Jakarta: DTKS merupakan upaya kementerian sosial untuk mengidentifikasi keluarga dan individu yang membutuhkan bantuan sosial serta memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

Pendaftaran DTKS saat ini dapat kamu lakukan secara offline dan juga online loh! Tapi sebelum kamu melakukan pendaftaran alangkah baiknya kamu mengetahui beberapa hal berikut ini, seperti dikutip dari laman Fakultas Hukum UMSU.

Syarat daftar DTKS

Beberapa syarat yang harus kamu lengkapi jika ingin mendaftar DTKS yaitu:

1. Warga miskin atau rentan miskin.
2. Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya.
3. Tercatat sebagai penduduk di wilayah setempat.
4. Telah melalui proses musyawarah

Baca juga: Lakukan Ini Jika Anda Tak Terdaftar Sebagai Penerima Bansos BPNT Bulan Oktober

Cara Daftar DTKS Via Online

Kamu dapat melakukan pendaftaran DTKS secara online hanya menggunakan Handphone. Berikut ini langkah-langkah lengkapnya:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos dari Playstore.
2. Buka aplikasi dan "Buat akun baru" untuk memulai registrasi akun.
3. Isi data diri seperti No KK, NIK, Nama sesuai KK dan KTP.
4. Unggah dokumen berupa foto KTP dan selfie kamu memegang KTP.
5. Verifikasi dan aktivasi akun akan dikirim melalui email oleh kemensos.
6. Setelah verifikasi berhasil, akses kembali ke aplikasi dan klik menu "daftar ulang" isi data diri sesuai petunjuk.
7. Pilih jenis bantuan sosial yang ingin kamu ajukan Kemensos akan memproses verifikasi dan validasi data yang kamu ajukan.

Cara daftar DTKS via offline

Pendaftaran DTKS juga dapat kamu lakukan dengan mendatangi kantor Desa/Kelurahan setempat secara langsung loh!! Berikut ini caranya yang dapat kamu ikuti:

1. Datangi kantor Desa/Kelurahan di tempat kamu.
2. Pastikan kamu membawa dokumen sebagai persyaratan seperti Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Lakukan diskusi dengan pihak Desa/Kelurahan untuk membahas kondisi warga yang berhak masuk DTKS.
4. Hasil diskusi kamu catat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Berita acara tersebut dapat kamu gunakan untuk melakukan berifikasi dan validasi data melalui kunjungan rumah tangga oleh Dinas Sosial.

Baca juga: Begini Cara Mudah Cek Bansos PKH Online Lewat HP

Berapa lama DTKS jadi

Untuk mengetahui status Penerimaan Bantuan yang kamu ajukan sudah jadi atau belum, kamu dapat melakukannya dengan cara berikut ini:

1. Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos atau kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.
2. Isi data berupa nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
3. Masukan nama kamu sesuai KTP.
4. Ketik kode verifikasi yang ditampilkan.
5. Klik Tombol "Cari Data".

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut kamu dapat mengetahui status dari Penerimaan Bantuan yang kamu ajukan. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Singkatan DTKS mungkin sudah tidak terlalu asing saat ini. Khususnya, saat pemerintah sudah mulai membagi-bagikan bantuan sosial.

DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berperan penting dalam memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, terutama kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah.

Pada artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Pengertian DTKS, kriteria, dan manfaat dari DTKS.

Apa itu DTKS

Melansir dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk Indonesia mulai dari yang paling rendah status sosialnya.

DTKS saat ini dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial, yang sebelumnya dikelola oleh secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

DTKS hanya berisikan 40 persen penduduk Indonesia dengan alasan 40 persen tersebut sudah cukup untuk merangkum semua kebutuhan penargetan program perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan.

Dalam data yang berisikan 40 persen tersebut meliputi penduduk Indonesia dengan kelompok sosial miskin dan hampir miskin.

Baca juga: Begini Cara Mudah Cek Bansos PKH Online Lewat HP

Kriteria DTKS

Jika kamu ingin bergabung dalam DTKS maka kamu perlu mengetahui beberapa kriteria berikut ini:

1. Proses verifikasi dan validasi DTKS dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan
2. Pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang perlu dikeluarkan dari DTKS dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan.
3. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan akan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang ada serta dianggap perlu diusulkan untuk masuk dalam DTKS
4. Musyawarah akan dilakukan Pemerintah Desa/kelurahan untuk menetapkan daftar keluarga yang ada dalam DTKS yang dinilai perlu dikeluarkan dan diusulkan dalam DTKS
5. Petugas pemerintah akan mengunjungi masing-masing keluarga yang sudah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya. Untuk melakukan validasi dengan mengisi formulir penilaian yang dikeluarkan oleh PUSDATIN-KEMENSOS. Data tersebut akan diserahkan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan:
   - Berita hasil musyawarah Desa/Kelurahan
   - Kartu Keluarga
   - Form pemutakhiran Data Sosial Ekonomi terkait Perubahan/Penghapusan/Pengusulan Data DTKS
   
   Setelah usulan diterima, Dinas Sosial akan menginput data kedalam sistem aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan PISDATIN-KEMENSOS. Data akan diolah oleh PUSDATIN -KEMENSOS melalui Methode Proxi- Mean Testing yang hasilnya akan menentukan apakah keluarga tersebut layak untuk di masukan kedalam DTKS atau tidak
   
6. Hasil finalisasi akan ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terbaru.

DTKS pada dasarnya bukan data kemiskinan, tetapi data yang menunjukan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Cara Cek Bansos BPNT dari HP

Manfaat Terdaftar DTKS

Beberapa manfaat yang akan kamu dapatkan jika bergabung dalam DTKS yaitu:

Dalam UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa data yang ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah untuk memberi bantuan atau pemberdayaan.

DTKS adalah bantun berbasis rumah tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan.

Bantuan DTKS yang berbasis keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Pangan (BSP). Sedangkan bantuan berbasis perorangan berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI -JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, serta Bantuan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang Disabilitas dan lanjut usia. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sudah mencapai Rp 122 triliun hingga Oktober 2024, atau 81,1% dari pagu. Realisasi ini juga meningkat 4,5% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Adapun peningkatan realisasi bansos secara tahunan ini utamanya dipengaruhi adanya peningkatan indeks dan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP).

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan, realisasi ini disalurkan oleh beberapa kementerian. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kemudian, Kementerian Kesehatan memberikan bantuan iuran PBI JKN bagi 96,76 juta peserta.

“Di Kemendikbud Ristek ini juga ada bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 15,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar kuliah bagi 789.000 mahasiswa,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Selanjutnya, disalurkan oleh Kementerian Agama untuk bantuan PIP bagi 2,2 juta siswa dan KIP bagi 99.860 mahasiswa. Terakhir, disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka tanggap darurat bencana.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku penyidik membuka peluang untuk menetapkan tersangka korporasi dalam dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden pada pandemi Covid-19 pada 2020.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, lembaganya masih membuka peluang untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak individu tambahan maupun korporasi terkait dengan kasus tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sebelumnya telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta yaitu Direktur Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren.

"Seandainya itu ada korporasi yang terlibat dan menikmati yang digunakan secara aktif untuk mengambil keuntungan dengan secara melawan hukum, itu kita akan tetapkan sebagai tersangka termasuk tambahan tersangka individu," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Meski demikian, Tessa menyebut penetapan individu tambahan atau korporasi sebagai tersangka harus dilakukan berdasarkan mekanisme gelar perkara atau expose.

Adapun sejauh ini KPK telah memeriksa berbagai saksi terkait dengan kasus yang diduga merugikan keuangan negara itu. Contohnya, pada pekan ini, Kamis (7/11/2024), penyidik memeriksa dua orang swasta yaitu Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha Teddy Munawar serta Direktur PT Inkubisc Steven Kusuma.

Keduanya dimintai konfirmasi atas dokumen yang disita oleh penyidik KPK, terkait dengan spesifikasi barang bansos termasuk harga beli dari supplier dan harga jualnya ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Tessa enggan memerinci lebih lanjut soal materi pemeriksaan terhadap dua orang saksi itu. Namun, dia memastikan penyidik mendalami harga beli dan harga jual bansos itu karena adanya indikasi ketidakwajaran harga.

"Tentunya kalau wajar kan tidak mungkin ada perkara pidana yang ditangani oleh KPK, pastinya akan ada selisih baik itu kemahalan yang juga akan dihitung oleh teman-teman yang menghitung perhitungan kerugian negara ya," ungkap pria yang juga merupakan penyidik pada kasus tersebut.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK menduga terdapat 6 juta paket bansos Presiden yang diduga dikorupsi pada pandemi Covid-19 lalu. Total 6 juta paket itu terdiri dari paket yang disalurkan pada tahap 3, 5 dan 6. Terdapat 2 juta paket sembako di masing-masing tahap.

Alat bukti kasus tersebut ditemukan ketika KPK melakukan penyidikan pada kasus suap pengadaan bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Pada kasus bansos presiden, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara yang ada mencapai sekitar Rp250 miliar. Penyidik menduga kerugian keuangan negara itu terjadi saat pengadaan bansos presiden 2020 lalu di wilayah Jabodetabek.

Mengenai perincian proyeknya, Tessa menyebut nilai proyek bansos presiden itu sekitar Rp900 miliar dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya, sekitar segitu," ungkap Tessa pada keterangan terpisah.

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah masih akan mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang masuk kategori penerima, salah satunya pada November 2024.

Bagi Anda yang ingin mengecek apakah Anda termasuk penerima bansos November 2024 atau tidak, bisa dilakukan dengan memasukkan NIK KTP di laman https://cekbansos.kemensos.go.id/

Nantinya, Anda dapat melihat apakah NIK KTP Anda terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak beserta informasi jadwal pencairannya.

Cara Cek Penerima Bansos November 2024 dengan NIK KTP

1. Kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id menggunakan browser di HP atau laptop.

2. Masukkan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat Anda tinggal.

3. Masukkan nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4. Selanjutnya, masukka 4 huruf kode captcha yang tertera dalam kotak.

5. Kemudian Anda tekan tombol pilih ‘Cari Data’.

6. Jika terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, nama Anda akan muncul sebagai penerima manfaat (PM). Terdiri dari nama, usia, dan berbagai bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

7. Jika nama Anda tidak terdaftar, akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta / PM’.

Bansos yang Cair November 2024

1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Dikutip dari Kompas.com, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk nontunai. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dengan nominal Rp200.000.

BPNT cair setiap dua bulan sekali dengan nilai total Rp400.000. BPNT keenam dijadwalkan cair pada November 2024 untuk pencairan dua bulan hingga Desember 2024.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos berikutnya yang masih berlanjut dan bakal cair di bulan November 2024 adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Pencairan PKH berlangsung selama 4 tahap dalam satu tahun.

PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai jadwal, pencairan PKH tahap keempat akan cair pada November 2024. Artinya, bagi KPM yang belum menerima PKH pada bulan Oktober, kemungkinan akan mendapatkannya pada November atau Desember.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan tunai untuk pendidikan. PIP termin ketiga dijadwalkan bakal cair pada November hingga Desember 2024.

Tonton:Penyaluran Bantuan Stunting Diusulkan Lanjut pada 2025, Anggaran Rp 800 Miliar

Dengan bantuan ini, siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi diharapkan akan mendapat kesempatan dan akses belajar. Berikut rincian nominal PIP yang akan diterima masing-masing siswa sesuai jenjang pendidikannya:

- Siswa SD Umum: Rp450.000 per tahun
- Siswa baru dan kelas akhir: Rp225.000
- Siswa SMP Umum: Rp750.000 per tahun
- Siswa baru dan kelas akhir: Rp375.000
- Siswa SMA/SMK Umum: Rp1.000.000 per tahun
- Siswa baru dan kelas akhir: Rp500.000.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Cara Cek Apakah Anda Penerima Bansos November 2024 dengan NIK KTP, Ada 3 Bantuan yang Akan Cair

Reporter: kompas.com | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sederet program bantuan sosial (bansos) dipastikan bakal berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko memastikan, beberapa bansos tetap akan berlanjut dan cair pada November 2024, sesuai janji kampanye.

Beberapa bansos yang tetap berlanjut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Pemerintah juga akan menambah bantuan baru yang bakal diberikan kepada lanjut usia atau lansia pemegang kartu khusus.

"Insyaallah masih ada, itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran, akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga," kata dia, dikutip dari KompasTV.

Program-program bansos itu ditargetkan membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama menjelang akhir 2024.

Lantas, apa saja bansos yang bakal cair di bulan November 2024?

1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk nontunai.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dengan nominal Rp 200.000.

Ini disalurkan dengan mekanisme akun elektronik yang bisa digunakan untuk membeli pangan di e-Warung PKH atau pedagang yang bekerja sama dengan Bank Himbara.

BPNT cair setiap dua bulan sekali dengan total Rp 400.000. Untuk BPNT keenam dijadwalkan cair pada November 2024 untuk pencairan dua bulan hingga Desember 2024.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos berikutnya yang masih berlanjut dan bakal cair di bulan November 2024 adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencairan PKH berlangsung selama 4 tahap dalam satu tahun. Sesuai jadwal, pencairan PKH tahap keempat akan cair pada November 2024.

Artinya, bagi KPM yang belum menerima PKH pada bulan Oktober, kemungkinan akan mendapatkannya pada November atau Desember.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan tunai untuk pendidikan. PIP termin ketiga dijadwalkan bakal cair pada November hingga Desember 2024.

Dengan bantuan ini, siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi diharapkan masih mendapat kesempatan dan akses belajar.

Berikut rincian nominal PIP yang akan diterima masing-masing siswa sesuai jenjang pendidikannya:

• Siswa SD Umum: Rp 450.000 per tahun
• Siswa baru dan kelas akhir: Rp 225.000
• Siswa SMP Umum: Rp 750.000 per tahun
• Siswa baru dan kelas akhir: Rp 375.000
• Siswa SMA/SMK Umum: Rp 1.000.000 per tahun
• Siswa baru dan kelas akhir: Rp 500.000.

Itulah beberapa bansos yang cair di bulan November 2024.

Anda ingin mengetahui apakah Anda termasuk penerima manfaat Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos)?

Semua orang bisa dengan mudah mengetahui apakah termasuk penerima program bansos dari pemerintah atau tidak.

Semua orang bisa dengan mudah mengetahui apakah termasuk penerima program bansos dari pemerintah atau tidak.

Melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos (https://cekbansos.kemensos.go.id/), Anda bisa dengan mudah mencari data penerima manfaat Bansos di seluruh Indonesia.

Cara Mencari Data Penerima Bansos

Berikut panduan lengkap cara mencari data penerima Bansos:

1. Kunjungi Situs Cek Bansos: Pertama, buka situs resmi Cek Bansos di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id/.

2. Masukkan Data Wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat Anda tinggal. Pastikan data yang Anda masukkan akurat agar pencarian lebih tepat.

3. Masukkan Nama Penerima Manfaat: Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai dengan KTP.

4. Ketikkan Huruf Kode: Di kotak kode, ketikkan 4 huruf kode yang tertera. Jika kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapatkan kode baru.

5. Klik Tombol CARI DATA: Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol "CARI DATA" untuk memulai pencarian.

Jenis Bansos yang dapat dicari:

Situs Cek Bansos Kemensos memungkinkan Anda mencari data penerima manfaat berbagai jenis Bansos, antara lain:

1. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
2. BST (Bantuan Sosial Tunai)
3. PKH (Program Keluarga Harapan)
4. PBI-JK (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
5. BLT-BBM (Bantuan Langsung Tunai untuk BBM)
6. Bantuan Yatim Piatu
7. Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
8. Permakanan
9. Sembako Adaptif

Tips Pencarian:

Pastikan data yang Anda masukkan benar dan sesuai.

Gunakan nama lengkap penerima manfaat sesuai KTP.

Jika huruf kode tidak jelas, klik ikon refresh untuk mendapatkan kode baru.

Jika Anda mengalami kesulitan, hubungi call center Kemensos untuk mendapatkan bantuan.

Dengan mengikuti panduan di atas, Anda dapat dengan mudah mencari data penerima manfaat Bansos Kemensos di situs resmi Cek Bansos.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sederet program bantuan sosial (bansos) dipastikan bakal berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko memastikan, beberapa bansos tetap akan berlanjut dan cair pada November 2024, sesuai janji kampanye.

Beberapa bansos yang tetap berlanjut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Pemerintah juga akan menambah bantuan baru yang bakal diberikan kepada lanjut usia atau lansia pemegang kartu khusus.

"Insyaallah masih ada, itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran, akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga," kata dia, dikutip dari KompasTV.

Program-program bansos itu ditargetkan membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama menjelang akhir 2024.

Lantas, apa saja bansos yang bakal cair di bulan November 2024?

1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk nontunai.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dengan nominal Rp 200.000.

Ini disalurkan dengan mekanisme akun elektronik yang bisa digunakan untuk membeli pangan di e-Warung PKH atau pedagang yang bekerja sama dengan Bank Himbara.

BPNT cair setiap dua bulan sekali dengan total Rp 400.000. Untuk BPNT keenam dijadwalkan cair pada November 2024 untuk pencairan dua bulan hingga Desember 2024.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos berikutnya yang masih berlanjut dan bakal cair di bulan November 2024 adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencairan PKH berlangsung selama 4 tahap dalam satu tahun. Sesuai jadwal, pencairan PKH tahap keempat akan cair pada November 2024.

Artinya, bagi KPM yang belum menerima PKH pada bulan Oktober, kemungkinan akan mendapatkannya pada November atau Desember.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan tunai untuk pendidikan. PIP termin ketiga dijadwalkan bakal cair pada November hingga Desember 2024.

Dengan bantuan ini, siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi diharapkan masih mendapat kesempatan dan akses belajar.

Berikut rincian nominal PIP yang akan diterima masing-masing siswa sesuai jenjang pendidikannya:

• Siswa SD Umum: Rp 450.000 per tahun
• Siswa baru dan kelas akhir: Rp 225.000
• Siswa SMP Umum: Rp 750.000 per tahun
• Siswa baru dan kelas akhir: Rp 375.000
• Siswa SMA/SMK Umum: Rp 1.000.000 per tahun
• Siswa baru dan kelas akhir: Rp 500.000.

Itulah beberapa bansos yang bakal cair di bulan November 2024.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tetap Berlanjut di Era Pemerintahan Prabowo, Ini 3 Bansos yang Cair November 2024", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/01/061500465/tetap-berlanjut-di-era-pemerintahan-prabowo-ini-3-bansos-yang-cair-november.

IDXChannel - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Jumat (8/11/2024).

"Begitu mereka mengetahui pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mendirikan secara khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka punya harapan badan ini bisa menjadi mitra dari teman-teman Kepala Desa untuk bisa menyalurkan aspirasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman mengungkapkan beberapa persoalan yang disampaikan oleh APDESI kepadanya, yakni terkaitpendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

"Itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini, seringkali Kepala Desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sesaran," kata Budiman.

Budiman menjelaskan dibentuknya BP Taskin untuk membantu kementerian-kementerian agar dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program apapun tepat sasaran.

"Kami mencoba menyerap. Benar tidaknya ini ada aspirasi dan kami dengarkan dan nanti akan kami sampaikan kepada Presiden juga tentu saja akan kita sampaikan juga kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan agar ini ada sasaran yang tepat," kata dia.

Budiman berharap APDESI bisa menjadi jaringan untuk membantu mengatasi kemiskinan di desa."Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua APDESI Surya Wijaya menyebut usulan-usulan yang disampaikan pihaknya di antaranya satu desa satu industri, satu desa satu dokter, serta pendataan di tingkat desa.

"Insya Allah nanti kita sudah sampaikan oleh Ketua Kepala Badan mudah-mudahan akan jadi sinergi akan membuat percepatan lebih ke depan dengan percepatan ini yang menjadi Ketua Badan ya," katanya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memetakan sekitar Rp 300 triliun anggaran pemerintah yang bisa dihemat. Jumlah uang sebesar itu saat ini sudah ditandai dan selanjutnya bisa digunakan untuk berbagai hal termasuk tambahan uang anggaran bantuan sosial.

Pria yang karib disapa Zulhas itu bilang dalam rapat kabinet, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membintangi uang sebesar Rp 300 triliun itu yang diambil dari penghematan perjalanan dinas hingga penyelenggaraan berbagai acara seremonial di kementerian dan lembaga.

"Kemarin rapat kabinet, Pak Prabowo sementara menyisir, anggarannya ada, Pak Presiden dan Pak Menteri Keuangan, ya sudah ditandai Rp 300 triliun. Itu masih dibintangi. Artinya, dibintangi itu ya akan dilihat lebih jauh. Misalnya perjalan dinas, acara-acara sering-sering, kunjungan, ya," ungkap Zulhas usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketika ditanya apakah anggaran tersebut akan digunakan semuanya untuk tambahan bansos, Zulhas bilang tidak semua untuk bansos. Dia mengatakan anggaran yang dibintangi tadi masih dihitung pemanfaatannya, tapi bansos memang menjadi salah satu opsi pemanfaatannya.

"Belum, maksudnya bansos belum dibahas kan? Berapanya belum. Baru dititik-titik, baru dibintang-bintangin," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam dalam acara yang sama.

(hal/fdl)

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) bakal dilanjutkan hingga Januari dan Februari 2025.

Ia mengatakan rencana itu segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti Pak Menko (Zulkifli Hasan) bakal menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri. Tapi ini paralel kita harus melapor ke Komisi IV (DPR). Jadi apapun yang berkaitan dengan anggaran harus kita sampaikan ke beliau-beliau (anggota DPR)," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta,Rabu (6/11).

Namun, Arief mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari sebelumnya 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 16 juta KPM. Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

"Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya," imbuhnya.

Arief mengatakan anggaran bantuan pangan pada Januari-Februari tahun depan diperkirakan Rp5,1 triliun. Menurutnya, bantuan pangan diberikan untuk menekan tingkat inflasi.

"Urgensinya adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. Jadi pada saat beras menjadi kontributor inflasi kita harus melakukan intervensi," kata Arief.

Bantuan pangan beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini disalurkan sejak awal 2023 dalam dua tahapan kemudian dilanjutkan lagi pada 2024.