Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih mengkaji opsi skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran. Salah satu pilihannya, mengubah subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Dengan konsep BLT, maka BBM akan dipasarkan di harga pasar. Masyarakat tak mampu akan membeli BBM dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Adapun harga BBM subsidi jenis Pertalite besutan PT Pertamina (Persero) saat ini dipatok Rp10.000 per liter. Namun, harga BBM beroktan (RON) 90 itu bukan harga asli karena telah disubsidi pemerintah.

Jika dibandingkan dengan harga BBM Vivo dengan nilai oktan yang sama, yakni 90, harga BBM setara Pertalite dipatok Rp12.090 per liter per November 2024 ini. Dengan kata lain, sebagai gambaran harga asli Pertalite berada di level Rp12.000-an per liter.

Lantas, berapa sebenarnya besaran BLT ideal jika skema subsidi BBM diubah?

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menuturkan total anggaran untuk BLT BBM biasanya akan lebih kecil dari anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak tersebut.

Pasalnya, target penerima BLT sangat spesifik, hanya untuk kalangan terbatas yang dianggap layak. Ini berbeda dengan subsidi BBM yang saat ini berlaku, yakni cenderung umum.

Dalam Buku II Nota Keuangan 2025, outlook subsidi energi pada 2024 adalah sebesar Rp192,75 triliun. Angka tersebut terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan Listrik. Untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg angkanya diperkirakan mencapai Rp112,02 triliun. Sementara, Rp80,72 triliun sisanya untuk subsidi listrik.

Sementara terkait besaran ideal BLT subsidi BBM, Ronny mengatakan hal itu tergantung pada kebijakan pemerintah nantinya.

"Soal besaran, saya kira, tergantung political will pemerintah di satu sisi dan kalkulasi pemerintah atas pertambahan beban biaya hidup masyarakat pasca pencabutan BBM di sisi lain," kata Ronny kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Kendati, berdasarkan hitungannya, BLT subsidi BBM paling sedikit bisa mencapai Rp180.000 per bulan per penerima manfaat. Angka tersebut didapat dari asumsi pengembalian harga BBM sesuai keekonomiannya menggerus pendapatan masyarakat sekitar Rp3.000 per liter.

Lalu, dengan asumsi satu orang mengonsumsi 2 liter per hari, maka ada pertambahan beban biaya Rp6.000 per hari. Kemudian, angka itu dikali 30 hari, hasilnya setara dengan Rp180.000 per bulan.

Namuna, kata Ronny, itu adalah hitungan terbatas. Sebab, kenaikan harga BBM berpotensi mentriger melambungnya harga bahan pokok dan barang lain.

"Sehingga pertambahan beban pengeluaran masyarakat akibat multiplier effect dari kenaikan harga BBM juga perlu dihitung. Sehingga angka ideal BLT bisa lebih dari Rp180.000, mungkin Rp250.000 per bulan per kepala," jelas Ronny.

Setali tiga uang, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa hemat impor BBM sekaligus memangkas signifikan anggaran subsidi. Ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Meski demikian, perlu diperhatikan fakta bahwa pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin. Oleh karena itu, jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga.

Apalagi, Bhima menyebut aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi penduduk Indonesia.

"BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi bbm karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin," kata Bhima.

Dia khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Selain itu, inflasi bisa naik karena pengguna BBM subsidi faktanya juga pelaku usaha UMKM.

"Perlu dikaji implikasi ke naiknya beban biaya operasional pelaku usaha kecil dan mikro. Jika tidak hati-hati khawatir konsumsi rumah tangga bisa tumbuh dibawah 4% year on year tahun depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengaku siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema penyaluran BBM subsidi diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sendiri sebelumnya dipanggil Prabowo menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait subsidi pada Rabu (30/10/2024) siang.

Nicke dipanggil bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Perdagangan Budi Santoso.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso pun mengakui pertemuan itu membahas subsidi. Namun, terkait detil skema masih dalam kajian pemerintah. Kendati, jika skema penyaluran BBM subsidi berubah menjadi BLT, Pertamina siap mengikuti arahan.

"Seperti yang disampaikan PCO [Presidential Communication Office], skemanya masih dikaji pemerintah. Pertamina sebagai penyalur tentu akan melaksanakan arahan pemerintah nantinya," jelas Fadjar kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dalam kesempatan terpisah, Fadjar menyatakan pihaknya siap jika penyaluran BBM subsidi menjadi berbentuk BLT. Ini lantaran Pertamina sudah mempersiapkan infrastrukturnya, seperti MyPertamina.

Dia menjelaskan, saat ini pendaftaran QR Code untuk pembelian Pertalite dan Solar subsidi terus dilakukan lewat aplikasi MyPertamina. Oleh karena itu, Pertamina memiliki data masyarakat yang berhak mendapat subsidi.

"Nah, ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu [penyaluran subsidi jadi BLT], kami tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina sehingga nantinya penyaluran subsidi mungkin bisa lebih tepat sasarannya," jelas Fadjar kepada wartawan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024) lalu.

Fadjar pun menuturkan, saat ini pendataan untuk pembeli Solar di MyPertamina sudah mencapai 100%. Sementara itu, untuk pendaftaran QR Code pembeli Pertalite masih berproses.

Menurutnya, jika pendataan pembeli pertalite sudah mencapai 100%, maka pihaknya kian siap menyalurkan BBM subsidi menjadi BLT berdasarkan data yang dimiliki Pertamina.

"Konsumsi terbesar kan masih di Pertalite ya, nanti ketika memang mungkin sudah 100% penerapan QR Code untuk Pertalite, ya datanya sudah ada, berarti tinggal pelaksanaan," ucap Fadjar.

Wacana mengubah skema penyaluran BBM subsidi menjadi BLT kian kencang berembus. Prabowo pun telah memanggil para menteri dan pemangku kepentingan terkait untuk mengeksekusi rencana tersebut pad Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pada ratas tersebut Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi. Ini dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di lokasi.

Prabowo pun disebut menugaskan para menteri dan pejabatnya agar menuntaskan soal pendataan penerima subsidi ini dalam kurun waktu dua pekan.

Ini termasuk menelusuri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di beberapa instansi/lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah ditugaskan untuk memimpin pendataan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengubah skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai alias BLT.

Eddy mengaku sudah mendorong perubahan skema subsidi BBM sejak menjadi pimpinan Komisi VII DPR Periode 2019—2024 yang membidangi urusan energi. Menurutnya, 70% pengguna BBM bersubsidi merupakan masyarakat mampu.

Oleh sebab itu, dia mendukung perubahan skema subsidi energi menjadi subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat.

"Skema ini memastikan subsidi tepat sasaran diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya," kata Eddy saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai bahwa wacana perubahan selama subsidi BBM merupakan upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bagaimanapun, sambungnya, subsidi merupakan hak masyarakat yang tidak mampu bukan sebaliknya.

Tidak hanya itu, Eddy meyakini perubahan skema akan membuat pemerintah bisa menghemat banyak anggaran belanja. Dengan begitu, anggaran bisa direlokasikan untuk untuk bantuan sosial lain atau pembangunan layanan publik.

Di samping itu, dia mengakui pemerintah ke depan punya banyak pekerjaan rumah seperti melakukan pendataan hingga ke pelosok pedesaan agar penerima manfaat subsidi energi nantinya tepat sasaran. Selain itu, diperlukan aturan yang jelas agar skema baru nantinya dapat dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah

"Perubahan skema ini perlu mempersiapkan seluruh perangkat mulai dari penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sampai penegakan aturan yang tegas dan konsisten," tutup Eddy.

Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi BBM

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara utama dalam BNI Investor Daily Summit 2024, Prabowo menyatakan akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

"Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujar Prabowo, Rabu (9/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan pihaknya sedang mengumpulkan data-data kependudukan setiap keluarga dari golongan terbawah.

Prabowo pun ingin agar setiap perusahaan pelat merah yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa bisa membantu menyukseskan pemberian bantuan langsung tunai tersebut.

"Kita berharap BRI, BNI, POS Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," jelasnya.

IDXChannel - Rencana pemerintah mendatang untuk mengganti subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) ditanggapi skeptis oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti.

Menurut Esther, pemberian BLT tidak akan cukup untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat. Pengurangan subsidi BBM justru berpotensi meningkatkan biaya transportasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi.

Esther menyebut, pemerintah seharusnya memberikan jaminan atas stabilitas harga. Hal itu mengingat pelemahan daya beli masyarakat masih terus berlangsung sampai saat ini.

"BLT tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah stabilisasi harga agar tidak terjadi kenaikan inflasi. Pengurangan subsidi BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi yang akan meningkatkan inflasi. Karena pelemahan daya beli telah terjadi selama lima bulan berturut turut," katanya saat dihubungi, Sabtu (5/10).

Menurutnya, inflasi menurut kelompok pengeluaran masih di atas inflasi umum. Inflasi transportasi sangat tinggi dan mengkhawatirkan karena menjadi salah satu penyebab daya beli memburuk.

Esther mengatakan, tidak heran jumlah kelas menengah terus turun. Dia menekankan pentingnya menurunkan suku bunga dan menggunakan instrumen moneter, seperti giro wajib minimun. Investasi kebijakan moneter juga menurutnya, harus fokus pada stabilitas harga bukan hanya nilai tukar Rupiah.

"Stabilitas harga tidak hanya di level nasional, tapi juga di level daerah karena karakteristik inflasi regional setiap daerah berbeda. Akumulasi surplus sebesar Rp312 triliun seharusnya bisa digunakan untuk intervensi kebijakan moneter untuk stabilisasi harga sampai ke daerah," kata Esther.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Rencana ini dinilai dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, rencana perubahan subsidi BBM ke BLT akan mengakibatkan inflasi cukup tinggi.

Di mana inflasi ini bukan didorong dari sisi demand atau permintaan, melainkan dari sisi suplai, yang pada akhirnya membuat demand masyarakat melemah.

Nailul mencontohkan pada 2022, ketika pemerintah mengurangi subsidi ke Pertalite. Akibatnya adalah terjadi kenaikan harga Pertalite hingga hampir 50 persen dan beberapa bulan setelahnya, inflasi meningkat menjadi hampir 6 persen.

"Kemudian ditambah lagi kenaikan harga barang pokok dan tarif PPN yang menyebabkan daya beli melemah di 2023-2024. Pendapatan hanya naik 1,5 persen. Akibatnya sekarang masyarakat cenderung menahan pembelian, daya beli cenderung melemah. Deflasi dari sisi permintaan terjadi," kata Nailul saat dihubungi, Sabtu (5/10).

Lebih jauh, Nailul menyebut, dampak peralihan subsidi BBM ke BLT mungkin bisa diminimalisir bagi masyarakat miskin karena mereka akan mendapat uang pengganti dari pemerintah. Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat kelas menengah yang tidak menerima bantuan.

"Mereka (kelas menengah) menjadi miskin. Pemberian bansos pun masih ada exclusion error, di mana orang seharusnya dapat BLT, menjadi tidak dapat. Hidup mereka dari miskin menjadi miskin ekstrem. Dampaknya sangat luar biasa negatif jika tidak dilakukan dengan tepat," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah menilai, subsidi BBM lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak.

Menurutnya, hal itu akan membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu, diberi saja transfer tunai langsung ke mereka, bukan ke komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk terima. Itu yang akan kita lakukan," kata dia dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan skenario skema penyaluran subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sudah sejak lama direncanakan pemerintah.

Adapun, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya yakni bentuk bantuan langsung tunai.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, rencana penyaluran subsidi BBM berbentuk BLT sudah masuk dalam Nota Keuangan, tetapibelum ada mekanisme yang pas untuk menjalankan skema itu.

"Dari subsidi harga ke subsidi orang. Di nota keuangan, sudah beberapa kali menuju sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas," kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Agus menuturkan pemberian subsidi BBM dalam bentuk BLT bertujuan agar lebih tepat sasaran.Nantinya, setelah subsidi BBM dibuat menjadi subsidi langsung, kata Agus, harga semua BBM akan dijual sesusai dengan harga keekonomiannya.

"Enggak dilepas ke pasar [harga BBM]. Tapi dibuat sesuai dengan harga kekeonomian. Harganya bukan pasar. Ini sesuai dengan harga keekonomiannya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utandan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

IDXChannel - Wacana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bakal mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik menjadi subsidi langsung kepada orang bukan lagi kepada barang disambut baik.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, meski jauh lebih mudah tanpa data, namun skema subsidi energi kepada barang seperti yang selama ini berlaku memang masih kerap salah sasaran.

"Dan kalau tidak salah, salah sasarannya itu sekitar Rp90 triliun per tahun. Kalau dasar tahun yang lalu itu Rp90 triliun gitu ya, kalau sekarang meningkat ya mungkin Rp120 triliunan mungkin gitu ya," ujarnya ketika dihubungi IDXChannel, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Oleh karena itu, Fahmy mengungkapkan, apabila skema subsidi energi ini mau diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT), maka penyalurannya akan lebih tepat sasaran. Namun, implementasinya juga tentu membutuhkan data penerima yang terbaru.

"Data yang updating dan data orang yang berhak tadi. Nah kalau memang Prabowo nanti akan mengubah itu. Kalau menurut saya itu saya kira sangat tepat gitu ya. Karena lebih cepat sasaran dan lebih adil. Dan itu agak sulit memang diterapkan karena harus ada data yang ter-update tadi," kata dia.

Fahmi menuturkan, data itu bisa didapatkan dari penerima bantuan sosial (bansos) yang selama ini sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pembagian BLT.

"Nah tetapkan saja yang berhak menerima dari BLT tadi ya artinya ditambahkan berapa subsidi yang diperoleh untuk setiap liter, katakanlah Pertalite. Kalau Pertalite harga pasar Rp12 ribu kemudian sekarang Rp10 ribu, maka dia akan memperoleh subsidi sebesar Rp2 ribu per liter. Nah berapa jumlahnya itu saya kira bisa dihitung. Tetapi itu lebih tepat sasaran tadi," ujar dia.

"Nah dengan cara itu tidak mungkin lagi akan salah sasaran. Nah yang tidak terdaftar dalam BLT tadi atau tidak memperoleh tadi, maka dia memang harus membeli harga, kalau Pertalite harga pasar tadi," kata Fahmy.

(Dhera Arizona)