuan sosial 4.723 atau 90 persen orang, yang pernah dapat (bansos) 550 orang atau 10 pesennya," kata Ariyani di Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Adapun bansos yang diterima oleh sekitar 10 persen penyandang disabilitas terdiri dari alat bantu kacamata, kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, sepatu khusus, alat peraga, alat bantu dengar, juru bahasa isyarat, komputer bicara, dan bantuan sosial lainnya.

Selain soal bansos, Ariyani juga menyampaikan adanya 403 orang atau 8 persen penyandang disabilitas yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Lalu juga ada 107 orang atau sebesar 2 persen yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)," ucapnya.

Ariyani meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk didata dengan baik sebagai warga negara Indonesia (WNI).

"Kalau tidak (didata) akan berdampak pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas lainnya, dari hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pelayanan publik, dan pemenuhan hak sipil lainnya," tuturnya.

Aryani menyebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai satu-satunya pintu pendataan penduduk Indonesia atas data nasional penyandang disabilitas harus bertanggung jawab.

"Dalam UU Penyandang Disabilitas Pasal 120, data nasional penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial, ternyata tidak tepat," kata dia.

Sementara itu, Ketua Subkelompok Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial DKI Jakarta, Hari Wibowo, mengatakan, penerima manfaat bansos harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hari menyebut, proses pendaftaran memang cukup panjang sehingga memungkinkan terjadinya kendala dalam proses pendaftaran DTKS.

"Mekanisme mulai dari usulan Pemprov DKI untuk disahkan ke Kemensos di DTKS itu perlu waktu yang panjang. Mungkin ini yang menjadi kendala," kata Hari.

Hari pun mengaku, Pemprov DKI Jakarta akan mengusulkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menindaklanjuti hasil pendataan Koalisi Nasional Pokja Disabilitas terkait penerima bansos.