Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto akan mengintegrasikan segala program bantuan sosial (bansos) ke dalam Kartu Kesejahteraan.

Sri Mulyani menjelaskan, Prabowo nantinya akan tetap melanjutkan berbagai program perlindungan sosial era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Kendati demikian, sambungnya, semua program tersebut akan diintegrasikan ke dalam Kartu Kesejahteraan.

"Selain berbagai macam bantuan sosial, juga akan dilakukan pengenalan kartu kesejahteraan yang akan menjadi kartu konsolidatif terhadap program sosial," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Bendahara Negara tersebut melanjutkan, Prabowo ingin melakukan penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat. Selain itu, juga akan dilakukan penguatan graduasi dari kemiskinan seperti melalui program perlindungan sosial yang berbasis pemberdayaan.

Total, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah mengalokasikan Rp504,7 triliun untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 atau pada tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak kedua di antara enam sektor prioritas pemerintah Prabowo nantinya. Anggaran untuk perlindungan sosial hanya kalah dari anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun yang di dalamnya ada untuk program makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

Anggaran sektor prioritas Prabowo lainnya pada tahun depan yaitu infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun yang di dalamnya termasuk untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lalu, anggaran untuk kesehatan senilai Rp197,8 triliun.

Selanjutnya ada anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun yang di dalamnya ada untuk perluasan pembangunan lumbung pangan alias food estate. Terakhir, ada anggaran untuk hukum, pertahanan, dan keamanan sebanyak Rp372,3 triliun yang di dalamnya termasuk untuk modernisasi alutsista.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah program bantuan sosial (bansos) dalam program perlindungan sosial yang berjalan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilanjutkan pada 2025 oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa program perlindungan sosial (perlinsos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Program Indonesia Pintar (PIP) telah dipersiapkan untuk berlanjut pada 2025 mendatang.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ditetapkan sebesar Rp504,7 triliun. Adapun, anggaran tersebut naik 1,6% dibandingkan dengan dana perlinsos APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun.

"Selain program yang sudah berlaku dan akan diteruskan seperti PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah, juga perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (27/8/2024).

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah juga akan memperkuat program perlinsos sepanjang hayat. Selain itu, penguatan graduasi dari kemiskinan seperti perlinsos yang berbasis pemberdayaan juga akan dilakukan pemerintahan selanjutnya.

Adapun, Sri Mulyani juga mengungkap beberapa program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menjadi quick wins pemerintah untuk 2025 mendatang.

Dia memaparkan, program prioritas pertama adalah program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran sebesar Rp71 triliun. Dia mengatakan, program tersebut dirancang untuk membangun Dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang cerdas hingga mendukung UMKM.

"Salah satu prioritas yang menjadi quick wins untuk pemerintahan baru yang terpilih adalah (program) makan bergizi gratis," katanya.

Kemudian, pemerintah juga akan menggenjot program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dari mulai di Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit daerah.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peningkatan fasilitas Rumah Sakit dari tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya. Adapun, pemerintah juga telah menetapkan anggaran sebesar Rp197,8 triliun untuk program program Di sektor kesehatan tersebut,

Bisnis.com, JAKARTA — Alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang mencakup bantuan sosial atau bansos pada tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai Rp504,7 triliun, tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah.

Anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 dalam menjelaskan Anggaran Tematik 2025 dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan pada Jumat (16/8/2024).

Apabila dirinci, anggaran Rp504,7 triliun dimaksudkan untuk melanjutkan perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, PIP Kuliah, hingga penguatan graduasi, kemudian kartu kesejahteraan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

Jika dikomparasi, angka tersebut lebih tinggi dari Perlinsos 2024 yang mencapai sebesar Rp496,8 triliun, mencatatkan kenaikan sebesar Rp7,9 triliun.

Diberitakan sebelumnya, jika melihat secara historis anggaran Perlinsos cenderung naik turun. Contohnya, pada 2019 anggaran mencapai Rp317,4 triliun. Kemudian, 2020 tembus Rp455,6 triliun. Sementara, pada 2021 turun menjadi Rp368 triliun dan 2022 mencapai Rp433,6 triliun.

Adapun, anggaran Perlinsos tahun sebelumnya mencakup anggaran Bantuan Sosial (Kemensos); Program bantuan pendidikan (PIP, KIP); Jaminan Kesehatan (PBI JKN); Subsidi pupuk, listrik, LPG dan BBM, Subsidi bunga KUR UMKM serta dalam berbagai program di berbagai Kementerian/Lembaga.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan perlinsos yang mencapai rentang Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 atau pemerintahan Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan bahwa anggaran perlinsos bergantung pada harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh subsidi energi dalam pos perlinsos memiliki ketergantungan akan hal tersebut.

"Secara historis anggaran untuk subsidi energi memiliki porsi yang cukup besar dalam program perlinsos, dalam kurun waktu 2019—2023, rata-rata porsi subsidi energi terhadap program perlinsos sebesar 34,1%," jelas kepada Bisnis, Selasa (21/5/2024).