Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BEKASI. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih berupaya untuk mendapatkan alokasi anggaran subsidi motor listrik untuk tahun 2025.

Saat ini, anggaran untuk program subsidi motor listrik belum tersedia, meskipun minat masyarakat sangat tinggi hingga kuota tahun ini telah habis. Namun, ia menegaskan pihaknya tetap berusaha agar anggaran untuk kuota subsidi motor listrik dapat dialokasikan pada tahun depan.

"Untuk subsidi motor listrik sementara ini memang belum ada anggarannya. Kalau bisa di 2025 mendatang akan ada penyesuaian anggaran yang dialokasikan Kemenperin untuk insentif pembelian motor listrik,” kata Agus saat ditemui di Dry Port Cikarang, Jumat (1/11).

Menurut Agus, pemerintah masih memiliki potensi untuk memberikan insentif pada pembelian motor listrik dan sedang merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk itu.

“Masih ada kemungkinan (pemberian subsidi motor listrik). Semuanya sedang dirumuskan. Pemerintah punya perhatian khusus terhadap industri otomotif,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah tengah membahas kelanjutan program subsidi motor listrik ini.

Meskipun begitu, Airlangga belum dapat memastikan apakah subsidi motor listrik akan berlanjut pada tahun depan.

“Kita akan bahas. Teknisnya nanti kita lihat lagi,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (31/10).

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa tahun ini pemerintah tidak akan menambah kuota subsidi motor listrik karena anggaran sudah habis.

Berdasarkan data dari situs Sisapira, kuota subsidi motor listrik tahun ini telah mencapai batas, dengan 60.816 unit motor listrik bersubsidi telah diterima masyarakat.

Padahal, target awal Kemenperin adalah 50.000 unit, dengan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit untuk motor listrik yang memenuhi syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Program subsidi motor listrik ini diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2025 untuk mendukung transisi menuju kendaraan yang ramah lingkungan dan mempercepat adopsi teknologi kendaraan listrik di Indonesia.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan soal minimnya anggaran untuk pembangunan program tiga juta rumah.

Ara mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut hanya mengantongi alokasi pagu sebesar Rp 5,07 triliun.

“Saya anggarannya Rp 5 triliun dan dari Rp 5 triliun itu kita breakdown. Kita akan menerapkan paling tinggi tentang keterbukaan publik,” tegasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut membandingkan alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang jauh menurun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2024.

Pada saat itu, Ditjen Kementerian Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun. Namun, dengan anggaran lumayan jumbo itu juga disebut hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat hanya sekitar 200.000 unit.

“Tahun 2024 dikasih Rp 14 triliun, tapi yang terbangun 200.000-an unit, itu anggaran Rp 14 triliun,” sebutnya.

Pasalnya, kata Ara, kala itu alokasi anggaran Ditjen Perumahan banyak yang difokuskan untuk pembangunan hunian di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, Ara mengaku tetap optimis untuk bisa merealisasikan program tiga juta rumah dengan sebaik mungkin. Di mana, pada tahap awal konsentrasi pembangunan bakal difokuskan untuk pengadaan rumah susun (rusun) dengan alokasi mencapai Rp 3,53 triliun.

Perincian pembangunan rusun itu untuk membangun hunian vertikal TNI, ASN dan Hankam di IKN, lanjutan pembangunan rusum MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran.

Kemudian, alokasi untuk pengadaan rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp 747 miliar untuk mendukung pembangunan rumah swadaya melalui skema BSPS dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Berikutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, rumah umum dan komersial Rp 121 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 575 miliar.

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih.

Defisit anggaran ini jadi tantangan yang dihadapi oleh Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar kata pengamat Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Hardjuno menjelaskan, selamat ini kebijakan fiskal cenderung ekspansif lantaran adanya pembangunan infrastruktur yang juga masif. Untuk itu, pemerintah pun menarik utang untuk membiayai sebagian proyek yang tidak memakai APBN.

"Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran," tambahnya.

Adapun defisit sebesar Rp 616 triliun di 2025 sebagiannya akan ditutup juga dengan utang.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar Hardjuno, mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurut Hardjuno, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tutupnya.

Hardjuno menyarankan bahwa pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
"Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," pungkas Hardjuno.

Sumber: CoinDesk | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Italia, Maurizio Leo, mengumumkan bahwa pemerintah akan menaikkan pajak atas capital gain pada cryptocurrency, termasuk Bitcoin, dari 26% menjadi 42%.

Keputusan ini diambil oleh kabinet Italia karena pemerintah mengamati bahwa "fenomena ini semakin meluas," ujar Leo dalam sebuah konferensi telepon pada hari Rabu, sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg.

Kenaikan pajak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Italia untuk memperkuat pajak layanan digital sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan pendapatan dalam anggaran 2025.

Leo menekankan pentingnya pengaturan pajak yang sesuai untuk menanggapi pertumbuhan yang cepat dari pasar cryptocurrency, yang semakin banyak diadopsi oleh masyarakat.

Meskipun pengumuman ini, harga Bitcoin (BTC) tetap tidak terpengaruh secara signifikan, dengan kenaikan mingguan mencapai lebih dari 12%.

Bitcoin berhasil menembus angka US$68,000 untuk pertama kalinya sejak akhir Juli, menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency tetap optimis meskipun ada pengetatan kebijakan pajak.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memperkuat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengantisipasi penurunan anggaran Kementerian PUPR pada 2025.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan anggaran tambahan Rp40,59 triliun, sehingga total pagu anggaran naik menjadi Rp116,22 triliun pada 2025. Meski bertambah, nilai ini masih lebih rendah dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta menyatakan perseroan telah mengantisipasi penurunan anggaran tersebut dengan memperkuat lini bisnis melalui skema KPBU, didukung dengan pembiayaan kreatif dan mitra yang kuat.

“Skema ini memungkinkan ADHI untuk tetap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur strategis dengan tetap menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam memilih proyek yang akan dikerjakan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Rozi menambahkan opsi proyek dari BUMN/BUMD dan swasta juga telah memperluas sumber kontrak baru perusahaan. Pendekatan tersebut membuat ADHI tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah dan mampu meraih peluang dari berbagai sumber.

Di sisi lain, emiten BUMN Karya ini juga akan fokus mengembangkan lini bisnis yang dapat memberikan pendapatan berulang atau recurring income pada tahun depan.

Prospek ADHI pada 2025 juga ditopang oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,09 triliun yang telah disetujui DPR pada Juli 2024. Modal ini ditujukan untuk merampungkan proyek strategis nasional Tol Solo-Jogja-Kulonprogo dan Tol Jogja-Bawen.

“Kami optimis bahwa peningkatan anggaran [PUPR] dan PMN ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja ADHI, terutama dalam menjaga pertumbuhan fundamental dan memperkuat posisi perseroan di sektor infrastruktur,” ucap Rozi.

Hingga Agustus 2024, ADHI mengantongi kontrak baru senilai Rp13,6 triliun. Perolehan itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni Rp24,5 triliun.

Kontrak baru tersebut diraih dari pekerjaan proyek gedung sebesar 43%, sumber daya air sebesar 31%, sisanya jalan & jembatan, properti, manufaktur, dan EPC sebesar 26%.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyetujui pagu anggaran 2025 sebesar Rp116,23 triliun. Lewat penambahan pagu anggaran tersebut, alokasi untuk program padat karya ditambah menjadi Rp6,89 triliun dari rencana sebelumnya sebesar Rp2,8 triliun.

"Terdapat perubahan rencana target Padat Karya/IBM TA 2025 menjadi Rp6,89 triliun yang sebelumnya Rp2,8 triliun. Jadi alokasi tambahan untuk program Padat Karya sebesar Rp4 triliun," ujar Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2024).

Dengan tambahan alokasi tersebut, dikatakan Basuki, Program Padat Karya pada Ditjen Sumber Daya Air yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) semula di 2.000 lokasi menjadi tersebar di 12.000 lokasi.

"Ditjen Cipta Karya lewat Sanimas semula 400 Lokasi menjadi 1.546 lokasi, PISEW semula 631 lokasi menjadi 892 lokasi, Pamsimas semula 500 lokasi menjadi 594 lokasi, TPS3R 100 Lokasi. Selanjutnya di Ditjen Perumahan lewat BSPS semula 20.528 lokasi menjadi 34.289 lokasi," kata Basuki.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun, sehingga total pagu anggaran 2025 menjadi Rp116,23 triliun.

Peruntukan pemanfaatan tambahan anggaran tersebut untuk program Quick-Win berupa revitalisasi sekolah sebesar Rp19,50 triliun. Lokasi sekolah berdasarkan data KRISNA DAK yang sudah diverifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Program Non Quick-Win Penyelesaian Pembangunan Bendungan dan Irigasi sebesar Rp11,98 triliun, dan Program Non Quick-Win Keberlanjutan Pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun.

(NIA DEVIYANA)

Pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merancang anggaran untuk subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 203,4 triliun. Angka itu turun dari usulan sebelumnya sebesar Rp 204,5 triliun.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan penurunan anggaran itu bukan karena subsidi yang dikurangi. Penurunan anggaran itu disebabkan karena nilai tukar.

"Subsisi energi tahun 2025 Rp 203,4 (triliun) lebih rendah dari usulan 2025 terutama penyesuaian asumsi nilai tukar bukan karena subsidi dikurangi," tegasnya dalam rapat kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024).

Dia merinci subsidi untuk BBM dan tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp 113,6 triliun. Angka itu juga lebih rendah dari usulan RAPBN 2025.

"Volume LPG dan BBM masing-masing sebesar 8,17 juta metrik ton dan 19,41 juta kiloliter, adapun subsidi minyak solar Rp 1.000," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah mengatakan anggaran subsidi energi tersebut menurun karena mengikuti perubahan kurs rupiah yang disepakati dalam APBN 2025, yakni dari Rp 16.100/US$ menjadi Rp 16.000/US$.

"Subsidi (energi) berubah mengikuti (asumsi nilai tukar) rupiah dalam kesepakatan Panja, dari Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 (per dolar AS)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).

Simak juga Video: Anggaran Rp 15 M untuk Kominfo Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan menggagalkan proyek pipa gas Cirebon Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangkei. Hal ini menyusul tidak disetujuinya tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM pada tahun 2025 menjadi Rp 10,88 triliun dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Oleh karena itu, Bahlil menyarankan agar pembangunan pipa gas tetap masuk dalam kesimpulan rapat. Dia bilang, anggaran untuk pembangunan pipa ini menggunakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kalau lah boleh kami menyarankan dalam kesimpulan rapat pada hari ini untuk program pipa tetap kita masukan sebagai bagian daripada keputusan, kami minta dialokasikan dari sumber anggaran PNBP aja," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VII, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Apalagi, kata Bahlil, pihaknya berkontribusi pada PNBP sampai Rp 303 triliun.

"Masa anggaran kami PNBP hampir Rp 303 triliun, nggak ada yang netes ini, bagaimana ini, ayam pun pak kalau cuma diambil telurnya nggak dikasih makan, induknya pun mati pak, bahaya pak. Tapi kan kami bukan ayam, kami kan petarung semua di sini," ujarnya.

Adapun kesimpulan rapat kerja Komisi VII dengan Bahlil yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VII Dony Maryadi Oekon disebutkan, Komisi VII menyetujui penyesuaian rincian pagu anggaran Kementerian ESDM tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3,909 triliun.

"Dalam rangka pengoptimalan jargas di Indonesia, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melanjutkan program pipa gas bumi Cisem Tahap II dan Dusem sebesar Rp 4,28 triliun menggunakan anggaran yang bersumber dari IP PNBP (Penjualan Hasil Tambang (PHT))," ujarnya.

Simak juga Video: Sri Mulyani Menghadap Jokowi, Bahas Masalah di Bea Cukai

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat proyek pipa gas yakni Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangkei (Dusem) gagal. Sebab, tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM ditolak.

Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM pada 5 September disepakati anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10,88 triliun. Namun, berdasarkan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 10 September 2024, anggaran Kementerian ESDM tahun depan yang disetujui sebesar Rp 3,90 triliun atau sama dengan alokasi awal RAPBN 2025. Dengan begitu, tidak ada tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM.

Terkait hal tersebut Bahlil menjelaskan pada pembahasan awal telah diajukan anggaran Rp 10 triliun lebih, dengan rincian Rp 3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM, kemudian Rp 4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas, dan lainnya untuk program-program kerakyatan. Dia mengatakan, karena sudah disetujui pihaknya akan menerima. Namun, Bahlil memberikan catatan.

"Karena sudah disetujui maka kami akan menerima Rp 3,91 triliun. Namun, pimpinan harus membuat juga dalam risalah rapat, saya harus menyampaikan kepada publik jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan, terus nggak bisa kerja," katanya di Komisi VII Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia menerangkan, Indonesia mengalami persoalan gas. Pembangunan Cisem 2 dan pipa di Sumatera tidak akan bisa dilakukan kalau tidak dibiayai negara, kecuali dikerjasamakan dengan swasta murni.

"Untuk urusan ini pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan artinya, memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," katanya.

Kemudian, Bahlil mengatakan, hal ini terkait dengan marwah pimpinan dan anggota Komisi VII yang bertanggungjawab mendorong program-program kerakyatan. Dia melanjutkan, jika anggaran tersebut diterima dengan baik, maka pihaknya akan bekerja berdasarkan kewenangan dan keuangan yang diberikan pemerintah dan DPR.

Oleh karena itu, ia pun meminta agar dalam rapat-rapat selanjutnya, proyek pipa gas ini tak lagi dibahas.

"Jadi pimpinan kalau boleh, saran kami segera kita membuat catatan. Tapi andaikan pun tidak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa, parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang, biaya untuk kami mengerjakan, jadi kalau tidak ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan. Kedua, kita jelaskan pada publik bahwa pipa ini nggak bisa berjalan jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek," jelas dia.

Simak juga Video 'Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 T Buat Cetak Sawah-Program Susu Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Komisi V DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp 6,69 triliun di 2025. Dengan tambahan itu anggaran Kemenhub naik menjadi Rp 31,45 triliun dari pagu sebelumnya Rp 24,76 triliun.

Penambahan anggaran ini merupakan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dengan Badan Anggaran DPR RI.

"Komisi V DPR RI dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian Perhubungan sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp 6.690.185.363.000," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Fraksi Golkar Ridwan Bae dalam rapat kerja, Rabu (11/9/2024).

Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan juga sepakat akan melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan dan pengalokasian penambahan anggaran tersebut rapat mendatang dengan memprioritaskan saran, usulan dan masukan Komisi V DPR RI.

"Maka saya informasikan bahwa jadwal kita pada Selasa 17 September 2024 jam 11 Raker RUU Pelayaran, Rabu 18 September pukul 14 pembahasan alokasi anggaran itu (tambahan) dengan Pak Menteri langsung dengan eselon I,"lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan terima kasih kepada Komisi V yang telah membantu untuk mengajukan penambahan anggaran itu dalam Banggar DPR RI.

"Saya pikir apa yang kita bahas dengan rinci prinsipnya menyetujui bapak-bapak. Komitmentnya mengusulkan itu efektif diterima Banggar berkat komisi V yang membantu kami untuk mendapatkan alokasi sesuai dengan harapan," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sebesar Rp 24,76 triliun. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan mitra kerja di Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Adapun distribusi pagu anggaran pada unit kerja eselon I di Kemenhub yakni Sekretariat Jenderal Rp 681,31 miliar; Inspektorat Jenderal Rp 116,18 miliar; Ditjen Perhubungan Darat Rp 4,25 triliun; Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,37 triliun; Ditjen Perhubungan Udara Rp 4,57 triliun; Ditjen Perkeretaapian Rp 1,79 triliun; Badan Kebijakan Transportasi Rp 108,57 miliar; BPSDM Perhubungan Rp 2,72 triliun; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 132,10 miliar.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambahkan anggaran untuk 15 Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Tambahan anggaran itu sebanyak Rp 4,8 triliun.

Kementerian Keuangan mengungkap tambahan anggaran itu seiring untuk menambah program prioritas Prabowo yang dinamakan Program Quick Win Pemerintahan Baru 2025 senilai Rp 113 triliun. Dengan begitu belanja negara ada tambahan sebanyak Rp 117,8 triliun.

"Ini adalah hasil pengalokasian sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden terpilih. Mulai dari MPR, kemudian DPR, BPK, dan seterusnya, ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan raker Banggar yang terakhir plus arahan dari Bapak Presiden Terpilih," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Dalam paparannya, 15 instansi mendapatkan tambahan anggaran Rp 4,8 triliun dibagi menjadi dua. Pertama, Rp 3,4 triliun untuk Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, dan Kementerian Perdagangan. Kedua, Rp 1,4 triliun untuk MPR RI, DPR RI, Mahkamah Agung, DPD RI, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan BPKP.

Sementara tambahan anggaran Rp 113 triliun untuk 5 Kementerian. Kelima Kementerian itu memang diprioritaskan untuk Program Quick Win, pertama untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Anggaran itu untuk mendukung program utama pemerintahan baru yakni Makan Bergizi Gratis.

Kedua untuk Kementerian Kesehatan mendapat tambahan Rp 3,2 triliun. Tambahan itu untuk program pengecekan kesehatan gratis yang mencakup 13 jenis skrining, tensi, gula darah hingga kolesterol. Kemudian juga untuk pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun.

Lalu tambahan untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Agama, di antaranya Rp 20 triliun untuk renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Keempat untuk Kementerian Pertanian Rp 15 triliun untuk intensifikasi 80 ribu ha lahan dan cetak sawah 150 ribu ha.

Kementerian Keuangan membeberkan rancangan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Total ada 86 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran di tahun depan dengan total Rp 1.160,08 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan rancangan belanja K/L itu merupakan hasil pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9).

"Ini angka-angka terakhir setelah kita perhitungkan Raker Banggar terakhir plus arahan Pak Presiden Terpilih," kata Isa saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Terdapat 10 kementerian yang mendapat alokasi jatah anggaran belanja terbesar yakni Kementerian Pertahanan senilai Rp 166,26 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebesar Rp 126,62 triliun.

Lalu ada Kementerian PUPR yang mendapat jatah anggaran sebesar Rp 116,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,74 triliun, Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun, Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun, Kementerian Sosial Rp 79,58 triliun dan Kementerian Agama Rp 79,16 triliun.

Berikut daftar lengkap anggaran belanja 86 K/L untuk 2025 berdasarkan urutan Kode BA:

1. 001 MPR Rp 969,20 miliar

2. 002 DPR Rp 6,69 triliun

3. 004 BPK Rp 6,15 triliun

4. 005 MA Rp 12,68 triliun

5. 006 Kejaksaan Rp 24,27 triliun

6. 007 Setneg Rp 2,47 triliun

7. 010 Kemendagri Rp 4,79 triliun

8. 011 Kemenlu Rp 9,89 triliun

9. 012 Kemenhan Rp 166,26 triliun

10. 013 Kemenkumham Rp 21,20 triliun

11. 015 Kemenkeu Rp 53,19 triliun

12. 018 Kementan Rp 29,37 triliun

13. 019 Kemenperin Rp 2,51 triliun

14. 020 Kemen ESDM Rp 3,90 triliun

15. 022 Kemenhub Rp 31,45 triliun

16. 023 Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun

17. 024 Kemenkes Rp 105,64 triliun

18. 025 Kemenag Rp 79,16 triliun

19. 026 Kemenaker Rp 4,80 triliun

20. 027 Kemsos Rp 79,58 triliun

21. 029 KLHK Rp 6,23 triliun

22. 032 KKP Rp 6,22 triliun

23. 033 Kemen PUPR Rp 116,22 triliun

24. 034 Kemenko Polham Rp 277,31 miliar

25. 035 Kemenko Ekon Rp 459,77 miliar

26. 036 Kemenko PMK Rp 250,97 miliar

27. 040 Kemenpar Rp 1,72 triliun

28. 041 Kementerian BUMN Rp 277,50 miliar

29. 042 Kemenkop UKM Rp 937,17 miliar

30. 047 Kemen PP dan PA Rp 300,65 miliar

31. 048 Kemen PAN dan RB Rp 392,98 miliar

32. 050 BIN Rp 7,04 triliun

33. 051 BSSN Rp 1,53 triliun

34. 052 Wantanas Rp 54,67 miliar

35. 054 BPS Rp 5,70 triliun

36. 055 Kemen PPN/Bappenas Rp 1,97 triliun

37. 056 Kemen ATR/BPN Rp 6,45 triliun

38. 058 Perpusnas Rp 721,68 miliar

39. 059 Kemen Kominfo Rp 7,72 triliun

40. 060 Polri Rp 126,62 triliun

41. 063 BPOM Rp 2,56 triliun

42. 064 Lemhanas Rp 187,08 miliar

43. 065 BKPM Rp 681,88 miliar

44. 066 BNN Rp 2,45 triliun

45. 067 Kemen DES, PDT & Transmigrasi Rp 2,31 triliun

46. 068 BKKBN Rp 4,40 triliun

47. 074 Komnas HAM Rp 160.52 miliar

48. 075 BMKG Rp 2,82 triliun

49. 076 KPU Rp 3,06 triliun

50. 077 MK Rp 611,48 miliar

51. 078 PPATK Rp 354,56 miliar

52. 083 BIG Rp 352,29 miliar

53. 084 BSN Rp 223,87 miliar

54. 085 Bapeten Rp 156,72 miliar

55. 086 LAN Rp 328.95

56. 087 ANRI Rp 293,79 miliar

57. 088 BKN Rp 798,34 miliar

58. 089 BPKP Rp 2,47 triliun

59. 090 Kemendag Rp 1,85 triliun

60. 092 Kemenpora Rp 2,33 triliun

61. 093 KPK Rp 1,23 trilliun

62. 095 DPD Rp 1,30 triliun

63. 100 KY Rp 184,53 miliar

64. 103 BNPB Rp 1,42 triliun

65. 104 BP2MI Rp 494,61 miliar

66. 106 LKPP Rp 156,71 miliar

67. 107 Basarnas Rp 1,49 triliun

68. 109 KPPU Rp 105,37 miliar

69. 110 Ombudsman RI Rp 255,59 miliar

70. 111 BNPP Rp 267,14 miliar

71. 112 BPK-BATAM Rp 1,99 triliun

72. 113 BNPT Rp 626,4 miliar

73. 114 Setkab Rp 428,95 miliar

74. 115 Bawaslu Rp 2,41 triliun

75. 116 LPP RRI Rp 1,07 triliun

76. 117 LPP TVRI Rp 1,52 triliun

77. 118 BPK-SABANG Rp 53,49 miliar

78. 119 Bakamla Rp 1,08 triliun

79. 120 Kemenko Marves Rp 274,92 miliar

80. 121 BPIP Rp 374,43 miliar

81. 123 LPSK Rp 229,92 miliar

82. 124 BRIN Rp 5,84 triliun

83. 125 Bapanas Rp 329,96 miliar

84. 126 OIKN Rp 6,39 triliun

85. 127 Barantin Rp 1,42 triliun

86. - Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun