IDXChannel - Rencana pemerintah mendatang untuk mengganti subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) ditanggapi skeptis oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti.

Menurut Esther, pemberian BLT tidak akan cukup untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat. Pengurangan subsidi BBM justru berpotensi meningkatkan biaya transportasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi.

Esther menyebut, pemerintah seharusnya memberikan jaminan atas stabilitas harga. Hal itu mengingat pelemahan daya beli masyarakat masih terus berlangsung sampai saat ini.

"BLT tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah stabilisasi harga agar tidak terjadi kenaikan inflasi. Pengurangan subsidi BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi yang akan meningkatkan inflasi. Karena pelemahan daya beli telah terjadi selama lima bulan berturut turut," katanya saat dihubungi, Sabtu (5/10).

Menurutnya, inflasi menurut kelompok pengeluaran masih di atas inflasi umum. Inflasi transportasi sangat tinggi dan mengkhawatirkan karena menjadi salah satu penyebab daya beli memburuk.

Esther mengatakan, tidak heran jumlah kelas menengah terus turun. Dia menekankan pentingnya menurunkan suku bunga dan menggunakan instrumen moneter, seperti giro wajib minimun. Investasi kebijakan moneter juga menurutnya, harus fokus pada stabilitas harga bukan hanya nilai tukar Rupiah.

"Stabilitas harga tidak hanya di level nasional, tapi juga di level daerah karena karakteristik inflasi regional setiap daerah berbeda. Akumulasi surplus sebesar Rp312 triliun seharusnya bisa digunakan untuk intervensi kebijakan moneter untuk stabilisasi harga sampai ke daerah," kata Esther.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Rencana ini dinilai dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, rencana perubahan subsidi BBM ke BLT akan mengakibatkan inflasi cukup tinggi.

Di mana inflasi ini bukan didorong dari sisi demand atau permintaan, melainkan dari sisi suplai, yang pada akhirnya membuat demand masyarakat melemah.

Nailul mencontohkan pada 2022, ketika pemerintah mengurangi subsidi ke Pertalite. Akibatnya adalah terjadi kenaikan harga Pertalite hingga hampir 50 persen dan beberapa bulan setelahnya, inflasi meningkat menjadi hampir 6 persen.

"Kemudian ditambah lagi kenaikan harga barang pokok dan tarif PPN yang menyebabkan daya beli melemah di 2023-2024. Pendapatan hanya naik 1,5 persen. Akibatnya sekarang masyarakat cenderung menahan pembelian, daya beli cenderung melemah. Deflasi dari sisi permintaan terjadi," kata Nailul saat dihubungi, Sabtu (5/10).

Lebih jauh, Nailul menyebut, dampak peralihan subsidi BBM ke BLT mungkin bisa diminimalisir bagi masyarakat miskin karena mereka akan mendapat uang pengganti dari pemerintah. Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat kelas menengah yang tidak menerima bantuan.

"Mereka (kelas menengah) menjadi miskin. Pemberian bansos pun masih ada exclusion error, di mana orang seharusnya dapat BLT, menjadi tidak dapat. Hidup mereka dari miskin menjadi miskin ekstrem. Dampaknya sangat luar biasa negatif jika tidak dilakukan dengan tepat," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah menilai, subsidi BBM lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak.

Menurutnya, hal itu akan membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu, diberi saja transfer tunai langsung ke mereka, bukan ke komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk terima. Itu yang akan kita lakukan," kata dia dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).

(Fiki Ariyanti)