Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto akan mengintegrasikan segala program bantuan sosial (bansos) ke dalam Kartu Kesejahteraan.

Sri Mulyani menjelaskan, Prabowo nantinya akan tetap melanjutkan berbagai program perlindungan sosial era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Kendati demikian, sambungnya, semua program tersebut akan diintegrasikan ke dalam Kartu Kesejahteraan.

"Selain berbagai macam bantuan sosial, juga akan dilakukan pengenalan kartu kesejahteraan yang akan menjadi kartu konsolidatif terhadap program sosial," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Bendahara Negara tersebut melanjutkan, Prabowo ingin melakukan penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat. Selain itu, juga akan dilakukan penguatan graduasi dari kemiskinan seperti melalui program perlindungan sosial yang berbasis pemberdayaan.

Total, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah mengalokasikan Rp504,7 triliun untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 atau pada tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak kedua di antara enam sektor prioritas pemerintah Prabowo nantinya. Anggaran untuk perlindungan sosial hanya kalah dari anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun yang di dalamnya ada untuk program makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

Anggaran sektor prioritas Prabowo lainnya pada tahun depan yaitu infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun yang di dalamnya termasuk untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lalu, anggaran untuk kesehatan senilai Rp197,8 triliun.

Selanjutnya ada anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun yang di dalamnya ada untuk perluasan pembangunan lumbung pangan alias food estate. Terakhir, ada anggaran untuk hukum, pertahanan, dan keamanan sebanyak Rp372,3 triliun yang di dalamnya termasuk untuk modernisasi alutsista.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, 5 bantuan sosial (bansos) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap berlanjut di masa kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan sejumlah program perlindungan sosial (perlinsos) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Bantalan sosial itu mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga kartu sembako.

Menurut Sri Mulyani, program tersebut harus ada karena bermanfaat langsung bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk tahun depan, anggaran perlinsos ditetapkan sebesar Rp504,7 triliun.

"Selain program yang sudah berlaku dan akan diteruskan seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah juga ada perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan," ujarnya dalam Ruang Rapat Banggar, Selasa (27/8).

Sri Mulyani juga memastikan pemerintahan baru nanti akan makin memperkuat perlinsos yang saat ini sebagai program rutin menjadi bantuan sepanjang hayat. Tahun ini, sasaran penerima PKH sebanyak 10 juta keluarga.

"Penguatan perlinsos untuk sepanjang hayat itu dalam rangka membangun demografi Indonesia menuju aging society mulai dilakukan," jelasnya.

Selain itu, anggaran perlinsos bakal digunakan untuk penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program yang berbasis pemberdayaan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita juga menekankan program graduasi dari kemiskinan di dalam program perlinsos," imbuhnya.

Tak hanya perlinsos, pembangunan infrastruktur juga akan dilanjutkan oleh Prabowo. Hal ini tercermin dari besaran anggaran yang dialokasikan sebesar Rp400,3 triliun di RAPBN 2025.

"Anggaran infrastruktur akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, pembangunan sekolah unggulan, sampai IKN," pungkasnya.