Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Pendidikan mengumumkan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Indonesia Pintar (PIP) tahap ketiga yang akan dimulai November 2024.

Pencairan tahap akhir di tahun anggaran 2024 ini ditujukan untuk siswa dari jenjang SD hingga SMA/sederajat. Pencairan akan dilaksanakan secara bertahap hingga Desember 2024.

Para penerima bantuan dapat melakukan pengecekan status pencairan melalui laman resmi pip.kemdikbud.go.id.

Bantuan yang disalurkan memiliki besaran berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Siswa SD atau sederajat akan menerima bantuan sebesar Rp 450.000 per tahun.

Untuk siswa SMP atau sederajat, nominal bantuan ditetapkan Rp 750.000 per tahun. Sementara siswa SMA atau sederajat mendapatkan bantuan terbesar yakni Rp 1.800.000 per tahun.

Khusus untuk siswa baru dan kelas akhir, besaran bantuan yang diterima berbeda. Siswa SD akan mendapatkan Rp 225.000, siswa SMP Rp 375.000, sedangkan siswa SMA berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 900.000.

Besaran bantuan yang bervariasi untuk setiap jenjang pendidikan telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional sekolah.

Penyesuaian nominal ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk biaya pendidikan yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Untuk mengecek status pencairan, penerima bantuan dapat mengikuti prosedur berikut:

- Buka laman SIPINTAR di pip.kemdikbud.go.id
- Masukkan NISN dan NIK pada kolom "Cari Penerima PIP"
- Klik tombol "Cari Penerima PIP"

Program Indonesia Pintar merupakan inisiatif pemerintah dalam memberikan dukungan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan, sehingga para siswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah ekonomi.

Mengingat ini merupakan pencairan terakhir di tahun anggaran 2024, para penerima bantuan diimbau untuk segera melakukan pengecekan status pencairan melalui laman resmi yang telah disediakan.

Hal ini penting untuk memastikan bantuan dapat diterima tepat waktu dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pendidikan.

Tonton:Investor Vietnam Siap Suplai 1,8 Juta Ton Susu Untuk Progam Makan Bergizi Gratis

Artikel ini sudah tayang i Kompas.tv, berjudul: "Pencairan BLT PIP Tahap Ketiga November 2024, Simak Nominal dan Cara Cek Penerimanya"

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan subsidi energi dikonversi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) masih terus dikaji oleh pemerintah.

Sekalipun rencana konversi subsidi energi ke BLT sudah didiskusikan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Selasa (5/11/2024), pemerintah masih memperdalam dan menghitung kompensasi tersebut.

“Terkait dengan kebijakan kebijakan yang dikaji pemerintah. Termasuk subsidi energi, kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan,” ujar Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Jakarta.

Menurutnya, usulan perubahan formula subsidi energi diharapkan berdampak langsung ke masyarakat. Sehingga, harus melalui kajian mendalam.

“Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian,” kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil sebelumnya mengaku, penyaluran subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik tidak tepat sasaran.

Bahkan, potensi tidak tepat sasaran mencapai 20-30 persen dengan nilai Rp100 triliun. Adapun nilai kompensasi dan subsidi energi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp435 triliun.

Bahlil tak menampik saat ini formulasi yang dibahas pemerintah untuk mengkonversi subsidi energi melalui BLT.

"Jadi kita lagi tunggu aja, dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi dua minggu ini akan kami selesaikan,” ujar Bahlil.

“Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," katanya

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih mengkaji opsi skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran. Salah satu pilihannya, mengubah subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Dengan konsep BLT, maka BBM akan dipasarkan di harga pasar. Masyarakat tak mampu akan membeli BBM dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Adapun harga BBM subsidi jenis Pertalite besutan PT Pertamina (Persero) saat ini dipatok Rp10.000 per liter. Namun, harga BBM beroktan (RON) 90 itu bukan harga asli karena telah disubsidi pemerintah.

Jika dibandingkan dengan harga BBM Vivo dengan nilai oktan yang sama, yakni 90, harga BBM setara Pertalite dipatok Rp12.090 per liter per November 2024 ini. Dengan kata lain, sebagai gambaran harga asli Pertalite berada di level Rp12.000-an per liter.

Lantas, berapa sebenarnya besaran BLT ideal jika skema subsidi BBM diubah?

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menuturkan total anggaran untuk BLT BBM biasanya akan lebih kecil dari anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak tersebut.

Pasalnya, target penerima BLT sangat spesifik, hanya untuk kalangan terbatas yang dianggap layak. Ini berbeda dengan subsidi BBM yang saat ini berlaku, yakni cenderung umum.

Dalam Buku II Nota Keuangan 2025, outlook subsidi energi pada 2024 adalah sebesar Rp192,75 triliun. Angka tersebut terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan Listrik. Untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg angkanya diperkirakan mencapai Rp112,02 triliun. Sementara, Rp80,72 triliun sisanya untuk subsidi listrik.

Sementara terkait besaran ideal BLT subsidi BBM, Ronny mengatakan hal itu tergantung pada kebijakan pemerintah nantinya.

"Soal besaran, saya kira, tergantung political will pemerintah di satu sisi dan kalkulasi pemerintah atas pertambahan beban biaya hidup masyarakat pasca pencabutan BBM di sisi lain," kata Ronny kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Kendati, berdasarkan hitungannya, BLT subsidi BBM paling sedikit bisa mencapai Rp180.000 per bulan per penerima manfaat. Angka tersebut didapat dari asumsi pengembalian harga BBM sesuai keekonomiannya menggerus pendapatan masyarakat sekitar Rp3.000 per liter.

Lalu, dengan asumsi satu orang mengonsumsi 2 liter per hari, maka ada pertambahan beban biaya Rp6.000 per hari. Kemudian, angka itu dikali 30 hari, hasilnya setara dengan Rp180.000 per bulan.

Namuna, kata Ronny, itu adalah hitungan terbatas. Sebab, kenaikan harga BBM berpotensi mentriger melambungnya harga bahan pokok dan barang lain.

"Sehingga pertambahan beban pengeluaran masyarakat akibat multiplier effect dari kenaikan harga BBM juga perlu dihitung. Sehingga angka ideal BLT bisa lebih dari Rp180.000, mungkin Rp250.000 per bulan per kepala," jelas Ronny.

Setali tiga uang, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa hemat impor BBM sekaligus memangkas signifikan anggaran subsidi. Ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Meski demikian, perlu diperhatikan fakta bahwa pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin. Oleh karena itu, jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga.

Apalagi, Bhima menyebut aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi penduduk Indonesia.

"BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi bbm karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin," kata Bhima.

Dia khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Selain itu, inflasi bisa naik karena pengguna BBM subsidi faktanya juga pelaku usaha UMKM.

"Perlu dikaji implikasi ke naiknya beban biaya operasional pelaku usaha kecil dan mikro. Jika tidak hati-hati khawatir konsumsi rumah tangga bisa tumbuh dibawah 4% year on year tahun depan," pungkasnya.

Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sambung mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Subsidi LPG 3 Kg Tidak Berubah

Selain itu, Bahlil memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tidak akan beralih menjadi BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil.

Alasannya, Bahlil mengatakan, LPG 3 kg sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan subsidi tepat sasaran tetap berlaku untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," kata Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," ujar Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Soemantri Brodjonegoro, mendukung rencana pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Skema bantuan tunai dianggap lebih baik meski data penerima tidak akan sepenuhnya akurat.

Mantan Menteri Keuangan periode 2014-2016 itu mengatakan, penerima BBM subsidi yang tidak tepat sasaran saat ini cukup banyak sehingga tidak bisa terus dibiarkan. “Kalau ditanya akurasi data (skema BLT), ya enggak mungkin 100 persen akurat. Tapi ini lebih baik,” ujarnya saat dalam konferensi pers Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) di hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat pada Senin, 4 November 2024.

Banyaknya masyarakat mengantre mendapatkan BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar menurutnya cerminan dari kebocoran penyaluran. Banyak orang dari berbagai kalangan mengkonsumsi bahan bakar bersubsidi karena harganya murah, akibatnya penerima makin sulit dibatasi.

Pada akhirnya jumlah bantuan yang disalurkan membengkak karena penyaluran BBM berdasarkan subsidi harga. Skema penyaluran ini menurut Bambang, akhirnya terpakai pihak yang tidak tepat. “Saya bisa lihat, di pompa bensin yang beli (BBM Subsidi) itu mobil-mobil yang seharusnya tidak mendapat subsidi pertalite,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang sebesar Rp435 triliun. “Kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran,” kata dia, seperti dikutip dari Antara.

Dalam pembahasan soal subsidi di kantornya hari ini, Bahlil mengatakan rencana tersebut juga masih dikaji internal kementerian. Belum ada keputusan final yang bisa ia berikan terkait dengan wacana tersebut. Namun, Bahlil memastikan bahwa BLT memang menjadi opsi yang juga ikut dikaji dan merupakan opsi yang terdepan untuk direalisasikan. Pilihan ini akan diputuskan nanti. "Dan opsinya saya pikir, opsinya lebih mengerucut ke sana (BLT),” ujarnya.

Vedro Imanuel berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mempertimbangan agar kendaraan pelat kuning masih tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Saat ini, pemerintah memang tengah mengkaji secara mendalam soal skema penyaluran subsidi BBM dan listrik. Kendaraan pelat kuning adalah kendaraan angkutan umum atau transportasi publik.

"Andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya," kata Bahlil ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Menurut Bahlil, selama ini penyaluran subsidi memang ada yang sudah tepat dan tidak tepat sasaran.

"Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sasaran, tetap jalan," ujarnya.

Oleh karena itu, Bahlil menampik bahwa skema bantuan langsung tunai masuk dalam opsi penyaluran subsidi BBM.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

(Fiki Ariyanti)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto disebut bakal mengubah skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Soemantri Brodjonegoro, memaparkan tujuannya adalah untuk menjaga daya beli.

Bambang Brodjonegoro mengatakan saat harga BBM naik, pasti akan terjadi inflasi karena memengaruhi daya beli. Di saat itulah perlu BLT menutupi. “Jadi BLT itu diberikan sebagai upaya untuk menjaga agar daya beli tidak terganggu oleh kenaikan harga,” ujarnya ditemui seusai konfrensi pers Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat pada Senin, 4 November 2024.

Menteri Keuangan era 2014-2016 itu menerangkan, selama ini subsidi BBM diberikan berbasis harga. Jadi hanya membedakan antara berapa biaya produksi dengan harga jual. Ketika harga jualnya di bawah biaya produksi, maka pemerintah harus subsidi. Namun permasalahan terbesar yang akhirnya harus dihadapi adalah banyak yang salah sasaran.

Akibatnya, negara mengeluarkan anggaran subsidi yang begitu besar karena hanya melihat selisih harga, yang kemudian terpakai oleh pihak yang tidak tepat. “Karena itu, solusi paling ideal daripada kita memberikan subsidi dalam bentuk harga, lebih baik kan diberikan (langsung) kepada yang membutuhkan,” kata Bambang Brodjonegoro.

Bambang Brodjonegoro berpendapat ini juga menjadi solusi cepat mengurangi kemiskinan. Subsidi seharusnya lebih baik ditargetkan pada kelompok yang menerima bantuan, dari yang paling bawah sampai menuju kelas menengah atau aspiring middle class, dan kelas menengah ke atas sudah seharusnya berdiri sendiri.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun. “Kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran,” kata Bahlil seperti dikutip dari Antara.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Prabowo telah meminta Bahlil agar membentuk tim untuk mengkaji dan menemukan solusi terkait penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran itu. Tim tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya adalah memberikan subsidi tersebut melalui bantuan tunai.

Dalam pembahasan soal subsidi di kantornya hari ini, Bahlil mengatakan rencana tersebut juga masih dikaji oleh internal kementerian. Belum ada keputusan final yang bisa ia berikan terkait dengan wacana tersebut. Namun, Bahlil memastikan bahwa BLT memang menjadi opsi yang juga ikut dikaji dan merupakan opsi yang terdepan untuk direalisasikan. Pilihan ini akan diputuskan nanti. "Dan opsinya saya pikir, opsinya lebih mengkerucut ke sana (BLT),” ujar Bahlil.

Vedro Imanuel berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sebutnya menambahkan.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Pemerintah tengah menggodok skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG. Hal tersebut dilakukan karena terindikasi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran selama ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun. Artinya, sebesar nilai itulah subsidi yang tidak tepat kepada penerimanya.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024) kemarin.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun. Tujuan subsidi sendiri untuk diberikan kepada warga negara yang berhak menerima

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," ucapnya.

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik akan dialihkan ke program 3 juta rumah. Dia menegaskan tidak ada rencana pengalihan tersebut.

"Nggak benar itu. Kita lagi exercise. Nggak benar itu, belum ada ide itu," kata Bahlil ditemui di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu, besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya," ungkap dia dalam konferensi usai rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Skema baru untuk subsidi ini dilakukan karena diindikasi subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun. Kebocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," terangnya.

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, belakangan beredar kabar bahwa subsidi BBM hingga listrik akan dialihkan untuk program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah sendiri merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari detikproperti, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru," katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah menggodok skema penyaluran subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Hal ini dilakukan karena menurutnya, angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun.

Padahal menurut Bahlil, tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil mengatakan pihaknya akan menggodok sejumlah opsi untuk skema subsidi baru. Salah satu opsi yang dibahas dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah kini tengah mempertimbangkan penerapan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk subsidi energi baik itu BBM maupun listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, alokasi subsidi selama ini dinilai belum tepat sasaran.

"Ini kan subsidi (energi) kita itu kan totalnya kan Rp 435 triliun ya. Dengan jumlah subsidi yang begitu besar, kalau tidak tepat sasaran itu kan tidak pas. Sementara subsidi ini kan diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11).

Bahlil menjelaskan, pihaknya bakal melakukan rapat pada awal pekan ini untuk memformulasikan perbaikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung. Opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," jelas Bahlil.

Bahlil melanjutkan, pihaknya juga turut menimbang skema yang tepat untuk subsidi LPG. Pasalnya, LPG saat ini dikonsumsi oleh UMKM dan kelompok rumah tangga. Pihaknya pun menargetkan pembenahan subsidi energi dapat dibenahi secara bertahap.

Demi mengoptimalkan penyaluran subsidi, Kementerian ESDM berencana melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk pemutakhiran data penerima manfaat.

"BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk mengumpulkan semua data. Baik yang ada di Mensos, Pertamina, maupun PLN. Tapi kita gabung (dengan DTKS) supaya datanya tidak tumpang tindih," imbuh Bahlil.